Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya sudah mendapatkan kepastian soal lokasi kantor dari Kementerian Sekretariat Negara. Dia bilang kantor Kemenko Infrastruktur akan ditempatkan di Thamrin, Jakarta Pusat.

Tepatnya di gedung bekas Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan. Setelah kementerian tersebut tak ada lagi di Kabinet Merah Putih, inventarisasi kantornya akan digunakan oleh Kemenko Infrastruktur.

"Tadi saya baru bertanya langsung ke Kemensesneg ya lokasi kantor Kemenko Infrastruktur Ini direncanakan di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Marves, jadi tempat pak LBP yang lalu. Kami akan gabung ke sana," beber pria yang akrab disapa AHY itu ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Pihaknya akan melakukan pengecekkan ke kantor bekas Luhut tersebut siang ini. "Oleh karena itu maka mulai hari ini saya akan cek dulu lokasinya seperti apa karena mesti tahu kondisi awal," ujarnya.

Selebihnya, AHY bilang pihaknya sedang fokus melakukan penyusunan struktur kementeriannya. Kemenko Infrastruktur memang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

"Selebihnya kita akan fokus pada penyusunan strukturnya. Struktur baru ini sekali lagi masih dalam tahapan awal paling tidak saya sudah dapat kejelasan lebih dulu dari PAN-RB mana saja yang bisa jadi digabungkan dan dikoordinasi pada Kemenko ini," ungkap AHY.

Simak: Video AHY Jadi Menko Infrastruktur, Mau Segera Turun ke Lapangan

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi bakal menjabat Menteri Koperasi di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Informasi tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Selain itu, menurut Teten, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) akan dipisah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Sementara Menteri UKM akan dijabat Maman Abdurrahman, politikus Partai Golkar.

Sinyal Budi Arie dan Maman akan memegang komando kedua Kementerian tersebut makin kuat karena keduanya hari ini, Jumat (18/10/2024) menyambangi Kementerian Koperasi dan UKM menemui Teten Masduki.

Namun saat dikonfirmasi terkait pembahasan dengan Teten, Budi Arie enggan banyak bicara.

"Tunggu pengumuman resmi dari presiden terpilih," kata Budi Arie, ditemui awak media di Kantor KemenKop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan.

Meski demikian, ia menjamin proses transisi pemerintahan berjalan baik dan mulus. Hal ini termasuk juga dengan proses pemisahan KemenKop UKM.

"Ya bagus lah (proses transisi), nih langsung lari pokoknya gigi lima," ujarnya.

Budi Arie sendiri menilai, transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan Prabowo menjadi transisi terbaik sepanjang sejarah.

"Pokoknya ini bagus (pemecahan kementerian), bagian dari transisi pemerintah. Kan selalu dibilang transisi presiden tahun ini adalah transisi terbaik sepanjang Republik Indonesia ini berdiri," kata dia.

Di sisi lain, ia belum dapat membocorkan hasil pembahasannya bersama Teten dan Maman menyangkut transisi kementerian. Ia meminta agar menunggu pengumuman resmi dari Prabowo.

"Tunggu tanggal 20 pengumuman resmi Pak Prabowo," ujar Budi Arie.

Badan Layanan Umum (BLU) Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO) mencatatkan pergerakan kinerja keuangan yang dinamis. Bahkan SMESCO sempat mengalami defisit selama 5 tahun.

Direktur Utama SMESCO Wientor Rah Mada mengatakan, SMESCO sebagai BLU memiliki tugas untuk bisa menghasilkan sumbangsih untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun pada rentang 2018 s.d 2022, SMESCO justru mengalami defisit.

Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan defisit ini terjadi mulanya datang dari eksternal yakni pembangunan LRT yang menyebabkan akses ke SMESCO tertutup. Tak lama berselang, pandemi COVID-19 pun datang

"Mulai pandemi yang menyebabkan banyak tenant di SMESCO, karena kita punya 17 lantai, banyak tenant di SMESCO keluar, event juga sudah mulai jarang. Akhirnya kondisi internal di SMESCO kondisinya adalah defisit dari tahun 2018," kata Wintor, dalam Konferensi Pers di Kantor KemenKop UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Wintor mengatakan, defisit terbesar terjadi pada tahun 2020 melebihi angka Rp 10 miliar. Meski begitu, pihaknya berhasil memperbaiki keadaan sehingga pada 2023 SMESCO bisa keluar dari zona merah.

