Jakarta -

Pemberantasan mafia tanah masih menjadi perhatian Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengusulkan memiskinkan pelaku mafia tanah.

Nusron mengatakan pihaknya berencana menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas mafia tanah.

Dia juga menekankan pemberantasan mafia tanah akan dilakukan dengan penguatan kolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah. Dia pun akan melakukan rapat koordinasi khusus dengan lembaga terkait.

"Kita tidak bisa menoleransi mafia tanah. Kita akan melaksanakan rapat koordinasi khusus dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," kata Nusron dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Terkait akan melibatkan KPK, Nusron menilai tindak kejahatan yang dilakukan pelaku mafia tanah tidak hanya dijerat delik pidana umum. Agar menimbulkan efek jera, dia menyebut perlu delik tindak pidana pencucian uang.

"Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum. Kalau itu pidana yang murni melibatkan aparat penyelenggaraan negara pasti deliknya adalah tindak pidana korupsi. Tapi, kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jera,"

Nusron menekankan pihaknya terus memberantas mafia tanah. Sebab, tindakan tersebut melibatkan masyarakat kecil yang diambil haknya. Dia pun tidak akan menoleransi pelaku mafia tanah ke depannya.

"Kami berkoordinasi, menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka memberantas mafia tanah. Sekali lagi, zero toleransi bagi mafia tanah supaya ada distribusi tanah yang berkeadilan dan mencerminkan pemerataan bagi bangsa Indonesia menuju Indonesia sejahtera," jelasnya.

(Retno Ayuningrum/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyebut judi online (judol) sebagai salah satu ancaman besar bagi Indonesia. Dia meminta aparat penegak hukum (APH) untuk memberikan dukungan penuh.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam agenda sidang perdana Kabinet Merah Putih. Prabowo memaparkan sederet tantangan yang perlu menjadi fokus Jaksa Agung, Kepolisian RI, hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

"Ini harus ditopang oleh pertahanan kuat, penegakan hukum yang tidak ragu. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP BIN fokus ancaman berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi," kata Prabowo, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, ancaman-ancaman berat itu baru bisa diberantas tuntas dengan langkah tegas dari para aparat penegak hukum, serta dukungan dari intelijen.

"Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen baik, bukti kuat bisa kita mitigasi semua," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan sudah meminta bank memblokir 8.000 rekening terkait judol.

"Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 8.000 rekening," terang Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Ia mengatakan data rekening-rekening bank terkait judi online yang dimintakan untuk diblokir itu berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pemblokiran ini turut dilakukan terhadap rekening dengan orang atau badan yang sama yang terlibat dalam transaksi judol.

Sementara itu, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK, Perputaran judi online di Indonesia hingga kuartal pertama 2024 tembus Rp 600 triliun.

Jumlah penduduk yang terlibat judi online menyentuh angka 4 juta jiwa. Rata-rata usia pemain judi online umumnya di kisaran 30-50 tahun. Meskipun ada juga kategori anak-anak berusia 11-19 tahun yang sudah mendepositkan hingga Rp 293 miliar.

"Data dari PPATK menunjukkan bahwa transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 bisa mencapai Rp 600 triliun. Jumlah penduduk yang terlibat judi online bahkan telah mencapai 4 juta orang yang didorong besi oleh kelompok usia 30-50 tahun," kata Budi Arie Setiadi yang dulu masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam acara Sarasehan Kadin Indonesia di Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Budi Arie mengingatkan judi online dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, contohnya perceraian hingga menggerus potensi ekonomi formal. Ia juga menegaskan tidak ada potensi menang dalam judi online.

Pasalnya judi online sudah diatur oleh algoritma tertentu untuk membuat pemainnya kalah. Oleh karena itu, beragam upaya dilakukan dalam memberantas judi online, salah satunya bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech).

Simak Video: Menko Polkam Budi Gunawan Soroti Kebocoran Devisa-Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

KOMPAS.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengapresiasi langkah GoPay dalam memerangi judi online (judol) di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menekankan bahwa pemberantasan judol harus dilakukan secara kolektif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

“(Upaya) yang dilakukan oleh GoTo, seperti diskusi publik dan penyediaan kanal aduan, adalah contoh kolaborasi yang baik. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian,” ujar Budi Arie dalam acara diskusi publik bertajuk “Perangi Judi Online, Wujudkan Ekosistem Keuangan Digital yang Aman” di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Pada kesempatan tersebut, Budi Arie juga mengungkapkan dampak negatif judol terhadap masyarakat. Selain kerugian finansial, judol telah memicu masalah psikologis, seperti depresi dan perceraian, serta kasus-kasus ekstrem seperti pembunuhan.

