Bisnis.com, SEMARANG - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) Jawa Tengah (Jateng) menyebutkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terus mencatatkan pertumbuhan positif sekitar 30%.

"Sektor UMKM, ini (skala, Red.) mikro atau kecil, rata-rata pertumbuhannya selama tiga tahun terakhir itu 30 persen," kata Kepala Dinkop UKM Jateng Eddy S Bramiyanto, di Semarang, Selasa (30/7/2024).

Bahkan, kata dia, pihaknya baru saja melakukan kurasi terhadap UMKM yang menggelar pameran di Bali yang mempertemukan mereka dengan 35 konsulat jenderal dan 18 calon pembeli dari berbagai negara.

"Saat itu (pameran di Bali, Red.), kami ada MoU sekitar Rp60 miliar. Kami targetnya Rp35 miliar, tapi selama 2024 kami sudah Rp60 miliar," katanya pula.

Karena itu, Eddy memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jateng tetap berjalan positif dan sektor UMKM memberikan kontribusi yang bagus terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

"UMKM ini malah kontribusinya ke PDRB itu bagus. Saya menyampaikan data BPS (Badan Pusat Statistik) di tahun 2023 kontribusi UMKM untuk PDRB sekitar Rp245 triliun dari nilai PDRB Rp1.660 triliun," katanya pula.

Menurut dia, banyak UMKM Jateng yang sudah menyasar pangsa ekspor, yakni sekitar 350 UMKM dari berbagai produk, termasuk kopi yang mencatatkan nilai sekitar Rp350 miliar.

Ia mencontohkan UMKM kopi di sejumlah daerah yang sudah memiliki pangsa ekspor, seperti Temanggung, Wonogiri, Kendal, dan Cilacap yang baru saja kedatangan calon pembeli dari Jepang.

"Kurasi kopi kami lakukan secara rutin. Bahkan, kemarin dari Jepang sudah dua kali ke sini mungkin ingin kerja sama dengan petani kopi dan sudah kami fasilitasi," katanya lagi.

"Sudah dua kali ke sini, dan kami ingin yang ketiga kalinya ayo langsung (kerja sama, Red.) 'b to b' (business to business). Tanpa kami, insya Allah sudah bisa," ujarnya.

Dia mengakui, kopi impor juga masuk ke Indonesia, tetapi selama ini untuk memenuhi kebutuhan industri besar, sedangkan industri lokal sangat mengandalkan kopi domestik atau dalam negeri.

"Industri lokal, seperti kafe-kafe lokal, dengan warung kopi-warung kopi, ini kontribusinya luar biasa. Tidak kelihatan tapi merekalah pelaku kopi sesungguhnya di Jateng," kata Eddy pula.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memberangkatkan 20 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayahnya untuk memasarkan produk-produknya di pasar internasional.

Mereka akan dipertemukan dengan pembeli dari berbagai negara pada acara Kontak Bisnis dan Pameran Produk UMKM Jateng, di Mall Trans Studio, Kota Denpasar, Bali pada 20-21 Juli 2024.

Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana, di Semarang, Jumat (19/7/2024), menegaskan komitmennya terus melakukan upaya-upaya pendampingan dan mencoba meningkatkan produktivitas UMKM yang ada di Jateng, salah satunya dengan menggelar pameran di luar daerah.

"Kami berangkatkan 20 UMKM untuk mengikuti UMKM Expo di Bali," kata Nana.

Ia berharap promosi tersebut dapat lebih meningkatkan gairah para pelaku usaha UMKM menjadi lebih kompetitif, sehingga mereka terpacu dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Eddy S Bramiyanto mengatakan para pelaku UMKM yang hendak mengikuti kegiatan itu sebenarnya jauh lebih banyak, namun yang diberangkatkan baru 20 UMKM.

"Mereka adalah hasil kurasi atau penjaringan dari total 245 UMKM se-Jateng yang antusias mengikuti kegiatan," katanya.

Menurut dia, kurasi dilakukan oleh tim independen dari Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jateng dan Bali secara daring dan luring.

Sebanyak 20 UKMM itu berasal dari 11 kabupaten/kota di Jateng, yakni Banjarnegara, Cilacap, Jepara, Klaten, Purbalingga, Sukoharjo, Tegal, Wonosobo, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Surakarta.

Produk UMKM yang dipamerkan pun beragam. Mulai produk fashion, aksesoris, furniture/homedecor, makanan/minuman dan alat musik.

Mereka telah menjalani berbagai tahapan kurasi, bimtek dan sertifikasi ekspor hingga ditetapkan layak ikut dalam kontak bisnis di Bali.

