Kalau kita lihat jumlah year-to-date (ytd), posisi saat ini sudah mencapai 6,4 miliar dolar AS dibandingkan periode yang sama Januari-Agustus tahun lalu sebesar 4,3 miliar dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyatakan nilai transaksi Local Currency Transaction (LCT) meningkat tajam sebesar 48,84 persen menjadi 6,4 miliar dolar AS per Agustus 2024.

“Kalau kita lihat jumlah year-to-date (ytd), posisi saat ini sudah mencapai 6,4 miliar dolar AS dibandingkan periode yang sama Januari-Agustus tahun lalu sebesar 4,3 miliar dolar AS,” kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu.

Adapun secara jumlah, angkanya tumbuh 58 persen (year-on-year/yoy) mencapai 904 juta dolar AS.

Pelaku LCT juga meningkat hampir dua kali lipat bila dibandingkan tahun lalu, yakni dari sekitar 2.600 pelaku menjadi 5.465 pelaku.

“Jadi, berita baiknya adalah LCT atau LCS (Local Currency Settlement) kita makin lama makin dikenal oleh importir dan eksportir kita,” tambah Destry.

Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal atau Local Currency Settlement (LCS) adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan negara mitra dengan menggunakan mata uang masing-masing negara.

Dalam implementasinya, framework LCT akan memfasilitasi penyelesaian transaksi pembayaran lintas negara di area perdagangan dan diharapkan dapat meminimalkan eksposur risiko nilai tukar dan biaya bagi pelaku usaha dan pengguna lainnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI), Bank of Korea (BOK) dan Kementerian Keuangan Korea menyepakati kerangka kerja sama Local Currency Transaction (LCT) dalam mendorong penggunaan mata uang lokal rupiah dan won untuk transaksi perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan.

"Implementasi kerangka LCT antara Indonesia dan Korea Selatan ini merupakan capaian penting dalam kerja sama keuangan bilateral kedua negara,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Jumat (30/8).

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani pada Mei 2023 dan kesepakatan kerangka operasionalnya pada Juni 2024.

Kerangka LCT Indonesia-Korea Selatan akan diimplementasikan secara efektif mulai 30 September 2024.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Implementasi transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) telah menunjukkan hasil yang positif....

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menilai, implementasi transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) telah menunjukkan hasil yang positif, baik dari sisi nilai transaksi maupun jumlah pengguna.

"Inisiatif ini telah menjadi salah satu program prioritas Pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara tidak hanya membantu menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan sektor riil," kata Ferry dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pada Kamis, 12 Agustus 2024 lalu, Kemenko Perekonomian bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan delapan kementerian/lembaga (K/L) yang tergabung dalam Satgas Nasional LCT telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Nasional LCT.

Penandatangan ini menandai langkah strategis Pemerintah dalam memperkuat komitmen penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan ekonomi nasional.

Penandatanganan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang telah disepakati pada 5 September 2023.

Dengan adanya kesepakatan ini, Kemenko Perekonomian bersama anggota Satgas Nasional LCT menggarisbawahi pentingnya sinergi kebijakan dan koordinasi lintas sektor dalam mempercepat realisasi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan negara mitra.

Penandatanganan kerja sama ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh dalam memperkuat implementasi LCT ke depan, sekaligus meningkatkan pertukaran data dan informasi yang akurat antar K/L terkait, sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Saat ini Indonesia sudah melakukan kerja sama LCT dengan delapan negara, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, China, Singapura, Korea Selatan, India, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Namun, kerja sama yang sudah berada di level implementasi baru dilakukan dengan Malaysia, Thailand, Jepang, dan China. Artinya nasabah Indonesia dan nasabah dari empat negara tersebut dapat melakukan pembayaran dan menerima dalam mata uang lokal.

Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia sedang mendorong kerangka kerja sama dengan empat negara lainnya, yaitu Singapura, Korea Selatan, India, dan UAE, agar dapat segera diimplementasikan sehingga LCT bisa lebih berdampak luas.