"Keluar dari defisit. Kita sudah mulai hijau lagi. Dari tahun 2021 ketika saya mulai masuk ke SMESCO bersama-sama dengan Pak Leo (Dirut sebelumnya), waktu itu Pak Leo mengatakan kami sangat fokus di pembenahan internal, efisiensi, berbagai macam pengeluaran, termasuk berusaha memperbesar PNBP yang memang menjadi tugas kami selain untuk melayani UKM," ujarnya.

SMESCO fokus melakukan pembenahan internal sejak 2021 hingga 2023. Tidak hanya mencatatkan surplus, SMESCo juga menjaga tren positif hingga 2024 ini. Berkaca pada kondisi ini, menurutnya kini SMESCO sudah siap masuk ke tahap pengembangan berikutnya.

"Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kami sangat fokus di internal pembenahan finansial. Sekarang di tahun 2024 sampai tahun 2029 kami siap take off," kata dia.

Badan Layanan Umum (BLU) Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO) mencatatkan pergerakan kinerja keuangan yang dinamis. Bahkan SMESCO sempat mengalami defisit selama 5 tahun.

Direktur Utama SMESCO Wientor Rah Mada mengatakan, SMESCO sebagai BLU memiliki tugas untuk bisa menghasilkan sumbangsih untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun pada rentang 2018 s.d 2022, SMESCO justru mengalami defisit.

Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan defisit ini terjadi mulanya datang dari eksternal yakni pembangunan LRT yang menyebabkan akses ke SMESCO tertutup. Tak lama berselang, pandemi COVID-19 pun datang

"Mulai pandemi yang menyebabkan banyak tenant di SMESCO, karena kita punya 17 lantai, banyak tenant di SMESCO keluar, event juga sudah mulai jarang. Akhirnya kondisi internal di SMESCO kondisinya adalah defisit dari tahun 2018," kata Wintor, dalam Konferensi Pers di Kantor KemenKop UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Wintor mengatakan, defisit terbesar terjadi pada tahun 2020 melebihi angka Rp 10 miliar. Meski begitu, pihaknya berhasil memperbaiki keadaan sehingga pada 2023 SMESCO bisa keluar dari zona merah.

"Keluar dari defisit. Kita sudah mulai hijau lagi. Dari tahun 2021 ketika saya mulai masuk ke SMESCO bersama-sama dengan Pak Leo (Dirut sebelumnya), waktu itu Pak Leo mengatakan kami sangat fokus di pembenahan internal, efisiensi, berbagai macam pengeluaran, termasuk berusaha memperbesar PNBP yang memang menjadi tugas kami selain untuk melayani UKM," ujarnya.

SMESCO fokus melakukan pembenahan internal sejak 2021 hingga 2023. Tidak hanya mencatatkan surplus, SMESCo juga menjaga tren positif hingga 2024 ini. Berkaca pada kondisi ini, menurutnya kini SMESCO sudah siap masuk ke tahap pengembangan berikutnya.

"Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kami sangat fokus di internal pembenahan finansial. Sekarang di tahun 2024 sampai tahun 2029 kami siap take off," kata dia.

Aplikasi e-commerce asal China, Temu, sempat mendapat banyak sorotan karena disebut-sebut akan mencaplok Bukalapak (BUKA). Padahal, aplikasi ini dikhawatirkan akan membahayakan produk lokal karena menawarkan produk-produk China dengan harga miring.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemblokiran dan take down aplikasi Temu di Indonesia. Dengan demikian, Temu tidak dapat diakses di Indonesia.

"Sudah di-take down (Kominfo).Apalagi memanfaatkan jaringan internet punya negara dan publik, nggak boleh dong, kita yang susah-susah bangun, tiba-tiba beneficiary-nya bukan kita," kata Teten, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat yang disampaikan Teten kepada Kominfo untuk meminta perlindungan produk UMKM terhadap marketplace asal China tersebut.

Teten mengatakan, jangan sampai, masuknya produk luar negeri hingga membanjiri Tanah Air justru membuat pelemahan di sisi UMKM. Apalagi, peran UMKM sendiri juga sangat penting untuk mencapai cita-cita RI menjadi negara maju.

"Sebaiknya pemerintah hati-hati memberi izin kepada Temu. Saya kira pemerintah berkepentingan melindungi industri dalam negeri, terutama manufaktur dan UMKM. Kalau hitungan saya, model platform kayak Temu ini berat, karena akan sangat murah, sehingga industri dalam negeri, dan produk UMKM susah bersaing," ujarnya.