"Mereka sudah layak dan siap dipertemukan dengan 'buyer' dan konsulat jenderal (konjen) dari 32 negara," katanya menegaskan.

Dari 32 konjen yang akan dihadirkan dalam kegiatan kontak bisnis tahun 2024, di antaranya Australia, Amerika Serikat, Britania Raya, Denmark, Finlandia, Korea Selatan, Spanyol, Swiss, Tunisia, bahkan Rusia.

Selain itu, para pelaku UMKM itu juga dipertemukan calon pembeli dari dalam maupun luar negeri yang akan hadir, seperti dari India, Hungaria, Austria, Prancis, dan Brazil.

Eddy mengatakan bahwa kontak bisnis pada tahun ini menargetkan peningkatan omzet dari tahun 2023 yang saat itu menghasilkan delapan nota kesepahaman (MoU) dengan nilai total Rp25 miliar dan kontak bisnis secara "face to face" sebesar Rp299 juta.

"Tahun ini harapannya meningkat, dengan target Rp35 miliar. Karena tahun ini kami mendatangkan banyak 'buyer', serta menghadirkan UMKM yang sudah terkurasi secara ketat," katanya pula.

Bisnis.com, SEMARANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang menggelar acara Investment Day pada Senin (15/7/2024). Acara tersebut digelar untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

"Acara ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha agar dapat melaporkan LKPM secara langsung dan akurat," jelas Hevearita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang, dalam sambutan yang dibacakan oleh Diah Supartiningtias Kepala DPMPTSP Kota Semarang.

Investment Day tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Semarang serta pelaku usaha lainnya. Adapun selain DPMPTSP Kota Semarang, turut hadir Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang dan perwakilan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah sebagai narasumber.

Diah menjelaskan bahwa kegiatan Investment Day merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Semarang melalui DPMPTSP Kota Semarang untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM. Kegiatan sosialisasi dan edukasi terus digenjot, khususnya jelang periode batas pelaporan.

"Ada laporan seperti perincian tenaga kerja, nilai tetap, itu kadang dirasakan pelaku usaha agak repot. Padahal, kalau pembukuannya sudah rapi tentu tidak sulit. Perusahaan besar itu sudah lebih taat, tetapi yang menengah itu terkadang abai karena pembukuannya kurang rapi," jelas Diah.

Diah menjelaskan kewajiban pelaporan LKPM tersebut terbagi menjadi dua. Untuk pelaku usaha kecil wajib melaporkan 3 bulan sekali, sementara usaha dengan skala menengah hingga besar wajib menyampaikan laporan setiap 6 bulan sekali. "Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), membuka pelaporannya sampai tanggal 10 Juli, cuma biasanya diperpanjang sampai tanggal 20. Kami selalu lakukan pendampingan ke pelaku usaha, supaya segera melaporkan kegiatan penanaman modalnya," tambahnya.

Sebagai informasi, Kota Semarang memiliki target realisasi investasi sebesar Rp11,5 triliun dari BKPM. Selain itu, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kota Semarang juga ditarget bisa memenuhi realisasi investasi sebesar Rp27,6 triliun.

Hingga Semester I/2024, Kota Semarang telah memenuhi target realisasi investasi dari BKPM sebesar Rp2,5 triliun. Sementara target realisasi investasi RPJMD sudah tercapai sebesar Rp14 triliun.

Primasto Ardi Martono, Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa Kota Semarang punya potensi untuk memenuhi target tersebut. Namun demikian, diperlukan kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Kota Semarang dengan pelaku usaha untuk mencatat setiap realisasi investasi yang terjadi.

"Kami yakin bahwa dalam satu tahun, Kota Semarang itu [realisasi investasinya] bisa lebih dari Rp11 Triliun. Kami yakin bahwa dari target RPJMD-nya saja sampai Rp20 triliun lebih. Cuma masalahnya ketika realisasi investasi itu tidak dilaporkan di LKPM, maka angkanya tidak akan tercatat," jelas Primasto.

Lebih lanjut, Novi Sukmawati, Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, berharap agar acara Investment Day itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha. "Bisa bertanya apapun yang menjadi kendala atau hambatan panjenengan dalam melakukan LKPM," jelasnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.5/2021 mewajibkan pelaku usaha di Tanah Air untuk melaporkan kegiatan realisasi investasinya secara rutin. Kewajiban tersebut diatur berdasarkan tingkat risiko dan skala usahanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, Diah Supartiningtias, menjelaskan bahwa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) digunakan untuk mencatat arus investasi yang masuk ke satu daerah.