Total transaksi LCT selama semester I 2024 telah tercatat mencapai 4,7 miliar dolar AS, yang menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Saat ini, total pengguna LCT mencapai 3.850, meningkat signifikan sebesar 1,5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, serta 38 kali lipat dari sejak pertama kali implementasi LCT pada tahun 2018. Capaian ini mencerminkan keberhasilan program dalam memperluas adopsi mata uang lokal di antara negara mitra.

Selain itu, Ferry juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada pelaku usaha, terutama di sektor perdagangan internasional.

“Sosialisasi LCT kepada pelaku usaha perlu ditingkatkan guna memperkuat pemahaman dan mendorong partisipasi aktif dalam memperluas pengguna mata uang lokal. Inovasi dalam pemberian insentif yang menarik bagi pelaku usaha, khususnya di sektor otomotif harus segera direalisasikan untuk memastikan manfaat nyata bagi dunia usaha,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung implementasi LCT secara berkelanjutan.

Dengan kolaborasi yang erat dan kebijakan yang tepat, diharapkan LCT dapat menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dan memperkuat peran mata uang lokal dalam transaksi internasional.

Kemenko Perekonomian optimistis bahwa langkah ini akan mendorong peningkatan stabilitas ekonomi nasional, memperkuat peran mata uang lokal dalam transaksi lintas negara, dan mendukung pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan.

“Melalui implementasi yang efektif dan insentif yang tepat, kita akan melihat semakin banyak pelaku usaha yang menggunakan LCT sebagai solusi dalam transaksi internasional, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi global,” kata Ferry pula.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Bank Indonesia (BI) dan 8 Kementerian/Lembaga (K/L) yang tergabung dalam Satgas Nasional Local Currency Transaction (LCT) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan rapat koordinasi pada Kamis (29/08). Hal itu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Nasional LCT.

Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (NK) yang telah disepakati pada 5 September 2023. Dengan adanya kesepakatan ini, Kemenko Perekonomian bersama anggota Satgas Nasional LCT menggarisbawahi pentingnya sinergi kebijakan dan koordinasi lintas sektor dalam mempercepat realisasi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan negara mitra.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan mengatakan implementasi LCT telah menunjukkan hasil yang positif baik dari sisi nilai transaksi maupun jumlah pengguna. Hal ini menandai langkah strategis dalam memperkuat komitmen penggunaan mata uang lokal untuk transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan ekonomi nasional.

"Inisiatif ini telah menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara tidak hanya membantu menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan sektor riil," kata Ferry dalam keterangan tertulis, Kamis (12/9/2024).

Penandatanganan PKS ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh dalam memperkuat implementasi LCT ke depan, sekaligus meningkatkan pertukaran data dan informasi yang akurat antar K/L terkait sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Saat ini Indonesia sudah melakukan kerja sama LCT dengan 8 negara yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, China, Singapura, Korea Selatan, India dan United Arab Emirates (UAE).

Meski begitu, kerja sama yang sudah berada di level implementasi baru dilakukan dengan Malaysia, Thailand, Jepang dan China. Artinya nasabah Indonesia dan nasabah dari 4 negara tersebut dapat melakukan pembayaran dan menerima dalam mata uang lokal.

Sampai saat ini pemerintah Indonesia sedang mendorong kerangka kerja sama dengan 4 negara lainnya yaitu Singapura, Korea Selatan, India dan UAE agar dapat segera diimplementasikan sehingga LCT bisa lebih berdampak luas.

Total transaksi LCT selama semester I-2024 mencapai US$ 4,7 miliar atau Rp 72,38 triliun (kurs Rp 15.400), meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga dengan total pengguna LCT yang sampai saat mencapai 3.850, meningkat signifikan sebesar 1,5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dan 38 kali lipat dari sejak pertama kali implementasi LCT pada 2018.

"Capaian ini mencerminkan keberhasilan program dalam memperluas adopsi mata uang lokal di antara negara mitra," ucap Ferry.

Ferry menyoroti pentingnya sosialisasi kepada pelaku usaha, terutama di sektor perdagangan internasional.

