WASHINGTON - Krisis likuiditas sedang terjadi di seluruh negara berkembang, meningkatkan tekanan pada lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang didukung AS untuk membantu negara-negara miskin memenuhi pembayaran utang yang meningkat dan mendorong investasi yang sangat dibutuhkan.

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang berbasis di Washington pada akhir Oktober lalu meluncurkan pendekatan tiga pilaruntuk membantu negara-negara menangani tembok utang jatuh tempo selama tiga tahun ke depan.

Negara-negara termiskin di dunia harus membayar utang luar negeri mereka lebih dari USD290 miliar pada beberapa tahun mendatang dan miliaran lebih banyak lagi kepada pemberi pinjaman domestik, menurut data Bank Dunia.

Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa tanpa pembiayaan jangka pendek dan perbaikan jangka panjang, situasinya berisiko menjadi gelombang gagal bayar. Dimana bisa melumpuhkan pemerintah, menghantam warganya dan memberikan kerugian bagi investor asing.

Analis di S&P Global Ratings mengatakan, bulan ini utang dan biaya pinjaman yang lebih tinggi akan menyebabkan peningkatan gagal bayar selama dekade berikutnya dibandingkan dengan tahun-tahun terakhir.

Krisis likuiditas berarti bahwa pemerintah membelanjakan lebih banyak uang untuk membayar utang, membatasi apa yang dapat mereka investasikan dalam infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta adaptasi perubahan iklim.

Negara-negara termiskin di dunia tahun ini menghabiskan rata-rata 50% dari pendapatan mereka untuk membayar utang USD185 miliar kepada kreditur domestik dan asing, menurut data Bank Dunia.

Proposal bersama IMF-Bank Dunia menyerukan secara luas terhadap negara-negara rentan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan meningkatkan belanja publik; kreditur bilateral untuk menyediakan lebih banyak pendanaan konsesi; dan bagi pemberi pinjaman multilateral menyiapkan langkah-langkah baru seperti jaminan kredit untuk membantu menurunkan biaya pinjaman dan meringankan beban utang.

Namun rencana tersebut dikritik oleh AS ? pemegang saham terbesar IMF dan Bank Dunia. Sementara pemerintahan Biden telah menyambut baik keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dalam menghadapi masalah likuiditas.

Di antara kritikan lainnya, AS mengatakan inisiatif itu tidak terstruktur atau cukup didefinisikan untuk memperjelas negara mana yang dapat dan harus terlibat. Sementara itu tidak ada pihak yang ingin menyebutkan negara-negara tertentu dengan masalah likuiditas - yang kemungkinan akan menakut-nakuti investor dan menaikkan biaya pinjaman -, karena itu Washington menginginkan kerangka kelayakan yang lebih jelas, kata beberapa pihak.

IMF sejauh ini lebih memilih solusi khusus untuk negara manapun yang membutuhkan bantuan likuiditas, yang harus dirancang dan dipimpin oleh negara-negara itu sendiri, daripada IMF atau kelompok multilateral lainnya.

Upaya besar terakhir dari IMF dan Bank Dunia untuk membantu negara-negara yang terbebani utang ? Kerangka Kerja Umum ? dikritik keras oleh debitur dan kreditur karena terlalu lambat dan penuh politik. Restrukturisasi utang, dalam beberapa kasus, sudah berlarut-larut selama bertahun-tahun.

Rencana IMF diperkirakan akan dibahas oleh para pemimpin G20 yang bakal menggelar pertemuan di Brasil. Tidak jelas apakah mereka akan mendukung program tertentu, seperti yang mereka lakukan dengan Kerangka Kerja Umum.

Seorang juru bicara IMF mengatakan, bahwa ada konsensus tentang urgensi untuk mengatasi tantangan likuiditas dan "kami tetap terlibat erat" dengan para pemangku kepentingan, termasuk G-20, "tentang pentingnya terus memperkuat keterlibatan kami seputar masalah mendesak ini."

AS, bersama dengan Prancis, pada bulan September menyusun dokumen informal setebal tujuh halaman yang disebut "Pathway for Sustainable Growth" yang menyerukan dan meminta IMF dan Bank Dunia untuk "mengusulkan rencana spesifik yang dapat ditindaklanjuti" untuk dibahas selama pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia bulan lalu di Washington.

