JAKARTA, KOMPAS.com - Ketersediaan air bersih merupakan salah satu hal yang jadi perhatian para calon penyewa Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan.

Lina (53), salah seorang calon penyewa mengatakan, air bersih sangat penting untuk dipastikan ketersediaannya karena dari sisi lokasi serta harga, rusunawa Pasar Rumput sangat strategis.

"Jadi kalau air bersihnya bagus, itu penting banget," kata Lina saat ditemui di rusunawa, Senin (4/11/2024).

Apabila air bersih dinilai sudah baik, Lina memastikan akan memilih menyewa satu unit di rusunawa itu.

Walaupun Rusunawa Pasar Rumput berjarak lebih jauh dengan sekolah anaknya dibandingkan tempat tinggalnya saat ini di Jatinegara, ibu dua anak itu merasa aman karena ada transportasi umum yang mudah diakses.

Terlebih lagi, terdapat pasar di bawah rusun. Hal itu yang membuat Lina sebagai ibu rumah tangga cukup terbantu.

"Kalau seumpama air oke, mungkin di sini tuh akses gampang ya. Kayak anak saya sekolahnya di Jatinegara, itu ada TJ (Transjakarta) gampang. Tempat kerja anak saya di Gambir juga mudah. Kalau mau belanja tinggal turun ya, kalau ibu rumah tangga kan yang penting deket ya," kata Lina.

Serupa dengan Lina, Luthfi (30) bersama sang istri juga sangat mempertimbangkan ketersediaan air bersih jika mereka menyewa unit di rusun ini.

Luthfi menyebut, rusun ini memiliki letak yang sangat strategis sehingga tidak sulit untuk memutuskan untuk menyewanya, terutama apabila air bersih juga terpenuhi.

"Kita ngeliatnya pertama akses. Akses di sini kan sebenarnya bagus, bisa ke pusat, ke selatan, ke timur. Cuma kita juga enggak tahu parkiran, air. Saya tetep air sih yang utama," kata Luthfi.

Pasalnya, Luthfi kerap kali mendengar informasi di rusun-rusun di Jakarta yang sering terkendala masalah air. Maka dari itu, dia agak was was jika rusun tempatnya tinggal kekurangan air bersih.

"Jadi mungkin bisa tahu setelah show unit gitu. Kalau dulu-dulu Pemda DKI punya rusun seperti ini, tetep kendalanya pasti kadang air, semacam itu," kata Luthfi.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Jakarta menyetujui penurunan tarif sewa Rusun Pasar Rumput sebagai bagian dari kebijakan perumahan yang lebih terjangkau.

Sebelumnya, tarif sewa Rusunawa Pasar Rumput sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Angka tersebut diturunkan menjadi mulai Rp 1,1 juta hingga Rp 2,2 juta per unit.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh baik di mana kita bukan hanya membangun gedung," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maruarar Sirait, saat menghadiri acara Open House di Rusunawa Pasar Rumput, Jumat (1/11/2024).

Jakarta -

Hashim Djojohadikusumo menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal mengerjakan proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa. Rencananya proyek tersebut bakal membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur.

Hashim menyebut pembangunan giant sea wall diperkirakan memakan waktu hingga 20 tahun. Proyek untuk mencegah wilayah utara Pulau Jawa tenggelam itu juga diprediksi akan dikerjakan oleh dua hingga tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (31/10/2024).

Lantas, sejauh mana progres dan tahapan pembangunan giant sea wall?

Dalam catatan detikcom, untuk wilayah pesisir Jakarta dan sekitarnya proyek tersebut dibangun sepanjang 46 kilometer. Dari jumlah tersebut yang sudah berhasil dibangun adalah sepanjang 13 kilometer.

Artinya masih ada 33 kilometer lagi tanggul laut raksasa di pesisir Jakarta yang belum diselesaikan. Kementerian PUPR mendapat tugas untuk pengerjaan 11 km, sementara Pemprov DKI Jakarta sepanjang 22 kilometer.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah mengatakan pemerintah telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasinya melalui konsep pembangunan Giant Sea Wall. Khusus di Jakarta terdapat beberapa tahapan pembangunan yang telah dirancang hingga 2040.

"Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, sudah ada Project Management Office (PMO) untuk Giant Sea Wall di Kementerian PUPR," kata Airlangga dalam Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Giant Sea Wall di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Program pembangunan Giant Sea Wall di Jakarta terdiri dari 3 tahap yakni fase A yang pembangunannya berupa tanggul dan sungai kurang lebih 120 km sampai 2030. Lanjut fase B pembangunan sisi barat 20 km mulai 2030. Sisanya fase C yang merupakan sisi timur sepanjang 12 km dibangun mulai 2040.

Tanggul laut atau lepas pantai akan dibangun jika penurunan tanah di pesisir terus terjadi. Sampai 2040 diperkirakan masih terdapat bukaan tanggul laut sebagai akses kapal dan akan ditutup jika penurunan permukaan tanah semakin parah. Tanggul laut ini direncanakan akan diintegrasikan dengan jaringan tol dan pengembangan lahan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Kalau di Jakarta tanggulnya masih terpisah-pisah atau terbuka, sehingga kalau ini disatukan mulai dari wilayah Banten sampai Cirebon, maka ini akan terintegrasi dan membuka akses langsung juga untuk dibuat jalan tol, jalan kereta api dan logistik cost kita akan semakin bersaing," ucapnya.

