Jakarta: Independensi dan objektivitas dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dipertanyakan. Pernyataan muncul usai beberapa lembaga survei keluar dari keanggotaan perhimpunan.

“Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan obyektifitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak?" kata Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi, dalam keterangan yang diterima, Kamis, 7 November 2024.

Menurut dia, publik juga bertanya-tanya atas dewan etik yang menyoal perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta. Sebab, ada juga perbedaan yang mengemuka dalam survei di Pilkada Jawa Tengah.
"Mengapa misalnya Jakarta yang dicermati, yang Jawa Tengah tidak. Ada urusan apa? Kan sama-sama melibatkan kepentingan publik. Jangan ada tebang pilih, kemudian independensi keanggotaan dewan etik itu mutlak harus dimiliki,” pungkasnya.

Sebanyak 3 lembaga survei keluar dari Persepi. Pertama, yakni Poltracking Indonesia mempertanyakan integritas himpunan tersebut,

"Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas," ungkap Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi.

Keluarnya Poltracking sisusul Parameter Politik Indonesia (PPI). Hengkangnya PPI disertai surat pernyataan pengunduran diri. Alasannya, mundur secara sukarela.

"Kami sampaikan bahwa Parameter Politik Indonesia, menyatakan diri mundur dan keluar secara sukarela dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi)," demikian pernyataan melalui surat yang ditandatangani Direktur Parameter Politik Indonesia, Sadam Husen Falahuddin.

Kemudian Voxpol Center Research and Consulting menyatakan mundur. Voxpol menyatakan mundur dari keanggotaan melalui surat ke Persepi.

"Melalui surat ini, kami Voxpol Center Research and Consulting menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi)," demikian bunyi surat itu.

Pengunduran ini dibenarkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Ia mengatakan Voxpol tidak lagi menjadi bagian dari PERSEPI.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Jakarta: Fenomena keluarnya beberapa lembaga survei dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) memunculkan pertanyaan besar di kalangan publik. Diawali oleh Poltracking Indonesia yang menyatakan hengkang pada awal November 2024, beberapa lembaga lain, seperti Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting, turut menyusul.

Keputusan beberapa lembaga survei ini untuk keluar dari Persepi memperlihatkan adanya ketegangan dan perbedaan pandangan yang mendalam terkait standar dan transparansi organisasi dalam menangani isu-isu etika penelitian.

Berikut tujuh fakta menarik tentang hengkangnya lembaga-lembaga ini dari Persepi:

1. Poltracking Indonesia Menyatakan Keberatan atas Sanksi Persepi

Poltracking Indonesia menyampaikan keberatannya terhadap sanksi yang diberikan Dewan Etik Persepi terkait perbedaan hasil survei Pilgub Jakarta 2024. Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengungkapkan, Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas.
"Pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas," ujar Masduri, Selasa 5 November 2024.

Masduri menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena persepsi ketidakadilan dalam perlakuan yang diterima Poltracking dari Dewan Etik.

Baca juga: Panggil LSI dan Poltracking Terkait Pilkada Jakarta, Dewan Etik Persepi: Kami Netral

2. Sejarah Panjang Poltracking Bersama Persepi

Bergabung sejak 2014, Poltracking telah terlibat dalam berbagai survei politik penting, seperti Pilpres 2014 dan 2019, serta sejumlah pilkada. Namun, setelah sepuluh tahun, Poltracking menyatakan keluar dari Persepi sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap Dewan Etik Persepi. Masduri mengkritik keputusan Dewan Etik yang dianggap tidak adil, tidak proporsional, dan tidak akuntabel.

3. Poltracking Tuding Dewan Etik Persepi Tidak Transparan

Poltracking menyatakan bahwa Dewan Etik Persepi tidak transparan dalam menjelaskan perbedaan hasil survei antara LSI dan Poltracking, yang menjadi dasar pemberian sanksi.

"Dewan Etik tidak menjelaskan bagaimana metode dan implementasi survei LSI dapat dianalisis dengan baik dan tidak mempublikasikan hasil analisis tersebut ke publik," kata Masduri.

4. Parameter Politik Indonesia (PPI) Menyusul

Beberapa hari setelah Poltracking mengundurkan diri, PPI juga resmi menyatakan keluar dari Persepi secara sukarela. Dalam surat pengunduran diri yang dikonfirmasi oleh Direktur PPI, Adi Prayitno, disebutkan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi internal PPI.

5. Voxpol Center Research and Consulting Ikut Hengkang

Setelah Poltracking dan PPI, Voxpol Center Research and Consulting juga mengumumkan pengunduran diri dari Persepi. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak Voxpol, langkah ini menambah panjang daftar lembaga survei yang meninggalkan asosiasi tersebut dalam waktu berdekatan.