"Dalam lanskap utang negara yang kompleks saat ini, IMF memainkan peran penting sebagai pemandu, dan terkadang wasit dan pengontrol lalu lintas udara," kata Wakil menteri keuangan AS untuk urusan internasional, Jay Shambaugh di Dewan Atlantik seperti dilansir Bloomberg.

Dia menekankan, ini adalah kunci "bagi negara-negara untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alat yang ada untuk membantu mereka melalui tantangan likuiditas."

Selain itu G7 juga menyerukan IMF dan Bank Dunia untuk menyempurnakan pendekatan mereka. "Kami mendukung pendekatan multidimensi milik negara, berorientasi reformasi, dan mendorong IMF dan Bank Dunia untuk lebih mengembangkan proposal pendekatan tiga pilar," terangnya.

Jakarta -

Krisis properti China belum menunjukkan perbaikan meski pemerintah negeri berjuluk tirai bambu itu telah memberikan berbagai insentif. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kredit macet perbankan untuk pinjaman di sektor tersebut.

Salah satunya seperti yang dialami oleh raksasa perbankan asal Inggris, HSBC. Di mana eksposur perusahaan terhadap kredit macet pinjaman properti komersial di Hong Kong melonjak hampir enam kali lipat.

Melansir dari Financial Time, Sabtu (26/10/2024), jumlah kredit macet sektor properti yang dimiliki bank tersebut per 30 Juni 2024 kemarin sudah mencapai US$ 3,2 miliar atau setara Rp 50,06 triliun (kurs Rp 15.646/dolar AS).

Jumlah itu naik dari US$ 576 juta atau Rp 9,01 pada awal 2024. Di mana total kredit macet senilai US$ 3,2 miliar itu merupakan 9% dari total pinjaman real estate komersial HSBC di Hong Kong.

Padahal selama ini Hong Kong merupakan pasar terbesar HSBC untuk pinjaman real estat komersial, yang mencakup 45% dari keseluruhan portofolionya. Dibandingkan dengan portofolio pinjaman sektor properti mereka di kampung halaman, Inggris, yang hanya 18%.

Meningkatnya gagal bayar atau kredit macet ini merupakan tanda bagaimana sektor properti komersial di Hong Kong terus menyusut, meskipun pusat keuangan Asia Timur tersebut selama bertahun-tahun telah menjadi salah satu pasar real estat termahal di dunia.

Sama dengan HSBC, bank asal Inggris lainnya seperti Standard Chartered memiliki lebih banyak eksposur terhadap pinjaman properti komersial di Hong Kong daripada wilayah lain mana pun.

Bank itu melaporkan peningkatan proporsi peminjam dengan peringkat lebih rendah dalam pendapatan terbarunya. Meskipun jumlah kredit macet untuk pinjaman real estate mereka tampak tidak mengalami kenaikan yang signifikan alias masih baik-baik saja.

Namu. Standard Chartered mengatakan pada bulan Juli bahwa mereka tetap memangkas eksposur tanpa jaminan terhadap peminjam real estat komersial Hong Kong sebesar 19% sejak akhir tahun 2022.

Di luar itu analis properti di UBS, Mark Leung, berpendapat sektor properti di Hong Kong akan terus meredup dalam beberapa waktu ke depan sama seperti yang dialami China. Hal ini akan terlihat dari banyaknya penurunan nilai aset bagi pengembang Hong Kong dalam waktu dekat.

"Untuk perkantoran, sewa kemungkinan akan terus turun karena masalah pasokan yang meningkat, dan kekosongan bisa meningkat," katanya.

(hns/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha fintech peer-to-peer lending PT Investree Radika Jaya (Investree) atau Investree. Langkah ini diambil berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan, pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya seperti diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelumnya, OJK telah meminta pengurus dan pemegang saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut juga termasuk melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) pemegang saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Sejalan dengan hal tersebut, Ismail bilang, OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain sanksi peringatan sampai dengan pembatasan kegiatan usaha (PKU) sebelum dilakukan pencabutan izin usaha.

"Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (22/10/2024).

Selain hal-hal tersebut di atas, OJK juga mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Pertama, OJK melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada mantan CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil "tidak lulus" dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi pihak utama atau menjadi pemegang saham di lembaga jasa keuangan.

"Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan tindak pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree," imbuh dia.