Langkah perlindungan UMKM ini juga telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jangan sampai, masuknya aplikasi seperti Temu justru malah membuat pengangguran semakin meningkat, hingga membebani perekonomian.

"Dari awal kita sudah bilang ini nggak bisa (Temu masuk), dan waktu saya sampaikan ke Presiden (Jokowi), presiden dukung. Beliau bilang, 'udah ngomong duluan aja Pak Teten'. Kita memang sudah free trade, tapi negara-negara lain juga memproteksi, semua negara semua bangsa melindungi dirinya juga," kata dia.

Menurutnya, Temu ini berbeda dengan bisnis online lainnya. Pemerintah juga berhak mengambil langkah pemblokiran ini karena operasinya juga memanfaatkan infrastruktur digital publik RI.

"Jadi negara boleh dong atas nama kepentingan rakyat, nggak, saya nggak izinkan. Ini kan wilayah Indonesia apalagi manfaatkan jaringan negara, punya publik," ujar Teten.

Simak juga Video 'Teten Dukung Warung Madura: Justru yang Harus Diatur Itu Jaringan Retail Modern':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Bermasalah telah diselesaikan tugasnya sejak dua tahun lalu. Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurusi kedelapan koperasi yang bermasalah.

"Terkait dengan Satgas Koperasi Bermasalah, itu sudah selesai tugas Satgas itu sejak dua tahun lalu, sudah tutup Satgas itu," kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi dalam konferensi pers di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Ahmad mengatakan, saat ini Satgas tersebut tugasnya menjadi tim yang memantau berlangsungnya proses hukum yang berjalan sampai saat ini. Apalagi, beberapa koperasi tercatat mengalami kerugian yang harus digantikan kepada anggotanya hingga triliunan.

"Tetapi tugas satgas tetap kami lanjutkan terhadap koperasi bermasalah. Kita bentuk tim monitoring, pendampingan terhadap koperasi bermasalah dari 8 koperasi bermasalah yang sudah diputus homologasi pada sidang PKPU ini kita kawal," terangnya.

Lantas apa kabar proses hukum 8 koperasi bermasalah tersebut? Ahmad menjabarkan beberapa koperasi bermasalah saja, seperti KSP Sejahtera Bersama yang disebut masih dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sampai dua tahun ke depan.

"Kita akan kawal terus kemudian progresnya. Setelah pergantian pengurus setahun lalu, Alhamdulillah sudah ada pergerakan tingkat pembayaran oleh pihak koperasi. Karena PKPU itu bukan pailit, koperasinya masih boleh melakukan usaha untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diputus PKPU. Asetnya ada yang dijual untuk melakukan pembayaran dan ada aset untuk menjalankan usaha," terangnya.

Kemudian, kasus Indosurya juga disebut masih dalam pantauan. Ahmad menerangkan saat ini pimpinan koperasi itu telah dihukum penjara selama 20 tahun. Sementara proses saat ini sudah juga dalam penggantian rugi ke anggota atau PKPU.

"Ini menunjukkan bahwa tetap kita pantau, kita ikuti karena memang putusan pengadilan PKPU berjalan waktu yang cukup panjang 5-10 tahun, kita akan ikuti dan tim kami bertugas meng-update perkembangannya. Jadi, tidak berarti setelah satgas selesai tugas, kami lihat kami tetap melakukan pemantauan, dan progresnya berjalan," pungkasnya.

Untuk diketahui Satgas Koperasi Bermasalah itu bertugas mengurus 8 koperasi. Selain itu satgas juga bertugas membantu menampung keluhan dari anggota atau korban dari koperasi bermasalah itu

Adapun 8 koperasi bermasalah di antaranya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah membubarkan 82.000 koperasi sepanjang 2014 sampai 2019. Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan pada 2014 koperasi aktif yang tercatat sebanyak 209.000.

"Sekarang 130.119 unit koperasi aktif. Artinya dari sisi jumlah entitas terjadi penurunan karena memang pada tahap periode 2014-2019 kita melalukan pembubaran 82.000 koperasi," kata Ahmad dalam konferensi pers, di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Setelah pembubaran, jumlah koperasi aktif hingga 2019 tinggal 127.000. Kemudian terjadi kenaikan jumlah koperasi hingga 2024 mencapai 130.119.

