Jakarta: Nasib insentif pajak untuk kendaraan listrik masih menjadi tanda tanya. Meski demikian, perpanjangan untuk insentif kendaraan listrik terbuka lebar karena mendapatkan usulan untuk dilanjutkan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Insentif pajak yang diusulkan tersebut diantaranya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), serta PPN DTP untuk properti.

“Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto dikutip dari Antara.
Ia menuturkan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan.

Baca Juga: Toyota Pamer Mobil Terbang eVTOL

“Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah, dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” ujarnya.

Airlangga mengatakan seberapa lama serta berapa kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan. Penyusunan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut pada tahun depan pun masih dalam proses.

“Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujar Airlangga.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 yang tak sampai 5 persen disebabkan oleh faktor musiman.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tumbuh 4,95 persen secara year on year (yoy) pada kuartal III tahun ini. Angka ini lebih tinggi dari kuartal III-2023 yang sebesar 4,94 persen, tetapi lebih rendah dibandingkan kuartal II-2024 sebesar 5,05 persen.

"Dalam siklus pertumbuhan ekonomi ini, kuartal ketiga tidak terdapat hari besar atau event besar seperti liburan keagamaan atau liburan sekolah, sehingga memang kuartal ketiga cenderung seperti itu," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11).

Meski demikian, ia optimis pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini bakal tetap berada di atas 5 persen. Dalam APBN 2024 pemerintah menargetkan perekonomian bisa tumbuh 5,2 persen. Optimisme ini muncul sebab secara kumulatif periode Januari-September 2024, perekonomian masih berhasil tumbuh 5,03 persen.

"Artinya, dengan pertumbuhan 5,03 persen, kita masih bisa berharap perekonomian kita bisa menjaga levelnya di angka 5 persen pada akhir tahun, sesuai dengan target APBN," jelasnya.

Untuk menggenjot perekonomian lebih tinggi lagi, terutama pada kuartal IV, maka pemerintah berupaya memperbaiki daya beli masyarakat yang turun. Hal ini tercermin dari konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,91 persen, lebih rendah dari kuartal II sebesar 4,93 persen.

Kebijakan yang bakal ditempuh pemerintah, kata Airlangga, adalah memperpanjang insentif perpajakan hingga akhir tahun, di antaranya PPN DTP untuk properti, PPnBM DTP untuk mobil listrik hingga FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

"Pemerintah juga sedang mempersiapkan pemanfaatan dana dari jaminan kecelakaan kerja dan mendorong kewirausahaan melalui KUR," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga bakal mencegah terjadinya Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran, terutama di sektor usaha tekstil.

"Nah tentu kita dorong beberapa kebijakan, salah satu adalah mencegah terjadinya PHK. Pemerintah akan memperhatikan kebijakan yang akan diambil. Terutama pada saat 1-2 bulan ke depan sedang mempersiapkan insentif yang bisa didorong di sektor padat karya," pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk memompa daya beli masyarakat di tengah menyusutnya jumlah kelas menengah di Indonesia.

Di lansir dari Antara, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci insentif pajak yang diusulkan di antaranya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), serta PPN DTP untuk properti.

“Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Ahad, 3 November 2024 seperti dilansir dari Antara.

Menurutnya, insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan. Hal ini karena dua komponen ini yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja.

“Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” kata dia.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan seberapa lama serta berapa kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Adapun perumusan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut pada tahun depan pun masih dalam proses.

“Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membocorkan program quick win bidang ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama 7 kementerian dalam lingkup koordinasi Kemenko Perekonomian pada Minggu (3/11/2024).

Airlangga mengatakan, dalam rakortas itu pemerintah membahas target-target Presiden Prabowo dan mengonsolidasikannya dalam program jangka pendek dan jangka panjang.

“Bapak Presiden ingin agar quick wins dalam first quarter tahun depan bisa dijaga. Itu mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu.

