Jakarta -

Sejumlah toko penjual baju dan atribut kampanye di Pasar Senen, Jakarta Pusat mengeluhkan sepinya pesanan untuk Pilkada 2024 ini. Saking susahnya dapat orderan, tidak sedikit toko di kawasan itu harus gulung tikar alias bangkrut.

Rizal selaku pedagang baju-atribut partai di kawan itu mengaku pesanan kebutuhan kampanye tahun ini turun drastis dibanding periode sebelumnya. Penurunan ini berlaku baik untuk pesanan baju-atribut kampanye pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres), legislatif (Pileg), maupun kepala daerah (Pilkada) yang hingga saat ini masih berlangsung.

"Kalau sekarang (pesana baju-atribut kampanye) agak sepi. Ini saja kita lagi bikin untuk (salah satu pasangan) Pilkada daerah Sorong. Secara jujur ya (pesanan) sepi, jauh dari tahun-tahun kemarin," ucapnya kepada detikcom saat ditemui di kawasan Pasar Senen, Senin (28/10/2024).

Secara keseluruhan, ia menyebut tahun ini toko miliknya mengalami penurunan pesanan baju-atribut kampanyenya hingga 45% dibandingkan dengan periode pemilu 2019 lalu. Kondisi ini terlihat semakin parah jika dibandingkan dengan periode pemilu 2014 hingga 2009 lalu.

"Ini penghasilannya lagi menurun banget, beda sama tahun-tahun kemarin yang alhamdulillah ya, syukur lah. Sekarang, bener dah, yang penting bisa buat makan, sama buat bayar sewa toko, sudah," terang Rizal.

Parahnya lagi kondisi penurunan orderan ini juga dibarengi dengan penurunan perolehan atau jumlah keuntungan yang bisa didapat para pedagang. Artinya dari setiap pesanan untung bersih setiap pedagang semakin tipis yang membuat mereka sulit bertahan.

"Kan kita nge-press (sablon) butuh Rp 3.000 per kaos. Paling kita keuntungan (jual baju kampanye) dapat Rp 500 satu kaos. Ya, gitu doang, kadang-kadang (dapat untung) ya Rp 1.000 (per kaos). Kalau zaman dulu per kaos itu bisa Rp 10.000, Rp 15.000. Karena sekarang jual kemahalan juga nggak akan laku," ungkap Rizal.

Kondisi inilah yang menurutnya membuat banyak toko baju-atribut kampanye di Pasar Senen gulung tikar alias bangkrut. Bahkan sepengetahuan Rizal, sudah ada lebih dari lima toko di sepanjang selasar blok-nya yang sudah tutup akibat tidak sanggup bersaing lagi.

"Di sini banyak toko (baju-atribut kampanye yang tutup), ya itu faktor sepi. Banyak yang pada tutup, ya itulah pemasukan nggak ada, sudah pemasukan nggak ada kita bayar sewa toko setiap bulan. Jadi kalau kita nggak ada pemasukan ya pada tutup," kata Rizal.

"Di deretan sini saja sudah banyak yang tutup. Pokoknya dari ujung sini, ya sepanjang deretan inilah banyak yang tutup, lebih dari lima toko ada. Konveksi banyak yang tutup juga, langganan saya ada tiga yang sudah tutup," terangnya.

Pedagang Pasar Senen Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

Sementara itu, pedagang baju-atribut partai di Pasar Senen lain bernama Irawan juga mengaku pesanan kebutuhan kampanye Pilkada tahun ini turun drastis dibandingkan periode kampanye sebelumnya. Di mana ia sendiri mengalami penurunan pesanan baju untuk kampanye hingga 25%.

Sama seperti Rizal, ia menyebut penurunan pesanan ini berlaku untuk pesanan Pilpres, Pileg, hingga Pilkada yang masih dalam proses kampanye hingga saat ini. Membuat usaha atribut kampanye ini menjadi tidak 'se-seksi' tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau Pilkada ini nggak meriah (banyak pesanan), dan mereka juga orang-orang daerah cari (konveksi atau sablon baju kampanye) lebih dekat. Makin ke sini makin agak surut dibanding 2009, 2014, masih lumayan," ucap Irawan.

