Bisnis.com, MALANG—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan termasuk civitas academica dalam memperkuat tata kelola dan integritas sektor jasa keuangan secara berkelanjutan.

Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena mengatakan penerapan tata kelola yang baik dengan integritas tinggi menjadi salah satu fondasi pelaksanaan sebuah organisasi.

"Sebagai generasi penerus bangsa, rekan-rekan mahasiswa saya harapkan untukbersama-sama memiliki integritas dan sensitivitas yang tinggi untuk mencegahperilaku koruptif di sekitar kita, di lingkungan keluarga, kampus, pekerjaan nantinya serta masyarakat,” katanya, dalam keterangan resminya, Kamis (6/11/2024).

Pernyataannya itu disampaikan dalam kegiatan OJK Mengajar dengan tema “Transformasi Governansi Pilar Penyangga Integritas” sebagai rangkaian HUT ke-13 oJK yang dilaksanakan di Universitas Brawijaya, Malang, Selasa (5/11/2024).

Dia menekankan pula, standar etika yang tinggi diperlukan untuk mencegah terjadinya fraud di sektor jasa keuangan.

“OJK mendorong penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara menyeluruh di Sektor Jasa Keuangan,” ujarnya.

Saat ini telah terdapat 73 (tujuh puluh tiga) lembaga jasa keuangan yang melaporkan ke OJK telah memperoleh sertifikasi SNI ISO 37001 SMAP.

Untuk meningkatkan tata kelola dan integritas sektor jasa keuangan, OJK telahmenerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan dan POJK Nomor 15/2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.

Ke depan, dia menegaskan, OJK sedang mengkaji penggunaan generative AI (Artificial Intelligence) yang dapat dimanfaatkan untuk proses penilaian risiko, perencanaan obyek audit, pelaksanaan asuransi, pelaporan asuransi, hingga deteksi fraud.

Wakil Rektor V Universitas Brawijaya Unti Ludigdo berterima kasih atas kehadiran OJK untuk bersama-sama memberikan semangat kepada civitas cakademika Universitas Brawijaya Malang untuk menegakkan integritas dalam berbagai aspek tata kelola.

Inspektur Pemerintah Kota Malang Mulyono mengpresiasi OJK yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan pandangan terkait integritas dalam kegiatan OJK Mengajar.

Menurut Sophia, OJK berharap melalui kegiatan OJK Mengajar kali ini dapat meningkatkan penerapan tata kelola yang baik bagi civitas academica dan menjadi salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah organisasi yang diiringi integritas tinggi. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mengungkapkan kesiapannya menerima pengalihan dana pensiun dari 8 Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP) yang dibubarkan dari Januari hingga September 2024.

Direktur Eksekutif DPLK Syarif Yunus menjelaskan DPLK pada dasarnya menjalankan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Sementara itu, keputusan pengalihan dana peserta dari DPPK PPMP merupakan keputusan dari pendiri perusahaan.

"Maka DPLK sejauh ini siap saja untuk melayani [pengalihan dana pesiun]," kata Syarif kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Untuk memastikan penglolaan pengalihan dana pensiun tersebut agar dapat dibayarkan ke peserta sesuai hak mereka, Syarif menjelaskan strateginya adalah dilakukan sesuai formula yang selama ini ditetapkan oleh pihak DPPK dengan berorientasi pada hak peserta tetap sama.

"Harusnya terpenuhi karena perubahan skema dari manfaat pasti ke iuran pasti sehingga lebih transparan dan optimal," tegas Syarif.

Ketika banyak dana pensiun dari segmen DPPK PPMP berguguran, Syarif memastikan ketahanan dana pensiun di segmen DPLK. Hal itu karena skema yang dilakukan DPLK menggunakan PPIP, bukan PPMP.

"Iuran peserta sesuai kemampuan dan diinvestasikan sesuai pilihan peserta, maka manfaat pensiun adalah akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan," kata Syarif.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Ogi Prastomiyono mengatakan 8 pembubaran DPPK PPMP yang dilakukan OJK sepanjang 2024 ini adalah berdasarkan permohonan dari pendiri dengan tujuan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan program pensiun.

"Sebagian besar dana pensiun yang dibubarkan ini dananya dialihkan ke DPLK untuk memastikan hak peserta bisa terus diberikan dalam jangka panjang," kata Ogi.

Jakarta:Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Kehadiran OJK bertujuan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan serta melindungi konsumen.

