Reporter: Nadya Zahira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan kabar terbaru soal proses pengalihan tanggung jawab atas pengawasan aset keuangan digital termasuk kripto, dari yang sebelumnya diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menjadi OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) Hasan Fawzi mengatakan OJK saat ini tengah mengadakan kerja sama dengan sejumlah pihak untuk memuluskan proses peralihan tersebut.

Salah satunya yaitu, dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum). Hasan menuturkan, OJK dan Jampidum bekerja sama dalam menangani barang bukti yang berbentuk kripto.

“OJK saat ini melakukan serangkaian kegiatan koordinasi dan sinergi dengan lembaga-lembaga terkait, antara lain dengan Jampidum, melalui penandatanganan kerja sama tentang penanganan barang bukti berupa aset kripto,” kata Hasan pada saat konferensi pers RDK Bulanan (RDKB) Oktober 2024, Jumat (1/11).

Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa OJK juga tengah berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Keduanya melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto.

Tak hanya itu, Hasan mengatakan bahwa OJK juga sedang menggodok rancangan POJK terkait penyelenggaraan dan perdagangan aset keuangan digital, yang juga meliputi aset kripto.

“Dan nantinya akan ada penyusunan untuk RSEOJK tentang mekanisme pelaporan dan pengawasan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto ini,” imbuhnya.

Sebagai informasi, OJK mencatatkan adanya perlambatan transaksi aset kripto dari Rp 48,92 triliun di Agustus 2024 menjadi Rp 33,67 triliun per September 2024.

Padahal, jumlah investor kripto meningkat dari 20,9 juta di Agustus 2024 menjadi 21,27 juta pada September lalu.

Kendati begitu, nilai akumulasi transaksi kripto di Indonesia melesat sebesar 351,97% secara year on year (yoy).

“Nilai transaksi aset kripto domestik tercatat mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2024 ini, yaitu total mencapai Rp 426,69 triliun. Angka ini meningkat 351,97% (yoy),” tandasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia naik signifikan. Menurut data OJK dari Januari-September 2024 nilainya mencapai Rp 426,69 triliun, tumbuh 351,97% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Demikian kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (1/11/2024).

"Nilai transaksi domestik peningkatan signifikan 2024 ini, yaitu total mencapai Rp 426,69 triliun, tercatat meningkat 351,97% secara year on year," kata Hasan.

Sementara transaksi kripto khusus September 2024 disebut mengalami perlambatan. Angkanya Rp 33,67 triliun atau turun 31,17%.

"Seiring dengan dinamika global kelihatannya transaksi kripto mengalami penurunan," terangnya.

Peningkatan nilai itu juga dibarengi dengan jumlah investor kripto yang meningkat. Jumlahnya mencapai 21,27 juta investor per September 2024.

"Per September 2024 jumlah total investor mengalami peningkatan dengan tercatat total 21,27 juta investor, dibandingkan bulan Agustus 20,9 juta investor," pungkasnya.

Lihat Video: Edisi #50: Mengulik Rahasia Polyglot Fasih Berbahasa, sampai Apa Kabar Crypto di 2023?

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri menilai aset kripto bisa menjadi underlying asset dalam sinerginya dengan industri jasa keuangan melalui pengembangan reksa dana atau Exchange Traded Fund (ETF).

Wakil Ketua Umum Asosiasi Blockchain dan Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI) yang juga CEO Tokocrypto, Yudhono Rawis menyebut adanya potensi pengembangan ETF yang berbasis aset Kripto.

Meski ada potensi, menurutnya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, jika hal tersebut benar-benar ingin diterapkan di Indonesia.

"Saat ini di Indonesia, investor institusional belum diizinkan untuk berinvestasi dalam Kripto, yang membuat pengembangan ETF atau reksa dana berbasis Kripto sulit," katanya, Selasa (13/8/2024).