"Yang tidak aktif sudah kita bubarkan pada 2019-2024 sehingga jumlah koperasi 127.000. Hari ini tinggal 130.000. Artinya jumlah koperasi lima tahun terakhir terjadi peningkatan," jelasnya.

Menurut Ahmad, selama KemenkopUKM membubarkan koperasi puluhan ribu itu, tidak ada yang protes.

"Artinya yang dibubarkan benar-benar mati. Pada waktu itu, koperasi tercatat tidak berbadan hukum, sebagai koperasi tidak pernah dilakukan verifikasi terhadap yang masih aktif atau tidak aktif," pungkasnya.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) mengatakan akan melanjutkan berbagai program untuk meningkatkan kelas atau daya saing UMKM Indonesia. Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop-UKM Yulius mengatakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dipastikan akan berlanjut.

Namun, inovasi pemerintahan baru untuk KUR yakni pengadaan pembiayaan melalui skema credit scoring. Skema tersebut memberikan kredit untuk UMKM buka lagi menggunakan agunan atau aset tetapi bisa menggunakan riwayat telekomunikasi, pembayaran jaminan sosial, listrik, pulsa, hingga transaksi di e-commerce.

"Beberapa hal yang akan dilanjutkan adalah program KUR. Setelah itu dalam prosesnya itu kita akan memakai analisis inovatif credit scoring, nah ini menjadi kita terapkan," kata Yulius, dalam konferensi pers 10 Tahun Berinovasi untuk Koperasi dan UMKM, di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Selain itu, Kemenkop UKM juga akan tetap melanjutkan pembinaan agar UMKM bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan NIB, UMKM akan lebih mudah meningkatkan usahanya dan mendapatkan pinjaman.

"Akan menjadi bukti bahwasanya mereka sudah bisa melakukan pinjaman, bisa melakukan kegiatan (usaha). Jadi ini tetap akan kita lakukan pada pemerintahan ke depan. Tentunya banyak hal yang tetap akan kita lakukan," terangnya.

Kemenkop UKM juga akan tetap mendampingi dalam program sertifikasi produk. Hal itu sebagai cara agar UMKM Indonesia lebih berdaya saing, terutama di pasar global.

"Sertifikasi produk tetap akan kita dorong untuk meningkatkan produktivitas produk dan daya saing UMKM," tuturnya.

Yulius mengatakan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam 10 tahun era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari 2015 sampai dengan 30 September 2024 (Triwulan III tahun 2024) sebesar Rp 1.739 Triliun. Penyaluran itu dilakukan kepada 48 juta debitur UMKM.

"Dari debitur yang di-monev terdapat sebesar 93% debitur KUR digunakan untuk modal kerja, 6% digunakan untuk investasi dan 1% digunakan untuk keperluan lainnya," terang Yulius.

Yulius menyebut, dari 894 debitur KUR Skema Mikro dan Super Mikro, terdapat sebanyak 16% atau 144 orang dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman KUR dibawah Rp 100 juta

"Prioritas KUR kepada sektor produksi 53% responden merupakan UMKM sektor produksi, pertanian, peternakan, perdagangan, dan Surat Izin Usaha 71,8% masih mengajukan kreditnya memakai Surat Keterangan Usaha (SKU), 27,3% memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 0,9% memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)," ucapnya.

Saksikan Live DetikSore:

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan kantor kementerian Prabowo Subianto memasuki tahap finalisasi. Ditargetkan pada bulan ini, yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai lokasi para pembantu Prabowo dalam mengatur negara.

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa pembangunan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah mencapai 95 persen, dengan target Oktober 2024 seluruh proyek kantor kementerian rampung.

“Target Oktober, yang jadi sudah 95 persen,” ujarnya kepada wartawan di kawasan IKN, Senin (7/10/2024).

Di sisi lain, kata Basuki, Presiden Joko Widodo berharap agar agenda-agenda rapat Kementerian mulai rutin dilakukan di di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Mungkin rapat-rapat, kayak dulu pandemi kan ada kebijakan rapat di Bali, rapat di Jogja gitu kan, Rapat-rapat di Kemenko diminta disini, seperti Kemendagri termasuk mengumpulkan semuanya. Jadi tetap di dorong untuk itu,” tandas Basuki.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan kembali diuji coba dengan ukuran pesawat yang lebih besar setelah progres pembangunan runway di IKN mencapai 2.200 meter.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, runway Bandara Nusantara kini telah mencapai panjang 2.200 meter dengan lebar 45 meter. Saat ini Kementerian PUPR telah melakukan penebalan pada area runway dengan target selesai pada 10 Oktober 2024.

