Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) dan sembilan kementerian/lembaga (K/L) memperkuat komitmen untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi dan keuangan dengan negara mitra.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dan koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satgas Nasional Transaksi Mata Uang Lokal guna mendorong implementasi penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) dalam transaksi bilateral yang menjadi salah satu program Pemerintah dalam penguatan ekonomi nasional.

PKS tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (NK) yang telah disepakati sebelumnya pada 5 September 2023.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah konkret untuk menjalankan komitmen, kerja sama, dan sinergi kebijakan dalam mengakselerasi implementasi LCT, serta menjadi panduan pelaksanaan kerja sama dan koordinasi Satgas Nasional LCT serta seluruh pihak dalam mendorong peningkatan realisasi LCT.

“Langkah ini diharapkan dapat mendukung upaya diversifikasi mata uang dalam transaksi bilateral sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko di tengah tingginya ketidakpastian global, serta upaya pendalaman pasar keuangan dan stabilisasi nilai tukar,” katanya melalui keterangan resmi, Jumat (30/8/2024).

Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyambut baik inisiatif implementasi LCT dalam transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara.

Hal ini, kata dia, telah menunjukkan hasil yang sangat positif, tecermin dari transaksi yang meningkat pesat baik dari sisi nilai transaksi maupun jumlah pengguna.

“Implementasi LCT dengan mitra strategis Indonesia yang semakin berkembang akan memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional,” kata dia.

Adapun, 9 K/L yang melakukan PKS LCT, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan perkembangan jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 per 23 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB. Melalui akun instagram resminya, @bkngoidofficial, BKN mencatat bahwa pada hari ke-4, sebanyak 37.761 pelamar sudah menyerahkan pendaftaran.

Sementara, jumlah pelamar yang sudah Verifi MS atau memenuhi syarat dari instansi sebanyak 5.797. Selanjutnya, pelamar yang berstatus Verif TMS atau tidak memenuhi syarat dari instansi sebanyak 2.497.

Dalam unggahan yang sama, BKN juga menyebutkan enam Kementerian/Lembaga yang masuk jajaran teratas yang diminati pelamar CPNS 2024. Posisi pertama ditempati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusul Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Keuangan di posisi ketiga.

Secara terinci, berikut daftarnya hingga Kamis 23 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB:

1.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Formasi: 9.070
Submit: 7.080

2.Kementerian Komunikasi dan Informatika
Formasi: 4.215
Submit: 1.232

3.Kementerian Keuangan
Formasi: 1.230
Submit: 825

4.Kementerian Perhubungan
Formasi: 1.391
Submit: 560

5.Kementerian Pertanian
Formasi: 1.212
Submit: 471

6.Otorita Ibu Kota Nusantara
Formasi: 600
Submit: 447

Sementara itu, kementerian/lembaga yang relatif masih sepi pelamar CPNS 2024 adalah sebagai berikut:

1.Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Formasi: 53
Submit: 1

2.Kementeriaan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Formasi: 65
Submit: 1

3.Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Formasi: 145
Submit: 1

4.Setjen WANTANNAS
Formasi: 64
Submit: 1

5.Sekretariat Jenderal MPR
Formasi: 25
Submit: 2

6.Badan Narkotika Nasional
Formasi: 32
Submit: 2

Selanjutnya, BKN juga melaporkan jumlah pelamar CPNS 2024 di provinsi/kota/kabupaten. Hingga 23 Agustus 2024, jumlah pelamar CPNS 2024 terbanyak adalah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, disusul Pemerintah Kabupaten Tangerang, dan Pemerintah Kabupaten Gresik. Berikut rinciannya:

1.Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Formasi: 899
Submit: 569

2.Pemerintah Kabupaten Tangerang
Formasi: 500
Submit: 412

3.Pemerintah Kabupaten Gresik
Formasi: 575
Submit: 306

4.Pemerintah Kota Serang
Formasi: 700
Submit: 301

5.Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Formasi:2.314
Submit: 298

6.Pemerintah Kabupaten Bogor
Formasi: 379
Submit: 294

Terakhir, berikut rincian instansi daerah baik provinsi/kota/kabupaten yang masih sepi pelamar CPNS 2024:

