TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII) Profesor Masduki mempertanyakan perihal perubahan kedua Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia mengaku kecewa karena perubahan kedua UU ITE ini bukan memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) melainkan kontrol negara untuk mengatur kebebasan berekspresi di ranah digital.

“Kita mungkin harus kecewa, karena UU ini sebetulnya tidak berangkat dari perlindungan terhadap human right. Tetapi bagaimana penguatan kontrol negara, untuk melindungi victim dari perilaku komunikasi di ranah digital ini,” ungkap Masduki, Jumat, 11 Oktober 2024.

Masduki menjelaskan, ada 3 hal kontroversial yang masih tercantum dalam perubahan kedua UU ITE. “Misalnya ada 3 diksi penting yang masih ada, soal hate speech, berita bohong atau hoaks, kemudian kita tahu juga soal pencemaran nama baik, ini masih ada,” ujar Masduki

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama, Sekretaris Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Josua Sitompul, menyampaikan ketentuan soal penghinaan sudah diuji berkali-kali di Mahkamah Konstitusi dan ketentuan terkait SARA sudah pernah satu kali diuji di Mahkamah Konstitusi.

Kalau permasalahannya adalah penafsiran terhadap ketentuan pidananya, menurut Josua, maka hal itu yang diubah dalam dua kali perubahan. "Tahun 2016 kita kasih catatan itu mengikuti KUHP tapi dinilai masyarakat masih kurang. Maka di 2024 ini kita pertegas dengan menyesuaikan normanya itu seperti KUHP baru. Sehingga masyarakat lebih memahami bahwa penghinaan itu menyerang kehormatan orang lain,” ungkap Josua.

Josua menambahkan, dalam perubahan UU ITE juga dipertegas bahwa ada pengecualian yang tidak dianggap sebagai penghinaan jika pernyataan itu disampaikan untuk membela diri atau untuk kepentingan umum.

Di sisi lain, Masduki mengapresiasi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang dinilai lebih baik dibandingkan Undang-Undang ITE.

“Sebetulnya kita punya Undang-undang yang ketiganya itu punya kompetensi. Pertama, Undang-Undang PDP baru saja disahkan.

Kedua, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini tampaknya keduanya lebih baik, lebih spesialis. Sementara UU ITE yang kita harapkan untuk memfasilitasi orang untuk bebas berekspresi, berbicara justru masih problematik,” kata Masduki.

Ia berharap ada perubahan ketiga pada UU ITE ini yang berdasar pada paradigma perlindungan hak asasi manusia.

“Kalau kita bicara apakah UU ITE ini bisa support terhadap gagasan tentang kebebasan berekspresi human right, kita tidak hanya bisa mengharapkan di UU ini. Kita harus bicara UU PDP, UU KIP, dan kita juga berharap jika masih ada revisi atas UU ini. Rasa-rasanya kita bisa berkiblat kepada Eropa yang secara diksi UU clear yang berangkat dari paradigma protection,” kata Masduki.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan orang tua kandung yang mengambil anak secara paksa tanpa hak atau izin dapat dipidana. MK menilai tindakan tersebut termasuk dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketetapan sanksi berkaitan dengan hubungan orang tua dan anak ini disampaikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 140/PUU-XXI/2023. Perkara tersebut terkait uji materi Pasal 330 ayat (1) KUHP yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Jika pengambilan anak oleh orang tua kandung yang tidak memiliki hak asuh atas putusan pengadilan, dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang tua pemegang hak asuh, terlebih dilakukan dengan disertai paksaan atau ancaman paksaan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan melanggar Pasal 330 ayat (1) KUHP,” ucap Arief di Ruang Sidang Pleno MK seperti dikutip Jumat (27/9).

Perkara uji materi ini sebelumnya dimohonkan oleh lima orang ibu, yakni Aelyn Hakim, Shelvia, Nur, Angelia Susanto, dan Roshan Kaish Sadarangani. Para pemohon mempersoalkan frasa barang siapa dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP.

Menurut para pemohon, berdasarkan pengalaman pribadi mereka, frasa barang siapa pada pasal dimaksud berpotensi ditafsirkan bahwa ayah atau ibu kandung dari anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tuduhan menculik anak kandung sendiri. Kelima pemohon merupakan ibu yang bercerai dan memiliki hak asuh anak berdasarkan putusan pengadilan.

Pada perkembangannya, para pemohon tidak lagi dapat bertemu dengan buah hatinya karena sang ayah diduga membawa kabur anak. Ketika para pemohon melaporkan perbuatan mantan suami ke kepolisian dengan menggunakan Pasal 330 ayat (1) KUHP, laporan mereka tidak diterima ataupun tidak menunjukkan perkembangan dengan alasan yang membawa kabur anak adalah ayah kandungnya sendiri.

Berdasarkan hal itu, para pemohon meminta kepada MK agar frasa barang siapa dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP diganti menjadi “setiap orang tanpa terkecuali ayah atau ibu kandung dari anak”. Mahkamah menjelaskan, frasa “barang siapa” dalam pasal diuji merupakan padanan kata dari bahasa Belanda hij die yang merujuk kepada siapa saja atau orang yang melakukan perbuatan diancam pidana sehingga mengandung makna setiap orang.

“Dengan demikian, dalam konteks Pasal 330 ayat (1) KUHP, frasa 'barang siapa' dengan sendirinya juga telah mencakup ayah atau ibu kandung anak karena kata tersebut memang mengandung makna setiap orang,” ucap Arief.

Menurut MK, dalam menerapkan Pasal 330 ayat (1) KUHP, harus terdapat bukti bahwa kehendak untuk mengambil anak tanpa seizin orang tua pemegang hak asuh benar-benar datang dari pelaku, termasuk jika pelakunya adalah orang tua kandung anak. Ia menyebut seharusnya tidak ada keraguan bagi penegak hukum, khususnya penyidik Polri untuk menerima setiap laporan berkenaan penerapan Pasal 330 ayat (1) KUHP.

Lebih lanjut, MK menilai, Pasal 330 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang telah diatur secara jelas dan tegas, sehingga ketentuan dimaksud tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain. Menurut Mahkamah, menambahkan pemaknaan baru terhadap Pasal 330 ayat (1) KUHP, termasuk seperti yang dimohonkan para pemohon, justru akan memosisikan norma pasal menjadi berbeda sendiri atau anomali di antara semua norma dalam KUHP yang menggunakan frasa barang siapa.

Presiden Jokowi menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR/DPR di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (16/8).

Jokowi memamerkan hasil kerjanya selama 10 tahun menjabat. Di bidang hukum, Jokowi menyoroti lahirnya UU KUHP dan UU TPKS.

"Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur. Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih," ujar Jokowi dalam pidatonya.

Berpakaian beskap ala betawi, Jokowi menyinggung soal undang-undang tentang kekerasan seksual. Dia meyakini undang-undang itu akan memberikan perlindungan nyata kepada kelompok-kelompok rentan.

"Kita juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang lebih kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak," sambungnya.

Eks Gubernur Jakarta itu mengaku bangga atas hasil kerja bersama yang melahirkan fondasi kuat demi keberlangsungan hukum di Indonesia.

"Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian se-Bangsa dan se-Tanah air, ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotongroyongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi," tutupnya.