Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menerbitkan sejumlah peraturan OJK atau POJK pada tahun depan untuk memperkuat sektor asuransi, dana pensiun, dan penjaminan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa tahun lalu regulator telah menerbitkan 10 POJK, dan rencananya delapan POJK akan diterbitkan pada 2025.

"Tahun depan ada delapan POJK yang terkait pengembangan penguatan sektor keuangan, khususnya di perasuransian," kata Ogi dalam acara Indonesia Rendezvous 2024 di Nusa Dua, Bali pada Kamis (10/10/2024).

Ogi tidak merinci terkait peraturan-peraturan tersebut, namun yang pasti aturan itu merupakan turunan dari amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Di sisi lain, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Iwan Pasila, mengungkapkan saat ini beberapa regulasi penting tengah dalam tahap finalisasi, termasuk sektor kelembagaan dana pensiun.

"Tahun ini, kami sedang menyelesaikan regulasi kelembagaan dana pensiun," katanya.

Sebelumnya, OJK juga berupaya untuk menyederhanakan proses pengajuan dan pemanfaatan produk asuransi. Terkait asuransi kesehatan, Iwan menjelaskan bahwa rencana perbaikan ekosistem tidak akan masuk dalam POJK, melainkan akan diatur melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

"Kalau yang terkait masalah kesehatan, itu nanti dalam SEOJK, bukan di POJK," tegasnya.

Surat Edaran ini diharapkan mampu memperbaiki ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia, dengan memastikan adanya standar layanan yang lebih baik dan perlindungan yang lebih maksimal bagi nasabah. Perbaikan ini mencakup upaya peningkatan efisiensi dalam proses pelayanan, serta mitigasi risiko yang lebih baik dalam pengelolaan asuransi kesehatan.

Mengenai rencana penerbitan POJK lainnya, Iwan meminta masyarakat untuk bersabar. "Tunggu saja," tambahnya.

Pada 2023, OJK telah mengeluarkan 10 POJK di sektor asuransi, dana pensiun, dan penjaminan antara lain POJK 5 Nomor Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi, POJK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi Syariah, POJK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Asuransi Usaha Bersama, POJK Nomor 10 Tahun 2023 tentang Spin Off Penjaminan, POJK Nomor 11 Tahun 2023 terkait Spin Off Asuransi, POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Asuransi, POJK Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perizinan Pialang Asuransi, POJK Nomor 27 Tahun 2023 terkait Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, POJK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengawasan BPJS, serta POJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Asuransi Kredit dan Suretyship.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional (POJK SBDK BUK).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan penerbitan POJK ini merupakan salah satu amanat Pasal 8A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu kewajiban bank umum melakukan transparansi suku bunga.

"[Yaitu yang mencakup] cost of fund, margin, dan overhead cost untuk mendorong efisiensi penetapan suku bunga Perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (26/8/2024).

Hal-hal yang diatur dalam POJK baru tersebut, yaitu pertama, POJK ini mengatur SBDK sebagai indikasi suku bunga efektif terendah yang mencerminkan Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), overhead cost, dan margin, untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penetapan suku bunga kredit.

Kedua, POJK SBDK ini mengatur format publikasi SBDK akan menjadi lebih informatif, yaitu dengan mengumumkan masing-masing komponen pembentuk SBDK, yaitu HPDK, overhead, dan margin serta menambahkan jenis SBDK pada sektor UMKM yang lebih detail dengan adanya publikasi kredit menengah dan kredit kecil.

Ketiga, dalam penyusunan SBDK, BUK agar mempertimbangkan suku bunga acuan dari otoritas yang berwenang dan perkembangan kondisi ekonomi.

Keempat, POJK SBDK dimaksudkan agar BUK memperhatikan aspek pelindungan kepada konsumen dalam bentuk pemberitahuan perubahan suku bunga dan konversi flat ke efektif dalam offering letter.

