Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -SEOUL. Korea Selatan berencana mengatur transaksi lintas batas untuk aset virtual seperti mata uang kripto.

Kementerian Keuangan Korea Selatan mengungkapkan, negara itu akan memberlakukan persyaratan pendaftaran dan pelaporan transaksi aset virtual lintas batas mulai paruh kedua tahun 2025.

Mengutip Reuters, Jumat (25/10), berdasarkan peraturan baru tersebut, bisnis yang berurusan dengan perdagangan lintas batas aset virtual akan diminta untuk mendaftar ke otoritas terlebih dahulu.

Kementerian juga menambahkan, bisnis perdagangan lintas batas aset virtual juga diminta untuk melaporkan transaksi mereka ke Bank of Korea setiap bulan.

Kementerian Keuangan menambahkan, peraturan baru tersebut akan mulai berlaku mulai paruh kedua tahun 2025 setelah menyelesaikan persyaratan legislatif.

Badan Bea Cukai Korea Selatan mencatat, sejak tahun 2020, total kejahatan terkait valuta asing senilai 11 triliun won (US$ 7,97 miliar) di Korea Selatan, dengan 81,3% melibatkan aset virtual.

($1 = 1.379,7300 won)

Implementasi kerangka LCT antara Indonesia dan Korea Selatan ini merupakan capaian penting dalam kerja sama keuangan bilateral kedua negara

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI), Bank of Korea (BOK), dan Kementerian Keuangan Korea menyepakati kerangka kerja sama Local Currency Transaction (LCT) dalam mendorong penggunaan mata uang lokal Rupiah dan Won untuk transaksi perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan.

"Implementasi kerangka LCT antara Indonesia dan Korea Selatan ini merupakan capaian penting dalam kerja sama keuangan bilateral kedua negara,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Jumat.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani pada Mei 2023 dan kesepakatan kerangka operasionalnya pada Juni 2024. Kerangka LCT Indonesia-Korea Selatan akan diimplementasikan secara efektif mulai 30 September 2024,

Kerangka LCT akan memperkuat interkoneksi bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) dalam memfasilitasi transaksi berjalan antar negara dengan menggunakan mata uang lokal. LCT merupakan penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi antarnegara.

Erwin menuturkan kerja sama itu juga mendorong kuotasi nilai tukar secara langsung (direct quotation) antara Rupiah Indonesia (IDR) terhadap Won Korea Selatan (KRW) serta relaksasi ketentuan yang diperlukan untuk mendorong pemanfaatan LCT.

Ke depan, implementasi kerangka LCT akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan bilateral, mengurangi eksposur risiko nilai tukar, dan meningkatkan efisiensi transaksi.

BI dan BOK menetapkan sejumlah bank sebagai bank ACCD di Indonesia dan Korea Selatan yang akan memfasilitasi operasionalisasi kerangka LCT Rupiah-Won.

Adapun bank ACCD Indonesia adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk.

Kemudian, ada PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Shinhan Indonesia, PT Bank IBK Indonesia Tbk, dan PT Bank KB Bukopin Tbk.

Sedangkan bank ACCD Korea Selatan meliputi Woori Bank, KEB Hana Bank Seoul, Shinhan Bank Seoul, Industrial Bank of Korea, Kookmin Bank, SMBC Seoul, serta BNI Seoul Branch.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 20 Juli 2024 dimulai dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli 2024.

Disusul, Kementerian Perdagangan atau Kemendag buka peluang mengawasi pusat perbelanjaan melalui satuan tugas atau satgas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor.

Selanjutnya, transaksi belanja melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan segera dapat digunakan di Korea Selatan, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pembayaran berbasis QR code antara Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK), pada Senin, 15 Juli 2024.

Berikutnya, peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Sudaryono, politikus Gerindra yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan. Terlebih jika transisi ini masih akan dilanjutkan ke depan.