Langkah tegas pemerintah, blokir 47 juta situs judol

Sejak 2017, Kemenkominfo telah memblokir lebih dari 47 juta situs judol. Selain itu, kementerian ini juga menangani lebih dari 72.000 konten judi yang disisipkan di situs-situs pemerintah dan lembaga pendidikan.

Upaya tersebut terus dilakukan dengan patroli 24 jam untuk mendeteksi dan menutup akses situs-situs judi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kemenkominfo Hokky Situngkir menyampaikan, judol kini bertransformasi menjadi game atau investasi palsu yang menyasar pelajar dan anak-anak.

“Kami menemukan bahwa setengah juta pelajar dan mahasiswa terlibat dalam judol, bahkan 47.000 di antaranya anak-anak di bawah 10 tahun,” sebutnya.

Peran GoPay dalam pencegahan judol

Chief Public Policy and Government Relations GoTo Ade Mulya menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memfasilitasi transaksi judol.

Untuk mendukung pemberantasan judol, GoPay giat melakukan edukasi kepada masyarakat. Perusahaan juga menggunakan teknologi Know Your Customer (KYC), termasuk facial recognition.

Pengaplikasian teknologi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan akun dan transaksi mencurigakan.

“Melalui teknologi kecerdasan buatan (AI), kami memantau pola transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk tindakan lebih lanjut,” jelas Ade Mulya.

Selain itu, GoPay juga meluncurkan situs judipastirugi.com untuk mengajak masyarakat melaporkan aktivitas yang terkait dengan judol, baik dalam bentuk situs web, konten di media sosial, maupun media lain.

Laporan yang masuk akan diverifikasi dan diteruskan oleh GoPay ke otoritas terkait untuk ditindaklanjuti dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor.

Situs judipastirugi.com juga terintegrasi dengan aplikasi GoPay. Dengan demikian, pengguna mudah mengakses tautan tersebut dan berkontribusi langsung dalam upaya pemberantasan judol.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, GoPay juga menggandeng musisi legendaris Rhoma Irama dalam kampanye antijudol.

Penyanyi yang dikenal dengan lagunya tentang bahaya judi itu diharapkan dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat dan membantu menyebarkan pesan tentang pentingnya menjauhi kejahatan tersebut.

Kolaborasi untuk ruang digital yang aman

Budi Arie menekankan bahwa permasalahan judol perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Oleh karena itu, ia mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi menciptakan ruang digital yang aman.

Sebagai contoh, inisiatif dari GoPay. Sebagai penyedia layanan pembayaran karya anak bangsa dapat menerapkan e-KYC sesuai dengan ketentuan perlindungan data pribadi.

Ia pun optimistis bahwa upaya yang dilakukan GoTo bisa menjadi bagian dari edukasi masyarakat untuk terus menurunkan dan menghilangkan judol di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Prabu Revolusi menyoroti fenomena judol yang sering kali terselubung sebagai permainan biasa.

"Banyak yang tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam judol karena sekarang ini sering kali dibungkus dalam bentuk games. Ini muncul lewat media sosial atau platform elektronik dengan visual yang menarik (sehingga) membuat orang penasaran untuk mencoba. Dengan taruhan kecil, hanya Rp 100 atau Rp 200, orang bisa dengan cepat menjadi ketagihan," jelas Prabu.

Maka dari itu, edukasi kepada masyarakat adalah hal yang krusial dalam menghadapi masalah ini.

Prabu pun mengapresiasi inisiatif GoPay yang menggandeng Rhoma. Sebab, sosok tersebut tidak hanya dikenal sebagai figur publik, tapi juga pemuka agama.

"Mengingat budaya masyarakat Indonesia, pemberian literasi terhadap bahaya judol lewat pemuka agama juga menjadi perlu," ucap Prabu.

Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkap judi online semakin luas. Bahkan, saat ini situs judi online menyamar jadi situs investasi.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Hokky Situngkir mengungkap modusnya, konsumen dibiarkan untuk menaruh uangnya seakan-akan melakukan investasi dan diiming-imingi keuntungan.

"Jadi ini pura pura investasi. Orang nggak tahu, taruh uang kemudian diiming-imingi, ujung-ujungnya slot, uang jadi hilang," terang dia dalam diskusi dalam acara Perangi Judi Online, Bangun Ekosistem Keuangan Digital yang Aman di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Selain itu, judi online juga menyamar menjadi gameonline. Modus inilah yang menyasar kepada anak-anak, pelajar, dan mahasiswa. Bahkan dia menyebut lebih dari 47 ribu anak-anak di bawah umur 10 tahun bermain judi online.

"Ini sangat meresahkan. Jadi yang membuat penting sekali yang di tengah mengkampanyekan, menyadarkan masyarakat ini penipuan. Yang kita lawan judi itu bukan orang, tetapi mesin, algoritma," terangnya.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan transaksi judi online di Indonesia telah mencapai Rp 600 triliun. Data itu didapatkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai September 2024.

"Meningkatnya literasi keuangan masyarakat tidak menutup fakta bahwa judi online masih merajalela. PPATK mencatat transaksi terkait judi online hingga bulan September 2024 mencapai lebih dari Rp 600 triliun. Ini merupakan kerugian besar bagi bangsa karena nilai transaksi tersebut tidak memberi nilai tambah kepada masyarakat," ungkapnya saat pembukaan.

Budi Arie menyebut selain kerugian finansial, judi online juga berdampak pada aspek psikologis di masyarakat yang mencakup depresi maupun kasus-kasus ekstrem seperti pembunuhan, perceraian, dan sebagainya.

Simak: Video: Kominfo Wanti-wanti Masyarakat soal Format Judol Berbentuk Game

[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) dan sembilan kementerian/lembaga (K/L) memperkuat komitmen untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi dan keuangan dengan negara mitra.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dan koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satgas Nasional Transaksi Mata Uang Lokal guna mendorong implementasi penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) dalam transaksi bilateral yang menjadi salah satu program Pemerintah dalam penguatan ekonomi nasional.

PKS tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (NK) yang telah disepakati sebelumnya pada 5 September 2023.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah konkret untuk menjalankan komitmen, kerja sama, dan sinergi kebijakan dalam mengakselerasi implementasi LCT, serta menjadi panduan pelaksanaan kerja sama dan koordinasi Satgas Nasional LCT serta seluruh pihak dalam mendorong peningkatan realisasi LCT.

“Langkah ini diharapkan dapat mendukung upaya diversifikasi mata uang dalam transaksi bilateral sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko di tengah tingginya ketidakpastian global, serta upaya pendalaman pasar keuangan dan stabilisasi nilai tukar,” katanya melalui keterangan resmi, Jumat (30/8/2024).

Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyambut baik inisiatif implementasi LCT dalam transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara.

Hal ini, kata dia, telah menunjukkan hasil yang sangat positif, tecermin dari transaksi yang meningkat pesat baik dari sisi nilai transaksi maupun jumlah pengguna.

“Implementasi LCT dengan mitra strategis Indonesia yang semakin berkembang akan memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional,” kata dia.

Adapun, 9 K/L yang melakukan PKS LCT, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

IDXChannel - Chart of Accounts (COA) adalah daftar terstruktur yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat dan mengelompokkan semua transaksi keuangannya.

Apa Itu Chart of Accounts?

Chart of Accounts (COA) atau Daftar Akun adalah struktur sistematis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelompokkan dan mencatat semua transaksi keuangan mereka. COA menyediakan kerangka kerja yang terorganisir untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan aktivitas keuangan dengan cara yang sistematis, yang sangat penting untuk proses akuntansi yang efektif.

Komponen Utama dari Chart of Accounts

Adapun komponen utama dari chart of account yakni:

a) Nomor Akun: Setiap akun dalam COA biasanya diberi nomor unik yang memudahkan pengelompokan dan pencarian. Nomor ini sering kali mencerminkan jenis akun dan urutannya dalam struktur akuntansi.