1.Pemerintah Kabupaten Bangli
Formasi: 9
Submit: -

2.Pemerintah Kota Gorontalo
Formasi:5
Submit: -

3.Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
Formasi:51
Submit: -

4.Pemerintah Kota Tanjung Pinang
Formasi: 15
Submit: -

5.Pemerintah Kabupaten Purworejo
Formasi:17
Submit: -

6.Pemerintah Kabupaten Tambrauw
Formasi: 250
Submit: -

Jakarta -

Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus mendorong transformasi digital misalnya dengan mempermudah eksekusi dengan stakeholder.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala LAN Muhammad Taufiq menjelaskan terobosan yang dilakukan untuk terus mendorong transformasi layanan oleh LAN ini memaksimalkan big data untuk menentukan institusi atau perusahaan terbaik Indonesia yang layak diundang berpartisipasi.

Selanjutnya di tahap kedua, Nominee Assessments and Documents Validation, LAN wajib mengikutsertakan manajemen dan karyawan dalam survei transformasi digital dan mengisi formulir aplikasi untuk memberi bukti atas kemampuan eksekusi dan transformasi digital yang telah dilakukan dan berdampak kepada stakeholders.

Pada tahap ketiga Nominee Presentation, Jury Assessment, and Final Review, dimana Plt Kepala LAN melakukan presentasi secara online kepada Juri yang terdiri dari Praktisi Bisnis, Organisasi Pemerintah, Akademisi, Jurnalis, Konsultan.

LAN mendapatkan penghargaan Strategy and Performance Execution Excellence (SPEx2) SPEX2 Award untuk kategori Outstanding Achievement in Sustainability & Governance dan juga The Best Execution Winner in Government Sector. Penghargaan diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala LAN Dr. Muhammad Taufiq, DEA pada Awarding Night, Four Seasons Hotel, Rabu (31/7).

Menjadi salah satu dari 1.500 perusahaan dan lembaga yang berkesempatan berkompetisi, dalam penganugerah tersebut, Muhammad Taufiq mengapresiasi penyelenggaraan SPEx2 DX Award 2024 atas berhasilnya LAN menembus dua kategori bergengsi.

"Penganugerahan ini dilakukan dengan cara yang sangat kompetitif. Allhamdulilah, ini merupakan sebuah kerja kolektif dari seluruh pegawai LAN yang terus mendorong semangat melakukan terobosan - terobosan untuk terus mendorong transformasi dalam layanan - layanan yang diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara. Terima kasih untuk semuanya," kata dia dalam siaran pers, ditulis Jumat (2/8/2024).

Sebagai informasi Penghargaan SPEx2 ini merupakan penghargaan pertama yang di peroleh oleh LAN sejak penghargaan ini di digelar untuk pertama kalinya di tahun 2011. Ini merupakan gelaran ke-9 pada tahun 2024 diselenggarakan oleh institusi terkemuka, yaitu GML Performance Consulting dan Kontan Media sebagai mitra serta platform QuBisa sebagai event organizer.

Sebelum memperoleh penghargaan, LAN telah mengikuti beberapa tahapan, yang pertama Market Data Review and Jury Analysis to Shorlist Nominees.

(kil/kil)

Jakarta: Rontoknya pucuk pimpinan sejumlah lembaga negara akibat kebobrokan integritas merupakan alarm bahwa Indonesia sedang mengalami darurat moral. Setiap masalah yang muncul ke permukaan dari penyelenggara negara dinilai hanya percikan kecil dari banyaknya praktik penyimpangan moral yang terjadi secara menyeluruh.

Demikian disampaikan pakar kebinekaan Sukidi kepada Media Indonesia. Baginya, kerusakan moral pada bangsa Indonesia telah sempurna karena praktik penyimpangan telah terjadi di semua lini penyelenggara negara.