Kelima, POJK SBDK ini mengatur adanya penyampaian laporan SBDK kepada OJK yang lebih detil dan tervalidasi dengan laporan terintegrasi OJK-BI-LPS, yang terdiri atas :

a. Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang antara lain terdiri dari biaya dana pihak ketiga (i.e. giro, tabungan, dan deposito) dan biaya non-dana pihak ketiga.

b. Biaya overhead yang mencakup antara lain biaya sumber daya manusia di BUK, biaya promosi terkait kredit, dan penyusutan aset.

c. Margin yang ditetapkan oleh BUK dalam kegiatan penyaluran kredit dengan mempertimbangkan target Return on Asset (ROA) yang ingin dicapai sesuai rencana bisnis bank setelah memperhitungkan pajak yang harus dibayar dengan mempertimbangkan going concern kinerja BUK.

Keenam, POJK SBDK ini mengatur pengumuman kepada masyarakat setiap adanya perubahan penetapan SBDK.

Ketujuh, peraturan OJK ini mengatur adanya penyampaian laporan detail SBDK kepada OJK paling lambat tanggal 15 atas posisi akhir bulan sebelumnya.

Kedelapan, POJK SBDK ini ikut mengatur sanksi kesalahan pengumuman SBDK bergradasi, termasuk denda paling banyak Rp15 Miliar.

Terakhir, adanya kewenangan tertentu bagi OJK termasuk penyesuaian SBDK dan SBK berdasarkan pertimbangan tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan fiskal domestik ditengarai OJK menjadi biang kerok penurunan rating pasar modal Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi menilai penurunan rating pasar modal di Indonesia oleh Morgan Stanley dan HSBC dipengaruhi oleh faktor fiskal domestik.

Morgan Stanley menurunkan peringkat pasar saham Indonesia menjadi underweight, sementara HSBC Holdings plc menurunkan peringkat dari overweight menjadi netral.

“Sebagaimana kita ketahui, penurunan rating saham di Indonesia oleh Morgan Stanley menjadi underweight, antara lain dipengaruhi oleh faktor fiskal domestik,” kata Inarno dikutip dari Antara, Jakarta.

Inarno memperkirakan faktor-faktor fiskal tersebut mempengaruhi kinerja emiten yang listing di bursa di Indonesia, misalnya berkaitan dengan cost of fund, utang dalam mata uang valas, pendapatan dan earning (profitabilitas).

Sehubungan dengan penurunan rating, OJK melakukan close monitoring terhadap potensi penurunan likuiditas di pasar dan menyeimbangkan kembali (rebalancing) portofolio atas saham listing di Indonesia.

Namun demikian berdasarkan data saat ini, Rata-Rata Nilai Transaksi Harian di Bursa menunjukkan peningkatan dibanding posisi bulan Mei 2024.

Inarno menambahkan, OJK terus berkoordinasi baik dengan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi.

"Sehingga tetap resilient dan dapat tetap bertumbuh, serta dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama harapannya ada perubahan rating dari Morgan Stanley dan HSBC ke level yang lebih baik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memacu industri pasar modal untuk memenuhi target penghimpunan dana mencapai Rp200 triliun pada 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi meyakini target penghimpunan dana di pasar modal yang sebesar Rp200 triliun tahun ini akan tercapai.

Adapun nilai penawaran umum didominasi oleh penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) yang mencapai nilai Rp80,13 triliun atau setara 66,78% dari total penawaran umum. Posisi kedua adalah penawaran umum terbatas (PUT) sebesar Rp36,30 triliun 30,25%, dan selanjutnya IPO saham sebesar Rp3,56 triliun (2,97 persen).

“Berdasarkan data historis 5 tahun terakhir, dari sisi jumlah penawaran umum, penerbitan EBUS merupakan yang tertinggi dengan jumlah 84 penawaran umum, untuk penerbitan IPO saham sebanyak 25, menempati posisi ketiga, dan untuk PUT dengan jumlah 11 merupakan yang tertinggi keempat,” kata Inarno di Jakarta, Rabu, dikutip dari Antara.

Adapun berdasarkan data pipeline saat ini, terdapat rencana 79 perusahaan yang akan IPO saham dengan nilai indikatif penawaran umum sebesar Rp11,08 triliun.