"Sosialisasi LCT kepada pelaku usaha perlu ditingkatkan guna memperkuat pemahaman dan mendorong partisipasi aktif dalam memperluas pengguna mata uang lokal. Inovasi dalam pemberian insentif yang menarik bagi pelaku usaha, khususnya di sektor otomotif harus segera direalisasikan untuk memastikan manfaat nyata bagi dunia usaha," ujar Ferry.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung implementasi LCT secara berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang erat dan kebijakan yang tepat, diharapkan LCT dapat menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dan memperkuat peran mata uang lokal dalam transaksi internasional.

Kemenko Perekonomian optimis langkah ini akan mendorong peningkatan stabilitas ekonomi nasional, memperkuat peran mata uang lokal dalam transaksi lintas negara dan mendukung pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan.

"Melalui implementasi yang efektif dan insentif yang tepat, kita akan melihat semakin banyak pelaku usaha yang menggunakan LCT sebagai solusi dalam transaksi internasional, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi global," jelas Ferry.

Simak Video:Wih! RI Cetak Surplus 28 Bulan Berturut-turut

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat total transaksi Indonesia dengan negara mitra yang menggunakan mata uang lokal (local currency transaction/LCT) mencapai US$4,7 miliar pada semester I/2024.

Transaksi LCT pada tahun ini diperkirakan meningkat 1,5 kali lipat dari total transaksi LCT 2023 yang sebesar US$6,29 miliar.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa upaya perluasan implementasi LCT terus dilakukan dengan negara mitra.

Saat ini, implementasi kerja sama LCT antara Indonesia telah dilaksanakan dengan negara Malaysia, Thailand, Jepang, dan China.

“Ke depan capaian implementasi LCT diharapkan terus meningkat, baik dengan 4 negara eksisting, maupun dengan 4 negara mitra baru yaitu Singapura, Korea Selatan, India, dan Uni Emirat Arab,” katanya melalui keterangan resmi, Jumat (30/8/2024).

Destry mengatakan, kolaborasi dan sinergi kebijakan antar anggota Satgas Nasional LCT pun terus dilakukan untuk mendorong peningkatan realisasi LCT.

“Hal ini diwujudkan dengan merumuskan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat mendorong pelaku usaha agar semakin meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi langsung,” jelasnya.

Selain itu, koordinasi kebijakan dan penerapan ketentuan, kata Destry, juga dilakukan pada area perbankan dan sektor keuangan, serta kebijakan yang mendukung perluasan penggunaan LCT dalam transaksi pembayaran antar negara.

Adapun, pada hari ini, Jumat (30/8/2024), BI dengan Bank of Korea (BOK) dan Kementerian Keuangan Korea menyepakati kerangka kerja sama LCT untuk mendorong penggunaan mata uang lokal Rupiah-Won dalam transaksi perdagangan.

Kerangka LCT Indonesia-Korea Selatan akan diimplementasikan secara efektif mulai 30 September 2024.

Implementasi kerangka LCT ini diyakini akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan bilateral, mengurangi eksposur risiko nilai tukar, dan meningkatkan efisiensi transaksi.

Jakarta (ANTARA) - Ketidakpastian pasar keuangan global, inflasi, dan ketegangan geopolitik dunia semakin menyebabkan nilai dolar AS meningkat. Dengan fluktuasinya nilai dolar AS tersebut, stabilitas nilai tukar mata uang lokal termasuk rupiah menjadi terganggu.

Penggunaan alat pembayaran dolar AS dalam transaksi bilateral dan internasional dengan negara mitra termasuk dalam perdagangan, kegiatan ekspor dan impor, tentu akan menyebabkan bertambahnya biaya karena para pelaku pasar harus mengonversi mata uang lokal ke dolar AS.

Untuk itu, ketergantungan penggunaan dolar AS dalam transaksi bilateral dengan negara mitra perlu dikurangi. Sistem pembayaran dengan menggunakan mata uang lokal dalam transaksi lintas batas di berbagai sektor, akan dapat mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan menghemat biaya karena tak perlu mengonversi ke dolar AS.