Artikel ini akan membahas secara rinci mengenai apa itu OJK, visi, misi, fungsi, tugas, dan wewenangnya. Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang apa itu OJK, serta visi, misi, fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Apa itu OJK

Melansir laman OJK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

OJK didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Kehadiran OJK bertujuan untuk menggantikan tugas pengawasan keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK.

Visi Misi OJK

Melansir laman OJK, Visi dan Misi mereka, yakni:
1. Visi OJK adalah untuk menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

2. Misi OJK, yakni:

a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, b. Adil, transparan, dan akuntabel;
c. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.??

Fungsi OJK

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 Pasal 5, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Tugas OJK

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 Pasal 6, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Wewenang OJK

Adapun wewenang yang dimiliki OJK melansir laman resmi lembaga tersebut terkait khusus pengawasan dan pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:

1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank;
4. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko, tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
6. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
8. Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektivitas pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Demikian informasinya, semoga bermanfaat.

Baca Juga:
Cara Cek SLIK OJK Lewat WhatsApp
Mengenal Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Tugas, Fungsi dan Wewenangnya


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

JAKARTA - Negara-negara BRICS tengah membahas pembentukan lembaga pemeringkat untuk memfasilitasi proses investasi dalam kelompok tersebut. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov dalam kesimpulan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS yang kedua.

"Lembaga pemeringkat, sayangnya, juga merupakan bagian dari infrastruktur Barat dan mereka juga rentan terhadap politisasi. Oleh karena itu, (lembaga pemeringkat bersama) diperlukan agar perusahaan-perusahaan kita dapat melakukan investasi di dalam negara-negara BRICS, agar penerbit sekuritas kita menerima peringkat tertentu tidak hanya dari lembaga pemeringkat Barat tetapi juga dari lembaga-lembaga yang bekerja di BRICS," paparnya, seperti dikuti dari agensi berita TASS, Minggu (13/10/2024).

Siluanov menambahkan, Rusia tetap menjadi peminjam dan investor di pasar internasional bahkan setelah sanksi Barat, dan tertarik pada munculnya lembaga-lembaga baru. "Saat ini Federasi Rusia tidak menggunakan lembaga pemeringkat Barat. Meskipun demikian, kami adalah peminjam dan investor," tegasnya.

Pembentukan lembaga keuangan sendiri, di luar politik, kata dia, sangat menarik bagi Rusia. "Investasi, pinjaman - semuanya sedang dilaksanakan. Kami perlu bekerja di dalam BRICS agar pinjaman ini menerima investasi yang tepat, peringkat yang relevan, status, dan keandalan," tambahnya.

Sebelumnya, Siluanov juga mengemukakan pentingnya bagi BRICS dan mitranya untuk menciptakan alternatif bagi Dana Moneter Internasional (IMF) guna melawan tekanan politik dari negara-negara Barat. Siluanov mengatakan, sistem keuangan global saat ini terlalu dikendalikan oleh negara-negara Barat.

BRICS yang mewakili 37% ekonomi global, tegas dia, perlu menciptakan alternatif dari kondisi itu. "IMF dan Bank Dunia tidak bekerja untuk kepentingan negara-negara BRICS," kata dia. "Penting untuk membentuk kondisi baru atau bahkan lembaga baru, yang mirip dengan lembaga Bretton Woods, tetapi dalam kerangka komunitas kita, dalam kerangka BRICS," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PertaLife menargetkan kelolaan dana pensiun di akhir 2024 ini mencapai Rp6,7 triliun. Sampai Agustus 2024, dana pensiun di bawah payung PT Pertamina (Persero) itu telah mengelola Rp5,6 triliun.

Pelaksana Tugas Pengurus Business & Quality Asurance DPLK PertaLife, Deny Kurniawan mengatakan tahun 2025 nanti dana pensiun yang dikelola DPLK PertaLife ditargetkan bisa menyentuh angka dua digit.

"Kalau tadi komite memberikan target tahun depan kemungkinan kita bisa dapat di Rp10 triliun sampai Rp12 triliun," kata Deny, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Deny menjelaskan, saat ini terdapat Rp6,8 triliun Past Service Liability (PSL) yang berada di rekening PT Pertamina (Persero). Dana tersebut milik pekerja yang direkrut langsung oleh Pertamina namun belum menyetorkan dananya ke DPLK PertaLife.

"Yang di kita baru PSL pekerja perbantuan. Di Pertamina ada dua, ada funding PSL pekerja perbantuan dan PSL pekerja direct hired Pertamina. Ini yang PSL direct hired Pertamina [Rp6,8 triliun] agar masuk ke DPLK PertaLife," kata Deny.