6. Kritik Terhadap Persepsi Ketidakadilan dalam Sidang Dewan Etik

Masduri menyebutkan bahwa Dewan Etik Persepi hanya memeriksa dua lembaga, yakni Poltracking dan LSI, tanpa melibatkan lembaga survei lain yang juga melakukan survei dalam periode berdekatan.

"Mestinya semua disidang untuk dilihat secara adil siapa yang bermasalah di dalam survei ini," ujarnya.

7. Fenomena yang Mungkin Terus Berlanjut

Hingga saat ini, tiga lembaga survei telah resmi menyatakan keluar dari Persepi, dan tidak menutup kemungkinan lembaga lain akan mengikuti jejak mereka. Fenomena ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan tanda tanya mengenai masa depan Persepi sebagai asosiasi yang seharusnya menjaga integritas dan kredibilitas lembaga survei di Indonesia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

HASIL survei antara satu lembaga dan lembaga yang lain bisa berbeda-beda. Itu boleh dan sah-sah saja. Semuanya bergantung pada metodologi yang digunakan, teknik pengambilan sampel yang diterapkan, waktu dan tempat pelaksanaan survei, serta berbagai faktor lain.

Namun, ketika hasil yang dirilis bertentangan satu sama lain padahal waktu pelaksanaan surveinya sangat berdekatan, hal itu bakal menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Sulit bagi publik menerima bila perbedaan hasil survei sejumlah lembaga terlalu mencolok, jomplang, ibarat langit dan bumi.

Masyarakat pantas curiga dan bertanya-tanya manakala ketidaksesuaian itu terjadi begitu ekstrem. Jangan-jangan ada lembaga yang mengabaikan metode ilmiah dalam mengumpulkan data yang akurat dan menganalisis tren opini publik.

Merebaknya kecurigaan tentu akan merugikan kredibilitas lembaga survei yang keberadaannya makin lazim di era demokrasi. Oleh karena itu, langkah Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) untuk meredam kegaduhan di masyarakat sudah amat tepat.
Dewan Etik Persepi yang diketuai Asep Saefuddin menginvestigasi prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia. Sebelumnya, kedua institusi itu berbeda hasil soal calon yang unggul di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Kedua survei dilakukan setelah debat perdana calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Survei LSI dilaksanakan pada 10-17 Oktober 2024. Survei Poltracking digelar pada 10-16 Oktober 2024. Pengumuman hasil survei juga disampaikan hanya berselang sehari.

Hasil survei LSI yang diumumkan Rabu (23/10) memotret elektabilitas tiga pasangan calon kepala daerah, yaitu Ridwan Kamil-Suswono (37,4%), Dharma Pongrekun-Kun Wardhana (6,6%), dan Pramono Anung-Rano Karno (41,6%). Pram-Rano tertinggi di Pilkada Jakarta 2024 versi survei LSI itu.

Sebaliknya, Poltracking mengumumkan keunggulan Ridwan-Suswono mencapai 51,6%, sedangkan Pramono-Rano menempati urutan kedua dengan 36,4% dan Dharma-Kun meraih 3,9%. Walaupun sama-sama menempatkan Dharma-Kun sebagai pasangan di posisi paling buncit, kedua lembaga berbeda dalam hal pemilik elektabilitas paling tinggi. Poltracking bahkan mengindikasikan Ridwan-Suswono berpotensi menang satu putaran.

Setelah prosedur panjang dilakukan, Dewan Etik Persepi akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Poltracking Indonesia. Lembaga yang dikelola oleh Masduri Amrawi itu tidak diizinkan memublikasikan hasil survei tanpa mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik.

Dewan Etik menyatakan tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei oleh Poltracking sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik. Terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan oleh Poltracking Indonesia.

Dalam alam demokrasi yang sehat, keakuratan informasi dan kredibilitas lembaga survei sudah menjadi harga mati, pantang ditawar, tidak boleh dikompromikan. Survei memang harus menjadi spiegel (cermin) bagi masyarakat, bukan malah pendistorsi opini publik.

Akan tetapi, harapan itu sulit terealisasi jika lembaga survei memilih menjadi konsultan politik. Pihak yang seharusnya duduk manis di tribune penonton untuk mencermati dan menganalisis jalannya pertandingan, malah turun ke lapangan dan mengacak-acak permainan.

Itu sebabnya publik mengapresiasi lahirnya sanksi yang dikeluarkan Dewan Etik Persepi. Namun, Poltracking Indonesia malah menyulut pergolakan. Mereka melawan, tidak terima dengan sanksi, dan menyatakan keluar dari Persepi. Walaupun Poltracking berhak meninggalkan Persepi, perlawanan itu berpotensi menambah ketidakpastian tentang survei sebagai metode ilmiah yang objektif dan bisa dipercaya.