Stabilisasi nilai tukar rupiah yang terjaga akan memperkuat ketahanan pasar keuangan domestik sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra dikenal dengan nama Local Currency Transaction (LCT). Implementasi LCT diharapkan dapat berkontribusi positif pada kegiatan ekspor dan impor, investasi, transaksi pembayaran lintas batas, antara lain melalui QR cross border, termasuk ke depan dalam memfasilitasi transaksi perdagangan surat-surat berharga.

Percepatan implementasi LCT juga akan semakin meningkatkan hubungan bilateral yang erat dengan negara mitra strategis, sehingga diharapkan arus perdagangan dan investasi maupun berbagai kegiatan ekonomi antarnegara dapat semakin intensif, lancar, dan membawa manfaat yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara.

Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Indonesia terus menggencarkan pengurangan ketergantungan terhadap dolar AS dan mengedepankan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi dengan negara mitra.

Untuk memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan antar-kementerian/lembaga (K/L) dalam upaya meningkatkan penggunaan mata uang lokal pada transaksi bilateral Indonesia dengan negara mitra utama, dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Nasional LCT pada 5 September 2023.

Dalam menjalankan perannya, Satgas Nasional LCT mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra atau LCT, yang melibatkan berbagai pihak, yakni Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Selanjutnya, komitmen Satgas Nasional LCT dalam meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi dan keuangan Indonesia dengan negara mitra, semakin diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satgas Nasional Transaksi Mata Uang Lokal pada 29 Agustus 2024.

Kesepakatan tersebut merupakan langkah konkrit untuk menjalankan komitmen, kerja sama, dan sinergi kebijakan dalam mengakselerasi implementasi LCT sekaligus menjadi panduan pelaksanaan kerja sama dan koordinasi Satgas Nasional LCT serta seluruh pihak dalam mendorong peningkatan realisasi LCT, dengan dukungan sinergi program kerja antar anggota satgas.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, inisiatif implementasi LCT dalam transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara menunjukkan hasil yang sangat positif, tercermin dari transaksi yang meningkat pesat baik dari sisi nilai transaksi maupun jumlah pengguna.

Implementasi LCT dengan mitra strategis Indonesia yang semakin berkembang akan memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional. Dengan semangat yang sama, kementerian/lembaga lain turut mendukung akselerasi implementasi LCT melalui program strategis masing-masing.

Upaya perluasan implementasi LCT juga terus dilakukan dengan negara mitra. Saat ini implementasi kerja sama LCT antara Indonesia telah dilaksanakan dengan negara Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok.

Sejak awal implementasi pada 2018, total transaksi LCT pada semester I-2024 mencapai 4,7 miliar dolar AS atau diprakirakan meningkat 1,5 kali lipat dari total transaksi LCT tahun 2023 sebesar 6,29 miliar dolar AS.

Ke depan capaian implementasi LCT diharapkan terus meningkat, baik dengan empat negara eksisting, maupun dengan empat negara mitra baru yaitu Singapura, Korea Selatan, India dan Uni Emirat Arab.

Kolaborasi dan sinergi kebijakan antar anggota Satgas Nasional LCT terus dilakukan untuk mendorong peningkatan realisasi LCT. Hal itu diwujudkan dengan merumuskan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat mendorong pelaku usaha agar semakin meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi langsung.

Selain itu, koordinasi kebijakan dan penerapan ketentuan juga dilakukan pada area perbankan dan sektor keuangan, serta kebijakan yang mendukung perluasan penggunaan LCT dalam transaksi pembayaran antar negara.

Diharapkan, langkah tersebut dapat mendukung upaya diversifikasi mata uang dalam transaksi bilateral sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko di tengah tingginya ketidakpastian global, serta upaya pendalaman pasar keuangan dan stabilisasi nilai tukar.

Interkoneksi lintas batas

Dalam menunjang interkoneksi lintas negara dan implementasi LCT, Bank Indonesia terus memperkuat pengembangan sistem pembayaran lintas batas yang ditekankan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, inisiatif tersebut akan diwujudkan melalui dua besaran kebijakan yaitu memperluas cakupan kerja sama Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara, dan mempersiapkan infrastruktur sistem pembayaran nasional untuk siap terkoneksi antarnegara.