Nama deskriptif yang digunakan untuk setiap akun, yang memberikan informasi tentang jenis transaksi yang dicatat dalam akun tersebut. Misalnya, "Kas", "Piutang Usaha", atau "Pendapatan Penjualan".

b) Jenis Akun: Akun dalam COA biasanya dikelompokkan dalam kategori utama seperti:
- Aset: Mengacu pada kekayaan yang dimiliki perusahaan, seperti "Kas", "Piutang", "Persediaan", dan "Aset Tetap".
- Kewajiban: Mengacu pada utang perusahaan, seperti "Hutang Usaha" dan "Hutang Jangka Panjang".
- Ekuitas: Mengacu pada modal yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang saham, seperti "Modal Saham" dan "Laba Ditahan".
- Pendapatan: Mengacu pada pemasukan perusahaan dari kegiatan operasional, seperti "Pendapatan Penjualan" dan "Pendapatan Jasa".
- Beban: Mengacu pada biaya yang dikeluarkan perusahaan, seperti "Beban Gaji" dan "Beban Sewa".

Fungsi Utama dari Chart of Accounts

Adapun fungsi dan kegunaan dari char of account, diantaranya:

1. Organisasi Keuangan: COA membantu dalam mengorganisir transaksi keuangan dengan cara yang sistematis, sehingga memudahkan pencatatan, pelaporan, dan analisis keuangan.

2. Penyusunan Laporan Keuangan: Dengan COA yang terstruktur dengan baik, perusahaan dapat dengan mudah menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.

3. Pelacakan Transaksi: COA memungkinkan perusahaan untuk melacak semua transaksi keuangan dengan cara yang terorganisir, memastikan bahwa semua data dicatat dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi.

4. Pengendalian Internal: Dengan adanya daftar akun yang jelas, perusahaan dapat meningkatkan pengendalian internal dan mengurangi risiko kesalahan atau penipuan dalam pencatatan transaksi.

5. Pemantauan Kinerja Keuangan: COA memungkinkan perusahaan untuk menganalisis berbagai aspek keuangan mereka, termasuk pendapatan, beban, dan laba, sehingga memudahkan evaluasi kinerja keuangan.

Dengan menggunakan Chart of Accounts yang terstruktur dengan baik, perusahaan dapat memastikan bahwa proses akuntansi mereka efisien dan efektif, serta memberikan informasi yang akurat dan berguna untuk pengambilan keputusan keuangan.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bank Mandiri, melalui super app andalannya, Livin' by Mandiri, konsisten menghadirkan inovasi digital terkini yang memudahkan nasabah dalam mengelola keuangan mereka. Hadirnya inovasi terbaru, yakni fitur Multi Source of Fund (SoF) dan Solusi Valuta Asing (Valas) makin memanjakan nasabah dalam menikmati fleksibilitas dan kemudahan transaksi sehari-hari sekaligus memberikan memberikan pengalaman perbankan yang lebih seamless.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi menegaskan sejak awal 2024, Livin' by Mandiri telah memperkenalkan ratusan fitur yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan nasabah, mulai dari menabung hingga investasi.

Menurutnya Livin' by Mandiri tidak hanya menawarkan pengalaman perbankan modern yang lebih canggih, tetapi juga berperan sebagai mitra setia dalam memenuhi berbagai kebutuhan gaya hidup nasabah.

"Dengan fitur-fitur terbaru yang memudahkan akses finansial yang dipersonalisasi, kami berkomitmen untuk membantu nasabah mencapai tujuan finansial mereka dengan lebih cepat dan efisien," kata Darmawan dalam keterangan resminya, belum lama ini.

Salah satu inovasi unggulan, yakni fitur Multi SoF. Fitur ini memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk memilih hingga tiga sumber dana berbeda saat melakukan pembayaran tagihan, seperti Tabungan, Kartu Kredit, dan Paylater.

Dengan fleksibilitas ini, nasabah dapat lebih mudah mengatur keuangan mereka, misalnya memilih membayar tagihan dengan Kartu Kredit ketika saldo tabungan tidak mencukupi, atau menggunakan Paylater untuk kemudahan pembayaran di kemudian hari.