Selain itu, OJK melakukan penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana sektor jasa keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tak hanya itu, Ismail bilang, pihaknya melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

OJK juga menlusuri aset (asset tracing) Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan;

Di sisi lain, Ismail juga mengupayakan untuk mengembalikan Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

"OJK melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan," tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA ­– PT Pemerintah Efek Indonesia atau Pefindo mempertahankan peringkat idSD atau selective default kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) akibat belum membayar utang obligasi senilai Rp1,36 triliun.

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho menjelaskan bahwa hasil pemeringkatan tersebut dikarenakan perseroan belum menyelesaikan pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri B Tahun 2019.

“Pefindo menyatakan bahwa peringkat perusahaan dapat ditingkatkan ketika Waskita berhasil menyelesaikan restrukturisasi obligasi dan menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikutip pada Rabu (16/10/2024).

Terkait penyelesaian utang itu, Hanugroho mengatakan perseroan terus berupaya membuka jalur komunikasi intensif kepada pemegang obligasi agar dapat mencapai kesepakatan bersama dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) selanjutnya.

Perseroan diketahui telah menggelar RUPO terkait Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 di Jakarta pada 4 Oktober 2024. Namun, para pemegang obligasi tidak menyepakati skema perubahan perjanjian yang diusulkan WSKT.

Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menyampaikan bahwa RUPO membahas dua usulan alternatif. Pertama, menerima penjelasan dan menyetujui usulan perseroan untuk mengesampingkan cedera janji.

Usulan kedua, jika skema pertama tidak disepakati, pemegang obligasi meminta Waskita Karya untuk segera melakukan kewajiban pembayaran seluruh jumlah terutang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

“Namun, hanya sebanyak 39,45% pemegang obligasi yang menyetujui usulan pertama. Dengan demikian, RUPO tidak mengambil suatu keputusan,” ujar Ermy.

Di sisi lain, Pefindo telah menetapkan hasil pemeringkatan terhadap sejumlah surat utang milik Waskita. Obligasi III Seri A & B Tahun 2021 dan Obligasi IV Seri A & B Tahun 2022, misalnya, meraih peringkat idAAA(gg) dengan keterangan government guarantee.

Sukuk Mudharabah I Seri A & B Tahun 2022 juga mendapatkan peringkat idAAA(sy)(gg). Di samping itu, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri B Tahun 2018 dan Tahap III Seri B Tahun 2018, serta Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020 meraih peringkat idB.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) memonitor upaya pemenuhan putusan sidang homologasi tentang kasus gagal bayar delapan koperasi bermasalah. Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM, Ahmad Zabadi, mengatakan instansinya akan memastikan hak-hak anggota koperasi dibayarkan.

Delapan koperasi itu yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

Zabidi mengatakan saat ini tugas Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah telah berakhir. Satgas itu kini telah diganti dengan Tim Pendamping dan Pemantau Koperasi Bermasalah. Dari laporan tim pendamping tersebut, tercatat ada total tagihan sebesar Rp26 triliun dan telah dibayarkan sebesar Rp 3,4 triliun.

“Kami telah membentuk tim pendamping 8 koperasi bermasalah yang diputus homologasi skema perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan niaga" kata Zabadi dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu, 12 Oktober 2024.

Untuk penguatan memperkuat pengawasan koperasi, Deputi Bidang Perkoperasian telah mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Funsional Pengawas Koperasi (PFPK) sebanyak 1.732 orang, terdiri dari 1.461 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 271 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sepanjang 2014 hingga 2019, Kemenkop UKM mencatat telah membubarkan 82.000 koperasi bermasalah. Zabadi menyatakan, pembubaran tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan reformasi dan pembenahan kualitas koperasi. “Pada 2014, tercatat ada sekitar 209.488 unit koperasi. Jumlah ini berkurang menjadi 130.119 unit pada 2023 karena yang tidak aktif sudah dibubarkan,” ujarnya.

Meski terdapat penurunan dari segi jumlah, Ahmad mengklaim, permodalan koperasi mengalami peningkatan dari yang semula Rp 200,66 Triliun menjadi Rp 254,17 triliun atau meningkat sebesar Rp 53,51 triliun.

Ahmad menjelaskan, dari sekitar 82.000 koperasi yang dibubarkan, tak satupun mengajukan keberatan. Hal ini, kata Ahmad, berarti ribuan koperasi yang telah dibubarkan Kemenkop UKM itu memang sudah tidak beroperasi.