Dia bilang, terdapat sejumlah regulasi prioritas yang perlu segera diselesaikan pemerintah untuk mendukung program prioritas di bidang perekonomian, yakni tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Judicial Review (JR) Undang-Undang atau UU Cipta Kerja hingga perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Kemudian ada juga sejumlah insentif prioritas juga akan diusulkan dalam waktu mendatang, di antaranya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) dan properti, Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan, dan Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya.

“Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan dan akan segera dibahas dengan Kementerian Keuangan,” ucapnya.

Selain itu, sejumlah program kerja tiap sektor juga menjadi pembahasan dalam rakortas tersebut, salah satunya terkait dengan penyesuaian harga tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menekankan agar potensi ekonomi dapat dioptimalisasikan dengan memperkuat kerja sama internasional melalui berbagai forum seperti Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) , The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), G20, The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), hingga BRICS.

Selanjutnya, hasil dari Rakortas tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan lebih lanjut terkait dengan penyempurnaan dan pelaksanaan program ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membocorkan program quick win bidang ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama 7 kementerian dalam lingkup koordinasi Kemenko Perekonomian pada Minggu (3/11/2024).

Airlangga mengatakan, dalam rakortas itu pemerintah membahas target-target Presiden Prabowo dan mengonsolidasikannya dalam program jangka pendek dan jangka panjang.

“Bapak Presiden ingin agar quick wins dalam first quarter tahun depan bisa dijaga. Itu mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu.

Dia bilang, terdapat sejumlah regulasi prioritas yang perlu segera diselesaikan pemerintah untuk mendukung program prioritas di bidang perekonomian, yakni tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Judicial Review (JR) Undang-Undang atau UU Cipta Kerja hingga perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Kemudian ada juga sejumlah insentif prioritas juga akan diusulkan dalam waktu mendatang, di antaranya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) dan properti, Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan, dan Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya.

“Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan dan akan segera dibahas dengan Kementerian Keuangan,” ucapnya.

Selain itu, sejumlah program kerja tiap sektor juga menjadi pembahasan dalam rakortas tersebut, salah satunya terkait dengan penyesuaian harga tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menekankan agar potensi ekonomi dapat dioptimalisasikan dengan memperkuat kerja sama internasional melalui berbagai forum seperti Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) , The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), G20, The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), hingga BRICS.

Selanjutnya, hasil dari Rakortas tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan lebih lanjut terkait dengan penyempurnaan dan pelaksanaan program ke depan.

Insentif mobil listrik, yang menurut aturan bakal berakhir pada tahun ini, diusulkan diperpanjang untuk 2025. Hal ini jadi salah satu strategi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menghadapi penurunan kelas menengah di dalam negeri.

Kemenko Perekonomian usai rapat terbatas bersama tujuh kementerian pada Minggu (3/11) menjelaskan ada sejumlah regulasi prioritas yang perlu diselesaikan pemerintah untuk perekonomian.

Khusus untuk otomotif Kemenko Perekonomian mengusulkan Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) sebagai insentif prioritas untuk 2025.

Insentif PPN DTP sudah digulirkan pemerintah sejak 2023 dan masih berjalan pada tahun ini dengan skema diperpanjang setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang PPN DTP, insentif ini diberikan untuk mobil listrik sebesar 10 persen jadi besar PPN yang tadinya 10 persen menjadi hanya 1 persen. Pemberian PPN DTP pada tahun ini hanya berlaku sampai Desember 2024.

Selain itu Kemenko Perekonomian juga mengusulkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) diterapkan pemerintah pada 2025.

PPnBM DTP ini pernah diberikan saat masa pandemi Covid-19. Ketika itu konsumen membeli mobil dengan diskon PPnBM bertahap, mulai dari 100 persen hingga 33,3 persen, untuk mobil produksi lokal dengan syarat TKDN, batas maksimal kapasitas mesin dan harga jual.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan usul memberikan insentif PPN DTP dan PPnBM DTP karena daya beli masyarakat relatif rendah.

"Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan," ujar Airlangga, Minggu (3/11), diberitakan Antara.

Menurut dia salah satu komponen yang dibutuhkan kelas menengah adalah kendaraan buat menunjang mobilitas sehinggan insentif dikatakan sangat diperlukan.

"Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang," kata Airlangga.

Penyusunan regulasi terkait insentif ini sedang dibicarakan dengan Kemenkeu untuk bisa diterapkan tahun depan.

"Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas," papar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi terbatas alias rakortas pada Minggu (3/11/2024). Terdapat sejumlah poin penting dari hasil rakortas tersebut mulai dari perpanjangan tax holiday hingga nasib rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%.

Dalam rakortas tersebut, dibahas berbagai program kerja jangka pendek sejumlah kementerian perekonomian. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kawasan Jakarta Selatan.

Turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, juga para wakil menteri serta para pejabat eselon I dan II masing-masing kementerian.

Usia rakortas, Airlangga dan jajaran menteri memberikan keterangan pers. Berikut rangkuman sejumlah poin penting hasil rakortas yang disampaikan Airlangga:

Perpanjangan Tax Holiday

Pemerintah memperpanjang ketentuan pengurangan hingga pembebasan pajak korporasi atau tax holiday. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/2020, insentif pajak itu semestinya berakhir pada 9 Oktober 2024 tetapi kini telah diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 69/2024 tentang Perubahan atas PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

"Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting, proporsinya sangat besar terhadap investasi yang masuk itu kurang lebih di atas 25%," ujar Rosan usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Kendati demikian, ada sedikit perbedaan dalam aturan terbaru tersebut. Kini, perusahaan asing atau korporasi multinasional tidak akan menerima tax holiday secara maksimal sebagai akibat dari penerapan pajak minimum global 15% atau pilar kedua OECD.

Perpanjangan Diskon PPN Perumahan hingga Mobil Listrik

Pemerintah memperpanjang sejumlah insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, mulai dari sektor perumahan hingga kendaraan listrik, hingga tahun depan atau 2025.

Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Dia belum merincikan besaran anggaran maupun unit untuk setiap perpanjangan insentif PPN-DTP tersebut karena masih dalam pembahasan lebih lanjut. Kendati demikian, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat.

Nasib Rencana Kenaikan PPN

Airlangga menyatakan belum ada keputusan final soal rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Dia mengakui, kenaikan PPN sebesar 1% tersebut sudah diamanatkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Kendati demikian, aturan tersebut akan dikaji kembali bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita masih akan ada pembahasan," kata Airlangga.

Insentif Industri Padat Karya

Pemerintah sedang merancang insentif ke industri padat karya dalam bentuk kredit investasi. Dalam konteks ini, Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara akan turun tangan.

Belakangan, industri padat karya mendapatkan banyak sorotan terutama usai raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex dinyatakan bangkrut. Sebelumnya, bahkan sudah terjadi PHK massal di industri padat karya.

"Pemerintah juga membuat insentif khusus khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme [skema] untuk kredit investasi," jelas Airlangga.

Dia mengaku belum bisa memberi penjelasan detail skema kredit investasi yang disebutnya. Airlangga hanya mengungkapkan, ketentuan teknis akan dibahas antara Kementerian Keuangan dan perbankan Himbara.

Aturan Baru Perburuhan hingga Aksesi OECD & BRICS

Airlangga juga menegaskan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyesuaikan aturan perburuhan akibat hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal UU Cipta Kerja.

"Pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan kerjaan dan menteri tenaga kerja akan segera mempersiapkan regulasi," katanya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pemerintah akan melanjutkan program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Alsintan. Pihaknya juga akan melakukan penyesuaian tiket pesawat domestik agar lebih kompetitif.

Dia turut menegaskan, pemerintah akan terus berusaha mempercepat penandatanganan perjanjian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), The Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), serta The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) hingga aksesi ke BRICS dan The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto, membentuk Dewan Ekonomi Nasional dalam Kabinet Merah Putih. Lembaga yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjdjaitan ini bertugas memberi saran dan rekomendasi agar program-program yang diprioritaskan di bidang ekonomi dapat tercapai dengan baik.

Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional secara resmi diputuskan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 20 Oktober 2024. Atas pembentukan lembaga ini Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) selaku badan riset independen yang khusus mengkaji tentang permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia turut menanggapi.

Tanggapan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro ini mengenai Dewan Ekonomi Nasional terkait dengan potensi tumpeng tindih fungsi antar lembaga

Esther menyampaikan bahwa pada masa Presiden Prabowo banyak lembaga baru yang dibentuk untuk membuat fungsinya lebih optimal. Namun, menurut Ester hal tersebut justru akan berpotensi membuat lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi yang saling tumpang tindih.

“Ke depan DEN fungsinya harus dioptimalkan untuk memberi saran, nasihat, arah kebijakan dalam Pemerintahan Prabowo,” ujarnya.

Ester mencontohkan badan lain yang memiliki fungsi sama sebagai penasihat presiden yang memiliki fungsi belum ideal misalnya Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). “Selama ini ada Watimpres, kan belum berfungsi optimal, karena Presiden belum tentu mendengarkan,” kata dia.

Selain itu, Esther juga mengatakan perlunya koordinasi yang baik antara badan dan Kementerian Kabinet Merah Putih dalam mengerjakan program-program yang sama. Di sisi lain Ester juga mengatakan bahwa dengan dibentuknya DEN maka kerja ekonom yang mengisi lembaga tersebut harus lebih keras karena peranya sebagai penasihat Presiden.

Sehubungan dengan tanggapan yang diberikan oleh INDEF, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan tidak akan ada tumpang tindih fungsi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Meski belum ada peraturan khusus yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi DEN, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan perannya berbeda dengan lembaga itu.

“Oh, ya, enggak, kalau kita mengoordinasikan policy (kebijakan) yang sifatnya nanti implementasi untuk operasionalnya,” kata Susiwijono, saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024.

Susiwijono berkata harus ada peraturan presiden untuk menjabarkan tugas dan fungsi DEN. Ia berharap aturan tersebut segera keluar. Ia memperkirakan DEN akan bertugas membentuk kebijakan untuk Presiden Prabowo. “Atau semacam referensi kebijakan, dan sebagainya. Kalau kita memang mengoordinasikan K/L (kementerian/lembaga) teknis,” ujarnya.

Diketahui bahwa Indef adalah lembaga riset independent dan otonom yang berdiri sejak 1995 di Jakarta. Lembaga ini seringkali ikut mengkritisi langkah-langkah kebijakan pemerintah. Indef memiliki visi untuk mewujudkan kebijakan publik bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan berkualitas yang berpihak kepada masyarakat. Tanggapan dari Indef terhadap Dewan Ekonomi Nasional yang baru saja dibentuk Prabowo merupakan salah satu bentuk kritis terhdapa kritik terhadap lembaga pemerintah terkhusus karena badan tersebut bergerak di bidang ekonomi.

Dewan Ekonomi Nasional sebenarnya bukanlah badan baru. Badan ini dibentuk pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Pada masa tersebut Dewan Ekonomi Nasional memiliki tugas memberikan nasehat kepada Presiden dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional.

"Bapak Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik, karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien," katanya.

Pada masa Presiden Prabowo Dewan Ekonomi Nasional ditugaskan untuk mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar menjadi lebih efisien. Dewan Ekonomi Nasional menargetkan realisasi penyempurnaan sistedigitalisasi ekonomu dalam durasi kerja 1 hingga 2 ahun ke depan.

TIARA JUWITA | ILONA ASTERINA | NABIILA AZZAHRA A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto, membentuk Dewan Ekonomi Nasional dalam Kabinet Merah Putih. Lembaga yang diketuai oleh Luhut Binsar Panjdjaitan ini bertugas memberi saran dan rekomendasi agar program-program yang diprioritaskan di bidang ekonomi dapat tercapai dengan baik.

Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional secara resmi diputuskan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 20 Oktober 2024. Atas pembentukan lembaga ini Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) selaku badan riset independen yang khusus mengkaji tentang permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia turut menanggapi.

