REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Dewan Pengurus Kabupaten Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPK–IKAPTK) Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2024-2029 resmi dilantik, Sabtu (3/8/2024) di Hotel Santika Premiere Bandara Palembang.

Diketahui, sebelumnya pada April 2024 lalu Akhmad Toyibir SSTP MM bersama Mohammad Reza SSTP MSi terpilih secara aklamasi menjadi Ketua dan Sekretaris DPK IKAPTK Musi Banyuasin periode 2024-2029.

"Semoga DPK IKAPTK Muba terus maksimal memberikan kontribusi untuk kemajuan di Kabupaten Muba," ungkap Pj Bupati Sandi Fahlepi melalui keterangan tertulis, Sabtu (3/8/2024).

Menurutnya, maksimalnya roda pemerintahan di lingkungan Pemkab Muba tidak bisa dipisahkan dari kontribusi pengurus DPK IKAPTK Muba yang sehari-hari menjadi bagian dari Pemkab Muba.

"Semoga sinergi ini dapat terus berjalan baik, demi percepatan - percepatan pembangunan di Kabupaten Muba," ulasnya.

Ia berharap, DPK IKAPTK Muba terus solid dan semakin maju serta selalu berinovasi. "Semoga kepengurusan yang baru ini makin solid dan maju, memberikan banyak kontribusi terbaik," tuturnya.

Ketua Umum DPP IKAPTK Sumsel, Achmad Rizwan SSTP MM mengajak semua alumni IKAPTK terutama DPK IKAPTK Muba untuk selalu loyal dalam pengabdian di masing masing daerah.

"Selalu loyal untuk mengabdi dan menjaga nama baik IKAPTK," ulasnya.

Sementara itu, Ketua DPK IKAPTK Muba, Akhmad Toyibir SSTP MM mengucapkan terima kasih atas support dan arahan yang sangat baik yang selama ini diberikan oleh Pj Bupati Sandi Fahlepi dan Sekda Muba Apriyadi Mahmud.

"Support Pak Pj Bupati dan Pak Sekda Muba Apriyadi selalu membuat kami terus terpacu untuk mengabdi dan andil maksimal melakukan percepatan - percepatan serta inovasi di Muba," ucap Kepala Dinas Perkebunan Muba itu.

Ia menambahkan, pengurus DPK IKAPTK Muba terus berharap masukan dan arahan dari Pj Bupati dan Sekda Muba Apriyadi untuk menebar kebaikan dalam menjalankan tugas.

"Semoga Kepengurusan DPK IKAPTK Muba lima tahun ke depan semakin baik dan solid," pungkasnya.

Turut menghadiri, Sekretaris IKAPTK Sumsel Dr Amrullah SSTP MSi, Wakil Sekretaris IKAPTK Sumsel Deddy Januarsah SSTP MSi, Dewan Pengurus Pusat IKAPTK Korwil 1 B Sumbagsel H Yusnin S.Sos MSi, Ketua DPK IKAPTK Kabupaten Banyuasin Drs H Ali Sadikin MSI, Ketua DPK IKAPTK Kota Palembang diwakili oleh H Agus Rizal AP MSi, Para Pengurus DPP IKAPTK Sumsel, Para Pengurus DPK IKAPTK Muba, beserta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Muba yang terkait.

IDXChannel - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mendukung peningkatan ekspor pelaku usaha dengan memberikan fasilitas seperti Business Matching untuk memperluas akses ke buyer internasional, baik secara konvensional maupun digital.

Hal tersebut dikatakan Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Maqin U. Norhadi saat pertemuan dengan eksportir unggulan Jawa Tengah dalam acara "LPEI Export Forum 2024" di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (3/7).

Forum dengan tema “Bedah Pasar Ekspor Produk Unggulan Jawa Tengah” diselenggarakan LPEIbekerja sama dengan DJPPR Kementerian Keuangan, Bea Cukai Jawa Tengah, dan Disperindag Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu, menempati posisi kelima terbesar di Indonesia dalam jumlah eksportir, Jawa Tengah tidak hanya menjadi pusat produksi tetapi juga motor penggerak ekonomi yang signifikan melalui sektor ekspor. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran penting para eksportir, khususnya eksportir dari kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jawa Tengah saat ini memiliki 2.261 eksportir dengan rincian 1.897 eksportir dengan nilai ekspor di bawah Rp50 miliar, 296 eksportir dengan nilai ekspor Rp50-500 miliar, dan 68 eksportir dengan nilai ekspor di atas Rp500 miliar.

Distribusi ekspor Jawa Tengah didominasi oleh beberapa komoditas utama, seperti pakaian dan

aksesoris bukan rajutan (20,18 persen), pakaian dan aksesoris rajutan (12,24 persen), alas kaki (11,01 persen), kayu dan barang dari kayu (9,98 persen), serta perabotan, lampu, dan alat penerangan (7,20 persen).