Oyuk Ivani Siagian berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan perkembangan terbaru dari kasus gagal bayar PT Investree Radhika Jaya alias Investree.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan OJK, Agusman mengatakan, hingga saat ini belum terdapat laporan realisasi penyuntikan modal dan penyelesaian permasalahan di Investree.

“Hingga saat ini belum terdapat laporan realisasi penyuntikan modal dan penyelesaian permasalahan di Investree ,” kata Agusman dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (7/10/2024).

Aguman melanjutkan, penyelenggara tidak melakukan pemenuhan komitmen sampai dengan batas waktu yang sudah disepakati, maka OJK dapat melakukan pendekatan kepatuhan atau enforcement dengan menerbitkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, sampai dengan akhirnya pencabutan izin usaha.

Ke depan, Agusman menyampaikan bahwa OJK akan mengambil langkah-langkah pengawasan atau supervisory concern yang diperlukan dan mengenakan sanksi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perihal kabar mengenai rencana Investree yang akan mencabut bisnisnya di Indonesia, Agusman mengungkapkan, berdasarkan korespondensi terakhir, alamat kantor Investree masih aktif dan masih dapat menerima kunjungan pengaduan walk in customer.

Sebelumnya, Investree memastikan proses pemulihan bisnis perusahaan terus dilakukan. Perseroan melakukan sejumlah cara, salah satunya restrukturisasi manajemen internal, efisiensi biaya operasional, pembukaan kembali layanan customer service, dan memulai kembali langkah penagihan piutang (collection).

(DESI ANGRIANI)

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat klaim asuransi naik 35,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) dengan nilai mencapai Rp8,3 triliun dari sebelumnya Rp6,13 triliun.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengungkapkan peningkatan klaim ini disebabkan oleh tingginya risiko gagal bayar (default klaim) oleh debitur yang ditanggung oleh asuransi kredit.

Ia mencurigai bahwa ketidakmampuan pembayaran oleh debitur ini didorong oleh fenomena pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol).

"Ini memang ada pertumbuhan klaim (asuransi kredit), juga disebabkan ada 75 persen itu default claim, ini karena masyarakat terlilit dalam satu sirkulasi pinjol, dan juga judol, sehingga ini pengaruhi terhadap pembayaran credit insurance," jelas Budi dalam paparan Kinerja AAUI, Jakarta, Senin (30/9), melansir CNBC Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua AAUI Bidang Statistik Trinita Situmeang menjelaskan tren default claim ini masih akan diantisipasi dalam beberapa waktu ke depan.

"Kalau untuk asuransi kredit, ini sepertinya klaim untuk default ini secara numbers, secara profile, masih akan kita hadapi. Karena dia memang profilnya seperti itu," ucap Trinita.

Sebagaimana diketahui, rasio kredit macet (non performing loan/NPL) bank tercatat melonjak pada tahun ini. Rasio NPL gross per Desember 2023 sebesar 2,19 persen dan NPL net 0,71 persen, sementara pada April 2024 rasio NPL gross naik menjadi 2,33 persen dan NPL net 0,81 persen.

Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada kenaikan jumlah pinjaman melalui pinjol atau peer-to-peer lending (P2P).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan jumlah utang melalui pinjol mencapai Rp72,03 triliun pada Agustus 2024.

Angka pinjaman pada Agustus tersebut ini naik dari bulan sebelumnya, yakni Rp69,39 triliun.

"Pada industri fintech P2P lending outstanding pembiayaan di Agustus 2024 terus meningkat menjadi 35,62 persen yoy, Juli lalu 23,97 persen yoy, nominal (Agustus 2024) Rp72,03 triliun," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (1/10) dikutip detikfinance.

Selain itu, OJK mencatat kredit macet pinjol masih terjaga di 2,38 persen pada Agustus lalu.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan kabar terbaru terkait kondisi fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radhika Jaya (Investree). Sebagai informasi, Investree tersangkut masalah gagal bayar dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam kabar terbaru, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut alamat kantor Investree masih aktif.

"Berdasarkan korespondensi terakhir, alamat kantor Investree masih aktif dan masih dapat menerima kunjungan pengaduan walk in customer," katanya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (1/10).

Namun, baru-baru ini Kontan mencoba untuk mendatangi kantor Investree yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Sayangnya, Kontan tak bisa menemui pihak dari Investree secara langsung di lokasi.