"25%-an ada turunya ke sekarang ya, dari 2019 ke tahun ini. Mereka lebih cenderung ini, (bagi-bagi) minyak (sembako) untuk turun-turun buat bawah ya (kampanye), kaos-kaos mereka cuma tambahan," terangnya lagi.

Beruntung Irawan mengaku dirinya masih mendapatkan cukup banyak pesanan untuk keperluan kampanye Pilkada meski tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Di mana pesanan ini sebagian besar sudah masuk bahkan sebelum KPU menetapkan nomor pemilihan calon kepala daerah.

"Sebelum keluar nomor malah, mereka sudah pada belanja, pada bikin (baju-atribut kampanye). Kalau sekarang udah keluar nomor begini, apalagi waktu (kampanye) tinggal sebulan lagi, ya sudah mulai berkurang (pesanan)," jelas Irawan.

"Kalau sekarang sudah pada nggak bikin-bikin (baju-atribut kampanye lagi), paling buat nambah-nambah doang. Kayak ini nambah (pesanan baju kampanye) 500, sudah nggak banyak lagi sekarang," ungkapnya.

Selain itu Irawan juga mengatakan saat ini para pedagang juga tidak bisa mengambil untung lebih dari setiap pesanan. Hal ini dikarenakan banyaknya saingan yang membuat para pedagang mau tak mau menjual baju-atribut kampanye dengan harga lebih murah dengan untung yang sangat sedikit demi mendapatkan pesanan.

Sehingga menurutnya saat ini para pedagang tidak hanya kekurangan orderan baju-atribut kampanye saja, tapi juga kurang mendapat keuntungan yang membuat usaha ini semakin sulit untuk diteruskan.

Bahkan Irawan menyebut kondisi ini sudah terlihat di sektor bisnis konveksi secara keseluruhan. Di mana banyaknya pabrik konveksi langganannya yang sudah gulung tikar alias bangkrut akibat tidak kuat lagi untuk bersaing di tengah sepinya pembeli.

"Banyak yang tutup juga konveksi. (Pabrik konveksi) kalau di daerah Tambora (Jakarta Barat) mah banyak yang tutup, pada beralih, mesin-mesinnya dijualin. Dulu sering pesan di sana, karena pada tutup saya beralih (cari pabrik konveksi lain)," ucapnya.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal mengumumkan nama menteri yang akan mengisi kabinet kerjanya pada Minggu (20/10/2024).

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan mengumumkan Kabinetnya malam ini.

Dia mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI itu bakal memanggil jajaran menteri yang akan membersamainya selama memimpin Negara dalam 5 tahun ke depan.

“Nanti malam pengumuman, Senin besok pelantikan. Menteri dan wamen,” ujarnya kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (20/10/2024).

Adapun, Prabowo telah memanggil para kandidat calon menteri yang akan bertugas pada kabinet pemerintahannya pada 2024-2029 pada Senin (14/10/2024).

Dari sejumlah nama-nama tokoh yang hadir di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, terdapat nama-nama lama yang menjabat pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setidaknya terdapat sekitar 17 nama menteri yang menjabat pada pemerintahan Jokowi pada tingkat menteri dan wakil menteri.

Prabowo mengaku sebetulnya telah cukup lama memantau para calon menterinya, berdiskusi, dan menyatakan keinginannya menjadikan mereka sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala badan di pemerintahan ke depan.

“Sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Sebetulnya, hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah, semuanya menyatakan sanggup,” kata Prabowo Subianto.

Berikut nama-nama menteri dan wakil menteri Jokowi yang masuk kabinet Prabowo:

1. Agus Harimurti Yudhoyono (Menteri ATR/BPN)
2. Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri)
3. Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan)
4. Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM)
5. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri KKP dan Perikanan)
6. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertahanan)
7. Erick Thohir (Menteri BUMN)
8. Dito Aritedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga)
9. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan)
10. Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)
11. Sri Mulyani (Menteri Keuangan)
12. Supratman Andi Atgas (Menteri Pertanian)
13. Rosan P. Roeslani (Menteri Investasi/Kepala BKPM)
14. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara)
15. Agus Gumiwang (Menteri Perindustrian)
16. Raja Juli Antoni (Wakil Menteri ATR/BPN)
17. Muhammad Herindra (Wakil Menteri Pertahanan)

JAKARTA - Menjelang Pemilihan Wali Kota Kupang, hasil survei terbaru dari Indikator yang dilakukan antara tanggal 25 September hingga 5 Oktober 2024, menunjukkan pasangan calon Jefirstson R Riwu Kore-Lusia Adinda Dua Nurak mulai unggul dalam hal elektabilitas dan popularitas di antara para kandidat lain.