Adapun strategi yang dilakukan PertaLife untuk mencapai target dana pensiun tersebut antara lain adalah dengan meluncurkan virtual akun DPLK PertaLife. Deny menjelaskan, virtual akun tersebut bisa digunakan peserta DPLK PertaLife untuk membayar iuran sukarela secara online.

Kedua, sambungnya, DPLK PertaLife juga sedang menyiapkan revisi peraturan perusahaan yang mengatur perluasan manfaat dana pensiun untuk manfaat kesehatan, manfaat ibadah, hingga manfaat pendidikan.

"Ini kita dorong untuk kita ubah agar peraturan kita dapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mudah-mudahan di Q1-2025 nanti sudah bisa disetujui OJK," kata Deny.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengelola Informasi Kredit (APIIK) menilai Indonesia masih memiliki tantangan inefisiensi pemanfaatan data keuangan, serta perlunya peningkatan evaluasi kelayakan kredit, dalam rangka menjaga pertumbuhan bisnis sektor keuangan di masa depan.

Ketua Umum APIIK Yohanes Arts Abimanyu menyampaikan buktinya berdasarkan rasio produk domestik bruto (PDB) terhadap utang rumah tangga di Indonesia masih berada di angka yang rendah, yaitu 16%.

Perbandingan ini jauh di bawah negara-negara seperti India dan Filipina, yang mencapai rata-rata 30%. Padahal, tingkat adopsi layanan keuangan di Indonesia telah mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu sekitar 85% dari populasi.

Data dari World Bank pada 2021 pun menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk unbanked atau individu yang cukup umur, tetapi tidak memiliki rekening bank terbesar ke-4 di dunia, yaitu sebanyak 97,74 juta orang dewasa. Jumlah ini setara dengan 48% populasi dewasa di dalam negeri.

Fenomena itu pula yang mendorong tiga Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK), PT Kredit Biro Indonesia Jaya (CBI), dan PT PEFINDO Biro Kredit (idScore) menggagas APIIK pada tahun ini.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan tentang peran penting biro kredit dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan efisien," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (3/9/2024).

Sebagai langkah awal, APIIK melakukan studi besama EY Parthenon mengenai Ekosistem Pelaporan Kredit Indonesia dalam rangka memberikan pandangan yang komprehensif kepada regulator dan pemangku kepentingan terkait kondisi infrastruktur kredit nasional.

Studi ini berupaya memahami kinerja dan dinamika sektor pelaporan kredit di Indonesia, memahami industri pelaporan kredit global khususnya interaksi antara Public Credit Registry (PCR) dan Private Credit Bureau (PCB), serta mengidentifikasi berbagai kesenjangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan kapabilitas penilaian kredit.

Hasil dari studi tersebut merekomendasikan agar Indonesia mempertahankan pendekatan sistem ganda (dual system approach) untuk infrastruktur pelaporan kreditnya, di mana PCR dan PCB memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Saat ini, PCR di Indonesia direpresentasikan oleh SLIK OJK, yang fungsinya adalah sebagai basis data terpusat untuk data dari lembaga jasa keuangan (LJK).

Sementara PCB atau Biro Kredit Swasta mengumpulkan data beragam dari non-lembaga jasa keuangan (Non-LJK) untuk menghasilkan laporan terperinci dan skor kredit yang menilai kelayakan kredit dan pola penggunaan kredit.

Kombinasi keduanya diharapkan bisa mencapai tujuan nasional yakni meningkatkan inklusi keuangan pada kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan (unbanked).

Selain itu, semakin memastikan penilaian risiko yang kuat, menjaga privasi data yang aman, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pelaporan kredit secara keseluruhan.

Partner EY-Parthenon Anugrah Pratama menjelaskan bahwa adopsi pendekatan sistem ganda akan mengatasi inefisiensi yang ada saat ini dan meningkatkan pemanfaatan data kredit secara signifikan.

"Ke depannya, pendekatan ini dapat meningkatkan inklusivitas keuangan dan memungkinkan penilaian kelayakan kredit yang lebih akurat, memperluas akses keuangan bagi UMKM, mendukung manajemen risiko kredit, dan menghasilkan produk keuangan yang lebih baik untuk pasar Indonesia," jelasnya.

Ketua Dewan Pengawas APIIK Rizana Noor menambahkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam sektor kredit.

