JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bimo Adi Nursanthyasto mengungkapkan bahwa pihaknya akan berkantor di IKN pada akhir Desember ini.

Hal itu menyusul adanya beberapa kantor yang sudah selesai dibangun di IKN dan siap digunakan menjadi kantor.

“Kalau kantor, mudah-mudahan nanti akhir Desember ini sudah ada di sana,” ujarnya usai melakukan rapat bersama DPR di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Sementara di awal tahun 2025, ditargetkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mulai dipindahkan ke IKN.

Pihaknya pun sudah menyiapkan aplikasi khusus untuk proses pemindahan para ASN ke IKN.

Dengan aplikasi itu, OIKN bisa memetakan pembagian ASN ke masing-masing kantornya nanti.

“Kami juga akan berkoordinasi dengan teman-teman di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk masalah tersebut karena ini kabinet baru dan pastinya refleksi dari apa yang sudah kita siapkan kemarin,” jelasnya.

Sebelumnya, Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah mengembangkan iKnow, aplikasi super yang dirancang sebagai solusi terpadu untuk semua layanan publik di IKN.

Aplikasi ini berisi berbagai fitur canggih yang tidak hanya memudahkan penduduk dan pengunjung, tetapi juga membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta keluarganya dalam proses pemindahan ke ibu kota baru awal Januari 2025.

Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi menjelaskan bahwa iKnow, yang telah diunduh oleh lebih dari 50.000 pengguna, memainkan peran krusial dalam memfasilitasi proses pemindahan ASN.

“Dengan demikian, para ASN dapat mengakses berbagai informasi penting, seperti pengunduhan surat keputusan kepindahan, informasi seputar transportasi dan tiket penerbangan menuju IKN, serta lokasi kantor dan apartemen, termasuk prosedur check-in,” terang Ali dalam keterangannya kepada Kompas.com, Senin (14/10/2024).

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal tinggal di apartemen. Tapi ASN juga harus menanggung biaya listrik dan gas.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto buka-bukaan terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk tinggal di hunian ASN di IKN, Kalimantan Timur. Hunian ini nantinya akan menjadi tempat tinggal dari para ASN yang pindah ke IKN tahun depan.

Iwan mengatakan, pengaturan terkait penghunian di rusun atau apartemen ASN tersebut belum dilakukan. Namun ia menyebut bahwa nantinya para ASN tetap harus menanggung beberapa biaya seperti listrik dan gas.

"Terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," kata Iwan, dikutip dari unggahan pada akun Instagram Kementerian PU, @kementerianpu, Jumat (25/10/2024).

Gedung-gedung hunian ASN-Hankam ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dari total 47 tower yang ditargetkan terbangun, per Oktober 2024 ada 13 tower yang telah rampung dan siap ditempati.

Sebagai informasi, jadwal pemindahan pegawai ASN ke IKN mundur ke bulan Januari 2025. Hal ini sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang masih dijabat oleh Abdullah Azwar Anas.

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

Di kesempatan berbeda, Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat sebagai Menteri PUPR menyampaikan, saat ini ada sebanyak 13 tower apartemen ASN Hankam yang sudah siap ditempati. Apartemen tersebut pun sudah ditunjang fasilitas yang lengkap.

"Kalau yang apartemen ASN yang sekarang ini sudah siap ada 13, sudah full furnished, air, listrik, AC, semua sudah. Nanti November ada 9 lagi, Desember semua selesai," ujarnya.

Lebih lanjut untuk skema penempatannya, menurut Basuki, apartemen akan ditempati secara sharing untuk ASN single. Barulah ASN yang berkeluarga akan diberikan satu unit.

"Kalau saya, saya kan pernah kuliah di luar. Kalau kita tinggal di apartemen, saya tidak akan menyarankan satu apartemen satu orang, pasti harus ada temannya. Kita tidak tahu kalau sakit, pasti nggak akan happy kalau sendiri," katanya.

Begitu pula dengan kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi kantor para ASN. Menurut Basuki, bangunannya sudah siap. Saat ini, ia tinggal melengkapi bagian area komersial.