Terkait detail pendanaan masih akan terus dibahas. Sejauh ini estimasi kebutuhan anggaran pembangunan dan perlindungan Pantura Jawa untuk tanggul fase A dan B diperkirakan mencapai Rp 164,1 triliun.

(fdl/fdl)

Jakarta: Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana memastikan Heru Budi Hartono akan tetap menjadi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres). Hal ini menyusul keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Heru sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

"Pak Heru tetap sebagai Kasetpres," ujar Ari saat dikonfirmasi, Kamis, 17 Oktober 2017.

Ari mengungkapkan, Presiden Jokowi memberhentikan Heru dengan hormat. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 125P, tertanggal 16 Oktober 2024.
"Pada Keppres tersebut, Presiden memberhentikan dengan hormat Bapak Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat Bapak Teguh Setyabudi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Berhentikan Heru Budi Sebagai Pj Gubernur DKI

Heru Budi menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta selama dua tahun sejak 17 Oktober 2022 menggantikan Anies Baswedan yang telah menyelesaikan masa tugasnya selama lima tahun. Selama memimpin Jakarta, Heru tetap menduduki posisi sebagai Kasetpres.

Presiden Jokowi, kata Ari, telah menunjuk Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi menggantikan Heru.

Diketahui, masa jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur Jakarta berakhir pada Kamis, 17 Oktober 2024. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu telah memimpin Jakarta selama dua tahun.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembaruan signifikan terhadap sistem perpajakan daerahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, yang diterbitkan pada Januari lalu.

Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023.

Tujuannya adalah untuk menyelaraskan sistem perpajakan daerah dengan regulasi nasional dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menjelaskan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tersebut tidak hanya menyesuaikan istilah pada objek pajak.

Peraturan ini, kata Morris, juga mengatur tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) dan tarif Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) didalamnya.

Untuk mengetahui lebih detail mengenai pembaharuannya, berikut penjelasannya:

1. Tarif pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kepemilikan merupakan hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam dokumen atau bukti kepemilikan yang sah.

Sementara penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah.

Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang tarif Pajak Kendaraan Bermotor, diantaranya:

Tarif PKB ditetapkan secara progresif atau bertingkat untuk kepemilikan kedua dan seterusnya sesuai dengan jenis kendaraan berdasarkan kategori jumlah roda kendaraan.

Misalnya, jika orang pribadi memiliki satu motor dan satu mobil, maka masing-masing kendaraan diperlakukan sebagai kepemilikan pertama karena jumlah roda kendaraan berbeda sehingga tidak dikenakan tarif progresif.

Perlu diketahui, bahwa pada Perda 8/2010 dan Perda 2/2015, tarif progresif pajak kendaraan bermotor di Jakarta memiliki 17 tingkatan tarif mulai dari 2% untuk kendaraan bermotor pertama hingga 10% untuk kendaraan bermotor ke-17.

Dengan demikian, perubahan ini tentunya menyederhanakan tarif progresif sebelumnya yang berjumlah 17 tingkatan tarif menjadi 5 tingkatan tarif saja.

2. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.Bea balik nama kendaraan bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor.Tarif BBNKB sendiri terdapat pada Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Di dalamnya menjelaskan besaran tarif BBNKB untuk penyerahan pertama ditetapkan sebesar 12,5%.Dasar pengenaan BBNKB merupakan nilai jual Kendaraan Bermotor. Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB.3. Masa berlakunya tarif baru

Meskipun Perda ini telah diundangkan pada 5 Januari 2024, namun perubahan tarif PKB dan BBNKB ini akan mulai berlaku pada 2025, tepatnya pada 5 Januari 2025.Hal ini didasarkan pada Pasal 115 ayat (1) Perda Jakarta tentang ketentuan mengenai PKB dan BBNKB baru yang diberlakukan 3 tahun sejak 5 Januari 2022.Dengan waktu transisi ini, pemilik kendaraan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tarif yang lebih sederhana.Dengan demikin, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah DKI Jakarta merupakan langkah signifikan dalam penyederhanaan dan penyesuaian tarif yang diantaranya adalah PKB dan BBNKB.Morris Danny menyatakan dengan adanya penyesuaian tarif progresif yang lebih sederhana dari sebelumnya, diharapkan kebijakan ini akan memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan dalam memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka."Implementasi tarif baru yang akan mulai berlaku pada 5 Januari 2025 memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk beradaptasi dan mempersiapkan diri," ujar Morris dikutip Senin (30/9).Langkah ini, ujarnya, mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan. Untuk itu, mari dukung dan patuhi kebijakan ini demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

JAKARTA, KOMPAS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengupayakan transportasi terintegrasi, agar masyarakat beralih menggunakan transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi.

