REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui lima tahapan. Ini dimulai sejak 2022 hingga 2045.

Semuanya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN. Berikut penjabarannya, dimulai dari tahap satu.

Tema besarnya pemindahan tahap awal. Tepatnya pada 2022-2024. Jadi sekarang sedang berada di fase tersebut.

Instruktur dasar yang utama selesai dibangun dan beroperasi untuk penduduk pionir. Itu antara lain infrastruktur penyedian air minum, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengelolaan persampahan, dan air limbah.

Kemudian membangun sarana utama misalnya Istana Kepresidenana, perkantoran, perumahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Lalu pemindahan ASN Tahap awal, termasuk TNI-Polri. Berlanjut ke inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas.

"Artinya sampai dengan akhir 2024. Nanti akan ada tahap-tahap berikutnya yang tentu akan banyak peran dari semua pelaku pembangunan di sana, tidak hanya di tahap satu," kata Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam S Ernawi, kepada awak media, Kamis (11/7/2024).

Berlanjut ke tahap kedua. Tepatnya dari 2025-2029. Temanya membangun IKN sebagai area inti yang tangguh.

Targetnya, fasilitas transportasi umum baik primer maupun sekunder sudah dapat digunakan. Kemudian perluasan kawasan pemukiman ASN dan TNI/Polri dan Perkantoran Pemerintahan Pusat. Lalu proses pemindahan ASN diperkirakan dapat diselesaikan.

Berlanjut ke pengembangan riset dan talenta serta Universitaas Unggulan. Lalu pembangunan lanjutan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

"Pemindahan ASN, mulainya tahap awal di bulan September (2024) setelah 17-an (Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republika Indonesia pada 17 Agustus tahun ini)," ujar Imam.

Beralih ke tahap ketiga. Temanya melanjutkan pembangunan IKN dengan lebih progresif. Ini berlangsung dari 2030-2024.

Pada fase tersebut ada pengembangan utilitas terintegrasi serta KA akses bandara Balikpapan-KIPP. Pemindahan lanjutan personel TNI/Polri. Pengembangan kawasan Industri dan sektor lain dalam klaster ekonomi superhub. Penguatan kota cerdas, pusat digital, serta pendidikan Abad ke-21. Peningkatan investasi dan kapasitas produksi klaster ekonomi.

Menuju ke tahap keempat. Temanya membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Ini berlangsung dari 2035-2039.

Targetnya ada perkembangan pesat di bidang pendidikan, dan kesehatan sebagai motor penggerak sektor ekonomi. Penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat serta peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dan riset. Penambahan kapasitas infrastruktur dasar seiring peningkatan jumlah populasi. Peningkatan kapasitas dan diversifikasi klaster ekonomi dan infrastruktur pemampu di daerah mitra.

Tema besarnya....

Selanjutnya menuju ke tahap kelima. Tema besarnya mengokohkan reputasi IKN sebagai 'Kota Dunia untuk Semua'. Ini ditargetkan sudah terlihat di 2040-2045.

Ada pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan dari KA IKN dan daerah mitra sekitarnya. Pemantapan infrastruktur dan utilitas terintegrasi. Stabilnya pertumbuhan penduduk di IKN. Mencapai net zero carbon emission dan 100 persen energi terbarukan. Pengembangan industri berkelanjutan. Menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing.

"Ketika kita mengatakan IKN seakan-akan hanya KIPP. Ini yang sebetulnya perlu disosialisasikan. IKN itu 250 ribuan sekian hektar. Kita sedang membangun IKN, bukan membangun di IKN," ujar Imam.

Presiden Joko Widodo berencana memimpin upacara Bendera pada acara HUT Kemerdekaan RI di IKN. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Ditjen IKP, Septriana Tangkary menegaskan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN salah satu transisi awal perpindahan ibu kota negara. Sehingga harus terus diberikan update pemberitaannya secara obyektif.

"Kami berharap dapat membangun sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga, untuk memberikan informasi yang cepat, akuran, obyektif, kepada seluruh masyarakat, serta kepada rekan media sekalian sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah terkait pembangunan IKN ini," ujar Septriana.

Penahapan pembangunan IKN disusun untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan yang diimplementasikan secara berkesinambungan dan terpadu. Penahanan pembangunan IKN didasarkan atas proyeksi penduduk yang akan menghuni, juga kebutuhan lahan dan kawasan yang akan dikembangkan.