Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama International Finance Corporation (IFC) menjalin kerja sama untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) dalam penerbitan obligasi/sukuk daerah.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Advisory Engagement Letter yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan bersama IFC, anggota dari World Bank Group, yang diwakili Manager Upstream & Advisory, INR Asia Pacific Department IFC Victoria Delmon.

"Hal itu guna memperkuat ekosistem dalam mendorong penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah,” ujar Ferry dalam keterangan resminya, Minggu (20/10).

Pasca penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN), Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, telah secara aktif mendorong Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pembiayaan kreatif guna memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah yang tinggi di tengah keterbatasan anggaran dari Pemerintah Pusat maupun Daerah sendiri.

Adapun salah satu instrumen pembiayaan kreatif yang bisa dipilih oleh Pemda sebagaimana diatur dalam UU HKPD dan PP HKFN yaitu obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.

Ferry mengatakan, upaya Pemerintah Pusat mendorong Pemda dalam penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah bukanlah hal yang baru. Saat ini, beberapa daerah telah menyampaikan minat penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, seperti Provinsi Sumatra Barat dan Sumatra Selatan di 2024.

"Sebelumnya, Provinsi Jawa Barat juga pernah menyampaikan minat yang sama, namun rencana tersebut akan dilanjutkan pada periode pasca Pemilihan Kepala Daerah 2024,” kata Ferry.

Kemenko Perekonomian menyadari bahwa dukungan dari IFC, sebagai lembaga pembangunan global terbesar yang berfokus pada sektor swasta di pasar negara berkembang, menjadi sangat strategis dalam merealisasikan peningkatan kapasitas Pemda. Terutama dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah saat ini, serta untuk mendukung penguatan ekosistem pembiayaan infrastruktur daerah.

Melalui Advisory Engagement Letter ini, IFC bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian, berkomitmen memberikan pendampingan ke Pemda untuk meningkatkan kapasitas Pemda dalam persiapan penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, terutama terkait Standar Kinerja IFC dalam hal lingkungan dan sosial pada saat project screening.

Selanjutnya, IFC akan membagikan pembelajaran serta international best practices terkait penerbitan municipal bond di berbagai negara.

Kemenko Perekonomian yakin bahwa tambahan dukungan dari IFC ini akan semakin memperkuat ekosistem penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, yang juga telah mendapat dukungan dari lembaga internasional lainnya seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI), United Nations Development Programme (UNDP), dan Commercial Law Development Programme (CLDP).

Jakarta: Artis Venna Melinda akan mencabut gugatan cerainya terhadap Ferry Irawan. Hal itu karena panitera pengadilan tidak bisa memanggil Ferry Irawan yang tidak pernah hadir di persidangan.

Pemanggilan itu tidak bisa dilakukan karena adanya kesalahan dalam penulisan alamat yang tercantum dalam gugatan itu. Kuasa hukum Venna Melinda, Wijayono Hadi Sukrisno, menyampaikan gugatan cerai terhadap Ferry Irawan akan dicabut dan didaftarkan ulang.

"Alamat yang pertama tidak patut, alamat kedua juga tidak patut. Jadi, kita diberi tanggapan bahwa kita akan mencabut dan dalam waktu dekat kita akan daftar ulang lagi," jelas Wijayono Hadi Sukrisno, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024.
Isi gugatan baru terhadap Ferry Irawan tidak akan berubah. Pihak Venna Melinda hanya ingin melakukan perceraian saja.

baca juga: Venna Melinda dan Ferry Irawan Ternyata Belum Resmi Cerai, Kok Bisa?

"Jadi untuk perkara 3010 hari ini, kita cabut dan mungkin setelah penetapannya keluar nanti kita daftarkan ulang lagi dengan gugatan yang baru dan tetap agendanya ya kita minta cerai saja," ujar Wijayono Hadi Sukrisno.

Pihak Venna Melinda berencana mendaftarkan ulang sidang cerai terhadap Ferry Irawan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, pihak pengadilan masih menetapkan pasangan Ferry Irawan dan Venna Melinda sebagai pasangan suami istri yang sah di mata hukum setelah vonis cerai yang dijatuhkan pada 3 Agustus 2023. Hal itu karena Ferry selaku pemohon cerai tidak membacakan ikrar talak dengan batas waktu maksimal 6 bulan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

Implementasi transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) telah menunjukkan hasil yang positif....

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menilai, implementasi transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) telah menunjukkan hasil yang positif, baik dari sisi nilai transaksi maupun jumlah pengguna.

"Inisiatif ini telah menjadi salah satu program prioritas Pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara tidak hanya membantu menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan sektor riil," kata Ferry dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pada Kamis, 12 Agustus 2024 lalu, Kemenko Perekonomian bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan delapan kementerian/lembaga (K/L) yang tergabung dalam Satgas Nasional LCT telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Nasional LCT.

Penandatangan ini menandai langkah strategis Pemerintah dalam memperkuat komitmen penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan ekonomi nasional.

Penandatanganan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang telah disepakati pada 5 September 2023.

Dengan adanya kesepakatan ini, Kemenko Perekonomian bersama anggota Satgas Nasional LCT menggarisbawahi pentingnya sinergi kebijakan dan koordinasi lintas sektor dalam mempercepat realisasi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan negara mitra.