Secara elektabilitas, pasangan Jefirstson R Riwu Kore-Lusia Adinda Dua Nurak memimpin dengan angka 35,5 persen. Mereka unggul dari pesaing terdekatnya, pasangan Christian Widodo-Serena Cosgrova Francies, yang memperoleh 24,1 persen.

Sementara, Jonas Salean-Sukardan Aloysius menempati posisi ketiga dengan 21,4 persen, diikuti oleh Alexander Funay-Isyak Nuka dengan 5,3 persen, dan George Hadjoh-Theodora Ewalda di posisi terakhir dengan 4,3 persen.

Tidak hanya unggul dalam elektabilitas, Jefirstson R. Riwu Kore juga memimpin dalam hal Top of Mind. Sebanyak 30,5 persen responden kemudian Christian Widodo 21,9 persen, Jonas Salean 20,3 persen, nama lain jauh lebih rendah. Belum menentukan pilihan 19,1 persen.

Dalam simulasi terbuka, seandainya pemilihan langsung Wali Kota Kupang dilaksanakan sekarang, Jefirstson R. Riwu Kore unggul dengan 33,8 persen. Pada posisi kedua Jonas Salean dengan 22,3 persen, Christian Widodo 21,8 persen, Alexander Funay 5 persen, George Melkianus Hadjoh 4,4 persen dan nama lainnya berada di bawah.

Sementara simulasi 5 nama dengan pertanyaan, 'seandainya pemilihan langsung Wali Kota Kupang dilaksanakan sekarang?' Jefirstson R. Riwu Kore juga unggul dengan perolehan 32,7 persen. Kemudian Christian Widodo 25 persen, Jonas Salean 23 persen, Alexander Funay 5,1 persen, George Melkianus Hadjoh 4,2 persen dan tidak tahu/jawab 10 persen.

MATARAM, iNews.id - Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo mengunjungi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo NTB, Sabtu (28/9/2024). Angela datang bersama beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Kedatangan Angela bersama pengurus DPP disambut antusias para calon kepala daerah yang diusung oleh partai berlambang burung rajawali mengepakkan sayap itu. Mereka semakin termotivasi untuk berjuang memenangkan Pilkada 2024.

"Semua sangat bersyukur dengan kehadirian Ibu Ketua Umum. Ibu Ketua Umum tadi menyampaikan motivasi dan kami berterima kasih," ujar Calon Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar.

Semangat yang sama juga dirasakan oleh Normal Susana, calon Wakil Bupati Lombok Tengah. Setelah pertemuan ini, dia semakin bersemangat untuk berjuang maksimal memenangkan pilkada. 

"Senang sekali bertemu langsung dengan beliau dan ini merupakan suatu bentuk dukungan morel kami," katanya. 

Pada pilkada 2024 di NTB, terdapat empat calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Perindo. Mereka, yait calon Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah, calon Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, calon Wakil Bupati Lombok Tengah Normal Suzana dan calon Bupati Lombok Timur Syamsul Lutfi.

Editor: Kurnia Illahi

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi pemberantasan korupsi (KPK) mengungkapkan masih ada 107 bakal calon kepala daerah yang belum melengkapi berkas LHKPN.

Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengemukakan dari total 1432 bakal calon kepala daerah, ada 1325 bakal calon kepala daerah yang berkas LHKPN nya dinyatakan lengkap, sementara 107 sisanya masih belum lengkap.

"Kami menghimbau kepada semua bakal calon kepala daerah untuk segera melengkapi berkas LHKPN," tuturnya di Jakarta, Minggu (8/9/2024).

Budi menjelaskan ketidaklengkapan berkas LHKPN tersebut didominasi kurangnya surat kuasa dan harus bermaterai elektronik. Jika sudah lengkap berkas bisa dikirimkan lewat email [email protected].

"Jika ingin melaporkan secara langsung KPK masih membuka layanan penerimaan penyampaian LHKPN," katanya.