"Praktik kejahatan moral yang disembunyikan dan tak pernah diungkapkan ke publik jauh lebih banyak dan dalam skala besar," ujar Sukidi, Senin, 8 Juli 2024.
Menurut Sukidi, kepemimpinan yang hanya berfokus pada pembangunan fisik tanpa memedulikan jiwa bangsa mengakibatkan Indonesia tumbuh menjadi bangsa tanpa jiwa.

Tanpa disadari, kata dia, jiwa bangsa Indonesa berada dalam bahaya besar. Ini ditunjukkan dengan pudarnya batas-batas moral yang tegas antara baik dan buruk, serta benar dan salah.

"Tatanan moral menjadi tunggang-langgang di semua lini penyelenggaraan negara. Rakyat pun kehilangan panutan dan keteladanan moral," terangnya.

Baca juga: Sudahi Kebobrokan Lembaga Negara

Ia mengajak segenap elemen bangsa untuk tidak lelah mengingatkan para pemimpin membangun jiwa bangsa dengan standar keteladanan moral yang tinggi. Sukidi berpendapat Indonesia Raya hanya dapat berdiri tegak lewat pembangunan jiwa bangsa yang diiringi raganya.

Tanpa pembangunan jiwa, nilai moral, dan karakter bangsa yang kokoh, Sukidi menyebut janji Indonesia sebagai negara maju tak lebih dari sekadar retorika pembangunan atau ilusi belaka.

"Tak ada bangsa maju di dunia mana pun yang dibangun di atas fondasi moral yang rapuh, di atas budaya nepotisme, di atas penegakkan hukum yang tebang pilih, dan di atas penyalahgunaan kekuasaan yang merajalela," pungksanya.

Sejumlah pucuk pimpinan lembaga negara dicopot dari jabatannya imbas persoalan integritas. Fenomena ini dimulai dari Anwar Usman yang dicopot dari posisi Ketua Mahkamah Konstitusi pada November 2023 karena melanggar etik.

Berikutnya, ada nama Firli Bahuri, yang menjadi satu-satunya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sejarah yang ditersangkakan karena terlibat kasus suap. Pada akhir Desember 2023, Presiden Joko Widodo memecat Firli dari jabatan Ketua KPK periode 2019-2024.

Teranyar, kebobrokan moral pucuk pimpinan lembaga negara diejawantahkan oleh Hasyim Asy'ari yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait kasus asusila. Selain dari jabatan ketua, DKPP juga memecat Hasyim sebagai anggota KPU RI.

(AGA)

PERSOALAN yang mendera sebuah bangsa tidak akan pernah putus dan berhenti. Sepanjang perjalanan bangsa itu merajut mimpi, ragam permasalahan bakal selalu datang silih berganti. Situasi tersebut jelas membutuhkan konsolidasi dari penyelenggara negara yang kuat.

Itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar, tidak bisa dikompromi. Sekali saja penyelenggara negara menunjukkan kelemahan, apalagi kebobrokan, masa depan bangsa yang akan dipertaruhkan. Sedikit saja ada cacat dari punggawa pengelola negara, terlebih jika itu dilakukan oleh level pimpinan, maka kemampuan bangsa mengarungi gelombang persoalan bakal menemui banyak hambatan, bahkan diragukan.

Celakanya, itulah yang sekarang terjadi di negeri kita tercinta, Republik Indonesia. Ketika begitu banyak deraan permasalahan bangsa belum terselesaikan, mental para penyelenggara negara justru menjadi kendala. Persoalan yang menyangkut integritas, etika, dan moral sejumlah pemimpin lembaga negara terus mencuat tiada henti hingga meruntuhkan kepercayaan publik.