Berdasarkan keterangan dari sumber Kontan, memang sudah tak ada lagi karyawan yang mendatangi kantor yang terletak di lantai 21 tersebut akhir-akhir ini.

"Sepertinya sudah enggak ada lagi yang berkantor, kalau dahulu memang banyak karyawannya yang datang setiap hari ke kantor," ucap sumber Kontan saat ditemui beberapa hari yang lalu.

Sumber menyebutkan bahwa karyawan Investree juga hanya tersisa beberapa orang saja. Sumber beranggapan sepertinya para karyawan sudah sepenuhnya bekerja secara online, sehingga sudah tidak ada lagi yang datang ke kantor.

Sumber juga menyampaikan, kantor Investree yang berada di lantai 28 pun kini sudah ditutup. Bahkan, pihak manajemen gedung telah mencabut sewanya. Sebelumnya, PT Putra Radhika Investama yang disinyalir merupakan bagian dari Investree disebutkan berkantor di lantai 28.

Sumber Kontan yang lain menyebut, lantai 28 itu dahulunya sama fungsinya seperti lantai 21, yakni untuk kantor Investree, terutama karyawan bagian IT dan produk.

"Namun, secara official kalau untuk menerima tamu itu di lantai 21," kata sumber Kontan.

Sementara itu, Lender Investree Dessy Andiwijaya yang mengaku belum mendapatkan kabar pasti dari Investree terkait masalah gagal bayar. "Investree belum ada kabar lagi sampai sekarang," ujarnya kepada Kontan, Senin (30/9).

Di sisi lain, Kontan telah berkali-kali mencoba menghubungi Hartian yang diketahui merupakan RM Funding Investree untuk menanyakan kabar Investree saat ini. Akan tetapi, Hartian tak kunjung merespons pertanyaan dari Kontan.

OJK Terus Pantau Investree

Di sisi lain, Agusman menerangkan OJK terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen pengurus Investree atas rencana tindak lanjut (action plan) yang telah disampaikan.

"Namun, sampai saat ini, belum terdapat laporan realisasi penyuntikan modal dan penyelesaian permasalahan di Investree," tuturnnya.

Agusman menambahkan OJK akan mengambil langkah-langkah pengawasan (supervisory concern) yang diperlukan dan mengenakan sanksi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masalah gagal bayar masih menyelimuti fintech peer to peer (P2P) lending PT Igrow Resources Indonesia atau PT LinkAja Modalin Nusantara (iGrow).

Terkait hal itu, Direktur Utama iGrow Edoardus Satya Adhiwardana menyebut, pihaknya terus berfokus dan berkomitmen mengoptimalkan upaya penagihan.

"Hal itu untuk memastikan agar borrower menjalankan kewajibannya dengan mengembalikan pinjaman kepada lender, serta terus berupaya menyelesaikan masalah," ungkapnya kepada Kontan.co.id, Sabtu (28/9).

Lebih lanjut, Edoardus menyampaikan, pihaknya juga melakukan beberapa action plan mengikuti rekomendasi dari regulator dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

"Setiap langkah yang iGrow ambil, kami pastikan telah melalui pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," katanya.

Edoardus menyampaikan, iGrow juga secara berkala merilis update atau informasi terkini kepada para lender. Dia bilang hal itu sejalan dengan pengawasan dari OJK, serta mencerminkan tingkat kepatuhan dan transparansi iGrow.

Sementara itu, Edoardus juga mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan masalah gagal bayar. Selain pandemi Covid-19, hasil produksi pihak peminjam atau borrower yang tidak mencapai estimasi target juga menjadi penyebab.

"Saat ini, kami terus melakukan penyelesaian melalui koordinasi langsung dengan para borrower dan meminta update perkembangannya secara berkala. Kami juga senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak regulator terkait kredit macet yang terjadi di iGrow dan terus mengikut arahan-arahan yang diberikan, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku," ujar Edoardus.

Berdasarkan situs perusahaan, iGrow mencatatkan TKB90 sebesar 53,44% per 30 September 2024.

Jakarta: Sejumlah nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) meminta Michael Steven selaku pendiri Kresna Group dan seluruh direksi untuk bertanggung jawab kepada para pemegang polis. Meski begitu, pemegang polis tidak mendukung proses subordinasi loan yang diajukan oleh manajemen

Salah satu pemegang polis Kresna Life, Ferdinan Petro Simanjuntak mengatakan, proses subordinasi loan yang diajukan oleh manajemen Asuransi Jiwa Kresna sangat merugikan nasabah. Para pemegang polis juga mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk selalu melindungi nasabah.