"Kami jadi bisa mengetahui potensi dan tren, saat ini pelaku usaha yang masuk ke Kota Semarang ada di sektor apa. Jadi ketika melakukan promosi investasi, kami bisa mengarahkan investor untuk masuk ke sektor yang strategis," jelasnya saat ditemui Bisnis pada Senin (15/7/2024).

Diah mengungkapkan bahwa selama ini pelaku usaha masih kurang disiplin untuk memenuhi kewajiban tersebut.

"Teman-teman masih takut kalau itu kaitannya dengan pajak, padahal tidak ada hubungannya," jelasnya.

Lebih lanjut, banyak pelaku usaha yang merasa kesulitan untuk mengisi LKPM. Padahal, lanjut Diah, pengisian LKPM tersebut secara umum hanya memindahkan beberapa variabel pembukuan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.

Beberapa data yang perlu dilaporkan antara lain seberapa banyak tenaga kerja yang diserap, rencana investasi, serta investasi yang terealisasi. Laporan yang disampaikan pelaku usaha tersebut tak cuma bermanfaat buat memetakan potensi investasi yang ada di Kota Semarang.

Diah menjelaskan bahwa data tersebut juga bakal digunakan untuk memperkuat data ketenagakerjaan hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Ketika kami berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja misalnya, dari LKPM tercatat ada penyerapan 1.000 tenaga kerja, itu bisa dipetakan. Apakah pekerjanya itu dari Kota Semarang atau dari wilayah liannya. Sehingga bisa muncul Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berapa, kesenjangan ekonominya seberapa besar. Akhirnya berhubungan kemana-mana," jelas Diah.

Sebagai informasi, dalam Peraturan BKPM No.5/2021 tersebut, pelaku usaha kecil diwajibkan menyerahkan LKPM setiap 6 bulan dalam 1 tahun laporan. Dimana Laporan Semester I disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 Juli dan Laporan Semester II pada 10 Januari tahun berikutnya.

Adapun untuk pelaku usaha menengah dan besar wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan sekali atau secara kuartalan. Periode laporannya disampaikan pada 10 April untuk Kuartal I, 10 Juli untuk Kuartal II, 10 Oktober untuk Kuartal III, dan 10 Januari tahun berikutnya untuk Kuartal IV di tahun pelaporan.

Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LKPM bakal mendapatkan sejumlah sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, hingga pencabutan izin berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

IDXChannel - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mendukung peningkatan ekspor pelaku usaha dengan memberikan fasilitas seperti Business Matching untuk memperluas akses ke buyer internasional, baik secara konvensional maupun digital.

Hal tersebut dikatakan Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis Maqin U. Norhadi saat pertemuan dengan eksportir unggulan Jawa Tengah dalam acara "LPEI Export Forum 2024" di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (3/7).

Forum dengan tema “Bedah Pasar Ekspor Produk Unggulan Jawa Tengah” diselenggarakan LPEIbekerja sama dengan DJPPR Kementerian Keuangan, Bea Cukai Jawa Tengah, dan Disperindag Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu, menempati posisi kelima terbesar di Indonesia dalam jumlah eksportir, Jawa Tengah tidak hanya menjadi pusat produksi tetapi juga motor penggerak ekonomi yang signifikan melalui sektor ekspor. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran penting para eksportir, khususnya eksportir dari kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jawa Tengah saat ini memiliki 2.261 eksportir dengan rincian 1.897 eksportir dengan nilai ekspor di bawah Rp50 miliar, 296 eksportir dengan nilai ekspor Rp50-500 miliar, dan 68 eksportir dengan nilai ekspor di atas Rp500 miliar.

Distribusi ekspor Jawa Tengah didominasi oleh beberapa komoditas utama, seperti pakaian dan

aksesoris bukan rajutan (20,18 persen), pakaian dan aksesoris rajutan (12,24 persen), alas kaki (11,01 persen), kayu dan barang dari kayu (9,98 persen), serta perabotan, lampu, dan alat penerangan (7,20 persen).

Diversifikasi ini memperlihatkan kemampuan Jawa Tengah dalam memproduksi berbagai jenis produk yang diminati di pasar internasional.

Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor terbesar bagi Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 30,43 persen, disusul oleh Tiongkok (7,66 persen), Jepang (6,51 persen), Singapura (6,49 persen), dan Belanda (5,6 persen).

Selain itu, jumlah buyer yang bekerja sama dengan eksportir Jawa Tengah terus meningkat, dengan 22,25 persen di antaranya merupakan buyer yang loyal. Hal ini menunjukkan hubungan perdagangan yang kuat antara Jawa Tengah dengan beberapa negara ekonomi terbesar di dunia dan kepercayaan dan buyer internasional terhadap produk Jawa Tengah.