"Hadirnya opsi ini menjadikan Livin' by Mandiri sebagai aplikasi perbankan pertama di Indonesia yang menawarkan fleksibilitas pembayaran tagihan seperti ini," tutur Darmawan.

Tidak hanya itu, Livin' by Mandiri juga memperkenalkan Solusi Valas, yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi secara global. Melalui layanan ini, nasabah dapat membuka Tabungan Multicurrency dalam berbagai mata uang asing, USD, SGD, JPY, EUR, CHF, GBP, AUD, HKD, MYR, THB, SAR, CNY. Nasabah juga bisa melakukan transfer tanpa biaya konversi kurs dengan dana yang diterima secara real-time.

"Fitur ini juga mendukung pengiriman uang tanpa batasan jam operasional dalam 10 mata uang asing untuk transfer valas luar negeri dan 12 mata uang asing untuk transfer sesama Mandiri," tambah Darmawan.

Sejak diluncurkan pada kuartal I 2023, transaksi valas melalui Livin' by Mandiri menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hingga akhir kuartal II 2024, volume transaksi valas di aplikasi ini melonjak sebesar 196,5% secara year on year (YoY) dengan tren yang semakin positif dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan rata-rata harian volume transaksi, yang mencapai Rp8,3 miliar pada kuartal II 2024, meningkat 11% dari rata-rata harian volume penjualan kuartal I 2024 yang sebesar Rp7,5 miliar.

Bank Mandiri juga memperkuat kemudahan transaksi internasional dengan fitur Tap to Pay, yang memungkinkan pembayaran hanya dengan tap dari smartphone Android ke mesin pembayaran menggunakan Mandiri Debit Visa. Fitur ini berlaku untuk transaksi domestik maupun internasional, memberikan pengalaman pembayaran yang cepat, mudah, dan aman.

Dengan terus menghadirkan inovasi-inovasi ini, Bank Mandiri menunjukkan komitmennya untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik kepada nasabah. Hingga Juni 2024, Livin' by Mandiri telah digunakan oleh lebih dari 26 juta pengguna dengan total nilai transaksi mencapai Rp1.883 triliun dengan volume transaksi sebanyak 1,76 miliar transaksi.

Lebih dari itu, Livin' by Mandiri terus bertransformasi menjadi beyond super app yang tak hanya mempermudah transaksi harian, tetapi juga memperkaya gaya hidup digital nasabah.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membatasi pembukaan rekening bank bagi nasabah baru. Pembatasan tersebut tercantum dalam peraturan baru tentang petunjuk teknis akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Aturan tersebut ditetapkan oleh Menkeu dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024. PMK ini juga memberi mandat besar kepada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan untuk memantau transaksi keuangan nasabah.

Alasan utama penerbitan aturan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dalam menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, serta untuk mengatur ketentuan mengenai anti penghindaran sesuai dengan standar pelaporan umum (common reporting standard).

Dilansir dari laman JDIH Kemenkeu, salah satu isi ketentuan baru dalam PMK yang merevisi PMK 70/2017 itu adalah larangan bagi lembaga keuangan pelapor untuk memberi layanan pembukaan rekening baru dan transaksi bagi nasabah yang menolak ketentuan identifikasi rekening keuangan dan dokumentasi.

Pasal 10 A PMK Nomor 47/2024 tertulis bahwa lembaga keuangan pelapor tidak diperbolehkan melayani pembukaan rekening keuangan baru bagi orang pribadi dan/atau entitas atau transaksi baru terkait rekening keuangan bagi pemilik rekening keuangan lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal tersebut juga menekankan bahwa ketentuan larangan pemberian layanan buka rekening baru dan transaksi itu harus diterapkan lembaga keuangan sejak orang pribadi dan/atau entitas atau pemegang rekening keuangan lama menolak untuk mematuhi ketentuan prosedur identifikasi.

Transaksi yang tidak boleh dilayani itu termasuk setoran, penarikan, transfer, pembukaan rekening atau pembuatan kontrak bagi nasabah perbankan. Selain itu, pembukaan rekening, transaksi beli atau pengalihan bagi nasabah pasar modal, hingga penutupan polis baru.

Kegiatan transaksi lainnya juga termasuk dalam larangan ini bagi pemegang rekening keuangan lama pada lembaga keuangan pelapor yang merupakan lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya dan/atau entitas Lain.