Menurutnya, regulasi yang jelas dan mendukung dari pihak OJK diperlukan untuk memungkinkan kolaborasi tersebut diluncurkan.

Dia mengingatkan adanya risiko yang tinggi terkait dengan Kripto, maka perlindungan konsumen menjadi tantangan utama.

Adapun dia menegaskan bahwa OJK dan manajer investasi perlu memastikan bahwa produk ini dipahami dengan baik oleh investor dan ada mekanisme perlindungan yang memadai.

"Likuiditas Kripto bisa menjadi masalah, terutama untuk aset Kripto yang kurang likuid. Ini bisa menyulitkan manajer investasi untuk mengeksekusi transaksi dengan cepat, terutama dalamskenario pasar yang volatile," ujarnya.

Meski begitu, dia menyatakan bahwa penggunaan aset Kripto sebagai underlying asset dapat menawarkan diversifikasi yang unik.

"ETF atau reksa dana berbasis Kripto dapat memberikan akses yang lebih mudah dan aman bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar kripto tanpa harus langsung membeli dan menyimpan kripto itu sendiri," ucapnya.

Mengingat volatilitas pasar Kripto, menurutnya, produk investasi berbasis Kripto memiliki potensi untuk memberikan pengembalian yang tinggi, yang bisa menarik minat investor yang mencari keuntungan lebih besar.

Dia menegaskan bahwa memperkenalkan ETF atau reksa dana Kripto di Indonesia dapat mendorong inovasi di industri jasa keuangan dan menempatkan Indonesia sebagai pemain yang lebih kompetitif dalam ekosistem keuangan global.

Untuk diketahui, OJK menyatakan membuka peluang sinergi atau kolaborasi industri Kripto dengan industri jasa keuangan lainnya.

Inisiatif kolaborasi itu muncul setelah OJK diamanahkan tugas untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital termasuk aset Kripto, berdasarkan Undang-Undang (UU) PPSK.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengatakan, kebijakan ini akan berlaku selambatnya 2 tahun setelah resmi efektif berlakunya UU PPSK yang diberlakukan di 12 Januari 2023.

"Jadi selambatnya di Januari 2025 yang akan datang peralihan kewenangan tugas pengaturan pengawasan itu akan terjadi di OJK," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tak lama lagi, aset kripto beserta aset keuangan digital di Indonesia bakal bisa berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan.

Perjalanan jenis komoditi, yang memiliki fluktuasi nilai yang dapat naik dan turun sewaktu-waktu dan tergolong berisiko tinggi, ini ternyata cukup panjang.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang sinergi industri Kripto dengan industri jasa keuangan lainnya, tetapi kolaborasi tersebut hingga kini masih terbatas.

Direktur Panin Asset Management, Rudiyanto menuturkan hal itu masih terbatas, lantaran aset Kripto belum menjadi aset dasar yang diperbolehkan.

"Kami sesuai POJK saja, saat ini Aset Kripto masih belum termasuk dalam aset dasar yang diperbolehkan," katanya, saat ditanyai Bisnis.com, pada Senin (12/8/2024).

Dia mengatakan bahwa aset Kripto tidak ada aset dasar dan memiliki risiko yang super tinggi. Menurutnya, aset Kripto ini lebih cocok untuk menjadi spekulan dibandingkan investor.

Sementara itu, pengamat kripto dan trader Desmond Wira juga menegaskan hal yang sama, bahwa kolaborasi kripto dan lembaga keuangan kemungkinan masih terbatas.

"Karena belum ada aturannya. Misalnya agunan Kripto belum bisa," ucapnya, Senin (12/8/2024).

Selanjutnya, dia mengatakan bahwa kolaborasi yang paling mungkin dilakukan adalah, lembaga keuangan menjadi perantara transaksi Kripto misalnya dalam segi pendanaan.