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI JakartaHeru Budi Hartono berpendapat, transportasi publik di Jakarta sudah cukup lengkap dengan headway (waktu tunggu) yang cukup tepat, seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT).

“Semoga transportasi publik di Jakarta dapat terintegrasi sempurna. Dengan layanan yang murah dan jangkauan yang semakin luas, semoga dapat lebih banyak menarik masyarakat untuk beralih ke transportasi publik,” kata Heru, seperti dikutip dari Beritajakarta.com, Selasa (17/9/2024).

Selain membantu mengurangi kemacetan, Heru berharap, penggunaan transportasi umum juga dapat mengurangi polusi di kota. Untuk mendukung rencana ini, ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki kualitas udara di kota.

Menyikapi arahan tersebut, Kepala DLH Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto menyatakan, pihaknya berupaya memperbaiki udara secara bertahap dari berbagai sisi. Sebab, polusi Jakarta muncul dari berbagai sumber. Salah satunya dari emisi kendaraan bermotor.

“Jakarta merupakan kota dengan jumlah kendaraan bermotor yang sangat tinggi, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Emisi dari kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan bahan bakar fosil, merupakan sumber utama polusi udara,” ujar Asep dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (23/9/2024).

Karena itu, DLH Jakarta mendorong pengembangan transportasi umum yang terintegrasi, sesuai arahan Pemprov DKI melalui amanat Heru.

“Kami mendukung pengembangan dan pengintegrasian berbagai moda transportasi umum, seperti Transjakarta, MRT, LRT, serta KRL, untuk memudahkan mobilitas warga dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sehingga dapat mengurangi emisi,” jelas Asep.

Ia menambahkan, pengintegrasian transportasi juga harus didukung dengan pengembangan dan ekspansi moda transportasi yang sudah tersedia. Salah satunya dengan memperluas bus rapid transit Transjakarta dan menambah rute baru agar jangkauannya lebih luas.

“Dalam skema pengintegrasan transportasi, penyelesaian jalur dan menambah rute, termasuk MRT dan LRT, harus diprioritaskan. Apalagi di daerah strategis serta daerah penyangga, agar memudahkan perpindahan penumpang,” tutur Asep.

Di samping itu, DLH Jakarta mendukung pula aturan ganjil-genap, untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi pada jam-jam sibuk. Tidak hanya itu, DLH Jakarta juga berencana menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) di beberapa ruas jalur utama.

“Kami juga akan melakukan inspeksi dan uji emisi kendaraan yang wajib diikuti kendaraan bermotor secara berkala. Ada juga upaya dengan memberikan insentif bagi kendaraan yang lulus uji emisi dan disinsentif bagi yang tidak lulus. Intinya, dengan penegakan hukum bagi kendaraan yang tidak memenuhi standar uji emisi,” tutur Asep.

DLH Jakarta pun mendorong kampanye penggunaan transportasi umum melalui sosialisasi dan program insentif yang masif. Tujuannya agar dapat menjalankan upaya push and pull. Jika lebih banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi umum, penggunaan kendaraan pribadi akan menurun, sehingga emisi dapat mudah ditekan.

“Tentunya ada aspek lain juga yang harus kami perhatikan. Sebab polusi bukan hanya dari emisi kendaraan, tapi juga dari industri, konstruksi, pembakaran sampah, serta kondisi geografis Jakarta. Kami juga akan menambah ruang terbuka hijau (RTH), mengendalikan emisi industri, dan mendorong penerapan teknologi bersih untuk mengurangi polusi Jakarta dari berbagai aspek,” papar Asep.

Wajib utamakan masyarakat

Emisi kendaraan bermotor memang menjadi salah satu penyebab polusi di Jakarta. Pemaksimalan kendaraan umum merupakan solusi yang efektif dalam menekan asap yang membuat udara Jakarta menjadi semakin kotor.

Solusi pengintegrasian transportasi umum pun menjadi perhatian khusus pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono Wibowo. Menurutnya, upaya ini sangat mungkin untuk diterapkan di Jakarta yang memang telah memiliki moda transportasi cukup baik.

“Meski bukan salah satu penyebab polusi, emisi kendaraan bermotor bisa di-handle jika dilakukan dengan cara yang tepat. Apalagi, jumlah pergerakan kendaraan bermotor yang masuk ke Jakarta itu banyak sekali, yaitu hampir 20 juta kendaraan per hari yang didominasi oleh sepeda motor. Fenomena ini merupakan permasalahan yang menyebabkan kemacetan sehingga memicu polusi,” urai Sony kepada Kompas.com, Senin (23/9/2024).

Jika ingin masyarakat beralih dari kendaraan pribadi, menurut Sony, pemerintah harus memikirkan manajemen lalu lintas serta push and pull. Hal ini wajib dilakukan agar masyarakat nyaman, sehingga perpindahan orang dari luar Jakarta dan sebaliknya tidak terkendala.

“Dengan memaksimalkan transportasi umum, kemacetan akan berkurang dan waktu tempuh akan berkurang. Kebijakan ganjil-genap juga dapat diteruskan, asalkan berlaku untuk semua pengendara. Tidak pilih kasih dan tidak berpihak kepada kalangan tertentu saja,” tegas Sony.