Meskipun begitu, ketentuan larangan tersebut tidak berlaku untuk transaksi pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara pemilik rekening keuangan lama dengan lembaga keuangan pelapor, penutupan rekening, atau pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 30A menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Pasal 30A ayat 2 menjelaskan, dalam hal terjadi kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, berlaku ketentuan:

- Kesepakatan dan/atau praktik tersebut dianggap tidak berlaku dan/atau tidak terjadi; dan

-.Kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tetap harus dipenuhi oleh setiap orang, termasuk LJK, LJK lainnya, entitas Lain, pimpinan dan/atau pegawai LJK, pimpinan dan/atau pegawai LJK lainnya, pimpinan dan/atau pegawai entitas lain, pemegang rekening keuangan orang pribadi, pemegang rekening keuangan entitas, penyedia jasa, perantara, dan/atau pihak lain tersebut.

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memperketat aturan pembukaan rekening baru dengan melarang lembaga jasa keuangan untuk membuka rekening baru atau memproses transaksi bagi nasabah bank yang menolak ketentuan identifikasi rekening keuangan.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Lembaga keuangan pelapor tidak diperbolehkan melayani: a. pembukaan rekening keuangan baru bagi orang pribadi dan/atau entitas; atau b. transaksi baru terkait rekening Keuangan bagi pemilik Rekening Keuangan Lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9," demikian isi pasal 10 A beleid itu, dikutip Minggu (11/8/2024).

Dalam PMK 70-2014 disebut Direktur Jenderal Pajak (DJP) berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan (LJK) dan entitas lainnya. Akses informasi keuangan meliputi penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis dan pemberian informasi dan/ atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan, untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional.

Sejatinya larangan pembukaan rekening baru atau transaksi baru ditujukan bagi orang pribadi dan/atau entitas yang menolak mematuhi penyampaian atau identifikasi rekening keuangan. Larangan ini merupakan bagian dari penguatan ketentuan antipenghindaran kewajiban atas akses informasi keuangan demi kepentingan perpajakan.

Aturan ini sekaligus mempertegas posisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengakses informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan dan entitas terkait untuk keperluan perpajakan.

"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan belum mengatur ketentuan anti penghindaran sesuai dengan standar pelaporan umum (common reporting standard), sehingga perlu dilakukan perubahan." demikian bunyi bagian pertimbangan PMK 47/2024

Rekening keuangan yang wajib dilaporkan merupakan yang dimiliki oleh satu atau lebih orang pribadi dan/atau entitas yang wajib dilaporkan; atau entitas nonkeuangan pasif, dalam hal satu atau lebih pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan.

"Orang pribadi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang pribadi yang negara domisilinya merupakan yurisdiksi tujuan pelaporan," bunyi pasal 7.

Adapun yurisdiksi tujuan pelaporan adalah yurisdiksi partisipan yang merupakan tujuan bagi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kewajiban penyampaian informasi keuangan secara otomatis.

Sementara yurisdiksi partisipan adalah yurisdiksi asing atau negara selain Indonesia yang terikat dengan pemerintah Indonesia dalam perjanjian internasional yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi keuangan secara otomatis.

Sementara itu, entitas yang wajib dilaporkan merupakan entitas yang negara domisilinya merupakan yurisdiksi tujuan pelaporan, kecuali perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara teratur di satu atau lebih bursa efek, beserta entitas afiliasinya; entitas pemerintah; organisasi internasional; bank sentral; atau lembaga keuangan.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan, penipuan melalui transaksi keuangan tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Aksi kejahatan segera diberantas hingga ke akar-akarnya melalui Anti Scam Center (ASC) atau pusat anti penipuan yang ditargetkan beroperasi pada Agustus 2024.

“Jadi OJK tentunya setelah melakukan upaya yang lain seperti edukasi, kita tambahkan satu upaya baru nih, itu namanya Anti Scam Center. Scam center ini sebenarnya inisiatif dari OJK yang dalam hal ini sebagai Satgas Pasti, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal,” ujar Analis Eksekutif Senior Kelompok Spesialis Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Hudiyanto dalam segmen Market Review IDX Channel, Kamis (8/8/2024).