Publik berharap, ketegangan antara Poltracking Indonesia dan Persepi jangan sampai menjadi polemik berkepanjangan. Kita juga mendorong agar ekosistem survei yang tengah memanas bisa kembali teduh. Muruah survei mesti kembali pulih demi sehatnya demokrasi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

JAKARTA - Menjelang Pemilihan Wali Kota Kupang, hasil survei terbaru dari Indikator yang dilakukan antara tanggal 25 September hingga 5 Oktober 2024, menunjukkan pasangan calon Jefirstson R Riwu Kore-Lusia Adinda Dua Nurak mulai unggul dalam hal elektabilitas dan popularitas di antara para kandidat lain.

Secara elektabilitas, pasangan Jefirstson R Riwu Kore-Lusia Adinda Dua Nurak memimpin dengan angka 35,5 persen. Mereka unggul dari pesaing terdekatnya, pasangan Christian Widodo-Serena Cosgrova Francies, yang memperoleh 24,1 persen.

Sementara, Jonas Salean-Sukardan Aloysius menempati posisi ketiga dengan 21,4 persen, diikuti oleh Alexander Funay-Isyak Nuka dengan 5,3 persen, dan George Hadjoh-Theodora Ewalda di posisi terakhir dengan 4,3 persen.

Tidak hanya unggul dalam elektabilitas, Jefirstson R. Riwu Kore juga memimpin dalam hal Top of Mind. Sebanyak 30,5 persen responden kemudian Christian Widodo 21,9 persen, Jonas Salean 20,3 persen, nama lain jauh lebih rendah. Belum menentukan pilihan 19,1 persen.

Dalam simulasi terbuka, seandainya pemilihan langsung Wali Kota Kupang dilaksanakan sekarang, Jefirstson R. Riwu Kore unggul dengan 33,8 persen. Pada posisi kedua Jonas Salean dengan 22,3 persen, Christian Widodo 21,8 persen, Alexander Funay 5 persen, George Melkianus Hadjoh 4,4 persen dan nama lainnya berada di bawah.

Sementara simulasi 5 nama dengan pertanyaan, 'seandainya pemilihan langsung Wali Kota Kupang dilaksanakan sekarang?' Jefirstson R. Riwu Kore juga unggul dengan perolehan 32,7 persen. Kemudian Christian Widodo 25 persen, Jonas Salean 23 persen, Alexander Funay 5,1 persen, George Melkianus Hadjoh 4,2 persen dan tidak tahu/jawab 10 persen.

Jakarta: Nama putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, dinilai memiliki potensi untuk maju dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Nama Kaesang unggul dalam beberapa simulasi yang digelar lembaga survei Indikator.

"Sementara ini unggul karena popularitas Kaesang sangat tinggi hampir 85%," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis Temuan Survei Indikator 'Siapa Kuat di Jawa Tengah ? Dinamika Elektoral Jelana Pilkada', Minggu, 7 Juli 2024

Survei dilakukan dengan mengambil sampel 800 responden yang merupakan masyarakat Jawa Tengah, dengan tingkat margin of error kurang lebih 3.5%.Nama Kaesang cukup bersaing dengan beberapa nama tokoh yang digadang-gadang akan ikut dalam Pilkada Jateng.

Berikut hasil survei simulasi 10 nama calon peserta Pilkada Jateng 2024:

1. Kaesang Pangarep 22.8%
2. Irjen Pol Ahmad Lutfi 18.7%
3. Taj Yasin Maimoen 12.7%
4. Bambang Wuryanto (Pacul) 9.1%
5. Dico Ganinduto 6.5%
6. Sudaryono 4.0%
7. M Yusuf Chudlori 3.5%
8. Hendrar Prihadi 2.5%
9. Abdul Wachid 2.2%
10. Sudirman Said 1.7%
11. Tidak tahu / jawab 16.4%

Hasil simulasi 8 nama tokoh yang diprediksi akan ikut pilkada cagub-cawagub Jawa Tengah:

1. Kaesang Pangarep 23.8%
2. Irjen Pol Ahmad Lutfi 19.2%
3. Taj Yasin Maimoen 15.4%
4. Bambang Wuryanto (pacul) 9.2%
5. Dico Ganinduto 7.2%
6. M Yusuf Chudlori 3.8%
7. Hendrar Prihadi 2.5 %
8. Abdul wachid 2.3%
9. tidak tahu / jawab 16.6%

Setelah dikerucutkan menjadi 6 nama, Kaesang tetap menduduki posisi pertama pilihan masyarakat:

1. Kaesang Pangarep 24.8%
2. Irjen Pol Ahmad Lutfi 20.3%
3. Taj Yasin Maimoen 16.8%
4. Bambang Wuryanto (pacul) 10.0%
5. Dico Ganinduto 7.9%
6. Abdul wachid 3.4%
7. tidak tahu / jawab 16.8%

(Insan Suardi)




(LDS)