Jangkauan kerja sama QRIS antarnegara yang saat ini telah mencakup Malaysia, Thailand, dan Singapura, akan diperluas ke negara-negara lain. Potensi perluasan cakupan kerjasama QRIS antarnegara terbilang besar. Sejumlah negara yang telah on the pipe line dalam konteks perluasan kerja sama QRIS antar negara adalah Jepang, Uni Arab Emirat, India, dan Korea.

Kerja sama tersebut akan semakin luas di masa depan seiring dengan upaya keras Bank Indonesia untuk memperluas kerja sama internasional. Negara lain yang berpotensi menjadi mitra adalah Laos, Vietnam, Kamboja, dan Oman.

Konektivitas pembayaran antarnegara juga akan didorong melalui jalur interkoneksi infrastruktur sistem pembayaran. Bentuk konektivitas yang ditempuh dapat berupa konektivitas bilateral maupun multilateral. Pada sisi ritel, Bank Indonesia tengah mendorong interkoneksi BI-FAST secara multilateral melalui Project Nexus bersama dengan Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan India di bawah koordinasi BIS Innovation Hub (BISIH).

Bank Indonesia terlibat secara aktif dalam pengembangan Project Nexus Phase III dengan menghasilkan peta jalan interkoneksi multilateral lima negara ASEAN dan India dalam use case remitansi.

Saat ini, proyek itu sedang memasuki fase pengembangannya yang keempat dengan target pembentukan Nexus Scheme Organization (NSO) sebagai lembaga penyelenggara skema Nexus. Pada fase ini, Indonesia duduk sebagai special observer.

Dalam konteks serupa, BI-RTGS juga akan mulai disiapkan sejak awal untuk dapat mengantisipasi dan memenuhi tuntutan interkoneksi di masa depan. Interkoneksi RTGS juga telah menjadi agenda G20, dengan Indonesia sebagai salah satu anggotanya, yang didorong melalui inisiatif enhancing cross-border payments.

Visi interkoneksi tentu menuntut kesiapan yang matang, yang tidak hanya sebatas pemenuhan aspek interkoneksi teknis, namun juga tata kelola (governance) dan pengawasan. Kerja sama QRIS antarnegara dibangun menggunakan model interkoneksi bilateral dalam skema LCT.

Skema ini mengarahkan pada penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi. Dengan strategi ini, interkoneksi lintas negara yang dibangun dapat berdampak positif, atau minimal tidak berdampak negatif bagi stabilitas eksternal.

Ke depan, semua pihak dapat segera mengintegrasikan dan mempercepat penerapan program dan kebijakan strategis lanjutan guna mendorong implementasi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral yang menjadi salah satu program pemerintah dalam penguatan ekonomi nasional.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

Implementasi kerangka LCT antara Indonesia dan Korea Selatan ini merupakan capaian penting dalam kerja sama keuangan bilateral kedua negara

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI), Bank of Korea (BOK), dan Kementerian Keuangan Korea menyepakati kerangka kerja sama Local Currency Transaction (LCT) dalam mendorong penggunaan mata uang lokal Rupiah dan Won untuk transaksi perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan.

"Implementasi kerangka LCT antara Indonesia dan Korea Selatan ini merupakan capaian penting dalam kerja sama keuangan bilateral kedua negara,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Jumat.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani pada Mei 2023 dan kesepakatan kerangka operasionalnya pada Juni 2024. Kerangka LCT Indonesia-Korea Selatan akan diimplementasikan secara efektif mulai 30 September 2024,

Kerangka LCT akan memperkuat interkoneksi bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) dalam memfasilitasi transaksi berjalan antar negara dengan menggunakan mata uang lokal. LCT merupakan penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi antarnegara.

Erwin menuturkan kerja sama itu juga mendorong kuotasi nilai tukar secara langsung (direct quotation) antara Rupiah Indonesia (IDR) terhadap Won Korea Selatan (KRW) serta relaksasi ketentuan yang diperlukan untuk mendorong pemanfaatan LCT.