Dalam menjalankan Anti Scam Center, kata dia, OJK menggandeng banyak pihak, seperti Bank Indonesia (BI), sepuluh Kementerian, Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK), dan lainnya.

“Ini luar biasa karena ada 16 lembaga, ada dua regulator keuangan, ada OJK, Bank Indonesia, sepuluh kementerian, kemudian ada bapak/ibu dari rekan kami di penegakan hukum apakah itu Kejaksaan, Kepolisian, dan PPATK, jadi nanti kita keroyok nanti melawan seperti ini (penipuan),” kata dia.

Hudiyanto menyebut, OJK ?melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal alias Satgas Pasti melawan tindakan kejahatan dengan menangkap pelaku, memblokir, hingga mengedukasi masyarakat terkait produk-produk yang sifatnya ilegal.

“Jadi satgas pasti itu memang upayanya dalam untuk melawan nih, menangkap, memblokir, melakukan sesuatu, mengedukasi masyarakat terkait produk-produk yang sifatnya adalah ilegal, nah ini ada irsan yang kita lakukan di Anti Scam Center nanti,” ujarnya.

Dia menuturkan, Anti Scam Center dibentuk karena pihaknya mencatat jumlah penipuan melalui transaksi keuangan di dalam negeri mengalami kenaikan tajam. Banyak masyarakat menjadi korban dari tindak kejahatan sistem tersebut.

Penipuan itu meliputi investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan berbagai aktivitas keuangan ilegal lainnya.

“Jadi yang legal, yang berizin, tentunya OJK melakukan pengawasan, melakukan penindakan, tapi yang ilegal kita kuatkan atas Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal ini. Jadi yang legal kita perhatikan, yang ilegal pun kita urusin,” kata Hudiyanto.

(Dhera Arizona)

JAKARTA - Dalam sepuluh tahun terakhir, transaksi dan nilai transaksi judi online (judol) di Indonesia meningkat pesat. Peningkatan ini disebut sedikit banyak berimbas kepada perbankan .

Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri menyebutkan pada 2017, terindikasi 20 juta transaksi senilai Rp2 triliun dari aktivitas judol di Indonesia.

Pendapatan perbankan mencapai Rp117 miliar. Namun pada 2024 melonjak menjadi 6 miliar transaksi senilai Rp600 triliun. Pendapatan perbankan tembus Rp18 triliun. guna memberantas aktivitas ini. Namun pelacakan ini hanya bualan di siang bolong karena transaksi sering kali bernilai kecil dan tersebar di banyak rekening," terangnya.

Hingga kini, kata Deni, sedikit sekali rekening yang diblokir perbankan karena teridentifikasi terkait judol dan dana yang diblokir menjadi ajang korupsi baru di Indonesia. Secara keseluruhan, peningkatan transaksi judol ilegal membawa dampak negatif yang luas, baik bagi individu maupun sistem keuangan negara.

"Upaya penegakan hukum dan edukasi masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemudahan akses internet dan penggunaan teknologi pembayaran digital," lanjutnya.

Sejauh ini menurut Deni, pemerintahan Jokowi belum mengambil tindakan nyata dalam memerangi praktik judol ilegal. Dalam hal ini, pemerintah perlu mewajibkan bank dan perusahaan e-wallet untuk menyerahkan keuntungan dan dana yang diblokir terkait judol, kepada negara.

"Langkah ini diharapkan dapat mengurangi prevalensi judi online ilegal dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Namun Langkah ini sangat kurang dan lamban. Untuk itu keuntungan perbankan dari judol harus dikembalikan ke negara," pungkasnya.

Jakarta -

Seusai bagi rapor, kini anak-anak sudah memasuki musim liburan. Pastinya, sebagian orang tua telah menyiapkan agenda berlibur sebagai 'reward' untuk anak karena telah belajar sungguh-sungguh.

Bagi orang tua, berlibur ke luar negeri bersama keluarga juga menjadi momen untuk healing sejenak dari hiruk pikuk pekerjaan. Nah, kini persiapan liburan pun juga harus dipersiapkan secara matang.

Pertama-tama, siapkan dokumen lengkap yang dibutuhkan seperti paspor, visa, atau SIM internasional jika diperlukan. Jangan lupa siapkan tiket pesawat serta akomodasi yang ditempati di negara tujuan.