"Perbaikan berkelanjutan dalam infrastruktur dan model akses berbagi data sangat penting untuk menyediakan akses data yang adil dan dapat diandalkan untuk PCB, serta untuk mengembangkan platform berbagi data yang aman dan mendorong inovasi," ungkap Rizana.

Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki akses yang setara dan transparan terhadap data kredit. Hal ini penting untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan efisien, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam rangka menyambut transformasi sistem pelaporan kredit di Indonesia, APIIK berkomitmen untuk berkolaborasi dengan LJK, Non-LJK, penyedia data lain, dan regulator untuk mendukung adopsi sistem ganda ini.

"APIIK yakin bahwa inovasi ini akan mendorong pergeseran dari inklusi keuangan ke pendalaman keuangan, yang memungkinkan lembaga keuangan untuk menawarkan layanan dan produk yang lebih luas kepada masyarakat," tutupnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Bunga Zainal dan suaminya dikabarkan menjadi korban penipuan berkedok investasi bodong senilai sekitar Rp 15 miliar oleh teman dekatnya sendiri berinisial CD dan SFS, pasangan suami istri yang telah dikenal Bunga sejak 2022.

“Pada awal pelaksanaan investasi, terlapor selalu membayarkan profit yang disepakati," ujar Bunga Zainal dalam keterangan tertulis, Sabtu, 31 Agustus 2024. Hal ini membuat Bunga percaya kepada keduanya untuk mengelola uang yang diinvestasikannya.

Lebih jauh, terlapor menawarkan Bunga untuk kembali melakukan investasi dengan modal yang cukup besar. Mereka juga memberikan purchase order (dokumen yang digunakan pembeli untuk memulai proses pembelian). Bunga kemudian yakin untuk kembali berinvestasi, karena purchase order Kopernik (organisasi nirlaba) yang ditawarkan merupakan salah satu yayasan besar di Bali.

"Saya kemudian setuju dan mengirim uang jumlah keseluruhan Rp 6,2 miliar, secara bertahap," jelas dia. Suami Bunga pun turut melakukan investasi sebesar Rp 6,5 miliar. Namun pada Mei 2024, pembayaran profit yang dijanjikan tidak sesuai dan terjadi penundaan pembayaran dengan berbagai alasan, mulai dari rekening dibekukan oleh bank hingga belum ada pembayaran dari Kopernik. Hingga Juli, profit tersebut tidak dibayarkan sepenuhnya.

Dia mengaku sempat berupaya menyelesaikan permasalahan itu secara kekeluargaan dengan mengundang terlapor untuk bertamu pada 8 Agustus 2024 dan terlapor menjanjikan penyelesaian dengan melakukan pengalihan aset kepada Bunga Zainal. Namun karena janji itu tidak kunjung ditunaikan, Bunga akhirnya memberikan somasi dan berlanjut pada pelaporan dugaan penggelapan uang ke Polda Metro Jaya pada 22 Agustus 2024.

Selain kerugian finansial, Bunga Zainal juga jadi korban atas pencatutan namanya yang digunakan sebagai ajang jualan bisnis oleh teman dekat yang menipunya. “Nama Bu Bunga dijual jadi branding. Bu Bunga juga diteror oleh korban lainnya untuk diminta membayar," ujar pengacara Bunga, Ratnaningrum Djaroem saat menemani sang klien memenuhi agenda pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jumat, 30 Agustus 2024.

Apa Itu Investasi Bodong?

Investasi bodong atau fiktif adalah salah satu bentuk penipuan yang menawarkan calon korban untuk menanamkan sejumlah dana yang akan digunakan sebagai modal bisnis atau dikembangkan melalui suatu sarana investasi tertentu yang sebenarnya tidak ada.

Untuk menjaring korban, pelaku akan menawarkan nilai return yang tinggi agar korban tergiur untuk menanamkan modalnya. Modus ini biasanya disertai informasi palsu terkait pengembalian atau return yang acap kali bernilai fantastis dalam waktu singkat. Tidak sedikit korban yang telah menggelontorkan dana dari tabungannya akhirnya mengalami kerugian yang sangat besar, karena investasi tersebut sebenarnya hanyalah rekasaya pelaku.