Ke depan, implementasi kerangka LCT akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan bilateral, mengurangi eksposur risiko nilai tukar, dan meningkatkan efisiensi transaksi.

BI dan BOK menetapkan sejumlah bank sebagai bank ACCD di Indonesia dan Korea Selatan yang akan memfasilitasi operasionalisasi kerangka LCT Rupiah-Won.

Adapun bank ACCD Indonesia adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk.

Kemudian, ada PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, PT Bank IBK Indonesia Tbk, dan PT Bank KB Bukopin Tbk.

Sedangkan bank ACCD Korea Selatan meliputi Woori Bank, KEB Hana Bank Seoul, Shinhan Bank Seoul, Industrial Bank of Korea, Kookmin Bank, SMBC Seoul, serta BNI Seoul Branch.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

TIMIKA, iNews.id - Kapal LCT Cita XX yang membawa 12 penumpang dan memuat bahan bangunan BTS hilang kontak di perairan antara Asmat-Timika, Papua. Operasi pencarian saat ini sudah memasuki hari ketiga, Senin (22/7/2024).

Informasi diperoleh iNews, kapal ini berlayar dari Timika dan akan transit di Pelabuhan Asmat, Senin (15/7/2024). Selanjutnya kapal tersebut rencananya menuju Yahukimo dengan perkiraan waktu tiba Kamis (18/7/2024). 

Karena tak kunjung sampai, kapal tersebut dilaporkan hilang kontak ke SAR Timika pada Jumat (19/7/2024). Operasi pencarian terus dilakukan dan kini sudah memasuki hari ketiga hingga Senin (22/7/2024).

Kepala Kantor SAR Timika I Wayan Suyatna mengatakan, pencarian kapal masih dilakukan tim SAR gabungan dengan menyisir titik lokasi yang dicurigai menjadi tempat persinggahan kapal tersebut. Seluruh personel dan kekuatan potensi SAR dikerahkan dalam operasi pencarian.

"Hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian," ujarnya, Senin (22/7/2024).

1. Junaidi Nahkoda /L
2. Dedi Irawan Mualim/L
3. M Arif Efenfi KKM/L
4. Haikal Oil man/L
5. Rusli Juru Mudi/L
6. Agiera Koki /L
7. Nimrot G Tua/L
8. Lukman Hakim /L
9. Samsudin/L
10. Asmoro
11. Suherman/L
12. Alhakim/L

Editor: Donald Karouw

TIMIKA, iNews.id - Kapal LCT Cita XX hilang kontak di perairan antara Asmat-Timika, Papua. Kapal ini membawa 12 orang yang memuat bahan bangunan BTS.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Timika I Wayan Suyatna mengatakan, awalnya menerima laporan kejadian kapal hilang kontak dari Ezra Muklis pada Jumat (19/7/2024) sore. Kapal tersebut awalnya berangkat dari Timika Senin (15/7/2024) dan direncanakan tiba di Yahukimo, Kamis (18/7/2024). 

Menurutnya saat ini pencarian kapal masih dilakukan tim SAR gabungan dengan menyisir titik lokasi yang dicurigai menjadi tempat persinggahan kapal tersebut.

"Hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian," ujarnya, Senin (22/7/2024).

Menurutnya, SAR Timika juga sudah menginformasikan kejadian ni ke instansi terkait dan kapal-kapal yang sering melalui jalur kapal tersebut. Namun hingga Sabtu siang tidak ada satupun informasi yang diterima terkait keberadaannya.

"Sejak Sabtu pagi kami sudah berangkatkan tim SAR gabungan menggunakan RIB Basarnas dari Pos Pencarian dan Pertolongan Asmat untuk pencarian pada rute yang direncanakan dilalui kapal LCT Cita XX. Sampaispukul 18:00 WIT, pencarian belum juga membuahkan hasil," katanya.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com,JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Uni Emirat Arab (CBUAE) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerangka kerja penguatan kerja sama bilateral di bidang sistem pembayaran.

Kesepakatan ini merupakan salah satu capaian hasil kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Uni Emirat Arab (UEA). MoU kemudian ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank Sentral UAE Khaled Mohamed Balama.