Untuk diketahui, OJK telah menyatakan membuka peluang sinergi antara industri Kripto dengan industri jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) PPSK telah diamanahkan tugas terhadap OJK untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital termasuk aset Kripto, dengan peralihan kewenangan dari Bappebti.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengatakan, kebijakan ini akan berlaku selambatnya 2 tahun setelah resmi efektif berlakunya UU PPSK yang diberlakukan di 12 Januari 2023.

"Jadi selambatnya di Januari 2025 yang akan datang peralihan kewenangan tugas pengaturan pengawasan itu akan terjadi di OJK," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengalokasikan anggaran untuk melengkapi kapasitas pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD).

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengatakan anggaran yang telah disiapkan sekitar Rp15 miliar untuk IAKD.

Dia menjelaskan anggaran yang disiapkan untuk tahap pertama tidak besar. Namun, akan dilakukan pengalokasian anggaran untuk melengkapi kapasitas pengaturan pengawasan di OJK.

"Kami total anggaran saja kemarin cuma Rp15 miliaran untuk keseluruhan IAKD. Itu di luar IT-nya," katanya, Jumat (9/8/2024).

Dia mengatakan bahwa anggaran khusus untuk kriptonya saja tidak besar, karena masih di tahap awal, dan di tahun ini sedang menyiapkan perangkat perumusan pengaturan.

"Kalau tidak salah secara total itu cuma di angka sekitar Rp1 miliaran untuk penyelesaian peraturan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa untuk IT sudah dibangun sistem pengawasan terintegrasi dan OJK-wide, yang juga bisa digunakan untuk pengawasan tidak hanya di kripto tapi di ITSK dan aset keuangan digital lain.

Seperti diketahui, dalam Undang-Undang (UU) PPSK telah diamanahkan tugas dengan adanya peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK, untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Kebijakan ini akan berlaku selambatnya 2 tahun setelah resmi efektif berlakunya UU PPSK yang diberlakukan di 12 Januari 2023.

"Jadi selambatnya di Januari 2025 yang akan datang peralihan kewenangan tugas pengaturan pengawasan itu akan terjadi di OJK," katanya.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 2024-2028 (Peta Jalan IAKD 2024-2028).

Peta jalan atau roadmap yang diluncurkan mengusung tema Menyongsong Masa Depan Keuangan Digital: Meletakkan Pondasi Pengawasan yang Efektif dan Berimbang.

Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK, Hasan Fawzi mengatakan, peta jalan yang dibuat akan berfokus pada empat pilar utama yakni, Pengaturan dan Pengembangan, Pengawasan dan Penegakan Hukum, Perizinan dan Informasi, serta Inovasi.

Sementara itu, pelaksanaan peta jalan dibagi menjadi tiga fase utama, yaitu penguatan fondasi pengaturan dan pengawasan yang akan berjalan di 2024 hingga 2025.

Kemudian, akselerasi pengembangan dan penguatan yang akan berjalan di 2026 hingga 2027. Juga, pendalaman dan pertumbuhan berkelanjutan yang akan berjalan dari 2027 hingga 2028 dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan.

“Ini kami formulasikan dalam sembilan program strategis yang akan dilakukan pada tiga fase yang saling berkesinambungan, dan butuh waktu dari 2024-2028 yang akan datang,” kata Hasan di Hotel Pullman Jakarta, Jumat (9/8).

Sembilan program strategis dimaksud mencakup area-area Pengaturan Terkait Perizinan, Pengawasan dan Pengembangan; Regulatory Sandbox; Digital Innovation Center; Standarisasi dan Pedoman Inovasi; Suptech dan Regtech.

Juga Pilot Project Untuk Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan Dan Program Prioritas Pemerintah; Literasi dan Inklusi Keuangan Digital; Transformasi Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan Aliansi Strategis.

Hasan menambahkan, peluncuran peta jalan tersebut diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengembangan industri IAKD untuk dapat memberikan manfaat yang lebih luas tidak hanya bagi sektor jasa keuangan.