Terakhir, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) per Juni 2024 telah memberikan penjaminan untuk sejumlah proyek infrastruktur dan non-nfrastruktur di Tanah Air dengan total nilai investasi sebesar Rp 534 triliun.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan....

<!--more-->

1. Satgas Impor Ilegal Mulai Bekerja Selasa Pekan Depan, Fokus Awasi Gudang Distributor dan Importir

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli 2024. Satgas akan mulai bekerja setelah terlebih dahulu merampungkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang ditargetkan selesai pada Senin pekan depan.

“Satgas paling cepat mulai bekerja pada Selasa,” ujar Zulhas, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 20 Juli 2024.

Satgas itu telah diresmikan pemerintah melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) tentang Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor. Kepmendag ditandatangani Zulhas pada Kamis, 18 Juli 2024 dan mulai berlaku di hari yang sama hingga hingga 31 Desember 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Kemendag Buka Peluang Awasi Pusat Belanja lewat Satgas Barang Impor Ilegal

Kementerian Perdagangan atau Kemendag buka peluang mengawasi pusat perbelanjaan melalui satuan tugas atau satgas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor. “Iya semua diawasi, tapi fokus kepada distributor dan importir,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat pada Jumat, 19 Juli 2024.

Menurut Zulhas, segala hal yang statusnya ilegal wajib ditindak sesuai hukum di negara tersebut. Zulhas mengatakan para pedagang juga tidak perlu panik jika merasa tak bersalah. “Berdagang saja terus. (Pusat perbelanjaan) kalau diperlukan (diawasi), tapi bukan sasarannya. Kalau diperlukan informasi, kan bisa,” katanya.

Zulhas juga menyoroti kabar adanya pengawasan yang sudah berjalan di pusat-pusat perbelanjaan kendati satgas baru disahkan dan paling cepat bisa bekerja pada Selasa pekan depan. “Tapi kalau ada, tergantung tugas kementerian masing-masing. Kalau sesuai aturan, silakan saja. Tapi satgas ini baru akan bekerja, misalnya mungkin Juknis sudah selesai, Selasa saya kira sudah akan kelihatan gerakannya nanti,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Kerja Sama Bank Indonesia dan Bank of Korea.....

<!--more-->

3. Kerja Sama Bank Indonesia dan Bank of Korea, Kapan Mulai Bisa Belanja di Korea dengan QRIS?

Transaksi belanja melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan segera dapat digunakan di Korea Selatan, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pembayaran berbasis QR code antara Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK), pada Senin, 15 Juli 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara menggunakan kode QR. Ini mencakup QR Code Indonesian Standard (QRIS) dari Indonesia dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditetapkan oleh Bank of Korea (BoK).

"Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antarkedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran," kata Perry dalam keterangan resmi pada Senin lalu.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Ekonom Core Beberkan Tantangan yang akan Dihadapi Sudaryono sebagai Wamentan Baru

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melantik tiga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Salah satu pejabat yang dikukuhkan adalah Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Mantan asisten pribadi Prabowo tersebut mulai bekerja di kabinet di sisa akhir pemerintahan Jokowi yang tinggal menghitung bulan.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi politikus Gerindra tersebut sebagai Wamentan. Terlebih jika transisi ini masih akan dilanjutkan ke depan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. PT PII Berikan Penjaminan Proyek dengan Nilai Investasi Rp 534 Triliun....

<!--more-->

5. PT PII Berikan Penjaminan Proyek dengan Nilai Investasi Rp 534 Triliun

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) per Juni 2024 telah memberikan penjaminan untuk sejumlah proyek infrastruktur dan non-nfrastruktur di Tanah Air dengan total nilai investasi sebesar Rp 534 triliun.

"Total ada 53 proyek, salah satunya untuk proyek yang ada di SPAM Semarang Barat ini dan total nilai penjaminannya itu Rp 99 triliun," kata Deputi Direktur III PT PII Muhammad Ridho dalam acara Press Tour Proyek KPBU Semarang Barat di Semarang Jawa Tengah, Jumat, 20 Juli 2024.

