Jakarta: Luhut Binsar Pandjaitan didaulat menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pengangkatan Luhut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Lalu, apa fungsi dan tugas Dewan Ekonomi Nasional ini?
Dewan Ekonomi Nasional adalah sebuah lembaga atau badan yang dibentuk pemerintah suatu negara untuk memberikan saran, masukan, dan rekomendasi terkait kebijakan ekonomi nasional. Dewan ini biasanya terdiri dari para ahli ekonomi, akademisi, pengusaha, dan pejabat pemerintah yang memiliki keahlian di bidang ekonomi dan kebijakan publik.

Melansir laman jdih.setkab.go.id, peran utama Dewan Ekonomi Nasional yaitu mendukung pemerintah dalam menyusun strategi ekonomi dan menangani isu-isu ekonomi makro.

Tugas ini tertuang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 Tentang Dewan Ekonomi Nasional yang ditetapkan saat era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Dewan ini bekerja sama dengan kementerian terkait untuk menganalisis masalah ekonomi dan memberikan rekomendasi tentang kebijakan fiskal, moneter, investasi, perdagangan, serta pembangunan berkelanjutan.

Baca juga: Prabowo Beri 2 Jabatan Sekaligus untuk Luhut, Apa Saja?

Penetapan dan pemutusan Presiden tentang Dewan Ekonomi Nasional

Berikut keputusan sekaligus penetapan Presiden terkait Dewan Ekonomi Nasional:

Pasal 1

Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional bertujuan memberikan nasihat kepada Presiden dalam bidang ekonomi, guna mempercepat penanganan krisis dan pemulihan ekonomi nasional, serta mempersiapkan negara menghadapi tantangan globalisasi.

Pasal 2

Dewan Ekonomi Nasional juga telah bertanggung jawab terhadap Presiden.


Luhut Binsar Pandjaitan saat dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Foto: YouTube Setkab.

Pasal 3

Dewan Ekonomi Nasional bertugas untuk mengkaji dan menanggapi suatu masalah ekonomi sebagai masukkan kepada Presiden untuk kedepannya serta melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Pasal 4

Keanggotaan Dewan Ekonomi Nasional terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagai pimpinan kolektif, serta hingga 10 anggota. Pimpinan kolektif tersebut dipilih dari dan oleh para anggota.

Susunan awal keanggotaan Dewan Ekonomi Nasional dicantumkan dalam Lampiran Keputusan Presiden. Pergantian, penambahan, atau pemberhentian anggota dilakukan oleh Presiden berdasarkan usulan dari Dewan Ekonomi Nasional.

Pasal 5

• Tata kerja Dewan Ekonomi Nasional dilaksanakan dengan semangat dan pola kerja sama tim secara musyawarah.
• Pendapat dan nasihat kepada Presiden disampaikan atas dasar kesepakatan.
• Anggota Dewan Ekonomi Nasional dilarang menyalahgunakan keanggotaannya untuk keperluan pribadi, kelompok dan atau partai.

Baca juga: Selain Presiden Prabowo, Luhut Disebut Berkuasa Penuh dan Bisa Panggil Menteri untuk Menghadap

Pasal 6

• Dalam melaksanakan tugas Dewan Ekonomi Nasional bekerja sama dengan instansi atau pejabat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, para ahli, kalangan masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang dianggap perlu.
• Atas permintaan Dewan Ekonomi Nasional, instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ekonomi Nasional.

Pasal 7

• Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan ekonomi Nasional dilayani oleh sebuah Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Ekonomi Nasional.
• Organisasi dan tata kerja Sekretariat ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Ekonomi Nasional.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ekonomi Nasional beserta Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan melibatkan para ahli di berbagai bidang ekonomi, dewan ini telah membantu pemerintah merumuskan langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi, mengatasi krisis dan menghadapi dinamika global. Keberadaannya menjadi kunci dalam mendukung kebijakan yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan globalisasi. (Muhammad Rizky H)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta -

Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya sudah mendapatkan kepastian soal lokasi kantor dari Kementerian Sekretariat Negara. Dia bilang kantor Kemenko Infrastruktur akan ditempatkan di Thamrin, Jakarta Pusat.

Tepatnya di gedung bekas Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan. Setelah kementerian tersebut tak ada lagi di Kabinet Merah Putih, inventarisasi kantornya akan digunakan oleh Kemenko Infrastruktur.

"Tadi saya baru bertanya langsung ke Kemensesneg ya lokasi kantor Kemenko Infrastruktur Ini direncanakan di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Marves, jadi tempat pak LBP yang lalu. Kami akan gabung ke sana," beber pria yang akrab disapa AHY itu ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Pihaknya akan melakukan pengecekkan ke kantor bekas Luhut tersebut siang ini. "Oleh karena itu maka mulai hari ini saya akan cek dulu lokasinya seperti apa karena mesti tahu kondisi awal," ujarnya.

Selebihnya, AHY bilang pihaknya sedang fokus melakukan penyusunan struktur kementeriannya. Kemenko Infrastruktur memang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

"Selebihnya kita akan fokus pada penyusunan strukturnya. Struktur baru ini sekali lagi masih dalam tahapan awal paling tidak saya sudah dapat kejelasan lebih dulu dari PAN-RB mana saja yang bisa jadi digabungkan dan dikoordinasi pada Kemenko ini," ungkap AHY.

Simak: Video AHY Jadi Menko Infrastruktur, Mau Segera Turun ke Lapangan

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)