Ciri-ciri Investasi Bodong

Maka, kita perlu bijak dalam memilih dan mengambil keputusan dalam berinvestasi, agar tidak terjerat oleh investasi bodong atau fiktif berikut beberapa ciri investasi bodong yang wajib diwaspadai:

Investasi dalam jangka waktu singkat dengan imbalan atau return yang fantastis

Investasi bodong atau fiktif biasanya menjanjikan imbalan atau return yang tinggi dalam waktu singkat dan dikemas dalam bentuk investasi tertentu seperti emas, reksa dana, tabungan atau program investasi online melalui internet diikuti dengan perjanjian pengembalian dana investasi secara rutin, sehingga calon korban merasa yakin untuk menanamkan dananya.

Mengatasnamakan institusi atau lembaga keuangan

Pelaku biasanya menggunakan atau mencatut nama institusi atau lembaga keuangan ternama, bahkan mencantumkan identitas lembaga sehingga calon korban merasa makin yakin untuk menanamkan dananya.

Tidak memiliki izin yang jelas

Investasi bodong biasanya tidak menyertakan nama regulator (pengawas) yang mengawasinya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, investasi tersebut dilakukan secara ilegal dan tidak mendapatkan izin dari OJK.

Produk investasi yang ditawarkan dan proses penempatan dana tidak jelas

Tidak tersedianya informasi yang jelas serta valid atas produk investasi yang ditawarkan dan nama perusahaan yang menjual produk investasi tersebut. Di samping itu, investasi bodong atau fiktif juga tidak memiliki sistem pencairan dana yang jelas dan proses penempatan dana tidak melalui lembaga jasa keuangan yang menawarkan produk tersebut.

Menawarkan bonus jika berhasil mendapatkan pengguna baru

Investasi bodong atau fiktif biasanya akan meminta investor untuk mencari nasabah baru, dengan diiming-iming keuntungan yang besar jika kita berhasil mendapatkan nasabah baru. Apabila mendapatkan tawaran seperti ini, cek keabsahan program yang dimaksud di saluran resmi institusi atau Lembaga jasa keuangan yang disebutkan oleh investor.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | DEFARA DHANYA PARAMITHA | JIHAN KRISTIYANTI

Bisnis.com, JAKARTA — Tren penurunan peserta di sektor dana pensiun untuk program sukarela (voluntary) dalam lima tahun terakhir akhirnya berbalik. Jumlah peserta mulai bertumbuh dengan ditopang sektor Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Pertumbuhan jumlah peserta di industri jasa keuangan non-bank yang menjamin kesejahteraan masa purnabakti itu pun diyakini bakal terus berlanjut seiring dengan tren pergeseran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ke Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons keluhan sejumlah pensiunan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terpaksa menghadapi masalah setelah membeli produk anuitas di perusahaan tersebut. Para pensiunan, yang sebagian besar memiliki dana pensiun di atas Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar, kini menghadapi ketidakpastian setelah pembayaran manfaat anuitas mereka terhenti tanpa penjelasan sejak Februari 2021.

Salah satu pensiunan yang terdampak, Iwan Hadikusumo, sebelumnya bekerja di sektor perminyakan. Ia dihadapkan pada pilihan membeli anuitas dari Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera atau Jiwasraya, dua perusahaan asuransi yang sama-sama mengalami kesulitan keuangan. Iwan memilih Jiwasraya, namun akibat regulasi yang berlaku, 80% dana pensiunnya langsung ditransfer ke perusahaan asuransi tersebut tanpa pernah ia pegang secara langsung.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, menjelaskan bahwa melalui Peraturan OJK (POJK) tentang Dana Pensiun, regulator berusaha memastikan bahwa dana pensiun yang telah dipupuk digunakan secara bertahap untuk menjamin kehidupan yang layak bagi para pensiunan.

"Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa dana pensiun digunakan secara bertahap dan tidak sekaligus, guna memastikan kehidupan yang layak bagi pensiunan," ujar Iwan, Senin (26/8/2024). Ia juga menambahkan bahwa sesuai standar perburuhan internasional, kehidupan yang layak dapat terjamin jika pensiunan menerima pendapatan bulanan setara dengan 40% dari penghasilan terakhir mereka.

Iwan menjelaskan bahwa dana pensiun lembaga keuangan saat ini dimungkinkan untuk mengelola pembayaran pensiun secara berkala, sehingga tidak harus dibelikan anuitas ke perusahaan asuransi. "Pembayaran berkala yang dikelola sendiri oleh dana pensiun atau yang dibelikan anuitas harus sekurang-kurangnya untuk periode 10 tahun," jelasnya.