"Kami juga minta pertanggungjawaban kepada Michael Steven serta seluruh direksi Asuransi Jiwa Kresna untuk menyelesaikan tanggung jawabnya kepada para pemegang polis," ujar Ferdinan saat menyambangi kantor OJK di Jakarta dilansir, Kamis, 15 Agustus 2024.
Ferdinan membeberkan, kedatangannya ke OJK untuk menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan regulator terkait perkembangan likuidasi kasus gagal bayar Kresna Life. Saat ini likuidasi sedang berlangsung dan diusahakan rampug secepatnya untuk mempercepat penyelesaian pembayaran klaim kepada pemegang polis.

"Kepada pihak kepolisian kami minta untuk segera menangkap Michael Steven yang sudah buron dan seluruh direksi agar bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami nasabah," pungkasnya.

Lebih lanjut, Ferdinan juga mendukung upaya hukum yang dilakukan OJK kepada Kresna Life melalui pengajuan kasasi. Menurutnya, hal ini dilakukan demi melindungi konsumen, khususnya para pemegang polis yang telah dirugikan oleh manajemen Kresna Life.

Sebagai informasi, pemilik Grup Kresna Michael Steven ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas perkara yang menyangkut PT Kresna Sekuritas. Meski begitu, Michael Steven masih dapat memenangkan gugatan terhadap OJK dalam tiga kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Baca juga: Apa Itu Beneficial Owner pada Kasus Kresna Life? Ini Penjelasannya

Pengamat Hukum Denny Indrayana menyebut, ada sejumlah ketentuan peraturan perundangan-undangan yang bisa digunakan untuk menjerat pemilik manfaat sebagai pelaku kejahatan korporasi. Dua diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019.

“Pemegang saham itu bukan hanya atas nama yang ada di dalam anggaran dasar, tapi dia bisa jadi tidak muncul dalam anggaran dasar dan manfaatnya dia terima,” katanya dalam InfobankTalknews.

Ia menyebut, sebenarnya modus penerima manfaat sudah diantisipasi. Sayangnya, tidak sedikit oknum penegak hukum yang tidak paham, tutup mata, atau bahkan mengenyampingkan ketentuan tersebut. Michael Steven sebagai buron uga semestinya diberikan pengetatan dalam melakukan upaya hukum.

“Dalam kajian ilmu hukum yang telah diperbincangkan secara global, dikenal doktrin fugitive disentitlement, yaitu konsep untuk membatasi hak “penjahat” dalam melakukan pembelaan hukum pada situasi tertentu. Bila mencermati ketentuan domestik, Mahkamah Agung telah menetapkan sejumlah surat edaran yang mengandung pembatasan hak bagi buronan, misalnya larangan bagi DPO untuk mengajukan upaya praperadilan dalam SEMA 1/2018,” jelasnya.

(END)

JAKARTA - Fitch Ratings resmi menurunkan peringkat kredit Ukraina menjadi gagal bayar terbatas dengan alasan berakhirnya masa tenggang sepuluh hari pembayaran kupon Eurobond 2026 senilai USD750 juta atau setara Rp12 triliun yang jatuh tempo pada 1 Agustus 2024. Lembaga pemeringkat kredit yang berbasis di Amerika Serikat (AS) ini mengumumkann telah menurunkan peringkat Eurobond 2026 menjadi 'D' dari 'C' dan menegaskan peringkat obligasi valuta asing lainnya di 'C'.

Penurunan peringkat ini dilakukan setelah Kiev mengesahkan undang-undang yang mengizinkan penangguhan pembayaran utang luar negeri hingga 1 Oktober. Pada 18 Juli 2024, parlemen Ukraina menyetujui undang-undang yang mengizinkan pemerintah untuk menangguhkan sementara pembayaran utang luar negeri negara dan yang dijamin oleh negara hingga perjanjian restrukturisasi dengan kreditur utang luar negeri selesai.

"Hal ini menandai sebuah peristiwa gagal bayar di bawah kriteria Fitch sehubungan dengan IDR (Issuer Default Rating) pemerintah dan juga peringkat individual dari sekuritas yang terkena dampak," Fitch melaporkan dilansir dari Russia Today, Kamis (15/8/2024).