Dia menyebut bahwa laporan kelengkapan berkas LHKPN akan ditunggu hingga akhir pekan ini pukul 14.00 WIB di gedung pusat edukasi antikorupsi di KPK.

"Jika laporan sudah dinyatakan lengkap maka KPK akan memberikan tanda terima kepada bakal calon kepala daerah," ujar Budi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Koalisi super jumbo yang berjuluk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pecah. Anggota koalisi berpencar satu persatu, ada yang memilih mengusung calonnya sendiri, mengalihkan dukungan ke calon lain, atau bergabung dengan kompetitor.

Fenomena Pilkada di wilayah Banten adalah salah satunya. Banten menjadi salah satu titik pecahnya mimpi KIM Plus 'mendominasi' Pilkada 2024.

Golkar, salah satu mesin politik dan penyokong suara KIM Plus, memilih berbalik arah hanya sehari sebelum pendaftaran calon. Mereka meninggalkan pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah dan kembali mengusung kadernya yang sudah dideklarasikan PDI Perjuangan alias PDIP, Airin Rachmi Diany.

Selain tingkat provinsi, perubahan konstelasi politik juga terjadi di Tangerang Selatan. Politikus Gerindra, Ahmad Riza Patria, memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia memilih mundur bersama wakilnya, Marshel Widianto. Dukungan Gerindra kemudian dialihkan kepada kader Golkar, Benyamin Davnie - Pilar Saga Ichsan.

Informasi mundurnya Pak Ariza Patria pada kontestasi Pilkada Tangsel disampaikan oleh Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani.

"Benar. Oleh karena itu terjadi peralihan dukungan di Pilkada Tangsel dari Riza - Marsel menjadi Benyamin - Pilar," kata Kamhar dalam siaran resminya, Rabu (28/8/2024).

Kamhar mengungkapkan bahwa mundurnya Riza Patria adalah dinamika yang lazim terjadi pada Pilkada dimana sering terjadi perubahan dan pergeseran itu dimenit-menit terakhir.

"Jika kemudian saat ini dukungan diberikan pada pasangan Benyamin-Pilar, sesungguhnya ini balik ke opsi awal dengan mengakomodir aspirasi struktur partai di seluruh tingkatan serta konstituen Partai Demokrat di Tanggerang Selatan."

Sebelum Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga batal mencalonkan Ahmad Riza Patria-Marshel Widianto di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang Selatan.

Hal ini diungkapkan oleh Politikus PKS Tifatul Sembiring dalam akun media sosial X pada Senin (26/8/2024).

"Insyaallah PKS mengusung pasangan Ruhama-Shinta di Pilkada Tangerang Selatan. Mengalihkan dari yang sebelumnya ke Riza-Marshel. Terima kasih atas saran teman-teman semua," tulisnya, dikutip dari X.

Alasan Mundur

Adapun Riza Patria mengungkap alasannya mundur dari pencalonan di Pilkada Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 2024 bersama dengan komika Marshel Widianto.

Ariza, sapaan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut, mengaku bahwa dia mendapatkan penugasan lain dari Partai Gerindra.

"Ya saya dapat tugas lain, nanti tugas khusus dari partai. Makanya saya mundur," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kantor KPU Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Meski demikian, Ariza enggan mengungkap apa penugasan baru yang diberikan partainya itu. Dia hanya menyebut penugasan dimaksud bersifat khusus.

Dia juga mengatakan Marshel mendapatkan penugasan lain dari Gerindra sebagai kader partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut.

"Ya sama, nanti sama, karena dia kader nanti ada tugas lain. [Dia, red] kader Gerindra," ujar mantan Wakil Gubernur Jakarta itu.

Dinamika di Solo

Sementara itu, putri politisi senior Akbar Tanjung, Sekar Tanjung memilih mundur dari pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surakarta 2024.

"Saya Sekar Tandjung selaku Ketua Partai Golkar Surakarta dan bakal calon kepala daerah Kota Surakarta dari Partai Golkar memutuskan untuk mundur sebagai bakal calon kepala daerah Kota Surakarta dari Partai Golkar Solo untuk pilkada 2024," katanya di Solo.

Ia mengatakan keputusan tersebut diambil usai melalui pertimbangan matang dan koordinasi dengan partai.