Tanggapan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro ini mengenai Dewan Ekonomi Nasional terkait dengan potensi tumpeng tindih fungsi antar lembaga

Esther menyampaikan bahwa pada masa Presiden Prabowo banyak lembaga baru yang dibentuk untuk membuat fungsinya lebih optimal. Namun, menurut Ester hal tersebut justru akan berpotensi membuat lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi yang saling tumpang tindih.

“Ke depan DEN fungsinya harus dioptimalkan untuk memberi saran, nasihat, arah kebijakan dalam Pemerintahan Prabowo,” ujarnya.

Ester mencontohkan badan lain yang memiliki fungsi sama sebagai penasihat presiden yang memiliki fungsi belum ideal misalnya Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). “Selama ini ada Watimpres, kan belum berfungsi optimal, karena Presiden belum tentu mendengarkan,” kata dia.

Selain itu, Esther juga mengatakan perlunya koordinasi yang baik antara badan dan Kementerian Kabinet Merah Putih dalam mengerjakan program-program yang sama. Di sisi lain Ester juga mengatakan bahwa dengan dibentuknya DEN maka kerja ekonom yang mengisi lembaga tersebut harus lebih keras karena peranya sebagai penasihat Presiden.

Sehubungan dengan tanggapan yang diberikan oleh INDEF, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan tidak akan ada tumpang tindih fungsi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Meski belum ada peraturan khusus yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi DEN, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan perannya berbeda dengan lembaga itu.

“Oh, ya, enggak, kalau kita mengoordinasikan policy (kebijakan) yang sifatnya nanti implementasi untuk operasionalnya,” kata Susiwijono, saat ditemui di kantornya di Jakarta Pusat, Senin, 21 Oktober 2024.

Susiwijono berkata harus ada peraturan presiden untuk menjabarkan tugas dan fungsi DEN. Ia berharap aturan tersebut segera keluar. Ia memperkirakan DEN akan bertugas membentuk kebijakan untuk Presiden Prabowo. “Atau semacam referensi kebijakan, dan sebagainya. Kalau kita memang mengoordinasikan K/L (kementerian/lembaga) teknis,” ujarnya.

Diketahui bahwa Indef adalah lembaga riset independent dan otonom yang berdiri sejak 1995 di Jakarta. Lembaga ini seringkali ikut mengkritisi langkah-langkah kebijakan pemerintah. Indef memiliki visi untuk mewujudkan kebijakan publik bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan berkualitas yang berpihak kepada masyarakat. Tanggapan dari Indef terhadap Dewan Ekonomi Nasional yang baru saja dibentuk Prabowo merupakan salah satu bentuk kritis terhdapa kritik terhadap lembaga pemerintah terkhusus karena badan tersebut bergerak di bidang ekonomi.

Dewan Ekonomi Nasional sebenarnya bukanlah badan baru. Badan ini dibentuk pertama kali pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Pada masa tersebut Dewan Ekonomi Nasional memiliki tugas memberikan nasehat kepada Presiden dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional.

"Bapak Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik, karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien," katanya.

Pada masa Presiden Prabowo Dewan Ekonomi Nasional ditugaskan untuk mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar menjadi lebih efisien. Dewan Ekonomi Nasional menargetkan realisasi penyempurnaan sistedigitalisasi ekonomu dalam durasi kerja 1 hingga 2 ahun ke depan.

TIARA JUWITA | ILONA ASTERINA | NABIILA AZZAHRA A

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi. Pertemuan itu dilakukan di gedung Kemenko Perekonomian.

Menurut Suahasil, pertemuan tersebut berkaitan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 dan 2025. Hal ini berkaitan dengan upaya transisi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) setelah bertambahnya jumlah K/L di pemerintahan Prabowo Subianto.

“(Bahas) APBN 2024 dan 2025, persiapan pelaksanannya, smooth transition,” ucap Suahasil kepada wartawan, Kamis, 31 Oktober 2024.

Hal serupa juga dikatakan oleh Anwar Sanusi. Anwar menyebutkan, pertemuan membahas soal alokasi anggaran kementerian di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Hal tersebut setelah adanya perubahan dan pemecahan nomenklatur kementerian di Kabinet Merah Putih.