Mereka yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat malah menjadi benalu negara karena tindakan dan perilaku yang boleh kita sebut memalukan. Mereka semestinya menjadi bagian dari lokomotif perjuangan bangsa ini menuju kemajuan dan kemakmuran, tetapi pada praktiknya justru tanpa malu mempertontonkan contoh yang teramat buruk. Sungguh sangat disayangkan, tiga lembaga tinggi negara yang seharusnya sangat terhormat berturut-turut terserang virus kebobrokan yang diakibatkan oleh pudarnya integritas pimpinan tertinggi mereka. Pun, amat memprihatinkan karena ketiga lembaga itu, yakni Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejatinya merupakan pilar penting dari penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Sampai saat ini publik masih belum percaya pemimpin lembaga sekelas MK bisa melakukan pelanggaran etika berat saat memutus perkara syarat usia capres-cawapres pada Pemilu 2024 lalu. Pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh Ketua MK pada saat itu, Anwar Usman, tidak semata mencoreng integritas lembaga, tetapi juga kian menebalkan praduga publik bahwa etika memang nyaris terpinggirkan sebagai pijakan para pimpinan lembaga negara. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akhirnya memberhentikan Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Begitu pula ketika KPK yang punya tugas utama memberangus praktik korupsi, malah dirusak oleh kelakuan korup ketuanya saat itu, Firli Bahuri. Saat ini, status Firli ialah tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian.

Kita bisa bayangkan ketika lembaga antirasuah dipimpin oleh orang yang rupanya doyan duit suap, bahkan memeras. Pimpinan yang harusnya berada di garda terdepan untuk menumpas rasuah justru seperti ikut menggembosi pemberantasan korupsi. Apa lagi namanya itu kalau bukan memalukan sekaligus memprihatinkan? Presiden Jokowi pada akhirnya memecat Firli sebagai Ketua KPK.

Saat kemarahan publik belum mereda, fakta berikutnya semakin membuat jengkel. Biang masalahnya ialah perilaku Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang sarat dengan kerendahan moral dan integritas. Berulang kali Hasyim mendapatkan sanksi peringatan keras atas pelanggaran etik yang ia lakukan selama memimpin KPU. Puncaknya, ia dipecat DKPP setelah terbukti bersalah melakukan tindak asusila kekerasan seksual terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Muncul pertanyaan, ada apa dengan negeri ini sampai 'dianugerahi' pemimpin-pemimpin berwatak dan bertabiat kotor seperti itu? Tiga kasus yang melibatkan pemimpin tiga lembaga tinggi negara seharusnya sudah cukup. Bahkan lebih dari cukup. Harus ada ruang bagi orang-orang bersih, bermoral, serta punya integritas dan kualitas tinggi untuk mengambil alih kepemimpinan di lembaga-lembaga teramat penting itu.

Kuncinya ada di pemimpin tertinggi negara. Kalau tidak ingin bangsa ini runtuh, jangan sekali-kali membiarkan perilaku-perilaku kotor semacam itu terus-menerus merasuki lembaga negara. Kiranya, revolusi mental harus dimulai dari pengelola negara terlebih dahulu.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ( Menkopolhukam ) Hadi Tjahjanto bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaksanakan penandatangan berita acara serah terima aset properti eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada 9 Kementerian/Lembaga (K/L).

"Kegiatan ini penting sebagai tindak lanjut dari pengelolaan aset properti eks BLBI oleh Satgas BLBI," jelas Hadi dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, hari ini, Jumat (5/7/2024).

Hadi menyebutkan, nilai total aset yang dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) dan yang ditandatangani ini mencapai Rp2,77 triliun atau seluas 989.167,97 meter persegi.

Ia juga merinci, sembilan Kementerian/Lembaga itu di antaranya Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Pertahanan, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pusat Stastisik dan yang kesembilan adalah Ombudsman Republik Indonesia.

"Lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut antara lain diperuntukkan sebagai gedung kantor layanan, rumah dinas, laboratorium, Kampus Politeknik Negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti," urai Hadi.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI itu juga menegaskan agar aset ini harus segera digunakan oleh Kementerian/Lembaga. "Karena apa? Agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sekali lagi, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak lagi menduduki aset tersebut," imbuhnya.

Hadi berharap, semoga dengan penyerahan aset kepada 9 Kementerian/Lembaga, masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa aset eks BLBI dipergunakan secara maksimal. "Untuk apa? Untuk mendukung kinerja maupun target Kementerian Lembaga dalam layanan yang optimal kepada masyarakat," tutup Hadi.