"Keputusan ini bukan sesuatu yang saya ambil secara sepihak dan mudah. Khususnya bagi partai, simpatisan, tim yang kerja keras, keputusan ini saya ambil atas dasar loyalitas terhadap Partai Golkar," katanya.

Ia mengatakan setelah menerima arahan langsung dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan DPP, Partai Golkar bersama-sama dengan partai politik lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mendukung pasangan calon kepala daerah yang dianggap paling sesuai untuk KIM Plus.

"Kami mematuhi dawuh (perintah) pimpinan dan keputusan DPP," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024.

Pilkada 2024 akan berlangsung di 37 provinsi dan 508 kabupaten dan kota. Dengan kata lain, Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung di seluruh wilayah Indonesia pada tahun ini.

Adapun sejumlah partai politik telah mengumumkan calon kepala daerahnya masing-masing. Menariknya, Pilkada 2024 seolah mengulang Pilkada tahun 2013 lalu, ada dua poros politik yang saling bertarung yakni koalisi besar vs PDI Perjuangan.

Koalisi besar pada Pilkada Serentak 2024 tampak dari keberadaan Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus yang terdiri dari mayoritas partai parlemen yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, Nasdem, dan PKS. PPP juga masuk koalisi ini meski gagal ke parlemen.

Lawan mereka adalah PDIP sebagai kekuatan utama beserta partai kecil yang tidak memiliki suara signifikan.

Berdasarkan catatan Bisnis, tahapan Pilkada sudah dimulai pada Februari lalu.

Berikut Tahapan Pilkada 2024:

1. 27 Februari - 16 November 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan

2. 24 April - 31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih

3. 5 Mei - 19 Agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan

4. 31 Mei - 23 September 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

5. 24 - 26 Agustus 2024: pengumuman pendaftaran pasangan calon

6. 27 - 29 Agustus 2024: pendaftaran pasangan calon

7. 27 Agustus - 21 September 2024: penelitian persyaratan calon

8. 22 September 2024: penetapan pasangan calon

9. 25 September - 23 November 2024: pelaksanaan kampanye

10. 27 November 2024: pelaksanaan pemungutan suara

11. 27 November - 16 Desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku kesal lantaran sempat dikurung oleh oknum tertentu agar partainya tak bisa mencalonkan kepala daerah untuk diusung pada Pilkada 2024.

Kendati demikian, kepala partai berlogo banteng moncong putih ini mengaku bahwa jalan kebenaran hadir terkadang dengan dengan cara yang tak bisa diatur-atur. Buktinya, belakangan selalu muncul jalan.

Megawati mengaku merasa kaget ketika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/2024 terkait persyaratan calon kepala daerah, yang membuka PDIP kembali berpeluang mengusung sendiri.

Hal itu disampaikannya saat berpidato dalam pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP gelombang III di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (26/8/2024).

“Saya sendiri juga kaget kok, yang tadinya saya pikir tinggal kita ini terkurung kan, dikurung gitu, aduh saya bilang, enak e dikurung kurung gitu. Indonesia ini lucu,” katanya dalam forum tersebut.

Megawati juga mengaku sempat melakukan kontemplasi dengan sang ayah, yakni Soekarno terkait kondisi bangsa saat ini. Dimana, dia merasa saat ini justru dimusuhi bangsa sendiri.

Melihat fenomena itu, Megawati pun teringat akan pesan yang disampaikan Presiden pertama RI itu soal perlawan akan lebih susah ketika melawan bangsa sendiri.

Apalagi, menghadapi keinginan penguasa yang memperpanjang kekuasaan.

“Beliau pernah loh ngomong, kalau saya lebih mudah karna mengusir penjajah, baca tuh bukunya Bung Karno, kalau kita nanti akan 'melawan bangsa sendiri' saya baru ngerti, oh gini ya, karna apa? Dengan dispuit yang seperti itu berkeinginan untuk melanggangkan kekuasaannya,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pengarah BRIN ini juga bercerita soal dirinya bersama putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Pranowo dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang sibuk menandatangani surat keputusan untuk calon kepala daerah yang diusung.

Megawati pun mengungkapkan jika Sekjen Hasto kerap menangis ketika bersama dirinya menandatangani SK kepala daerah.