Aspek integrasi memang penting. Tetapi, Sony menyarankan agar pemerintah melakukan pendekatan kepada pengguna kendaraan umum yang belum rutin atau selang-seling. Sebab, golongan inilah yang paling potensial untuk meningkatkan perpindahan ke moda transportasi umum.

Namun, Sony pun mendesak agar tingkat kenyamanan menjadi prioritas pengguna yang mengandalkan transportasi umum. Ia menjelaskan, perlu peningkatan kenyamanan, tarif yang murah, serta headway yang singkat.

“Penambahan armada, tempat transit yang strategis, tarif yang murah, dan jangkauan yang luas merupakan poin penting dari transportasi umum. Jika ingin masyarakat berpindah (moda transportasi) buatlah senyaman mungkin. Jadi, jumlah kendaraan dapat menurun, sehingga berdampak pada penurunan gas emisi dari kendaraan pribadi,” ungkap Sony.

Terkait uji emisi, Sony merasa, cara ini kurang tepat. Ia beralasan, solusi ini tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya dan hanya sebatas formalitas.

“Kalau uji emisi dilakukan untuk mendorong kendaraan beremisi rendah itu sangat sulit. Karena bahan bakar yang kita gunakan sudah jelek, terutama solar. Mungkin bisa dikaji lagi oleh pemerintah bersama dinas terkait, akan lebih baik untuk mencari bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Secara teknologi, kita mampu. Kendalanya? Kembali lagi soal keuntungan dan bisnis,” tandas Sony.

Hal yang juga menjadi penting adalah sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Menurut Sony, Pemprov DKI Jakarta harus bisa mengampanyekan manfaat penggunaan kendaraan umum kepada masyarakat.

“Jika kenyamanan sudah diutamakan, masyarakat dapat terdorong untuk beralih. Namun, selain program, saya juga mendesak agar pemerintah juga memberikan contoh dengan ikut menggunakan transportasi umum. Jangan hanya masyarakat saja yang diminta untuk berubah, tapi pemerintah seolah egois demi kenyamanan sendiri,” pungkas Sony. (Rindu Pradipta Hestya)

IDXChannel - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial menyalurkan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang terdiri dari Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) Tahap 3 sudah dicairkan secara bertahap mulai 19 September 2024.

Adapun total penerima Bansos PKD Tahap 3 sebanyak 181.353 orang, dengan rincian 141.533 orang penerima KLJ, 17.326 orang penerima KPDJ, dan 22.494 orang penerima KAJ.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan penerima bansos pada tahap 3 ini telah melalui proses rekonsiliasi dengan Bank DKI, serta lolos pemadanan data kependudukan dan data warga binaan panti sosial.

“Kami sudah melakukan beberapa tahapan pengecekan sebelum melakukan pencairan. Kemudian dana bansos yang ditop-up merupakan akumulasi tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September. Dimana jumlah tiap bulannya sebesar Rp300 ribu. Sehingga total yang dicairkan sebanyak Rp900 ribu," kata Premi dalam keterangannya dikutip, Sabtu (21/9/2024).

Premi menjelaskan penerima Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial, yakni ber-KTP dan berdomisili di DKI Jakarta; terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kriteria khusus lainnya sesuai jenis bansos masing-masing (usia >60 tahun, anak usia dini 0-6 tahun 0 bulan, dan disabilitas adalah penyandang disabilitas yang terdaftar pada pendataan disabilitas dinsos); merupakan hasil verifikasi dan validasi di lapangan yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial (Kesos) Dinas Sosial DKI Jakarta.

Bansos PKD dikecualikan bagi masyarakat yang terindikasi padanan, yakni ketidaklayakan DTKS dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI; ketidaklayakan DTKS dari hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel) bulan Juni 2022; ketidaklayakan pada Web Service kependudukan dari Kemendagri RI; kepemilikan aset (memiliki kendaraan mobil dan NJOP > 1 M); warga binaan panti sosial; variabel khas daerah lainnya (PNS/TNI/POLRI, tidak miskin berdasarkan penilaian masyarakat setempat, menggunakan air kemasan bermerk 19 liter); dan penerima bantuan sosial sejenis yang bersumber dari APBN, yaitu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Terkait Bansos PKD Tahap 3 ini, data penerima diperoleh dari DTKS penetapan bulan Februari 2022, November 2022, Januari 2023, dan Desember 2023 dengan status layak dan tidak terindikasi padanan.

Menanggapi adanya data penerima Bansos yang dicoret dari daftar penerima, Premi menyebut bahwa terdapat banyak faktor yang memungkinkan hal tersebut terjadi.

“Terkait dengan adanya data penerima bansos yang di take-out, ini dapat disebabkan karena penerima telah meninggal dunia, pindah ke luar wilayah DKI Jakarta, warga binaan panti sosial, usia lebih dari 6 tahun (untuk KAJ), ketidaklayakan DTKS, padanan catatan sipil, merupakan penerima bansos APBN, serta adanya kepemilikan aset (memiliki kendaraan mobil dan NJOP > 1 M),” jelasnya.