Market Intelligence & Leads Management Chief Specialist LPEI, Rini Satriani menganalisis pertumbuhan ekspor Jawa Tengah akan tetap stabil hingga tahun 2025, didukung oleh sejumlah produk unggulan.

“Beberapa produk memiliki nilai peluang ekspor signifikan di 2024 ini antara lain Produk Kayu

diperkirakan mencapai nilai USD2,20 miliar, produk Furniture senilia USD2,30 miliar dan minyak Atsiri untuk beauty products yang diperkirakan mencapai nilai USD1,40 miliar," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, LPEI menjelaskan fasilitas dan dukungan LPEI kepada pelaku UKM

ekspor. Para UKM Ekspor dapat memanfaatkan berbagai Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) sesuai dengan profil/karakteristik ekspor yang ada, antara lain PKE UKM (dirancang untuk UKM berorientasi ekspor), PKE Kawasan (untuk pasar tujuan negara non-tradisional) dan PKE Trade Finance (dengan skema transaksi trade).

Hingga Juni 2024 tercatat LPEI telah melakukan disbursement fasilitas PKE Kawasan sebesar Rp4.247 miliar dengan ekspor lebih dari 40 negara, PKE Trade Finance sebesar Rp8.187 miliar dengan ekspor lebih dari 55 negara, dan PKE UKM hingga Rp1.058 miliar untuk pangsa ekspor ke lebih dari 65 negara.

Salah satu pelaku usaha yang telah memanfaatkan pembiayaan PKE LPEI adalah Margono Paper, produsen fancy paper (kertas motif berwarna) dengan 90 persen produknya diekspor ke 50 negara di 5 benua.

Pembiayaan PKE Kawasan dari LPEI membantu usaha Margono Paper dalam mengembangkan bisnis dengan menambah negara tujuan ekspor ke negara-negara non tradisional.

Direktur Ekspor PT Margono Paper, Ferianti Chandranta, mengatakan Margono Paper membutuhkan tambahan modal kerja di tengah tingginya permintaan fancy paper di seluruh dunia.

Pandemi membuat pabrik fancy paper di Eropa dan China tutup. Hal ini membuka peluang bagi Margono Paper untuk ekspansi ekspor ke negara baru dan ekspor berkelanjutan.

“LPEI hadir dengan berbagai produk yang dapat membantu pelaku usaha berorientasi ekspor. Dukungan pembiayaan LPEI mampu meningkatkan daya saing perusahaan untuk menembus pasar global, termasuk ekspor ke negara-negara non tradisional. Dengan bunga yang sangat kompetitif kami bisa memperlancar cashflow dan menambah modal untuk membeli bahan baku, yang pada akhirnya mendorong inovasi perusahaan dengan menambah variasi produk lain,” kata Ferianti.

Secara terpisah, LPEI juga menggelar pertemuan dengan pelaku UKM di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 2024. Pertemuan yang juga dihadiri pengurus KADIN Provinsi Jawa Tengah ini bertujuan mempersiapkan para pelaku UKM dan para eksportir untuk masuk ke dalam platform digital yang sedang disiapkan LPEI.

“LPEI memiliki komitmen kuat untuk membantu produk lokal Indonesia menembus pasar internasional dan mendorong berbagai komoditas Indonesia dapat berani mendunia. Melalui Coaching Program for New Exporter (CPNE) dan Desa Devisa, LPEI terus melakukan pendampingan dan mencetak eksportir baru dan memperkuat ekosistem ekspor. LPEI tengah menyiapkan marketplace yang dirancang khusus untuk kemudahan dan ketersediaan pelayanan di dalam ekosistem ekspor yang diharapkan dapat mendorong pelaku usaha berorientasi ekspor untuk berani mendunia,” kata Maqin.

Lebih lanjut Maqin menguraikan bahwa marketplace ini membantu UKM untuk meningkatkan kinerja ekspor mereka dengan memanfaatkan informasi berbasis riset data dan teknologi digital dalam pengambilan keputusan mereka di bidang ekspor.

Melalui terobosan digital ini, LPEI juga mendorong pelaku ekspor unggulan Jawa Tengah untuk mengembangkan program pelatihan yang diperlukan oleh mereka dan tim.

Hasil penelitian ini juga membantu para pembuat kebijakan dan regulator untuk menyempurnakan ekosistem ekspor UKM, dll. Hasil studi ini dapat diperluas ke negara-negara berkembang lainnya dengan struktur ekonomi dan sistem hukum yang serupa.

(SAN)