Dia pun berpesan ke Hasto, untuk tidak perlu menangisi sesuatu. Sebab, saat ini PDIP sudah bisa mengusung sendiri calon kepala daerah.

“Ini [Hasto] sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya, betul. Kalau saya nanya gitu terus nangis, kan loh ngapain sih nangis, ga ada guna nangis, yang perlu kita apa? Begini. Lah iya toh, buktinya akhirnya juga iya [bisa mengusung],” pungkas Megawati.

BANDUNG, iNews.id– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung menegaskan partai politik yang meraih suara sah minimal 137.791 dalam Pemilihan Legislatif 2024, berhak mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024. Angka ini didasarkan pada ambang batas 6,5 persen dari total suara sah, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi bila ada partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara sah sebesar 137.791, mereka sudah bisa mencalonkan pasangan bupati dan wakil bupati Bandung," ujar Ketua KPU Kabupaten Bandung, Syam Zamiat Nursyamsi, dalam keterangannya, Minggu (25/8/2024).

Selain itu, Syam menjelaskan bahwa batas usia minimal bagi calon bupati dan wakil bupati adalah 25 tahun, yang harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon pada 22 September 2024. Peraturan ini berbeda dari sebelumnya, di mana batas usia dihitung dari tanggal pelantikan.

"Peraturan sebelumnya menetapkan usia minimal calon kepala daerah adalah 25 tahun pada saat pelantikan. Namun, sekarang berubah menjadi saat penetapan pasangan calon," kata Syam.

KPU Kabupaten Bandung juga akan mengikuti Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam proses Pilkada, termasuk dalam menetapkan tahapan pendaftaran. 

Pengumuman resmi dibuka pada 24 hingga 26 Agustus 2024, sementara pendaftaran calon bupati dan wakil bupati berlangsung dari 27 hingga 29 Agustus 2024.

“Kami telah melakukan sosialisasi mengenai persyaratan ini kepada seluruh stakeholder terkait, termasuk partai politik di Kabupaten Bandung,” ujar Syam.

Untuk menjamin netralitas dan transparansi dalam proses seleksi kesehatan calon, KPU Kabupaten Bandung juga telah meminta rekomendasi dari Dinas Kesehatan mengenai rumah sakit yang akan digunakan untuk pemeriksaan kesehatan calon, yaitu RS Hasan Sadikin dan RS Al-Ihsan.

"Kami akan memastikan fasilitas kesehatan yang lengkap untuk pemeriksaan calon, dengan opsi RS Hasan Sadikin dan RS Al-Ihsan," ujar Syam.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq

KOMPAS.com - Setelah mendapat penolakan keras dan meluas, akhirnya aturan pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusan MK, terdapat perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah, dari semula 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25 persen suara sah, menjadi rentang 6,5 persen hingga 10 persen tergantung jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di daerah.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengatakan, hal tersebut memiliki dampak signifikan terhadap demokrasi di tingkat lokal.

"Perubahan ini tidak hanya memberikan ruang lebih besar bagi partai politik, tetapi juga memberikan lebih banyak alternatif pilihan calon kepala daerah (cakada) bagi rakyat di daerah," ucapnya melalui siaran pers, Jumat (23/8/2024).

Dia menilai, salah satu dampak positif utama dari putusan ini adalah meningkatnya partisipasi politik. Dengan ambang batas yang lebih rendah, partai-partai kecil termasuk calon independen akan memiliki peluang lebih besar untuk mencalonkan diri sebagai cakada.

Aturan ini, sebut dia, menjadikan lebih banyak cakada yang dapat ditawarkan kepada pemilih, sehingga efektif meningkatkan partisipasi pemilih karena merasa preferensi politik dan ideologi mereka diwakili.

“Saya yakin Pilkada 2024 ini jauh lebih berkualitas dari gelaran pilkada sebelumnya. Putusan MK ini adalah sebuah terobosan yang sudah lama dinantikan karena memungkinkan pemilih di berbagai daerah," ucapnya.

Pasalnya, dia menuturkan, akan ada cakada yang lebih beragam, baik dari segi ideologi, latar belakang, maupun visi kepemimpinan yang lebih mencerminkan keragaman dan kebutuhan masyarakat setempat.