Untuk informasi selengkapnya terkait Bansos PKD, masyarakat dapat mengunjungi Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, kantor kelurahan setempat, dan laman siladu.jakarta.go.id, atau dapat juga menghubungi Pusdatin Kesos melalui WhatsApp (08973838586) serta Bank DKI 1500 351.

(Dian Kusumo Hapsari)

TEMPO.CO, Jakarta - PemerintahProvinsi (Pemprov) DKI Jakartamembuka kesempatan bagi lulusan sekolah menengah atas (SMA) hingga doktor (S3) untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Terdapat total 4.413 formasi yang terdiri dari 740 formasi tenaga kesehatan dan 3.673 formasi tenaga teknis yang disediakan.

Daftar Formasi CPNS Pemprov DKI Jakarta 2024

Mengutip Pengumuman Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2024, berikut beberapa nama jabatan, jumlah formasi, dan rentang penghasilan setiap bulanCPNSDKI Jakarta 2024:

Tenaga Kesehatan

Administrator Kesehatan Ahli Pertama

• Formasi umum: 85.
• Formasi penyandang disabilitas: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Apoteker Ahli Pertama

• Formasi umum: 19.
• Formasi lulusan terbaik: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Bidan Ahli Pertama

• Formasi umum: 19.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Dokter Ahli Pertama - Dokter (Umum)

• Formasi umum: 71.
• Formasi lulusan terbaik: 7.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 22.405.700.

Dokter Gigi Ahli Pertama - Dokter Gigi (Umum)

• Formasi umum: 30.
• Formasi lulusan terbaik: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 22.405.700.

Entomolog Kesehatan Ahli Pertama

• Formasi umum: 5.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama

• Formasi umum: 11.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Fisikawan Medis Ahli Pertama

• Formasi umum: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Nutrisionis Ahli Pertama

• Formasi umum: 6.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama

• Formasi umum: 6.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Penata Anestesi Ahli Pertama

• Formasi umum: 11.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Perawat Ahli Pertama

• Formasi umum: 108.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Perekam Medis Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama

• Formasi umum: 3.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Psikolog Klinis Ahli Pertama

• Formasi umum: 6.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Radiografer Ahli Pertama

• Formasi umum: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Teknisi Elektromedis Ahli Pertama

• Formasi umum: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama

• Formasi umum: 26.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama

• Formasi umum: 15.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Asisten Apoteker Terampil

• Formasi umum: 23.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Asisten Penata Anestesi Terampil

• Formasi umum: 56.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Nutrisionis Terampil

• Formasi umum: 14.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Perawat Terampil

• Formasi umum: 89.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Perekam Medis Terampil

• Formasi umum: 28.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil

• Formasi umum: 25.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Radiografer Terampil

• Formasi umum: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Refraksionis Optisien Terampil

• Formasi umum: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Teknisi Transfusi Darah Terampil

• Formasi umum: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil

• Formasi umum: 19.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Terapis Gigi dan Mulut

• Formasi umum: 25.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Terapis Wicara Terampil

• Formasi umum: 3.
• Rentang penghasilan: Rp 6.848.720 - Rp 19.045.900.

Tenaga Teknis

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama

• Formasi umum: 12.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Analis Hukum Ahli Pertama

• Formasi umum: 3.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Analis Kebencanaan Ahli Pertama

• Formasi umum: 9.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Analis Kebijakan Ahli Pertama

• Formasi umum: 70.
• Formasi lulusan terbaik: 4.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Analis Kerja Sama Ahli Pertama

• Formasi umum: 6.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama

• Formasi umum: 24.
• Formasi lulusan terbaik: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Analis Pengembangan Kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara) Ahli Pertama

• Formasi umum: 13.
• Formasi lulusan terbaik: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Analis Perdagangan Ahli Pertama

• Formasi umum: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

• Formasi umum: 61.
• Formasi lulusan terbaik: 1.
• Formasi penyandang disabilitas: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Arsiparis Ahli Pertama

• Formasi umum: 19.
• Formasi penyandang disabilitas: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Formasi lulusan terbaik: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Auditor Ahli Pertama

• Formasi umum: 6.
• Formasi lulusan terbaik: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 22.405.700.

Fasilitator Rehabilitasi

• Formasi umum: 30.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama

• Formasi umum: 10.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Konservator

• Formasi umum: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Konsultan Industri

• Formasi umum: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Kurator

• Formasi umum: 3.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Manggala Informatika Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama

• Formasi umum: 7.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pamong Budaya Ahli Pertama

• Formasi umum: 4.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pekerja Sosial Ahli Pertama

• Formasi umum: 11.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama

• Formasi umum: 3.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama

• Formasi umum: 27.
• Formasi lulusan terbaik: 2.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

• Formasi umum: 5.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Penata Kelola Layanan Kesehatan

• Formasi umum: 7.
• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Penata Kelola Pemerintahan

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Penata Kelola Pengadaan Tanah

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Penata Keprotokolan

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Penata Perizinan Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Penata Ruang Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pengantar Kerja Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pengawas Industri

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pengawas Koperasi Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pengawas Perdagangan Ahli Pertama

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 21.505.700.

