REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Ahad (11/8/2024). Pengunduran diri Airlangga itu telah dilakukan pada Sabtu (10/8/2025).

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai mundurnya Airlangga dari kursi ketua umum tak bisa dipisahkan dari tekanan dari luar partai. Apalagi, pengunduran diri Airlangga dilakukan secara tiba-tiba dan cukup mengejutkan banyak pihak.

"Ada tekanan akan dikasuskan, akan dipenjarakan. Kan itu jadi persoalan," kata dia kepada Republika, Senin (12/8/2024).

Ujang menilai, peran Airlangga di Partai Golkar cukup kuat. Di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 misalnya, Airlangga bisa menambah raihan suara partai secara nasional. Bahkan, Airlangga diunggulkan untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam musyawarah nasional (munas) yang akan digelar beberapa bulan ke depan.

Namun, tekanan dari pihak luar partai membuat karier Airlangga di partai berlogo pohon beringin itu berakhir juga. Diduga kuat, tekanan datang dari pihak yang dekat dengan kekuasaan.

"Karena ada tekanan eksternal, dari kekuasaan, akhirnya Airlangga selesai juga. Tentu akan digantikan dengan pihak yang dekat dengan kekuasaan," kata Ujang.

Menurut dia, mundurnya Airlangga sangat erat kaitannya dengan langkah Presiden Joko Widodo atau Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, ada kemungkinan dua sosok itu akan menjadi pimpinan di Partai Golkar.

"Bisa jadi tekanan itu dilakukan untuk Airlangga mundur, dan memberi ruang kepada Gibran atau Jokowi untuk bisa jadi Ketum Golkar, walau harus menabrak aturan dan sebagainya," kata Ujang.

Kendati demikian, mundurnya Airlangga sebagai ketua umum tak akan banyak berdampak terhadap kondisi internal Partai Golkar. Pasalnya, partai itu sudah biasa berganti ketua umum.

"Bahkan waktu 2014 dan 2019 dihajar kasus besar masih tetap menjadi partai besar. Dalam konteks gonjang-ganjing ini sudah biasa. Jadi ke depan Golkar akan tetap sehat, kecuali kalau Airlangga tidak mau mundur, akan ada gesekan," kata dia.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan atau hak pribadi yang bersangkutan. Sehingga, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden Joko Widodo.

"Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan/hak pribadi beliau yang selanjutnya sepenuhnya menjadi urusan internal Partai Golkar. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden," kata Ari dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

Ari menegaskan bahwa Airlangga saat ini masih menjalankan tugasnya membantu Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. "Dari semalam sampai hari ini beliau mendampingi Bapak Presiden di Ibu Kota Nusantara," katanya.

Airlangga Hartarto, yang terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar pada tahun 2017, mengumumkan pengunduran dirinya ke publik dalam rekaman video yang disiarkan Partai Golkar di Jakarta, Ahad (11/8/2024). Dia menyebut mundur sejak Sabtu malam (10/8/2024).

Dalam rekaman video yang sama, dia menjelaskan alasan pengunduran dirinya karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas di tengah masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo ke pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bayu Adji P, Bambang Noroyono, Antara

Lewat rekaman video yang beredar pada Ahad (11/8/2024) sore, Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dalam video itu, Airlangga menjelaskan alasan dia mundur karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden RI Joko Widodo ke pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Mahabesar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar," kata Airlangga dalam video tersebut.

Politikus sekaligus budayawan Soegeng Rahardjo Djarot alias Eros Djarot menilai pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketum DPP Partai Golkar dapat diistilahkan sebagai kudeta Golkar. Menurut dia, patut diwaspadai adanya upaya seseorang yang ingin menjadi Ketum Partai Golkar, tetapi tidak mengikuti ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) partai sehingga berupaya menggunakan cara-cara lain.

"Saya rasa kalau ada istilah kudeta Golkar ya, kalau ada istilah begitu rasanya enggak salah juga ya," kata Eros ditemui usai acara peluncuran buku biografi anggota DPR RI periode 1987—1997 Palar Batubara berjudul 75 Tahun Bang Palar Batubara, Jiwa Sang Patriot di Jakarta Selatan, Ahad (11/8/2024).

Eros menilai mundurnya Airlangga dari kursi pimpinan partai berlambang pohon beringin itu misterius sehingga tak pelak memunculkan pertanyaan-pertanyaan, termasuk apa desain politik setelah Airlangga mundur.

"Kalau dibilang secara ikhlas (mundur) kokenggak terbaca ya, kalau mundur terkait pertimbangan yang sifatnya menyelamatkan negara, kok kayaknya juga kurang kuat alasannya. Jadi mundurnya kenapa?" tuturnya.

Ia mengaku heran sekaligus menyayangkan peristiwa mundurnya Airlangga sebagai Ketum Partai Golkar. "Golkar yang sebetulnya partai yang cukup mengakar sejak lama, kok semudah itu rontok ataupun dipereteli seperti ini," ucapnya.

Golkar merupakan partai yang memiliki kesejarahan khusus di Indonesia. Sehingga dia menyayangkan apabila kemudian menjadi pemenuh hajat politik seseorang.

"Yang paling penting sangat menyedihkanlah, artinya Golkar itu aset bangsa, aset nasional sehingga keberadaan Golkar yang sehat itu diperlukan bangsa ini. Akan tetapi, kalau Golkar yang menjadi alat kekuasaan yang pragmatis dan sementara itu bahaya," kata dia.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membantah keras spekulasi di publik, dan di berbagai platform media, yang mengaitkan pengunduran diri tersebut sebagai ‘barter nasib’ Airlangga terkait status hukumnya dalam sejumlah penanganan perkara. “Enggak lah. Nggak ada itu,” tegas Doli saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Ahad (11/8/2024) malam.

Doli mengatakan pengunduran diri Airlangga tersebut, murni karena alasan pribadi yang didasari sikapnya untuk mempertahankan keutuhan dan soliditas internal partai. Dan menurut Doli, keputusan pribadi tersebut, dengan pertimbangan peran Airlangga di pemerintahan yang sebentar lagi akan melakukan transisi kepemimpinan nasional.

Airlangga, kata Doli, sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tentu memiliki tugas berat agar masa transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto, tak diwarnai dengan ada turbulensi. “Jadi, ya ini sebenarnya lebih pada masalah keputusan pribadi Pak Airlangga, di mana beliau lebih memilih untuk berkonsentrasi sebagai menko perekonomian, di dalam menjalankan atau melancarkan proses transisi pemerintahan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo,” ujar Doli.

Di lain sisi, kata Doli, Airlangga, pun mempertimbangkan saran dari keluarga besarnya dalam mengambil jalan mundur tersebut. Oleh karena itu, Doli meminta, agar perihal apa sebab Airlangga mengundurkan diri dari kursi ketua umum Partai Golkar, tak ada dikait-kaitkan dengan masalah-masalah yang berada di ranah luar sikap pribadinya, dan profesionalitasnya sebagai pejabat publik, dan anggota kabinet.

“Menurut saya, kita tidak perlu lagi mengkait-kaitkan apa alasannya (Airlangga mundur). Apalagi dikait-kaitkan dengan masalah yang lain (hukum). Enggak lah. Karena beliau sudah mengambil keputusan (mengundurkan diri). Dan keputusan itu, harus kita hormati,” begitu ujar Doli.