Tak hanya itu, juga diharapkan dapat mendukung perekonomian nasional serta mendukung pendalaman pasar industri jasa keuangan dan memberikan akses keuangan yang lebih luas kepada pelaku usaha dan masyarakat.

“Tujuan ini kita capai bersama dapat mendukung pertumbuhan sektor IAKD yang kuat, seimbang, inklusif dan berkesinambungan,” tutur Hasan.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan mandat untuk mengatur danmengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) PPSK telah diatur pemberian mandat dan kewenangan baru atas kebijakan tersebut bagi OJK, yang menjadi transisi dari pengawas sebelumnya, Bappebti.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengatakan telah melakukan persiapan untuk transisi tersebut.

"Jadi ini juga menjadi bagian dari persiapan transisi yang akan kita kawal," katanya, saat Konferensi Pers di Hotel Pullman, Jakarta, pada Jumat (9/8/2024).

Dia menjelaskan bahwa salah satu persiapan yang dilakukan, yaitu OJK sudah menerbitkan POJK yang baru, yakni POJK No. 3/2024, yang di dalamnya tercantum reformasi pelaksanaan regulatory sandbox di OJK.

Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa banyak sekali para inovator di bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang bergerak di bidang aset keuangan digital dan aset kripto yang berminat untuk menguji inovasinya dalam lingkungan regulatory sandbox di OJK.

Dia menjelaskan bahwa dari 110 peminat yang ada, lebih dari separuhnya dengan inovasi yang terkait dengan aset keuangan digital dan aset kripto, sudah 5 yang melakukan pendaftaran.

"Nah saat ini sudah ada 5 pelaku yang sudah melakukan pendaftaran secara resmi di sprint OJK, di sistem pendaftaran di OJK untuk masuk di regulatory sandbox dan 4 di antaranya adalah terkait tokenisasi dan penggunaan teknologi blockchain yang underlying-nya adalah real world asset," ujarnya.

Adapun dia menyatakan bahwa satu di antaranya sudah dinyatakan diterima sebagai peserta sandbox yang melakukan tokenisasi dan pemanfaatan teknologi blockchain ini dengan underlying komoditas emas.

Dia menegaskan bahwa ini menjadi bagian dari persiapan transisi, sehingga pada saatnya nanti OJK akan siap mewarnai kegiatan di sektor keuangan dalam negeri ke depannya.

"Nah satu perusahaannya Blocktogo jadi resmi nanti ada di website kami juga di OJK nickname-nya Blocktogo. Jadi jangan tanya kenapa, karena lucu-lucu kalau nama-nama perusahaan-perusahaan di aset keuangan digital ya ini Blocktogo," tambahnya.

Seperti diketahui, dalam UU PPSK telah diamanahkan tugas dengan adanya peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK, untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Kebijakan ini akan berlaku selambatnya 2 tahun setelah resmi efektif berlakunya UU PPSK yang diberlakukan di 12 Januari 2023.

"Jadi selambatnya di Januari 2025 yang akan datang peralihan kewenangan tugas pengaturan pengawasan itu akan terjadi di OJK," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan mandat untuk mengatur danmengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) PPSK telah diatur pemberian mandat dan kewenangan baru atas kebijakan tersebut bagi OJK, yang menjadi transisi dari pengawas sebelumnya, Bappebti.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengatakan telah melakukan persiapan untuk transisi tersebut.

"Jadi ini juga menjadi bagian dari persiapan transisi yang akan kita kawal," katanya, saat Konferensi Pers di Hotel Pullman, Jakarta, pada Jumat (9/8/2024).

Dia menjelaskan bahwa salah satu persiapan yang dilakukan, yaitu OJK sudah menerbitkan POJK yang baru, yakni POJK No. 3/2024, yang di dalamnya tercantum reformasi pelaksanaan regulatory sandbox di OJK.

Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa banyak sekali para inovator di bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang bergerak di bidang aset keuangan digital dan aset kripto yang berminat untuk menguji inovasinya dalam lingkungan regulatory sandbox di OJK.