“Membahas tentang informasi anggaran di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, jadi itu saja,” ujarnya.

Anwar menyebut, skema pembagian anggaran untuk kementerian dan lembaga masih belum dibahas secara mendetail. Namun untuk kerja kerja kementerian dan lembaga di sisa tahun 2024, kata Anwar, akan menggunakan anggaran yang sudah ada sesuai dengan nomenklatur yang lama sebelum adanya perubahan.

“Kalau tahun anggaran yang sekarang kan tentunya dengan nomenklatur yang lama diselesaikan. Baru kita bicara anggaran tahun 2025 itu dengan nomenklatur yang baru,” ucap Anwar.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan belum ada penambahan anggaran untuk penambahan kantor kementerian baru. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan saat ini masing-masing kementerian dan lembaga masih mengatur struktur organisasi dan anggaran untuk penambahan kantor baru masih sesuai porsi yang ditetapkan dalam APBN 2024.

Illona Estherina ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tujuh kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Kamis (31/10).

Airlangga mengatakan bahwa tujuh kementerian tersebut merupakan kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.

"Semuanya hadir, yang di bawah Menko Perekonomian," kata Airlangga kepada awak media di Jakarta, Kamis (31/10).

Airlangga mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai anggaran pada tahun 2025 serta perubahan struktur dari masing-masing K/L.

"Diharapkan struktur organisasi itu bisa selesai dan juga terkait dengan persiapan anggaran di bulan November," katanya.

Ia juga meminta kepada tujuh K/L tersebut untuk segera menyesuaikan sembari menunggu regulasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Sebagai informasi, Presiden Prabowo resmi menetapkan daftar dan kementerian lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.

Adapun daftar kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, di antaranya:

1. Kementerian Ketenagakerjaan

2. Kementerian Perindustrian

3. Kementerian Perdagangan

4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara

6. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

7. Kementerian Pariwisata

8. Instansi yang dianggap perlu

Jakarta -

Di era kabinet Indonesia Maju, Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional dibentuk untuk menekan harga tiket pesawat. Kala itu Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan lah yang mengusung Satgas tersebut di tengah era tiket pesawat mahal di Indonesia.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenko Marves sendiri sudah tidak ada lagi, lalu bagaimana nasib satgas tiket pesawat?

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kerja satgas penurunan tiket bakal terus dilanjutkan. Dia menekankan kemudahan, kenyamanan, dan nilai ekonomi bagi masyarakat harus diutamakan.

"Tadi ada satgas penurunan tiket, itu memang kita juga pastinya akan terus kelola. Karena bagaimanapun ini yang saya sampaikan, kemudahan, kenyamanan dan juga nilai ekonomi bagi masyarakat itu kita juga utamakan," ungkap AHY di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) kemarin.

Politisi Partai Demokrat itu juga menegaskan biaya transportasi harus menjadi jauh lebih murah bila ingin ekonomi bisa tumbuh dan maju.

"Karena kalau kita ingin ekonomi lebih maju, lebih tumbuh di berbagai daerah, transportasinya termasuk biaya seseorang dari dan ke suatu daerah termasuk barang itu harus semakin efisien," sebut AHY.

Bila biaya transportasi terus menerus berada di rentang harga yang terlalu mahal, AHY menilai produktivitas masyarakat bisa turun.

"Karena kalau masih terlampau tinggi, nah ini akan sangat berpengaruh pada bukan hanya pergerakan tetapi juga pada produktivitas. Di sini yang tentu kita akan kawal ke depan," sebut AHY.

Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian soal kinerja lanjutan Satgas.

Dia memastikan sebelum masa libur Natal dan Tahun Baru akhir tahun mendatang, hasil dari satgas penurunan tiket akan mulai terasa.

"Kami lagi masih menunggu, harapannya sebelum Nataru ini kita sudah bisa dapat hasil dari satgas itu," tegas Dudy di hari yang sama.

(hal/rrd)