“Inshaallah pengerjaan bagian runway ini akan selesai pada 10 [Oktober] pagi dan sorenya akan dilakukan uji coba pendaratan," ujar Budi Karya, Minggu (6/10/2024).

Perbesar

Sebelumnya, Pesawat Kepresidenan dengan tipe RJ85 sukses mendarat di Bandara Nusantara, mengantarkan Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di beberapa wilayah Kalimantan. Setelah bertambah tebal dan luas, runway bandara akan siap untuk didarati Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet 737-800 yang berukuran lebih besar dari RJ85.

"Sebelum pesawat Presiden landing, kami akan melakukan proving flight dengan pesawat sejenis, sama seperti sebelum pendaratan RJ85 di Bandara Nusantara," lanjut Menhub.

Sementara itu pada 4 Oktober 2024, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan realisasi pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN Nusantara sudah terlambat dari target awal yang ditetapkan pemerintah.

Dia menyebutkan bahwa sebelumnya pemerintah berencana untuk memboyong Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke IKN pada kuartal III/2024 atau dimulai sejak Agustus, September, dan Oktober. Namun, belum siapnya infrastruktur pendukung menjadi faktor penghambat perpindahan tersebut.

“Sebenarnya kita sudah terlambat [untuk memindahkan ASN ke IKN] menurut jadwal penyusunan di master schedule pemindahan ASN kita sudah agak sedikit terlambat, untuk mengejar keterlambatan itu apakah memang pada bulan ini atau bulan depan,” kata Suharso kepada wartawan di kompleks Istana Wakil Presiden (Wapres), Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini fokus memastikan agar seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk kepindahan ASN sudah terpenuhi.

Fasilitas yang dimaksud meliputi ketersediaan perumahan untuk ASN, kebutuhan kantor, furniture penunjang, termasuk perangkat bekerja seperti jaringan internet.

Oleh sebab itu, Suharso belum dapat menjanjikan bahwa ASN akan dipindahkan ke IKN pada Oktober ini. Hal ini mengingat, pemerintah perlu untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan secara langsung di lapangan.

“Kami saat ini sudah di belakangnya jadwalnya, sudah terlambat. Jadwalnya September, ya nanti kita lihat ya, saya belum berani ngomong kalau belum lihat lapangan. Saya harus lihat lapangan dulu berarti,” pungkas Suharso.

Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kian dekat. Sebanyak 47 tower rumah susun yang menjadi hunian ASN ditargetkan selesai paling cepat akhir tahun 2024 atau paling lambat awal 2025.

Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis H Sumadilaga mengatakan saat ini sudah ada 12 tower hunian ASN yang siap dihuni oleh ASN. Dia menyebut pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap.

"Ya bertahap mudah-mudahan akhir tahun 2024 atau awal 2025 bisa selesai (47 tower hunian ASN)," kata Danis kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).

Selain hunian, pihaknya juga terus mengebut pembangunan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko). Rata-rata progres pembangunannya sudah mencapai 80%.

Pihaknya menargetkan sekitar Oktober kantor pemerintah tersebut telah rampung. Hal ini berarti ASN dapat mulai bekerja bulan depan.

"Sekitar Oktober (kantor Kemenko) selesai. (ASN mulai) bisa (bekerja)," jelas Danis.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni pun angkat bicara soal isu ini. Raja Juli mengatakan pemindahan ASN tidak hanya sekadar memindahkan orang. Sebab, banyak hal yang perlu dilibatkan, mulai dari regulasi hingga infrastruktur penunjangnya.

Dia menyebut saat ini belum ada aturan resmi terkait pemindahan ASN. Dia pun bilang bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas tengah menggodok aturan terkait hal itu.

"Seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo pemindahan ASN-nya itu tidak hanya sekedar memindahkan orang, tapi banyak terkait dengan regulasi, teman-teman berkoordinasi dengan Menteri PANRB yang bertanggung jawab soal pemindahan ASN itu masih belum ada soal regulasinya. Belum ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ASN ke IKN artinya statusnya bagaimana nih kalau ada ASN yang bekerja di IKN, apakah nanti ada surat tugas untuk ditugaskan di unit kerja," kata Raja Juli saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).