Pengawas Transportasi Darat

• Rentang penghasilan: Rp 7.088.560 - Rp 18.085.700.

JAKARTA - Gaji PNS Pemprov DKI Jakarta paling besar dibandingkan pemerintah daerah lain sering menjadi bahan pembicaraan. Gaji pokok PNS sebenarnya semua sama. Namun, yang membedakan adalah tunjangan lain-lain yang menyertai gaji pokok PNS seperti Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Rahasia gaji PNS Pemprov DKI Jakarta paling besar dibanding pemerintah daerah lainnya berasal dari besaran TPP. TPP diberikan berdasarkan beban kerja serta prestasi.

Baca Juga: Gurih, Tunjangan Kinerja ASN Kementerian BUMN Naik 100 Persen

Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, PNS berhak atas TPP yang dibayarkan setiap sebulan sekali.

Melansir laman resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), TPP dengan nominal terbesar untuk Pemprov DKI Jakarta adalah Rp127,71 juta untuk Sekretaris Daerah. Sedangkan TPP terendah adalah Calon PNS (CPNS) di Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai Rp3,51 juta.

Baca Juga: Kabar Baik, Gaji PNS Dipastikan Naik Lagi Tahun Depan

Berikut daftar TPP PNS Pemprov DKI Jakarta;

1. Sekretariat Daerah: Rp63,9 juta-Rp127,71 juta
2. Biro Pemerintahan: Rp26,19 juta-Rp55,17 juta
3. Biro Hukum: Rp26,19 juta-Rp55,17 juta
4. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi: Rp26,19 juta-Rp55,17 juta
5. Biro Kepala Daerah: Rp26,19 juta-Rp55,17 juta
6. Biro Umum dan Administrasi Sekretaris Daerah: Rp26,19 juta-Rp55,17 juta
7. Biro perekonomian dan keuangan: Rp26,19 juta-Rp55,17 juta
Inspektorat: Rp27 juta-Rp63,9 juta
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: Rp26,19 juta-Rp63,45 juta
9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah: Rp26,19 juta-Rp63,45 juta
10. Badan Pengelolaan Aset Daerah: Rp26,19 juta-Rp63,45 juta
11. Badan Pembinaan BUMD: Rp26,19 juta-Rp51,57 juta
12. Badan Kepegawaian Daerah: Rp26,19 juta-Rp60,48 juta
13. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Rp26,19 juta-Rp55,17 juta
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Rp25,74 juta-Rp51,57 juta
15. Dinas Pendidikan: Rp25,74 juta-Rp60,48 juta
16. Dinas Perhubungan: Rp26,19 juta-Rp60,48 juta
17. Dinas Kebudayaan: Rp26,19 juta-Rp55,17 juta
18. Satuan Polisi Pamong Praja: Rp26,19 juta-Rp57,87 juta
19. Sekretaris DPRD: Rp26,19 juta-Rp51,57 juta
20. Kota Administrasi: Rp26,19 juta-Rp60,48 juta
21. Kabupaten Administrasi: Rp26,19 juta-Rp62,37 juta
22. Kecamatan: Rp25,74 juta-Rp39,96 juta
23. Kelurahan: Rp25,74 juta-Rp27 juta
24. Keahlian Utama: Rp31,77 juta
25. Keahlian Madya: Rp26,55 juta
26. Keahlian Muda: Rp23,58 juta
27. Keahlian Pertama: Rp18,72 juta
28. Keterampilan Pemula: Rp12,96 juta
29. Calon PNS: Rp3,51 juta- Rp4,86 juta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memekarkan kawasan Kapuk menjadi tiga kelurahan pada tahun 2024 menyusul jumlah penduduk Kelurahan Kapuk yang kini mencapai 175.000 penduduk.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov DKI, Fredy Setiawan menyebut usulan pemekaran wilayah Kapuk sudah ada sejak tahun 2017.

“Tahun 2017 ini sudah jadi pembahasan yang intensif, baik oleh masyarakat, Pemda, maupun anggota DPRD DKI. Ini dilatarbelakangi dari jumlah warga Kelurahan Kapuk yang mencapai 175 ribu jiwa dalam satu kelurahan,” ujar Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Fredy Setiawan dalam sosialisasi usulan pemekaran Kelurahan Kapuk secara daring, Rabu.

Menurut Fredy, jumlah tersebut merupakan yang tertinggi di DKI, di mana jumlah penduduk Kelurahan Kapuk lebih banyak jumlah penduduk 12 kecamatan yang ada di DKI Jakarta.

"Maka sudah seyogyanya Kelurahan Kapuk ini harus kita mekarkan. Pada tahun 2021 telah dilakukan beberapa kajian,” kata dia.

Kajian itu berupa pembentukan penggabungan kelurahan bekerja sama dengan konsultan, akademisi dan unsur lainnya itu dalam rangka menindaklanjuti pemekaran Kelurahan Kapuk.

