JAKARTA - Negara-negara BRICS tengah membahas pembentukan lembaga pemeringkat untuk memfasilitasi proses investasi dalam kelompok tersebut. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov dalam kesimpulan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS yang kedua.

"Lembaga pemeringkat, sayangnya, juga merupakan bagian dari infrastruktur Barat dan mereka juga rentan terhadap politisasi. Oleh karena itu, (lembaga pemeringkat bersama) diperlukan agar perusahaan-perusahaan kita dapat melakukan investasi di dalam negara-negara BRICS, agar penerbit sekuritas kita menerima peringkat tertentu tidak hanya dari lembaga pemeringkat Barat tetapi juga dari lembaga-lembaga yang bekerja di BRICS," paparnya, seperti dikuti dari agensi berita TASS, Minggu (13/10/2024).

Siluanov menambahkan, Rusia tetap menjadi peminjam dan investor di pasar internasional bahkan setelah sanksi Barat, dan tertarik pada munculnya lembaga-lembaga baru. "Saat ini Federasi Rusia tidak menggunakan lembaga pemeringkat Barat. Meskipun demikian, kami adalah peminjam dan investor," tegasnya.

Pembentukan lembaga keuangan sendiri, di luar politik, kata dia, sangat menarik bagi Rusia. "Investasi, pinjaman - semuanya sedang dilaksanakan. Kami perlu bekerja di dalam BRICS agar pinjaman ini menerima investasi yang tepat, peringkat yang relevan, status, dan keandalan," tambahnya.

Sebelumnya, Siluanov juga mengemukakan pentingnya bagi BRICS dan mitranya untuk menciptakan alternatif bagi Dana Moneter Internasional (IMF) guna melawan tekanan politik dari negara-negara Barat. Siluanov mengatakan, sistem keuangan global saat ini terlalu dikendalikan oleh negara-negara Barat.

BRICS yang mewakili 37% ekonomi global, tegas dia, perlu menciptakan alternatif dari kondisi itu. "IMF dan Bank Dunia tidak bekerja untuk kepentingan negara-negara BRICS," kata dia. "Penting untuk membentuk kondisi baru atau bahkan lembaga baru, yang mirip dengan lembaga Bretton Woods, tetapi dalam kerangka komunitas kita, dalam kerangka BRICS," tandasnya.

JAKARTA - Lembaga pemeringkat kredit internasional Moody?s telah menurunkan peringkat jangka panjang pemerintah Israel terhadap penerbit obligasi dalam mata uang lokal dan asing dari A2 menjadi Baa1 karena prospek yang negatif.

Menurut Moody's, langkah tersebut disebabkan oleh meningkatnya konflik Israel dengan gerakan Hizbullah yang berbasis di Lebanon. Intensitas konflik antara Israel dan Hizbullah telah meningkat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir.

"Pendorong utama penurunan peringkat ini adalah pandangan kami bahwa risiko geopolitik telah semakin meningkat secara signifikan, ke tingkat yang sangat tinggi, dengan konsekuensi negatif yang material terhadap kelayakan kredit Israel baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," ungkap pernyataan Moody's seperti dilansir TASS, Senin (30/9/2024).

Serangan tersebut dilancarkan Israel dengan dalih untuk memulangkan warganya yang dievakuasi kembali ke wilayah utara negara tersebut. Menurut lembaga pemeringkat tersebut, pencapaian tujuan ini kemungkinan besar akan melibatkan konflik yang lebih intens. Moody's menilai risiko politik dalam negeri Israel meningkat seiring dengan risiko geopolitik.

Lembaga pemeringkat itu juga menambahkan, risiko eskalasi yang lebih luas yang melibatkan Iran masih ada, meskipun risikonya tetap rendah.

Para ahli Moody?s memperkirakan pertumbuhan PDB riil Israel hanya sebesar 0,5% tahun ini, dan secara signifikan telah menurunkan ekspektasinya terhadap pertumbuhan tahun depan menjadi hanya 1,5%, dari sebelumnya 4%. Penurunan peringkat ini bukan yang pertama dilakukan Moody's terhadap negara zionis tersebut. Pada bulan Februari, Moody?s menurunkan peringkat Israel dari A1 menjadi A2.

KIEV - S&P Global Ratings menurunkan peringkat kredit Ukraina menjadi ' gagal bayar selektif' setelah Kiev melewatkan pembayaran obligasi internasional awal pekan ini karena mencari restrukturisasi utang besar-besaran.

Sebelumnya pada tengah pekan kemarin, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menandatangani undang-undang yang menangguhkan sementara pembayaran kewajiban utang luar negeri negara itu selama dua bulan mulai 1 Agustus. Hal itu, lantaran Kiev sedang berusaha mencapai kesepakatan restrukturisasi dengan kreditur internasional untuk menghindari gagal bayar.

S&P Global Ratings yang berbasis di AS mengatakan, pembayaran USD34 juta untuk Eurobond Ukraina 2026 masih dalam masa tenggang, tetapi pembayaran tidak mungkin dilakukan mengingat penangguhan yang diizinkan pemerintah.

"Kami prediksi tidak ada pembayaran dalam masa tenggang kontrak obligasi selama 10 hari kerja," kata S&P pada hari akhir pekan.

Badan tersebut merevisi peringkat pada Eurobond 2026 menjadi 'D' dari 'CC' dan menegaskan peringkat 'CC' pada Eurobond lainnya.

Sementara itu Ukraina terus melakukan negosiasi dengan kreditur untuk merestrukturisasi utang internasionalnya yang hampir USD20 miliar atau setara Rp321,4 triliun (Kurs Rp16.071 per USD). Kesepakatan awal dengan komite pemegang obligasi utamanya dicapai pada 22 Juli, dua minggu sebelum masa tenggang untuk pembayaran kupon berakhir.

Perjanjian tersebut memberikan potongan nominal 37% pada obligasi internasional Ukraina yang beredar, membuat Kiev berhemat USD11,4 miliar dalam pembayaran selama tiga tahun ke depan. Ukraina akan menerbitkan Eurobond baru sebagai imbalannya.

Pekan lalu, lembaga pemeringkat Barat lainnya, Fitch memperingatkan tentang gagal bayar Ukraina yang akan segera terjadi. Fitch mengumumkan bahwa mereka telah memangkas peringkat kredit Kiev lebih lanjut dari 'CC' menjadi 'C', yang menunjukkan bahwa suatu negara telah gagal bayar atau sedang dalam proses seperti gagal bayar.

Restrukturisasi utang negara merupakan pelonggaran ulang kewajiban oleh Ukraina yang sudah dilakukan sebanyak dua kali dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Restrukturisasi serupa memberikan Kiev hak untuk menghentikan pembayaran utang negaranya dilakukan pada tahun 2015.