Dia menjelaskan bahwa dari 110 peminat yang ada, lebih dari separuhnya dengan inovasi yang terkait dengan aset keuangan digital dan aset kripto, sudah 5 yang melakukan pendaftaran.

"Nah saat ini sudah ada 5 pelaku yang sudah melakukan pendaftaran secara resmi di sprint OJK, di sistem pendaftaran di OJK untuk masuk di regulatory sandbox dan 4 di antaranya adalah terkait tokenisasi dan penggunaan teknologi blockchain yang underlying-nya adalah real world asset," ujarnya.

Adapun dia menyatakan bahwa satu di antaranya sudah dinyatakan diterima sebagai peserta sandbox yang melakukan tokenisasi dan pemanfaatan teknologi blockchain ini dengan underlying komoditas emas.

Dia menegaskan bahwa ini menjadi bagian dari persiapan transisi, sehingga pada saatnya nanti OJK akan siap mewarnai kegiatan di sektor keuangan dalam negeri ke depannya.

"Nah satu perusahaannya Blocktogo jadi resmi nanti ada di website kami juga di OJK nickname-nya Blocktogo. Jadi jangan tanya kenapa, karena lucu-lucu kalau nama-nama perusahaan-perusahaan di aset keuangan digital ya ini Blocktogo," tambahnya.

Seperti diketahui, dalam UU PPSK telah diamanahkan tugas dengan adanya peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK, untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Kebijakan ini akan berlaku selambatnya 2 tahun setelah resmi efektif berlakunya UU PPSK yang diberlakukan di 12 Januari 2023.

"Jadi selambatnya di Januari 2025 yang akan datang peralihan kewenangan tugas pengaturan pengawasan itu akan terjadi di OJK," katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) 2024-2028. Peta jalan ini dibuat untuk menciptakan industri IAKD yang terpercaya dan kredibel untuk mendukung pertumbuhan sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional, dengan tetap mendorong inovasi, menjaga stabilitas keuangan dan menegakkan perlindungan konsumen.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, peta jalan ini dibuat untuk mewadahi potensi yang besar dari IAKD tanpa mengesampingkan risikonya.

"Saya rasa kehadiran dari bidang baru di dalam OJK yang siap mewadahi semua potensi yang besar tadi itu, untuk ditransformasikan menjadi platform teknologi yang memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. Kita tidak menafikan tantangan dan downside risk," katanya dalam peluncuran peta jalan tersebut, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Dia menerangkan, outstanding dari peer to peer lending (P2P lending) atau pinjaman online mencapai Rp 70 triliun. Sementara, jika diakumulasikan selama 6 tahun sudah di atas Rp 700 triliun.

Menurutnya, jika disandingkan dengan masyarakat atau pelaku usaha maka besaran itu sangat signifikan. Namun, ia kembali tak menepis adanya risiko.

"Bahwa ada sisi risiko negatifnya yang harus kita atasi dan kita minimalisasi adalah benar tapi kita juga tidak bisa menafikan peran kontribusinya yang penting," ungkapnya.

Dikutip dari laman OJK, pelaksanaan peta jalan ini terbagi menjadi tiga fase utama yakni sebagai berikut:

1. Fase 1: Penguatan Fondasi Pengaturan dan Pengawasan yang akan berjalan di tahun 2024 hingga 2025
2. Fase 2: Akselerasi Pengembangan dan Penguatan yang akan berjalan di tahun 2026 hingga 2027, dan
3. Fase 3: Pendalaman dan Pertumbuhan Berkelanjutan yang akan berjalan dari tahun 2027 hingga 2028, dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan.

OJK juga telah menyusun empat pilar utama yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi dan rencana kerja selama periode 2024- 2028 yaitu:

1. Pengaturan dan Pengembangan
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum
3. Perizinan dan Informasi, dan
4. Inovasi.