“Tentunya ini juga berkat dorongan dari seluruh masyarakat dan anggota DPRD DKI,” katanya.

Lebih lanjut Fredy menyebut poin-poin rekomendasi hasil dari kajian-kajian tersebut.

"Poin pertama, pembentukan tim koordinasi penataan dan pengembangan wilayah sebagaimana amanat dari pasal 17 Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor tahun 2024. Yang kedua, perlunya inventarisasi kebutuhan ASN. Ketiga perlunya inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana,” kata dia.

Kemudian yang ke empat inventarisasi pembangunan dan penganggaran dan yang terakhir sosialisasi yang hari ini dilakukan, yang selanjutnya akan difinalkan dalam forum komunikasi kelurahan.

"Ini merupakan amanat dari pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018,” kata Fredy.

Ia juga menyampaikan perkembangan progres yang telah dilakukan secara administrasi. Pada tahun 2022 sudah dilakukan pengusulan pemekaran Kelurahan Kapuk mulai dari Lurah Kapuk, Camat Cengkareng, lalu Wali Kota Jakbar.

"Kemudian ada kajian di tingkat kota, setelah itu juga usulan dari Wali Kota Jakarta Barat kepada Pj Gubernur," kata dia.

Sesuai prosedur yang diatur dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 3 tahun 2024 tentang penataan wilayah, lanjut Fredy, maka diperlukan tim penataan wilayah yang telah terbentuk di tahun 2023.

Selama proses 2023-2024 berbagai rangkaian kegiatan sudah dilakukan dan poin-poin rekomendasi hasil kajian juga sudah disampaikan oleh tim.

“Tujuannya meringankan beban pelayanan yang ada di Kelurahan Kapuk. Sesuai dengan rekomendasi tenaga ahli, usulan Wali Kota serta pembahasan di tingkat provinsi, maka diputuskan Kelurahan Kapuk akan dimekarkan menjadi tiga kelurahan, termasuk Kelurahan Kapuk sendiri yang akan menjadi kelurahan induk,” ucap Fredy.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan selain nama-nama kelurahan baru-nya juga sumber daya manusia (SDM) dan lainnya.Untuk itu, dalam sosialisasi ia berharap peserta bisa memberikan masukan, tanggapan, saran dan lain sebagainya.

“Kita juga memerlukan lokasi kantor kelurahan-nya, kita juga memerlukan SDM, sarana dan prasarana serta yang paling terpenting adalah cara penganggaran. Setelah sosialisasi ini maka yang kita perlukan adalah keputusan forum komunikasi kelurahan. Jadi sebagai syarat administrasi pemekaran kelurahan,” ujar Fredy.

Ia menambahkan, sosialisasi ini merupakan tahap rangkaian akhir sebelum memasuki kesepakatan di keputusan forum komunikasi kelurahan. Masukan dan saran dari peserta sosialisasi, kata dia, akan dibawa dan diputuskan dalam kesepakatan pada forum komunikasi kelurahan, yang akan dibentuk dalam rangka rekomendasi tim nanti kepada Gubernur ataupun selanjutnya ditetapkan melalui Kepgub mengenai pemekaran Kelurahan Kapuk.

“Harapan kami, semoga sosialisasi ini berjalan lancar dan baik. Ya sama-sama berperan menjadi bagian dari sejarah Kelurahan Kapuk ke depan, tentunya kesejahteraan masyarakat kita dapat terwujud di masa masa yang akan datang,” kata Fredy.

JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengolah sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) sebagai subtitusi batu bara di PLTU. Kolaborasi ini tak hanya membantu mengurai persoalan sampah kota, namun juga memproduksi biomassa yang dapat mereduksi emisi di pembangkit listrik.

Kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan MoU pada Juni 2023 ini telah memasuki tahap pelaksanaan kajian dan studi kelayakan terkait inputan sampah yang ada di TPS 3R Pesanggrahan menjadi BBJP dan selanjutnya akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama. Melalui kerja sama ini, 60% sampah yang masuk ke TPS Pesanggarahan yang merupakan sampah organik perumahan akan bisa direduksi menjadi bahan bernilai ekonomis.

"Sebagai entitas yang bertugas menjamin rantai pasok bahan baku untuk pembangkit listrik, PLN EPI terus melakukan berbagai inovasi untuk mendukung pemerintah dalam reduksi emisi karbon serta meningkatkan ekonomi sirkuler," ujar Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Iwan menjelaskan, teknologi co-firing merupakan terobosan mutakhir yang tidak hanya mampu mengurangi persoalan sampah kota, tetapi juga berkontribusi dalam menekan emisi di pembangkit listrik melalui penggantian penggunaan batu bara dengan biomassa. "Dalam proses penerapannya nanti saat mulai commissioning, akan dilaksanakan uji coba di PLTU terdekat, yaitu PLTU Lontar di Tangerang. Nanti sebagian juga akan dikoordinasikan kembali. Artinya produk selain BBJP ini bisa di offtake oleh industri semen yang ada di sekitar Jakarta," paparnya.