Lembaga pemeringkat AS, S&P Global juga memangkas peringkat Ukraina menjadi default selektif pada 2 Agustus. Ukraina telah bernegosiasi dengan para kreditur untuk merestrukturisasi utang internasionalnya yang hampir mencapai USD20 miliar.

Kesepakatan awal dengan komite pemegang obligasi utama telah dicapai pada 22 Juli, dua minggu sebelum masa tenggang pembayaran kupon berakhir. Kiev mendapatkan kesepakatan awal untuk menangguhkan pembayaran utang pada 2022 setelah eskalasi konflik dengan Rusia. Moratorium pembayaran selama dua tahun berakhir pada 1 Agustus.

Fitch sebelumnya memproyeksikan defisit Ukraina akan tetap tinggi, yaitu 17,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut tahun ini dengan mencatat bahwa belanja pertahanan mencapai 31,3% dari output ekonomi tahunannya pada 2023. Lembaga ini memperkirakan utang pemerintah akan melonjak menjadi 92,5% dari PDB pada 2024.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ukraina, utang publik negara ini melonjak lebih dari USD1 miliar di bulan Juni dengan total volume sekarang melebihi USD152 miliar.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada Juni merevisi turun proyeksi PDB Ukraina untuk tahun ini menjadi 2,5% dari perkiraan bulan April sebesar 3,2% dengan alasan memburuknya sentimen di kalangan konsumen dan bisnis selama konflik dengan Rusia.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Rajawali Nusindo, subholding PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, memastikan kegiatan usaha dan operasional tetap berjalan di tengah persoalan gagal bayar utang alias berstatus PKPU.

Sebagaimana diketahui, Rajawali Nusindo ditetapkan gagal membayar utang atau berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 5 Agustus 2024.

Sekretaris Perusahaan Rajawali Nusindo Sofyan Effendi mengatakan selama proses PKPU berjalan, Rajawali Nusindo akan tetap menjalankan kegiatan usaha dan operasional perusahaan secara wajar dengan mengedepankan prinsip kepatuhan.

“Kami pastikan perusahaan konsisten dalam mengutamakan dan menjaga kepercayaan mitra, prinsipal, stakeholders dan konsumen. Hal ini sejalan dengan komitmen manajemen untuk memastikan going concern Nusindo tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (9/8/2024).

Rajawali Nusindo diketahui bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan. Produk yang dipasarkan antara lain konsumsi, alkes, produk farmasi, hasil perkebunan, serta alat dan sarana perkebunan. Nusindo juga memiliki 43 kantor representatif di 38 provinsi.

Sofyan menuturkan bahwa di tengah persoalan yang dihadapi, perusahaan akan mengikuti proses keadaan PKPU sementara selama 45 hari sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, Rajawali Nusindo selaku debitur akan melakukan pendekatan ke kreditur sebagai upaya penyelesaian. Selain itu, perusahaan juga akan bertindak secara kooperatif dan memastikan proses bisnis tetap berjalan seperti biasa.

“Kami juga memiliki komitmen serta niat yang kuat melakukan langkah-langkah pendekatan kepada kreditur dalam rangka menyelesaikan kewajiban yang dimiliki perusahaan,” ujarnya.

Di sisi lain, berdasarkan laporan keuangan akhir 2023, induk usaha Rajawali Nusindo yakni ID FOOD meraih laba bersih Rp100,92 miliar atau berbalik dari rugi Rp314,59 miliar pada 2022.

Meski demikian, kinerja penjualan ID FOOD terpantau turun. Perusahaan membukukan penjualan Rp15,23 triliun pada 2023 atau terkoreksi 3,49% year-on-year (YoY).

Capaian itu ditopang oleh segmen penjualan gula putih yang berkontribusi mencapai Rp926,52 miliar, diikuti penjualan ayam dan telur sebesar Rp565,27 miliar, sementara penjualan goodie bag tembus Rp40,31 miliar pada 2023.

Adapun beban pokok juga turun 5,58% YoY menjadi Rp13,26 triliun pada tahun lalu. Perolehan ini membuat ID FOOD membukukan laba kotor sebesar Rp1,97 triliun atau meningkat 14,40% jika dibandingkan periode 2022 yang meraih Rp1,72 triliun.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, ID FOOD meraih laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp285,84 miliar pada 2023. Capaian tersebut berbalik arah dari kinerja 2022 yang mencatatkan rugi sebelum pajak Rp260,61 miliar.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.