IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 2024-2028 (Peta Jalan IAKD 2024-2028).

Peta jalan atau roadmap yang diluncurkan mengusung tema Menyongsong Masa Depan Keuangan Digital: Meletakkan Pondasi Pengawasan yang Efektif dan Berimbang.

Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK, Hasan Fawzi mengatakan, peta jalan yang dibuat akan berfokus pada empat pilar utama yakni, Pengaturan dan Pengembangan, Pengawasan dan Penegakan Hukum, Perizinan dan Informasi, serta Inovasi.

Sementara itu, pelaksanaan peta jalan dibagi menjadi tiga fase utama, yaitu penguatan fondasi pengaturan dan pengawasan yang akan berjalan di 2024 hingga 2025.

Kemudian, akselerasi pengembangan dan penguatan yang akan berjalan di 2026 hingga 2027. Juga, pendalaman dan pertumbuhan berkelanjutan yang akan berjalan dari 2027 hingga 2028 dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan.

“Ini kami formulasikan dalam sembilan program strategis yang akan dilakukan pada tiga fase yang saling berkesinambungan, dan butuh waktu dari 2024-2028 yang akan datang,” kata Hasan di Hotel Pullman Jakarta, Jumat (9/8).

Sembilan program strategis dimaksud mencakup area-area Pengaturan Terkait Perizinan, Pengawasan dan Pengembangan; Regulatory Sandbox; Digital Innovation Center; Standarisasi dan Pedoman Inovasi; Suptech dan Regtech.

Juga Pilot Project Untuk Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan Dan Program Prioritas Pemerintah; Literasi dan Inklusi Keuangan Digital; Transformasi Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan Aliansi Strategis.

Hasan menambahkan, peluncuran peta jalan tersebut diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengembangan industri IAKD untuk dapat memberikan manfaat yang lebih luas tidak hanya bagi sektor jasa keuangan.

Tak hanya itu, juga diharapkan dapat mendukung perekonomian nasional serta mendukung pendalaman pasar industri jasa keuangan dan memberikan akses keuangan yang lebih luas kepada pelaku usaha dan masyarakat.

“Tujuan ini kita capai bersama dapat mendukung pertumbuhan sektor IAKD yang kuat, seimbang, inklusif dan berkesinambungan,” tutur Hasan.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan fiskal domestik ditengarai OJK menjadi biang kerok penurunan rating pasar modal Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi menilai penurunan rating pasar modal di Indonesia oleh Morgan Stanley dan HSBC dipengaruhi oleh faktor fiskal domestik.

Morgan Stanley menurunkan peringkat pasar saham Indonesia menjadi underweight, sementara HSBC Holdings plc menurunkan peringkat dari overweight menjadi netral.

“Sebagaimana kita ketahui, penurunan rating saham di Indonesia oleh Morgan Stanley menjadi underweight, antara lain dipengaruhi oleh faktor fiskal domestik,” kata Inarno dikutip dari Antara, Jakarta.

Inarno memperkirakan faktor-faktor fiskal tersebut mempengaruhi kinerja emiten yang listing di bursa di Indonesia, misalnya berkaitan dengan cost of fund, utang dalam mata uang valas, pendapatan dan earning (profitabilitas).

Sehubungan dengan penurunan rating, OJK melakukan close monitoring terhadap potensi penurunan likuiditas di pasar dan menyeimbangkan kembali (rebalancing) portofolio atas saham listing di Indonesia.

Namun demikian berdasarkan data saat ini, Rata-Rata Nilai Transaksi Harian di Bursa menunjukkan peningkatan dibanding posisi bulan Mei 2024.

Inarno menambahkan, OJK terus berkoordinasi baik dengan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi.

"Sehingga tetap resilient dan dapat tetap bertumbuh, serta dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama harapannya ada perubahan rating dari Morgan Stanley dan HSBC ke level yang lebih baik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memacu industri pasar modal untuk memenuhi target penghimpunan dana mencapai Rp200 triliun pada 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi meyakini target penghimpunan dana di pasar modal yang sebesar Rp200 triliun tahun ini akan tercapai.

Adapun nilai penawaran umum didominasi oleh penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) yang mencapai nilai Rp80,13 triliun atau setara 66,78% dari total penawaran umum. Posisi kedua adalah penawaran umum terbatas (PUT) sebesar Rp36,30 triliun 30,25%, dan selanjutnya IPO saham sebesar Rp3,56 triliun (2,97 persen).