Kemudian, siapkan paket internet roaming atau e-sim card untuk mengakses internet di negara tujuan. Selain untuk berkomunikasi dengan orang-orang di Tanah Air, akses internet juga diperlukan apabila kamu ingin mengunggah momen berlibur bersama keluarga di sosial media.

Terakhir, pastikan kamu telah menyiapkan alat pembayaran yang berlaku di negara tersebut. Misalnya, uang tunai, kartu kredit, atau fasilitas perbankan lainnya yang mendukung transaksi pembayaran di negara tujuan.

Agar liburan kamu bebas worry, kamu bisa memanfaatkan BRImo dari BRI untuk transaksi perbankan di luar negeri. Berikut adalah 3 fitur unggulannya:

1. Buka Tabungan BRI BritAma Valas

Tabungan yang tersedia dalam 10 mata uang asing, yakni USD, AUD, SGD, EUR, CNY, AED, HKD, GBP, JPY, dan SAR, ini menawarkan kemudahan transaksi dan nilai tukar yang kompetitif sehingga cocok untuk digunakan berbelanja, berlibur, maupun membayar pendidikan di luar negeri.

Cara membuka BRItAma Valas juga sangat mudah:

1. Buka BRImo, klik info saldo lalu klik buka rekening baru.

2. Pilih tabungan BritAma Valas, pahami keunggulan dan persyaratan BritAma Valas, kemudian klik pilih rekening.

3. Pilih kantor cabang BRI terdekat untuk penerbitan kartu ATM.

4. Pilih currency yang kamu inginkan, masukan jumlah setoran awal.

5. Pilih tujuan pembukuan, kemudian klik pilih tabungan.

6. Ceklis syarat dan ketentuan, lalu klik konfirmasi.

7. Masukkan pin BRImo kamu, tunggu sampai proses pembukaan valas selesai.

8. Selamat! Rekening BritAma Valas-mu telah berhasil dibuat.

2. Debit BRI Multicurrency

Debit BRI BritAma Valas memberikan solusi transaksi mudah, hemat, dan nyaman selama bertransaksi di luar negeri. Selain tak perlu repot membawa banyak uang tunai, keunggulan lain yang diberikan oleh Debit BRI BritAma Valas adalah:

•⁠ ⁠Satu kartu yang dapat terhubung dengan 10 mata uang (valas)

•⁠ ⁠⁠Bebas biaya konversi mata uang dan pengelolaan kartu via BRImo

•⁠ Bebas selisih kurs (valas to valas) untuk transaksi penarikan tunai di ATM serta transaksi pembayaran di mesin EDC dengan jaringan Mastercard.

Ingin mencobanya? Yuk, hubungkan Debit BRI BritAma Valas di BRImo. Caranya mudah:

1. Login ke BRImo dan pilih menu 'Akun'.

2. Pilih 'Pengelolaan Kartu' dan pilih Debit BRI BritAma Valas yang kamu miliki.

3. Pilih mata uang dan pastikan Status Transaksi Luar Negeri sudah aktif.

4. Pilih rekening BritAma Valas dari negara tujuan.

5. Rekeningmu sudah terhubung dan siap digunakan untuk bertransaksi.

3. QRIS Crossborder

Bagi kamu yang akan pergi ke Singapura, fitur QRIS crossborder di BRImo akan sangat membantu kamu dalam melakukan transaksi. Mulai dari bayar kuliner, belanja, beli oleh-oleh, semua bisa jadi makin cepat dan praktis hanya lewat BRImo. Transaksi pembayaran ini dapat dilakukan di merchant yang menerima pembayaran NETS QR atau SGQR dan SGQR+ yang berlogo NETS.

Caranya juga mudah, lho!

1. Login BRImo dan klik fitur "QRIS".

2. Scan atau pindai kode QR di merchant Singapura.

3. Konfirmasi transaksi dengan memasukkan PIN.

4. Transaksi berhasil.

#BRImoWorldExperience menawarkan pengalaman liburan ke luar negeri yang bebas repot. Yuk, downloadBRImodi Google Play Store , App Store, dan Huawei AppGallery sekarang untuk merasakan kemudahan bertransaksi perbankan dalam genggaman #BRImoMudahSerbaBisa!

(anl/ega)