Bisnis.com, JAKARTA — DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna terkait penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bahwa pembahasan tersebut akan berlangsung pada akhir Juli, tepatnya pada Kamis (25/7/2024).

“Badan musyawarah telah menetapkan jadwal kegiatan rapat paripurna dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023,” kata politikus PDIP itu dalam keterangan resmi, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Bamus juga telah menetapkan jadwal pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD 2024 pada Agustus nanti.

Wakil Ketua Bamus DPRD DKI, Khoirudin mengatakan bahwa pembahasan itu mesti segera dilakukan agar selesai tepat waktu.

“Ini sudah sangat mepet dan harus kita selesaikan. Setelah paripurna LHP, barulah pembahasan anggaran perubahan,” ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, pembahasan itu diawali dengan rapat badan anggaran (banggar) bersama pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 2 hingga 4 Agustus 2024.

Setelah itu, kedua elemen pemerintahan itu akan kembali bertemu dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) terkait penelitian akhir dan persetujuan terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2024.

Beleid tersebut rencananya akan disahkan dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman (Mou) pada Rabu (7/8/2024).

Presiden Joko Widodo bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 dari BPK di Jakarta. Dalam laporan ini pemerintah pusat kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam kesempatan itu Jokowi mewanti-wanti soal pengelolaan anggaran. Dia meminta semua anggaran dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga menegaskan semua kementerian dan lembaga tidak menjadikan WTP adalah sebuah prestasi, karena WTP adalah kewajiban.

"Sudah sering saya sampaikan WTP bukan prestasi, tapi kewajiban kita semuanya. Kewajiban gunakan APBN secara baik, ini uang rakyat, uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini diaudit dan diperiksa," tegas Jokowi dalam Penyampaian LHP dan LKP Pemerintah Pusat oleh BPK di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, beberapa menteri membagikan respons mereka terhadap hasil audit BPK tersebut, melalui Instagram. Berikut pernyataan mereka

(1) Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto

Dalam unggahannya, Airlangga membagikan foto bersama dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua BPK Isma Yatun, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono.

"Pagi tadi, bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, kami mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 dari BPK RI di Jakarta," tulisnya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya (@airlanggahartarto_official).

"Pada LKPP 2023 ini pemerintah pusat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bapak Presiden mengingatkan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik karena APBN adalah uang rakyat," jelasnya lagi.

Kemudian dirinya juga bercerita bagaimana Jokowi meminta agar pemerintah dapat saling berkolaborasi dan bekerjasama untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel dan sekaligus fleksibel serta selalu berorientasi pada hasil dan impact.

"Bapak Presiden juga mengingatkan agar berbagai institusi dan komponen pemerintahan saling mendukung dalam proses peralihan jelang Oktober 2024 sehingga transisi pemerintahan berjalan dengan baik," ungkapnya.

(2) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani bercerita bagaimana pagi tadi para Menteri datang ke JCC untuk menerima laporan pemeriksaan BPK. Dalam kesempatan itu dirinya juga menyampaikan terima kasihnya kepada semua jajaran BPK yang dengan setia selalu mengawasi penggunaan anggaran pemerintah.

"Alhamdulillah, LKPP Tahun 2023 kembali meraih opini audit terbaik, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan melanjutkan capaian predikat yang sama selama 8 tahun berturut-turut. Capaian ini merupakan kewajiban dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan," tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram-nya (@smindrawati).

"Pemerintah berkomitmen akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan BPK dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN dan APBD agar masyarakat dapat menerima manfaatnya secara optimal," tambahnya.

(3) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

"Pagi ini, saya mengikuti acara yang sangat baik dan penting untuk diikuti segenap masyarakat Indonesia di JCC, Senayan, Jakarta," kata AHY dalam unggahannya di Instagram pribadinya (@agusyudhoyono).

Dalam unggahannya, ia menggunakan foto yang diambil Airlangga bersama Bambang Soesatyo, Isma Yatun, Puan Maharani, dan Sri Mulyani Indrawati.

"Alhamdulillah, secara umum terjadi peningkatan yang baik dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun hasil pemeriksaan keuangan dan @kementerian.atrbpn mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ucapnya.

"Sesuai arahan Bapak Presiden @jokowi bahwa predikat WTP ini tidak mudah untuk didapatkan, tetapi tidak boleh kita anggap sebagai prestasi, melainkan sebuah standar kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk itu, ke depan dan seterusnya, saya akan memastikan jajaran Kementerian ATR/BPN bahwa predikat WTP ini menjadi standar kewajiban yang harus dipenuhi oleh @kementerian.atrbpn," pungkas AHY.

(4) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono

Dikenakan sebagai menteri yang masih menggunakan handphone jadul, Basuki tidak membagikan momen bersama Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju saat menerima LHP LKPP dari BPK. Namun momen itu dibagikan melalui akun Kementerian PUPR yang dipimpinnya.

"Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden @jokowi dan Wakil Presiden @kyai_marufamin menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023," tulis Kementerian PUPR dalam unggahannya di @kemenpupr.

"Kementerian PUPR selama 5 tahun berturut-turut, berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," ungkap lembaga itu lagi.

Atas laporan itu, ke depan Kementerian PUPR akan terus berupaya melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Intern dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.

(5) Menteri BUMN Erick Thohir

Erick Thohir mengatakan baru menerima LHP LKPP Kementerian BUMN Senin siang tadi. Dalam hal ini Kementerian yang dipimpinnya juga menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

"Siang tadi diterima Anggota VII BPK RI, Bapak Slamet Edy Purnomo dan tim. Alhamdulillah, dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian BUMN tahun 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ucap Erick dalam unggahan di akun Instagram-nya.

"Pencapaian ini menandai predikat opini WTP diraih Kementerian BUMN secara konsisten sejak 2007. Peran BPK sangat penting dan strategis untuk menjadikan BUMN semakin efisien, transparan, dan berlandaskan good corporate governance," pungkasnya.

(6) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

"Senin kalian dimulai dengan apa? Kalau saya pagi ini menghadiri acara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) @bpkriofficial terkait Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023," kata Budi Karya dalam unggahan Instagram-nya.

Sama seperti Menteri lainnya, Budi Karya juga mengatakan lembaga yang dipimpinnya telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan yang ke-11 kalinya Kementerian Perhubungan menerima opini WTP.

"Tapi seperti halnya Pak Presiden @jokowi sampaikan WTP bukanlah prestasi, melainkan bentuk kewajiban untuk mengelola keuangan APBN secara baik dan bertanggung jawab. Kita dukung sepenuhnya, laporan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan untuk fondasi keuangan negara yang kuat demi Indonesia Emas 2045," pungkasnya.