Sebagai catatan, kerja sama ini adalah kelanjutan dari MoU sebelumnya yang ditandatangani pada 29 November 2023, yang memfasilitasi penguatan kerja sama dan pertukaran informasi di berbagai bidang, termasuk sistem pembayaran dan inovasi digital.

Kemudian, kesepakatan ini juga melengkapi kerja sama penggunaan mata uang lokal melalui kerangka kerja Local Currency Transaction (LCT).

“Kerja sama ditujukan untuk menghubungkan sistem pembayaran kedua negara guna memfasilitasi sistem pembayaran yang lebih cepat, efisien, transparan dan terjangkau, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan ekonomi kedua negara,” ujar Perry dalam keterangan resmi, yang dikutip Kamis (18/7/2024).

Nantinya, implementasi kerja sama ini diklaim akan dikembangkan dengan memperhatikan manajemen risiko, fasilitasi pengawasan kooperatif, dan perlindungan hak konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

Khaled Mohamed Balama menuturkan bahwa MoU ini merupakan perwujudan dari perkembangan kemitraan ekonomi kedua negara, dan menjadi pilar penting dalam mendukung hubungan bilateral di bidang perdagangan dan investasi dan perdagangan global.

Menurutnya, kerja sama ini dapat memperkuat tujuan UEA untuk menjadi pusat teknologi keuangan global yang terkemuka, dan solusi pembayaran digital lintas batas.

Sementara itu, Perry juga mengungkapkan bahwa lewat kesepakatan ini, potensi pembayaran lintas batas pada transaksi bilateral dengan menggunakan mata uang lokal memiliki prospek yang menjanjikan. Hal ini akan diimplementasikan pada 2024.

“BI dan CB UAE akan melanjutkan kerja sama dengan semangat untuk mencapai tujuan bersama, terutama di bidang sistem pembayaran, guna mendukung kemajuan ekonomi kedua negara,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) melaporkan transaksi menggunakan mata uang lokal atau local currency transaction/LCT (dulu local currency settelment/LCS) Indonesia dengan China telah mencapai US$4,7 miliar sepanjang semester I/2024 atau setara dengan Rp75,6 triliun (asumsi kurs Rp16.100 pers dolar AS).

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan tren LCT semakin meningkat dengan China dalam dua bulan terakhir, meski ekonomi China tengah dihadapkan pada masalah properti.

"Kumulatif dari Januari sampai Juni itu mencapai US$4,7 miliar dan naik sebesar 45,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dimana baru mencapai US$3,22 miliar," ungkapnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (17/7/2024).

Khusus sepanjang Juni 2024 saja, transaksi LCT Indonesia dan China tercatat senilai US$887,43 juta atau naik 80,6% dari periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

Dari sisi jumlah pelaku usaha, Destry menyampaikan tidak banyak mengalami penambahan dan berada di sekitar 4.379 pelaku usaha.

"China ini cepat sekali pertembuhannya, dimana untuk bulan Juni mereka transaksinya mencapai 42,9% dari total transaksi LCS kita," lanjut Destry.

Destry menilai langkah Indonesia menerapkan LCT menjadi ampuh dalam rangka upaya pendalaman pasar keuangan Indonesia.

Pasalnya, Local Currency Settlement (LCS) yang kini bernama LCT, merupakan penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara di mana setelmen transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing.

Bukan hanya untuk itu, kini LCT juga untuk transaksi pembayaran lintas batas (cross border payment) dan transaksi di pasar keuangan.

"Jadi, diverfikasi mata uang dan juga dalam rangka pendalaman pasar keuangan kita, ini nampaknya mulai menunjukkan hasil yang positif melalui strategi LCT untuk perdagangan dan investasi kita," ujarnya.

Di sisi lain, khusus untuk LCT dalam bentuk Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS pada kuartal II/2024 mampu tumbuh 225,54% secara tahunan (yoy).

Sejalan dengan peningkatan transaksi, jumlah pengguna QRIS mencapai 50,50 juta konsumen dan jumlah merchant 32,71 juta pedagang.