Diversifikasi ini memperlihatkan kemampuan Jawa Tengah dalam memproduksi berbagai jenis produk yang diminati di pasar internasional.

Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor terbesar bagi Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 30,43 persen, disusul oleh Tiongkok (7,66 persen), Jepang (6,51 persen), Singapura (6,49 persen), dan Belanda (5,6 persen).

Selain itu, jumlah buyer yang bekerja sama dengan eksportir Jawa Tengah terus meningkat, dengan 22,25 persen di antaranya merupakan buyer yang loyal. Hal ini menunjukkan hubungan perdagangan yang kuat antara Jawa Tengah dengan beberapa negara ekonomi terbesar di dunia dan kepercayaan dan buyer internasional terhadap produk Jawa Tengah.

Market Intelligence & Leads Management Chief Specialist LPEI, Rini Satriani menganalisis pertumbuhan ekspor Jawa Tengah akan tetap stabil hingga tahun 2025, didukung oleh sejumlah produk unggulan.

“Beberapa produk memiliki nilai peluang ekspor signifikan di 2024 ini antara lain Produk Kayu

diperkirakan mencapai nilai USD2,20 miliar, produk Furniture senilia USD2,30 miliar dan minyak Atsiri untuk beauty products yang diperkirakan mencapai nilai USD1,40 miliar," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, LPEI menjelaskan fasilitas dan dukungan LPEI kepada pelaku UKM

ekspor. Para UKM Ekspor dapat memanfaatkan berbagai Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) sesuai dengan profil/karakteristik ekspor yang ada, antara lain PKE UKM (dirancang untuk UKM berorientasi ekspor), PKE Kawasan (untuk pasar tujuan negara non-tradisional) dan PKE Trade Finance (dengan skema transaksi trade).

Hingga Juni 2024 tercatat LPEI telah melakukan disbursement fasilitas PKE Kawasan sebesar Rp4.247 miliar dengan ekspor lebih dari 40 negara, PKE Trade Finance sebesar Rp8.187 miliar dengan ekspor lebih dari 55 negara, dan PKE UKM hingga Rp1.058 miliar untuk pangsa ekspor ke lebih dari 65 negara.

Salah satu pelaku usaha yang telah memanfaatkan pembiayaan PKE LPEI adalah Margono Paper, produsen fancy paper (kertas motif berwarna) dengan 90 persen produknya diekspor ke 50 negara di 5 benua.

Pembiayaan PKE Kawasan dari LPEI membantu usaha Margono Paper dalam mengembangkan bisnis dengan menambah negara tujuan ekspor ke negara-negara non tradisional.

Direktur Ekspor PT Margono Paper, Ferianti Chandranta, mengatakan Margono Paper membutuhkan tambahan modal kerja di tengah tingginya permintaan fancy paper di seluruh dunia.

Pandemi membuat pabrik fancy paper di Eropa dan China tutup. Hal ini membuka peluang bagi Margono Paper untuk ekspansi ekspor ke negara baru dan ekspor berkelanjutan.

“LPEI hadir dengan berbagai produk yang dapat membantu pelaku usaha berorientasi ekspor. Dukungan pembiayaan LPEI mampu meningkatkan daya saing perusahaan untuk menembus pasar global, termasuk ekspor ke negara-negara non tradisional. Dengan bunga yang sangat kompetitif kami bisa memperlancar cashflow dan menambah modal untuk membeli bahan baku, yang pada akhirnya mendorong inovasi perusahaan dengan menambah variasi produk lain,” kata Ferianti.

Secara terpisah, LPEI juga menggelar pertemuan dengan pelaku UKM di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 2024. Pertemuan yang juga dihadiri pengurus KADIN Provinsi Jawa Tengah ini bertujuan mempersiapkan para pelaku UKM dan para eksportir untuk masuk ke dalam platform digital yang sedang disiapkan LPEI.

“LPEI memiliki komitmen kuat untuk membantu produk lokal Indonesia menembus pasar internasional dan mendorong berbagai komoditas Indonesia dapat berani mendunia. Melalui Coaching Program for New Exporter (CPNE) dan Desa Devisa, LPEI terus melakukan pendampingan dan mencetak eksportir baru dan memperkuat ekosistem ekspor. LPEI tengah menyiapkan marketplace yang dirancang khusus untuk kemudahan dan ketersediaan pelayanan di dalam ekosistem ekspor yang diharapkan dapat mendorong pelaku usaha berorientasi ekspor untuk berani mendunia,” kata Maqin.

Lebih lanjut Maqin menguraikan bahwa marketplace ini membantu UKM untuk meningkatkan kinerja ekspor mereka dengan memanfaatkan informasi berbasis riset data dan teknologi digital dalam pengambilan keputusan mereka di bidang ekspor.