“Berdasarkan data historis 5 tahun terakhir, dari sisi jumlah penawaran umum, penerbitan EBUS merupakan yang tertinggi dengan jumlah 84 penawaran umum, untuk penerbitan IPO saham sebanyak 25, menempati posisi ketiga, dan untuk PUT dengan jumlah 11 merupakan yang tertinggi keempat,” kata Inarno di Jakarta, Rabu, dikutip dari Antara.

Adapun berdasarkan data pipeline saat ini, terdapat rencana 79 perusahaan yang akan IPO saham dengan nilai indikatif penawaran umum sebesar Rp11,08 triliun.

Rencana penawaran umum terbatas sebanyak 7 perusahaan dengan nilai indikatif Rp3,88 triliun, dan 17 rencana penawaran EBUS dengan nilai indikatif Rp15,06 triliun, sehingga total pipeline sebesar Rp30,02 triliun.

Adapun dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK pada Senin (8/7), Inarno menilai penghimpunan dana di pasar modal Indonesia masih mencatat tren yang positif dengan nilai penawaran umum mencapai Rp120 triliun pada Juni 2024.

OJK mencatat, hingga Juni 2024 terdapat 25 emiten baru yang mendaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Di sisi penggalangan dana Securities Crowd Funding (SCF) hingga Juni 2024 telah terdapat 17 penyelenggara yang telah mendapatkan izin OJK dengan 548 penerbit, 156 ribu pemodal dan total dana SCF yang dihimpun sebesar Rp1,11 triliun,” kata Inarno.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap penyebab investor asing melakukan aksi jual bersih atau net sell sebesar triliunan rupiah di pasar modal Indonesia sepanjang tahun berjalan atau secara year-to-date (YtD).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan di pasar saham, investor asing membukukan net sell sebesar Rp7,73 triliun YtD. Alhasil, IHSG terkoreksi 2,88% YtD ke level 7.063,58 per 28 Juni 2024.

"Pelemahan terjadi di antaranya di sektor teknologi serta transportasi dan logistik secara YtD. Di sisi likuiditas transaksi, rata-rata nilai transaksi harian pasar saham tercatat Rp12,28 triliun YtD," ujar Inarno dalam RDK Bulanan, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 1,55% YtD ke level 380,42, dengan yield SBN pada 28 Juni 2024 rata-rata naik sebesar 33,20 bps secara YtD dan non-residen mencatatkan net sell sebesar Rp33,96 triliun.

"Untuk pasar obligasi korporasi per akhir Juni 2024, investor non-residen juga mencatatkan net sell sebesar Rp1,71 triliun YtD," katanya.

Di industri pengelolaan investasi atau reksa dana, nilai Asset Under Management (AUM) tercatat sebesar Rp826,07 triliun atau naik 0,16% ytd, dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana tercatat sebesar Rp486,45 triliun atau turun 2,99% YtD. Selain itu, tercatat net redemption sebesar Rp7,88 triliun YtD pada 28 Juni 2024.

Terkait sentimen global, perekonomian global secara umum menunjukkan pelemahan, dengan data perekonomian Amerika Serikat (AS) tercatat lebih rendah dari ekspektasi di tengah inflasi yang masih tinggi.

Pasar tenaga kerja terus termoderasi dan kondisi rumah tangga AS cenderung melemah khususnya di segmen menengah-bawah. Hal ini mendorong pasar menaikkan ekspektasi pemangkasan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak dua kali di 2024, lebih tinggi dari proyeksi The Fed yang sebanyak satu kali.

Di Eropa, perekonomian tengah menghadapi tantangan stagnasi pertumbuhan dan tekanan fiskal. Meski inflasi kembali meningkat, Bank Sentral Eropa (ECB) memutuskan untuk lebih mendorong pertumbuhan dan mengakhiri siklus pengetatan kebijakan moneternya dengan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 bps menjadi 3,755.

Sementara itu di China, pemisahan antara suplai dan permintaan (demand) masih terus berlangsung di tengah stimulus agresif yang dilakukan oleh otoritas moneter dan fiskal.

Adapun, di perekonomian dalam negeri, pemulihan permintaan masyarakat terus berlanjut meskipun cenderung masih lambat. Inflasi inti relatif stabil dengan pertumbuhan uang beredar (M2) yang meningkat mengindikasikan potensi berlanjutnya penguatan permintaan ke depan.

"Di sisi produksi, sektor manufaktur terus mencatatkan ekspansi meskipun mengalami moderasi terlihat dari penurunan indeks PMI Manufaktur menjadi sebesar 50,7 dibandingkan Mei 2024 di level 52,1," pungkasnya.