JAKARTA - Seiring dengan perkembangan ekonomi dan perubahan gaya hidup, kebutuhan finansial masyarakat semakin meningkat. Banyak orang yang menghadapi situasi mendesak, seperti biaya kesehatan yang tiba-tiba atau kebutuhan renovasi rumah, yang memerlukan solusi keuangan cepat dan fleksibel.

Dalam hal ini, pinjaman online ( pinjol ) menjadi pilihan utama karena menawarkan kemudahan akses dan proses yang cepat. Dengan kemudahan tersebut, masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkan pinjaman dana tanpa harus melalui prosedur yang rumit.

Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan pinjol, keamanan menjadi aspek yang sangat penting. Masyarakat harus memastikan bahwa mereka menggunakan layanan yang aman dan terpercaya untuk melindungi data pribadi mereka dan menghindari risiko penipuan.

Oleh karena itu, aplikasi pinjol yang mengutamakan transparansi dan keamanan. Perlindungan data menjadi sangat vital untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka.

Menjawab tantangan ini, Klik Kami hadir sebagai aplikasi pinjol legal yaitu PT Harapan Fintech Indonesia, berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam memenuhi segala kebutuhan finansial. Dengan berbagai fitur unggulan dan proses yang transparan, Klik Kami siap menjadi mitra terpercaya dalam merencanakan dan mengelola keuangan.

Klik Kami dirancang untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk mengajukan pinjaman kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile.

Proses pengajuan yang cepat dan mudah hanya membutuhkan beberapa langkah sederhana. Dengan antarmuka pengguna yang intuitif, masyarakat dapat mengajukan pinjaman dalam hitungan menit tanpa harus menghadapi prosedur yang rumit.

?Setelah mengunduh aplikasi Klik Kami dari Google Play Store, masyarakat dapat langsung memulai proses pengajuan pinjaman. Cukup dengan mengisi formulir aplikasi yang tersedia dan melengkapi dokumen yang diperlukan, masyarakat bisa mendapatkan persetujuan pinjaman dalam waktu singkat,? kata Direktur Utama PT Harapan Fintech Indonesia M Nur Alam dalam keterangannya, Minggu (26/8/2024).

Beberapa keuntungan yang bisa didapatkan bila mengajukan pinjaman di Klik Kami selain prosesnya yang cepat adalah jenis pinjaman yang tidak dibatasi untuk kebutuhan tertentu. Dengan kata lain, pinjaman dapat digunakan untuk segala macam keperluan.

Klik Kami menawarkan berbagai jenis pinjaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan finansial. Anda bisa menemukan informasi di Official Instagram @klik_kamiofficial. Apakah memerlukan dana untuk keperluan pribadi, seperti pembelian barang atau membayar tagihan, atau untuk kebutuhan bisnis, Klik Kami memiliki solusi yang tepat.

Salah satu keunggulan Klik Kami adalah komitmennya terhadap transparansi dan keamanan. Semua informasi mengenai pinjaman, termasuk suku bunga, biaya administrasi, dan syarat ketentuan, disediakan dengan jelas di aplikasi. Pengguna dapat dengan mudah memahami seluruh rincian pinjaman sebelum membuat keputusan.

Selain itu, Klik Kami menggunakan teknologi enkripsi terbaru untuk melindungi data pribadi dan transaksi pengguna. Dengan sistem keamanan yang canggih, masyarakat dapat merasa tenang saat melakukan transaksi melalui aplikasi. Klik Kami juga mematuhi regulasi dan standar industri untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan berbagai fitur unggulan dan komitmen terhadap transparansi, keamanan, dan pelayanan pelanggan, Klik Kami bertekad untuk menjadi solusi pinjaman online legal terbaik di Indonesia. ?Kami terus berinovasi dan memperbaiki layanan kami untuk memastikan bahwa kami dapat memenuhi kebutuhan finansial Anda dengan cara yang paling efisien dan terpercaya,? tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Hanya segelintirManajer investasi(MI) dapat membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) lantaran memenuhi syarat minimum dana kelolaan sebesar Rp25 triliun.

Syarat minimum dana kelolaan atauasset under management(AUM) itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun (RPOJK Kelembagaan Dana Pensiun) yang diunggah otoritas pada 16 April 2024 untuk meminta tanggapan publik.

Bisnis.com, JAKARTA — Regulator diharapkan dapat menyesuaikan syarat minimum dana kelolaan bagiManajer investasi(MI) agar dapat membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Penyesuaian ketentuan tersebut dinilai akan memberikan peluang kepada lebih banyak MI untuk meramaikan dan memajukan sektor dana pensiun.