"Makin banyak cakada, akan semakin baik bagi demokrasi kita,” ujar Fahira.

Ia melanjutkan, kebaikan lain yang sangat mungkin dihasilkan dari Putusan MK ini adalah semakin banyaknya pemimpin-pemimpin baru yang berasal dari berbagai latar belakang.

"Sehingga mengurangi dominasi oligarki dan memperkaya demokrasi di tingkat lokal. Ambang batas pencalonan yang lebih rendah juga mendorong munculnya lebih banyak kandidat dalam pemilihan kepala daerah," ungkapnya.

Di samping itu, lanjutnya, kompetisi yang lebih ketat dapat memacu para cakada untuk menawarkan program-program yang lebih inovatif dan solutif bagi permasalahan daerah.

"Dengan demikian, masyarakat dapat memilih calon yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki kapabilitas untuk memimpin dan membawa perubahan positif bagi daerahnya," sebutnya.

Fahira menilai bahwa putusan MK tersebut menjadi langkah penting bagi penguatan demokrasi di tingkat lokal.

"Dengan memberikan peluang lebih besar bagi munculnya pemimpin-pemimpin alternatif, putusan MK ini bukan hanya memperkaya proses politik, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi lokal," ujarnya.

"Demokrasi yang sehat di tingkat lokal adalah kunci bagi terciptanya pemerintahan yang adil dan efektif di seluruh daerah di Indonesia,” sambung Fahira.

Sebagai informasi, saat ini disebutkan bahwa tahapan pendaftaran Pilkada 2024 pada 27-29 Agustus 2023 menggunakan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Persyaratan Pencalonan untuk Pilkada.

Sementara, Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menyatakan, syarat usia calon kepala daerah dihitung saat pasangan calon di pilkada mendaftarkan diri, bukan saat pelantikan seperti yang diputuskan Mahkamah Agung (MA).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu ragu dan takut untuk segera menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dan merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasalnya, pendaftaran calon kepala daerah bakal dibuka dalam hitungan hari yakni pada 27-29 Agustus 2024. Sehingga, PKPU tersebut dibutuhkan sebagai pedoman.

“KPU harus bertindak sekarang, harus segera menetapkan PKPU sebelum tanggal 27 Agustus, yang menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” Mahfud dalam podcast bertajuk “Teruskan!! Kawal Konstitusi dari Para Begal” yang dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Jumat (23/8/2024).

Menurut Mahfud, KPU tidak perlu menunggu terbitnya Undang-Undang (UU) Tentang Pilkada yang baru karena DPR sudah membatalkan pengesahannya untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Sementara itu, dia juga mengatakan bahwa konsultasi dengan DPR sebelum mengesahkan PKPU adalah hal yang tidak mengikat. Sebab, keputusan tetap berada di tangan KPU sebagai lembaga independen, bukan DPR atau pemerintah.

“KPU kan sudah kirim surat ke DPR untuk segera (gelar) rapat kerja. Lalu, di situ KPU mengatakan saya mau ikut keputusan MK, sudah selesai. Tidak perlu persetujuan DPR. Tidak ada itu persetujuan. Persetujuan DPR itu, DPR dan pemerintah bersetuju dalam hal pembentukan undang-undang,” ujarnya menjelaskan.

Bahkan, Mahfud mengatakan, upaya KPU mengirim surat kepada DPR untuk melakukan rapat kerja terkait PKPU sudah merupakan bentuk konsultasi.

“Urusan konsultasi itu kan tidak mengikat dan hasil konsultasi itu enggak mengikat KPU loh. Itu bukan disetujui oleh DPR dan Pemerintah, (tapi) dikonsultasikan dan itu sebenarnya lebih teknis,” katanya.

Mantan Ketua MK ini pun menegaskan bahwa KPU bisa menolak pendapat DPR atau pemerintah dalam proses konsultasi tersebut.

Atas dasar itu, Mahfud menyarankan agar KPU segera menerbitkan PKPU terkait pelaksanaan pilkada mengingat kondisi politik sedang tidak menentu belakangan ini dan memicu kemarahan rakyat.

“Lebih baik daripada kita main-main dengan itu dan kemarahan rakyat semakin melebar, ya sudahlah gitu PKPU segera dibuat,” ujarnya.