Melalui terobosan digital ini, LPEI juga mendorong pelaku ekspor unggulan Jawa Tengah untuk mengembangkan program pelatihan yang diperlukan oleh mereka dan tim.

Hasil penelitian ini juga membantu para pembuat kebijakan dan regulator untuk menyempurnakan ekosistem ekspor UKM, dll. Hasil studi ini dapat diperluas ke negara-negara berkembang lainnya dengan struktur ekonomi dan sistem hukum yang serupa.

(SAN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengajuan tata kelola sumur minyak masyarakat yang sudah dimulai sejak dua tahun lalu, kini lebih masif lagi didorong oleh Pj Bupati Sandi Fahlepi agar realisasinya bisa segera dirasakan.

Pemerintah kabupaten Muba telah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan minyak ilegal guna menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat.

Penjabat Bupati Musi Banyuasin H. Sandi Fahlepi yang baru menjabat kurang lebih tiga bulan ini terus serius berupaya menuntaskan persoalan kerusakan lingkungan dan permasalahan lainnya dampak dari illegal drilling dan illegal refinery di kabupaten Muba.

"Kondisi seperti ini tidak bisa terus menerus dibiarkan, karena menyangkut dampak lingkungan dan keselamatan warga Muba, apalagi setelah kejadian kemaren terjadi ledakan terbakar dan mencemari sungai dawas, ungkap Pj Bupati Sandi saat Audiensi ke Kantor Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Jumat (5/7/2024).

Lanjutnya, kendala yang dihadapi saat ini terkait Revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua yang masih terkendala di Kementerian.

Ia memaparkan, konsep tata kelola yang telah disiapkan diantaranya Tata kelola keselamatan kerja dan lingkungan hidup, tata kelola kontrak jasa dan perjanjian kerjasama.

"Lalu, tata kelola penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tata kelola akses pemodalan dan kredit lunak bagi masyarakat pemilik sumur minyak. Kami sangat yakin rencana tata kelola ini sudah mengakomodir perlindungan masyarakat dan lingkungan di Muba," jelasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan data yang di inventarisir terdata ada sekitar 230 ribu masyarakat Muba yang terlibat pada aktifitas penambangan sumur minyak.

"Ini jumlahnya sangat banyak, tentu kami sangat berharap Pemerintah Pusat untuk segera mengakomodir tata kelola ini serta segera ada realisasi konkrit terkait revisi Permen ESDM nomor 1 Tahun 2008," atau Pemerintah Pusat dapat menerbitkan aturan dalam bentuk lain yang untuk tata kelola yang mengakomodasi aktivitas penambangan Sumur Minyak Masyarakat dan atau Menyusun Bridging Policy (Aturan antara) Selama belum diterbitkannya aturan yang menjadi pedoman tata kelola dimaksud harapnya .

Sementara itu, Dirjen Kementerian Migas Kementerian ESDM, yang diwakili oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas. Noor Arifin Muhamad ST, M.SIE. menyambut baik dan menyampaikan bahwa persoalan illegal drilling dan ilegal refinery di Muba ini sudah sangat Masif. Dari sisi hulu nanti akan kita follow ke pimpinan bagaimana formula tata kelola terbaiknya karena ini menyangkut instansi terkait lintas sektoral lainnya baik sisi lingkungan, dan diharapkan dilevel menteri koordinator akan menangani secara komprehensif.

Arifin melanjutkan bahwa, Peraturan Menteri ESDM saat ini terus digodok agar daerah mempunyai kewenanganan untuk memaksimalkan penertiban illegal drilling dan illegal refinery dan mengapresiasi upaya Pj Bupati Muba ini yang terus aktif memperjuangkan tata kelola upaya penertiban ilegal drilling dan illegal refinery.

"Komitmen Pak Pj Bupati Sandi Fahlepi untuk menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat Muba dari dampak illegal drilling dan illegal refinery sudah maksimal, kita saat ini masih menunggu progres penerbitan Permen ESDM," tutur Arifin

Arifin juga berharap sama agar persoalan illegal drilling dan illegal refinery di Muba ini segera tuntas dengan solusi terbaik. Hal ini mengingat perjuangan yang tak henti-hentinya dilakukan Muba dalam menjaga lingkungan dan keselamatan warga dari dampak illegal drilling dan illegal refinery.

Dalam kesempatan kali ini Pj Bupati turut didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra H.Yudi Herzandi MH , Dirut PT. Petro Muba Khadafi, SE, Kadin Kominfo Muba Herryandi Sinulingga, AP, Kabag Hukum Romasari Purba, SH,MH, Kabag SDA Yulius Adi, SSTP,MSi,, Plt Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Agung Perdana SSTP MSi.