Penandatanganan kerja sama ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh dalam memperkuat implementasi LCT ke depan, sekaligus meningkatkan pertukaran data dan informasi yang akurat antar K/L terkait, sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Saat ini Indonesia sudah melakukan kerja sama LCT dengan delapan negara, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, China, Singapura, Korea Selatan, India, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Namun, kerja sama yang sudah berada di level implementasi baru dilakukan dengan Malaysia, Thailand, Jepang, dan China. Artinya nasabah Indonesia dan nasabah dari empat negara tersebut dapat melakukan pembayaran dan menerima dalam mata uang lokal.

Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia sedang mendorong kerangka kerja sama dengan empat negara lainnya, yaitu Singapura, Korea Selatan, India, dan UAE, agar dapat segera diimplementasikan sehingga LCT bisa lebih berdampak luas.

Total transaksi LCT selama semester I 2024 telah tercatat mencapai 4,7 miliar dolar AS, yang menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Saat ini, total pengguna LCT mencapai 3.850, meningkat signifikan sebesar 1,5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, serta 38 kali lipat dari sejak pertama kali implementasi LCT pada tahun 2018. Capaian ini mencerminkan keberhasilan program dalam memperluas adopsi mata uang lokal di antara negara mitra.

Selain itu, Ferry juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada pelaku usaha, terutama di sektor perdagangan internasional.

“Sosialisasi LCT kepada pelaku usaha perlu ditingkatkan guna memperkuat pemahaman dan mendorong partisipasi aktif dalam memperluas pengguna mata uang lokal. Inovasi dalam pemberian insentif yang menarik bagi pelaku usaha, khususnya di sektor otomotif harus segera direalisasikan untuk memastikan manfaat nyata bagi dunia usaha,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung implementasi LCT secara berkelanjutan.

Dengan kolaborasi yang erat dan kebijakan yang tepat, diharapkan LCT dapat menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dan memperkuat peran mata uang lokal dalam transaksi internasional.

Kemenko Perekonomian optimistis bahwa langkah ini akan mendorong peningkatan stabilitas ekonomi nasional, memperkuat peran mata uang lokal dalam transaksi lintas negara, dan mendukung pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan.

“Melalui implementasi yang efektif dan insentif yang tepat, kita akan melihat semakin banyak pelaku usaha yang menggunakan LCT sebagai solusi dalam transaksi internasional, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi global,” kata Ferry pula.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Ibunda Verrel Bramasta, Venna Melinda membawa kabar yang menghebohkan publik. Pasalnya, Ia membuka status pernikahannya dengan Ferry Irawan yang belum sepenuhnya selesai.

Diketahui, Ferry Irawan telah menggugat cerai Venna pada 7 Februari 2023 lalu. Namun, ibunda Verrel Bramasta itu mengaku dirinya dengan Ferry masih berstatus suami istri hingga saat ini.

"Di pengadilan agama, ketika suami menggugat cerai, ada konsekuensi yang harus dipenuhi, seperti pembayaran nafkah mut'ah iddah dan madhiyah. Pada saat itu, keputusan pengadilan menetapkan penggugat harus membayar Rp 60 juta," ujar Venna di salah satu channel YouTube, Selasa, 13 Agustus 2024.
Dikutip dari Pengadilan Agama Surabaya, Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.

baca juga: Venna Melinda Kembalikan Ratusan Barang Ferry Irawan, Akta Kelahiran hingga Celana Dalam

Venna secara spontan menjelaskan, ketika suaminya yang tak kunjung memenuhi putusan pengadilan yang mengharuskan penggugat membayar Rp60 juta, maka proses perceraian tersebut tidak bisa dilanjutkan.

"Saat itu, saya tidak mengerti mekanismenya dan berpikir urusan ini sudah selesai. Namun, karena pembayaran belum dilakukan, proses perceraian jadi menggantung," ungkap Venna.

Menurutnya, gugatan cerai tersebut telah melewati batas waktu pengucapan ikrar talak yang tak terpenuhi. Sehingga, gugatan tersebut akan gugur dengan sendirinya.

“Karena belum ada ikrar talak, biasanya ada durasi 6 bulan terhitung sejak 30 November atau masa akhir persidangan perceraian. Jika tidak ada kejelasan, maka statusnya akan gugur dengan sendirinya," kata dia.

Dengan begitu, Venna secara tegas bahwa dirinya yang akan menggugat cerai sang suami untuk mengakhiri status pernikahannya yang masih tak ada kejelasan.

"Karena durasinya sudah lewat, saya yang akan menggugat cerai. Saya serahkan kepada pengacara saya, Sandi Arifin, untuk mengurusnya," tegas Venna.

(Syarief Muhammad Syafiq)

(ELG)

JAKARTA, investor.id – Kinerja pertumbuhan konsumsi masyarakat pada kuartal II-2024 dinilai masih wajar, sehingga pemerintah akan terus mengawasi serta mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sementara itu, terdapat indikasi keyakinan atau optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat pada kuartal III-2024.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menilai, pertumbuhan konsumsi rumah tangga (PK-RT) pada kuartal II-2024 yang sebesar 4,93% secara tahunan (yoy) masih sesuai sasaran.

JAKARTA, investor.id – Pembiayaan menjadi salah satu komponen vital dalam mendorong kinerja usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, pemerintah akan menerbitkan aturan terbaru tentang restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, regulasi teknis terkait restrukturisasi kredit KUR akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perekonomian (Permenko). Sebelumnya pemerintah sudah menggunakan Permenko Nomor 1 Tahun 2023 sebagai acuan pelaksanaan program KUR. Dengan adanya regulasi terbaru tersebut akan menjadi acuan dalam penerapan restrukturisasi kredit.