Dia menjelaskan, total nilai investasi Rp 534 triliun itu terdiri atas Rp 471 triliun untuk nilai investasi proyek infrastruktur dan Rp 63 triliun untuk nilai investasi proyek non-infrastruktur.

Berita selengkapnya baca di sini.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli

TEMPO.CO, Jakarta - Transaksi belanja melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan segera dapat digunakan di Korea Selatan, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pembayaran berbasis QR code antara Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK), pada Senin, 15 Juli 2024.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara menggunakan kode QR. Ini mencakup QR Code Indonesian Standard (QRIS) dari Indonesia dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditetapkan oleh Bank of Korea (BoK).

"Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antarkedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran," kata Perry dalam keterangan resmi pada Senin lalu.

Selanjutnya, inisiasi kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan pengembangan interkoneksi. Kemudian, dilanjutkan dengan tahap uji coba sebelum dapat diimplementasikan sepenuhnya. Implementasi kerja sama ini, kata Perry akan mendukung transaksi antarmasyarakat di kedua negara dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan Korea Selatan, mengingat tingginya jumlah turis antara kedua negara.

Perry Warjiyo menambahkan bahwa kolaborasi dalam sistem pembayaran berbasis kode QR ini merupakan implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. Ini juga menekankan pentingnya menyatukan konektivitas pembayaran lintas negara dengan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Langkah ini diharapkan dapat mendukung stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Dia berharap bahwa kerja sama ini akan membantu menciptakan sistem pembayaran lintas negara antara Indonesia dan Korea Selatan yang lebih efisien, cepat, inklusif, dan transparan. Perry menambahkan bahwa ke depannya, Bank Indonesia akan terus memperkuat serta memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas terkait lainnya untuk mendorong konektivitas pembayaran lintas batas.

QRIS adalah inisiatif kolaborasi antara Bank Indonesia dan industri sistem pembayaran di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menyatukan berbagai jenis QR Code yang digunakan oleh berbagai PJSP seperti e-wallet, bank, dan penyedia layanan pembayaran lainnya. Dengan QRIS, konsumen dapat melakukan pembayaran menggunakan QR Code tanpa perlu khawatir dengan jenis QR Code yang digunakan oleh pedagang atau penyedia jasa lainnya.

Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, QRIS mengakomodir 2 model penggunaan QR Code Pembayaran yaitu Merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM). Namun demikian, implementasinya mengacu pada standar QRIS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional.

Pihak yang terlibat dalam pengolahan transaksi QRIS mencakup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga Switching, Merchant Aggregator, dan pengelola National Merchant Repository. Transaksi QRIS dapat dilakukan oleh PJSP yang termasuk dalam kategori PJSP front end seperti Penerbit dan/atau Acquirer. Sebelum melakukan proses transaksi QRIS, PJSP dan Lembaga Switching harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Penggunaan QRIS memberikan berbagai keuntungan, antara lain:

1, Kemudahan: Konsumen dapat menggunakan QRIS tanpa perlu membawa uang tunai atau kartu kredit/debit.

2. Kecepatan: Proses pembayaran lebih cepat karena hanya memerlukan pemindaian QR Code dan konfirmasi sederhana.

3. Keamanan: QRIS memastikan keamanan transaksi dengan standar teknologi yang tinggi, mengurangi risiko penipuan atau kesalahan pembayaran.

4. Efisiensi Operasional: QRIS mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan proses manual seperti penghitungan kembalian, sehingga meningkatkan efisiensi operasional bagi pedagang.

5. Peningkatan Inklusi Keuangan: QRIS mempermudah akses pembayaran digital bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal, meningkatkan inklusi keuangan secara keseluruhan.

MYESHA FATINA RACHMAN I ANNISA FEBIOLA

TEMPO.CO, Jakarta - Transaksi belanja melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan segera dapat digunakan di Korea Selatan, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pembayaran berbasis QR code antara Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK), pada Senin, 15 Juli 2024.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara menggunakan kode QR. Ini mencakup QR Code Indonesian Standard (QRIS) dari Indonesia dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditetapkan oleh Bank of Korea (BoK).

"Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antarkedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran," kata Perry dalam keterangan resmi pada Senin lalu.

Selanjutnya, inisiasi kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan pengembangan interkoneksi. Kemudian, dilanjutkan dengan tahap uji coba sebelum dapat diimplementasikan sepenuhnya. Implementasi kerja sama ini, kata Perry akan mendukung transaksi antarmasyarakat di kedua negara dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan Korea Selatan, mengingat tingginya jumlah turis antara kedua negara.

Perry Warjiyo menambahkan bahwa kolaborasi dalam sistem pembayaran berbasis kode QR ini merupakan implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. Ini juga menekankan pentingnya menyatukan konektivitas pembayaran lintas negara dengan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Langkah ini diharapkan dapat mendukung stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Dia berharap bahwa kerja sama ini akan membantu menciptakan sistem pembayaran lintas negara antara Indonesia dan Korea Selatan yang lebih efisien, cepat, inklusif, dan transparan. Perry menambahkan bahwa ke depannya, Bank Indonesia akan terus memperkuat serta memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas terkait lainnya untuk mendorong konektivitas pembayaran lintas batas.

QRIS adalah inisiatif kolaborasi antara Bank Indonesia dan industri sistem pembayaran di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menyatukan berbagai jenis QR Code yang digunakan oleh berbagai PJSP seperti e-wallet, bank, dan penyedia layanan pembayaran lainnya. Dengan QRIS, konsumen dapat melakukan pembayaran menggunakan QR Code tanpa perlu khawatir dengan jenis QR Code yang digunakan oleh pedagang atau penyedia jasa lainnya.

Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, QRIS mengakomodir 2 model penggunaan QR Code Pembayaran yaitu Merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM). Namun demikian, implementasinya mengacu pada standar QRIS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional.

Pihak yang terlibat dalam pengolahan transaksi QRIS mencakup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga Switching, Merchant Aggregator, dan pengelola National Merchant Repository. Transaksi QRIS dapat dilakukan oleh PJSP yang termasuk dalam kategori PJSP front end seperti Penerbit dan/atau Acquirer. Sebelum melakukan proses transaksi QRIS, PJSP dan Lembaga Switching harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Penggunaan QRIS memberikan berbagai keuntungan, antara lain:

1, Kemudahan: Konsumen dapat menggunakan QRIS tanpa perlu membawa uang tunai atau kartu kredit/debit.

2. Kecepatan: Proses pembayaran lebih cepat karena hanya memerlukan pemindaian QR Code dan konfirmasi sederhana.

3. Keamanan: QRIS memastikan keamanan transaksi dengan standar teknologi yang tinggi, mengurangi risiko penipuan atau kesalahan pembayaran.

4. Efisiensi Operasional: QRIS mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan proses manual seperti penghitungan kembalian, sehingga meningkatkan efisiensi operasional bagi pedagang.

5. Peningkatan Inklusi Keuangan: QRIS mempermudah akses pembayaran digital bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal, meningkatkan inklusi keuangan secara keseluruhan.

MYESHA FATINA RACHMAN I ANNISA FEBIOLA

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi memperbaharui kerja sama Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Bank Pembayaran dengan menunjuk 8 bank tambahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melakukan kerja sama dengan Bank of Korea (BoK) mengenai pembayaran berbasis QR Code. Melalui kerja sama tersebut, QR Code Indonesian Standard (QRIS) bakal bisa digunakan di Korea Selatan (Korsel).

Kerja sama antara BI dan BoK dilakukan dengan penandatanganan nota kesepahaman (NK) yang dilakukan Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur BoK Ree Chang-yong pada Senin (15/7/2024) di Penang, Malaysia. Kerja sama pembayaran berbasis QR Code bertujuan untuk mengakselerasi kerja sama mengenai interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara dengan menggunakan QR Code, yakni QRIS dan QR Code pembayaran Korsel yang akan ditentukan oleh BoK.

“Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antar kedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran,” kata BI dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (16/7/2024).

Sehingga, kesepakatan tersebut menandai dimulainya kerja sama antara BI dan BoK dalam mengimplementasikan konektivitas pembayaran berbasis QR code yang didukung sinergi erat pelaku industri kedua negara.

Lebih lanjut, kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengembangan interkoneksi, dilanjutkan dengan tahap uji coba sebelum implementasi dilakukan secara penuh. Implementasi kerja sama ini akan mendukung transaksi antar masyarakat di kedua negara untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan Korsel, mengingat antara lain tingginya jumlah turis antar kedua negara.

BI menekankan kerja sama pembayaran berbasis QR Code antara BI dan BoK tersebut akan memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Kerja sama sistem pembayaran berbasis QR Code ini sekaligus menjadi wujud nyata implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. Selain itu, konektivitas pembayaran lintas negara juga perlu disinergikan dengan skema mata uang lokal dalam transaksi bilateral untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi.

Ke depan, BI memastikan akan terus memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas terkait lainnya di internasional dalam mendorong konektivitas pembayaran lintas negara.

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) menjalin kerja sama pembayaran berbasis QR code dengan Bank of Korea (BoK). Kerja sama pembayaran berbasis QR code dimaksud bertujuan untuk mengakselerasi kerja sama terkait interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara dengan menggunakan QR code, yakni QR Code Indonesian Standard (QRIS) dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditentukan oleh BoK.

Langkah tersebut dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) terkait pembayaran berbasis QR code antara Gubernur BI, Perry Warjiyo dan Gubernur BoK, Ree Chang-yong, pada Senin (15/7/2024) di Penang, Malaysia.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menekankan kerja sama pembayaran berbasis QR code antara BI dan BoK akan memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code ini sekaligus menjadi wujud nyata implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments.

“Selain itu, konektivitas pembayaran lintas negara juga perlu disinergikan dengan skema mata uang lokal dalam transaksi bilateral untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi,” ucap Perry dalam keterangan resmi, pada Senin (15/7/2024).

Dengan adanya nota kesepahaman diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem pembayaran lintas negara antara Indonesia dan Korea Selatan yang lebih efisien, cepat, inklusif dan transparan. Ke depan, BI terus memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas terkait lainnya di internasional dalam mendorong konektivitas pembayaran lintas batas.

“Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antar kedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran,” terang Perry.

Kesepakatan tersebut menandai dimulainya kerja sama antara BI dan BoK dalam mengimplementasikan konektivitas pembayaran berbasis QR code yang didukung sinergi erat pelaku industri kedua negara. Inisiasi kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan pengembangan interkoneksi dilanjutkan dengan tahap uji coba sebelum implementasi dilakukan secara penuh.

Implementasi kerja sama ini akan mendukung transaksi antar masyarakat di kedua negara dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan Korea Selatan mengingat antara lain tingginya jumlah turis antar kedua negara.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Bank Indonesia (BI) kembali memperluas implementasi pembayaran berbasis QR code dengan Bank of Korea (BoK). Dalam hal ini, penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Gubernur BoK, Ree Chang-yong, pada 15 Juli 2024 di Penang, Malaysia.

Perry menjelaskan kerja sama ini bertujuan untuk mengakselerasi kerja sama terkait interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara dengan menggunakan QR code, yakni QR Code Indonesian Standard (QRIS) dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditentukan oleh BoK.

“Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antar kedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran,” ujar Perry dalam keterangan resminya, Senin (15/7).

Lebih lanjut, ia bilang kesepakatan tersebut menandai dimulainya kerja sama antara BI dan BoK dalam mengimplementasikan konektivitas pembayaran berbasis QR code yang didukung sinergi erat pelaku industri kedua negara.