Rencana penawaran umum terbatas sebanyak 7 perusahaan dengan nilai indikatif Rp3,88 triliun, dan 17 rencana penawaran EBUS dengan nilai indikatif Rp15,06 triliun, sehingga total pipeline sebesar Rp30,02 triliun.

Adapun dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK pada Senin (8/7), Inarno menilai penghimpunan dana di pasar modal Indonesia masih mencatat tren yang positif dengan nilai penawaran umum mencapai Rp120 triliun pada Juni 2024.

OJK mencatat, hingga Juni 2024 terdapat 25 emiten baru yang mendaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Di sisi penggalangan dana Securities Crowd Funding (SCF) hingga Juni 2024 telah terdapat 17 penyelenggara yang telah mendapatkan izin OJK dengan 548 penerbit, 156 ribu pemodal dan total dana SCF yang dihimpun sebesar Rp1,11 triliun,” kata Inarno.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap penyebab investor asing melakukan aksi jual bersih atau net sell sebesar triliunan rupiah di pasar modal Indonesia sepanjang tahun berjalan atau secara year-to-date (YtD).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan di pasar saham, investor asing membukukan net sell sebesar Rp7,73 triliun YtD. Alhasil, IHSG terkoreksi 2,88% YtD ke level 7.063,58 per 28 Juni 2024.

"Pelemahan terjadi di antaranya di sektor teknologi serta transportasi dan logistik secara YtD. Di sisi likuiditas transaksi, rata-rata nilai transaksi harian pasar saham tercatat Rp12,28 triliun YtD," ujar Inarno dalam RDK Bulanan, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 1,55% YtD ke level 380,42, dengan yield SBN pada 28 Juni 2024 rata-rata naik sebesar 33,20 bps secara YtD dan non-residen mencatatkan net sell sebesar Rp33,96 triliun.

"Untuk pasar obligasi korporasi per akhir Juni 2024, investor non-residen juga mencatatkan net sell sebesar Rp1,71 triliun YtD," katanya.

Di industri pengelolaan investasi atau reksa dana, nilai Asset Under Management (AUM) tercatat sebesar Rp826,07 triliun atau naik 0,16% ytd, dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana tercatat sebesar Rp486,45 triliun atau turun 2,99% YtD. Selain itu, tercatat net redemption sebesar Rp7,88 triliun YtD pada 28 Juni 2024.

Terkait sentimen global, perekonomian global secara umum menunjukkan pelemahan, dengan data perekonomian Amerika Serikat (AS) tercatat lebih rendah dari ekspektasi di tengah inflasi yang masih tinggi.

Pasar tenaga kerja terus termoderasi dan kondisi rumah tangga AS cenderung melemah khususnya di segmen menengah-bawah. Hal ini mendorong pasar menaikkan ekspektasi pemangkasan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak dua kali di 2024, lebih tinggi dari proyeksi The Fed yang sebanyak satu kali.

Di Eropa, perekonomian tengah menghadapi tantangan stagnasi pertumbuhan dan tekanan fiskal. Meski inflasi kembali meningkat, Bank Sentral Eropa (ECB) memutuskan untuk lebih mendorong pertumbuhan dan mengakhiri siklus pengetatan kebijakan moneternya dengan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 bps menjadi 3,755.

Sementara itu di China, pemisahan antara suplai dan permintaan (demand) masih terus berlangsung di tengah stimulus agresif yang dilakukan oleh otoritas moneter dan fiskal.

Adapun, di perekonomian dalam negeri, pemulihan permintaan masyarakat terus berlanjut meskipun cenderung masih lambat. Inflasi inti relatif stabil dengan pertumbuhan uang beredar (M2) yang meningkat mengindikasikan potensi berlanjutnya penguatan permintaan ke depan.

"Di sisi produksi, sektor manufaktur terus mencatatkan ekspansi meskipun mengalami moderasi terlihat dari penurunan indeks PMI Manufaktur menjadi sebesar 50,7 dibandingkan Mei 2024 di level 52,1," pungkasnya.