KPU patuhi putusan MK

Sebagaimana diketahui, KPU menegaskan, tidak ada perubahan sikap sejak putusan MK terkait UU Pilkada terbit pada Selasa, 20 Agustus 2024, meski DPR sempat tancap gas merevisi UU Pilkada dan akhirnya batal disahkan.

"Kami sampaikan, kami ulangi lagi, sebagaimana berita beredar, KPU dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan MK," kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam jumpa pers, Kamis (22/8/2024) malam.

Selain itu, Afif mengatakan bahwa putusan MK mengenai syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas (threshold) pencalonan Pilkada 2024 berlaku sampai penetapan pasangan calon pada 22 September 2024.

Hal itu berarti, siapa calon yang ditetapkan sebagai calon kepala daerah yang akan berlaga pada Pilkada 2024 akan diproses menggunakan kriteria yang diputus MK.

Menurut dia, hal itu penting ditegaskan karena muncul kekhawatiran sebagian kalangan bahwa KPU hanya akan merujuk putusan MK pada masa pendaftaran calon 27-29 Agustus, tapi akan menggunakan revisi UU Pilkada ketika menetapkan pasangan calon pada 22 September 2024.

Afif juga menyatakan bahwa KPU tidak akan tebang pilih putusan MK yang akan diakomodir dalam PKPU. Sehingga, putusan MK terkait syarat usia calon kepala daerah hingga threshold pencalonan akan dimasukkan.

RDP dengan Komisi II DPR

Sementara itu, Komisi II DPR menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU guna membahas PKPU pada Senin (26/8/2024) pukul 10.00 WIB.

“Insya Allah besok hari Senin, kita akan tinggal putuskan saja, secara resmi, apa yang sudah disampaikan drafnya oleh KPU. Dan DPR bersama pemerintah setuju terhadap draf yang disampaikan oleh KPU," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

"Tinggal nanti formalnya di Senin kita menggelar dalam rapat konsultasi di rapat dengar pendapat Komisi II dengan pemerintah, dan penyelenggara pemilu,” ujarnya lagi.

Doli lantas mengaku bahwa rapat konsultasi tersebut sudah dijadwalkan sejak satu pekan lalu.

Terkait isi PKPU, Doli mengatakan, KPU bakal mengikuti amanat undang-undang yang berlaku

“Intinya adalah bahwa draf yang disampaikan oleh teman-teman KPU itu merujuk pada putusan terakhir. KPU kan dia institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang, yang mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu," ujar Doli.

"Karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari MK maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang,” katanya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep melontarkan canda saat memberikan sambutan dalam acara "Rkomendasi untuk 104 Bakal Calon Kepala Daerah" yang akan bertarung di Pilkada 2024.

"Alhamdulilah, kalau dapat rekomendasi langsung pada baik semua," kata Kaesang saat menyapa para calon kepala daerah di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).

Pernyataan ini sontak mengundang tawa para bakal calon kepala daerah serta sejumlah kader PSI yang turut memberikan dukungan penuh bagi para calon.

Dalam sambutannya, Kaesang menekankan pentingnya keseriusan para calon kepala daerah dalam bekerja untuk masyarakat.

Kaesang berpesan agar mereka tetap amanah, tidak korupsi, dan menjaga persatuan di wilayah masing-masing.

"Saya ingin bapak dan ibu semuanya calon kepala daerah nantinya dapat serius bekerja untuk masyarakat, amanah, jangan korupsi, dan rawat persatuan," ujar Kaesang.

Kaesang juga menekankan pentingnya kampanye yang sehat, tanpa menggunakan kebencian, dan lebih menonjolkan program-program yang ditawarkan kepada masyarakat.

"Yang pasti berkampanye dengan sehat, jangan gunakan kebencian, ke depankan programnya bapak dan ibu sekalian," tambah dia.

Selain itu, Kaesang mengingatkan para calon untuk selalu memikirkan masa depan daerah masing-masing, khususnya untuk kepentingan generasi muda.

"Saya titip masa depan daerah masing-masing utamanya untuk kepentingan generasi masa kini dan masa depan, yaitu anak muda," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kaesang juga menggarisbawahi pentingnya mendukung transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih, Prabowo Subianto. Ia berharap transisi ini berlangsung dengan lancar dan damai.