Perry menyebutkan inisiasi kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan pengembangan interkoneksi dilanjutkan dengan tahap uji coba sebelum implementasi dilakukan secara penuh.

Harapannya, ini akan mendukung transaksi antar masyarakat di kedua negara dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan Korea Selatan mengingat antara lain tingginya jumlah turis antar kedua negara.

Perry menekankan kerja sama pembayaran berbasis QR code antara BI dan BoK akan memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code ini sekaligus menjadi wujud nyata implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments.

“Konektivitas pembayaran lintas negara juga perlu disinergikan dengan skema mata uang lokal dalam transaksi bilateral untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi,” ujarnya.

Ke depan, Perry bilang Bank Indonesia terus memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas terkait lainnya di internasional dalam mendorong konektivitas pembayaran lintas batas.

Bank Indonesia (BI) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Bank of Korea (BoK). Dengan MoU ini maka pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS dapat dilakukan Korea Selatan atau sebaliknya.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kerja sama pembayaran berbasis QR code bertujuan untuk mengakselerasi kerja sama terkait interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara dengan menggunakan QR code.

Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antar kedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran.

"Kerja sama pembayaran berbasis QR code antara BI dan BoK akan memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code ini sekaligus menjadi wujud nyata implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments," kata Perry dalam keterangan tertulis, Senin (17/6/2024).

Lebih lanjut, Perry menjelaskan konektivitas pembayaran lintas negara juga perlu disinergikan dengan skema mata uang lokal dalam transaksi bilateral untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi. Di sisi lain, kesepakatan tersebut juga menandai dimulainya kerja sama antara BI dan BoK dalam mengimplementasikan konektivitas pembayaran berbasis QR code yang didukung sinergi erat pelaku industri kedua negara.

Sebelum diterapkan secara penuh, Perry menyebut pihaknya akan melakukan pengembangan interkoneksi dilanjutkan dengan tahap uji coba. Implementasi kerja sama ini akan mendukung transaksi antar masyarakat di kedua negara dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan Korea Selatan, apalagi tingginya jumlah turis antar kedua negara.

Dia pun berharap kerja sama ini dapat mendukung terwujudnya sistem pembayaran lintas negara antara Indonesia dan Korea Selatan yang lebih efisien, cepat, inklusif dan transparan. Saat ini, QRIS lintas negara sudah terealisasi beberapa negara, seperti Thailand, Malaysia, Singapura.

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas terkait lainnya di internasional dalam mendorong konektivitas pembayaran lintas batas," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menggandeng Korea Selatan untuk kerja sama sistem pembayaran berbasis QR Code.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Gubernur Bank of Korea (BoK) Ree Chang-yong, pada Senin (15/7/2024) di Penang, Malaysia.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa kerja sama pembayaran berbasis QR code antara BI dan BoK akan memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan.

Kerja sama pembayaran berbasis QR code ini bertujuan untuk mengakselerasi kerja sama terkait interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara dengan menggunakan QR code, yakni QR Code Indonesian Standard (QRIS) dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditentukan oleh BoK.

“Kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code ini sekaligus menjadi wujud nyata implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments,” katanya melalui keterangan resmi, Senin (15/7/2024).

Selain itu, Perry mengatakan bahwa konektivitas pembayaran lintas negara juga perlu disinergikan dengan skema mata uang lokal dalam transaksi bilateral untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi.

Dia menjelaskan, inisiasi kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan pengembangan interkoneksi, yang dilanjutkan dengan tahap uji coba sebelum implementasi dilakukan secara penuh.

Implementasi kerja sama ini pun akan mendukung transaksi antar masyarakat di kedua negara dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan Korea Selatan mengingat antara lain tingginya jumlah turis antar kedua negara.

Perry menambahkan, MoU ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem pembayaran lintas negara antara Indonesia dan Korea Selatan yang lebih efisien, cepat, inklusif dan transparan.

“Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas terkait lainnya di internasional dalam mendorong konektivitas pembayaran lintas batas,” kata Perry.