Vice President Pengadaan, Pengendalian, dan Logistik Biomassa PLN EPI Erfan Julianto mengatakan, pelaksanaan uji coba dan commisioning rencananya dilaksanakan pada akhir Desember 2024, atau Januari 2025. "Saat ini kita memang melakukan proses tender pengadaan ada tahapan administrasi, evaluasi teknis kita estimasikan untuk signing contract untuk calon pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan di awal september ini, selanjutnya fabrikasi dan kegiatan konstruksi kurang lebih 3 bulan," jelasnya.

Dari sisi pembangkit, kata Erfan, pengelolaan limbah dengan baik bisa menjadi sumber keuntungan. Dalam hal ini, jelas dia, PLN EPI memanfaatkan sampah menjadi biomassa dengan konsep ekonomi sirkuler. Sebagian besar limbah pertanian, perkebunan, dan limbah industri perkayuan dapat menjadi bahan bakar. "Dengan demikian, limbah bisa bernilai ekonomis dan menjadi tambahan pendapatan bagi masyarakat yang mampu mengelola dan memanfaatkannya dengan baik," tandasnya.

Erfan menambahkan, PLN EPI membuka kesempatan kerja sama seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam membangun ekonomi sirkuler. "Baik itu melalui penanaman biomassa di lahan kritis, pengelolaan limbah perkebunan, pertanian dan perkayuan, maupun BBJB sampah perkotaan untuk co-firing pembangkit," ujarnya.

Terkait dengan itu, Fahmi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bidang PSLB3 mengatakan, kolaborasi seperti yang dilakukan dengan PLN EPI ini sangat dibutuhkan. "Pemerintah, badan usaha swasta, maupun masyarakat perlu berkolaborasi untuk mengelola sampah dari hulu sampai hilir. Dengan demikian, pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik," tandasnya.

JAKARTA - Perhelatan Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SME Expo (JITEX) 2024 yang digelar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta membukukan total transaksi Rp12,9 triliun. Perolehan tersebut dari total transaksi selama tiga hari acara JITEX yaitu 7-9 Agustus 2024.

"Acara hari ini adalah hari ketiga dari JITEX yang dilaksanakan oleh pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, perdagangan koperasi dan umkm, hari ini kita bisa membukukan transaksi sebesar Rp12,9 triliun," kata Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo di JCC Senayan Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Ratu menambahkan bahwa tidak memasang target untuk JITEX tahun ini karena perhelatan merupakan inisiasi Pemprov DKI Jakarta yang bersinergi dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) untuk mengembangkan bisnis.

"Sebetulnya karena ini adalah perdana kita tidak menargetkan total transaksi yang ada karena hari ini sudah berakhir B2B, besok dan lusa itu adalah B2C jadi masyarakat bisa berbelanja langsung kepada para umkm dan industri yang ada," jelas Ratu.

Dengan demikian, Ratu berharap JITEX 2025 akan kembali digelar dengan investor yang lebih banyak lagi dari tahun ini. "Kami masih tetap akan melaksanakan JITEX 2025 dan ini diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta dengan harapan JITEX ini akan menjadi harapan pameran yang harus dilakukan setiap tahun," ungkap Ratu.

JITEX 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, berlangsung hingga Minggu (11/8/2024). JITEX 2024 diharapkan menjadi event Business to Business (B2B), Business to Government (B2G), dan Business to Consumer (B2C), sebagai bentuk kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Hippindo.

JAKARTA - Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo melaporkan, 100 investor asing berpartisipasi dalam Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SME Expo (JITEX) 2024.

Investor asing dari beberapa negara tersebut didatangkan khusus oleh Pemprov DKI Jakarta. Mereka disebut sangat tertarik dengan produk lokal Indonesia, khususnya yang dihasilkan UMKM.

"Investor yang datang selama ini kurang lebih 100 orang dari Malaysia, Polandia, Filipina, Singapura, semuanya sangat tertarik dengan produk-produk lokal yang ada di JITEX ini," ungkap Ratu di JCC Senayan Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Secara terinci, negara-negara investor yang datang khusus ke JITEX 2024 adalah Malaysia, Laos, Hong Kong, Filipina, India, China, Polandia, Australia dan New Zealand.

Adapun dari catatan Ratu, dalam perhelatan JITEX 2024 ini ada 150 lebih UMKM yang berpartisipasi dari 239 tenant yang hadir di pameran. Sementara, total transaksi selama tiga hari acara JITEX yaitu 7-9 Agustus 2024 membukukan transaksi sebesar Rp12,9 triliun.

Ratu menambahkan, Pemprov tidak memasang target untuk JITEX tahun ini karena perhelatan merupakan inisiasi Pemprov DKI Jakarta yang bersinergi dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) untuk mengembangkan bisnis.

Perlu diketahui, JITEX 2024 masih akan digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, hingga Minggu (11/8/2024).

JITEX 2024 diharapkan menjadi event Business to Business (B2B), Business to Government (B2G), dan Business to Consumer (B2C), sebagai bentuk kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Hippindo.