[Gambas:Instagram]

Simak Video 'Kenapa ASN Belum Pindah ke IKN Walaupun Hunian Sudah Siap?':

[Gambas:Video 20detik]

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal tinggal di apartemen. Tapi ASN juga harus menanggung biaya listrik dan gas.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto buka-bukaan terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk tinggal di hunian ASN di IKN, Kalimantan Timur. Hunian ini nantinya akan menjadi tempat tinggal dari para ASN yang pindah ke IKN tahun depan.

Iwan mengatakan, pengaturan terkait penghunian di rusun atau apartemen ASN tersebut belum dilakukan. Namun ia menyebut bahwa nantinya para ASN tetap harus menanggung beberapa biaya seperti listrik dan gas.

"Terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," kata Iwan, dikutip dari unggahan pada akun Instagram Kementerian PU, @kementerianpu, Jumat (25/10/2024).

Gedung-gedung hunian ASN-Hankam ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Dari total 47 tower yang ditargetkan terbangun, per Oktober 2024 ada 13 tower yang telah rampung dan siap ditempati.

Sebagai informasi, jadwal pemindahan pegawai ASN ke IKN mundur ke bulan Januari 2025. Hal ini sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang masih dijabat oleh Abdullah Azwar Anas.

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

Di kesempatan berbeda, Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat sebagai Menteri PUPR menyampaikan, saat ini ada sebanyak 13 tower apartemen ASN Hankam yang sudah siap ditempati. Apartemen tersebut pun sudah ditunjang fasilitas yang lengkap.

"Kalau yang apartemen ASN yang sekarang ini sudah siap ada 13, sudah full furnished, air, listrik, AC, semua sudah. Nanti November ada 9 lagi, Desember semua selesai," ujarnya.

Lebih lanjut untuk skema penempatannya, menurut Basuki, apartemen akan ditempati secara sharing untuk ASN single. Barulah ASN yang berkeluarga akan diberikan satu unit.

"Kalau saya, saya kan pernah kuliah di luar. Kalau kita tinggal di apartemen, saya tidak akan menyarankan satu apartemen satu orang, pasti harus ada temannya. Kita tidak tahu kalau sakit, pasti nggak akan happy kalau sendiri," katanya.

Begitu pula dengan kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi kantor para ASN. Menurut Basuki, bangunannya sudah siap. Saat ini, ia tinggal melengkapi bagian area komersial.

[Gambas:Instagram]

Simak Video 'Kenapa ASN Belum Pindah ke IKN Walaupun Hunian Sudah Siap?':

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA— PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) mengalami transaksi crossing atau kesepakatan dua pihak dengan difasilitasi oleh sekuritas yang sama di saat saham Perseroan bergerak fluktuatif sangat tajam dan isu akuisisi Temu.

Artikel bertajuk Transaksi Crossing Bukalapak (BUKA) saat Saham Melejit dan Isu Temu menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Kamis (10/4/2024):

1. Transaksi Crossing Bukalapak (BUKA) saat Saham Melejit dan Isu Temu

PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) mengalami transaksi crossing atau kesepakatan dua pihak dengan difasilitasi oleh sekuritas yang sama di saat saham Perseroan bergerak fluktuatif sangat tajam dan isu akuisisi Temu.

BUKA mencatatkan crossing sebesar Rp2,08 triliun pada sesi perdagangan I hari ini, Rabu (9/10/2024). Aksi tersebut terjadi pada harga premium atau di atas rentang harga perdagangan saham BUKA hari ini.

Berdasarkan data D'Origin, saham BUKA mengalami crossing sebesar Rp2,08 triliun, atau dengan harga rata-rata Rp155 per saham. Angka rata-rata ini di atas rentang harga saham BUKA selama perdagangan hari ini pada Rp132—Rp150 per lembar.

Berdasarkan riset Mandiri Sekuritas, crossing terjadi terhadap 13,4 miliar saham BUKA atau setara 13% kepemilikan. Transaksi crossing terbagi dalam dua harga, yaitu sebesar Rp250 per saham terhadap 3,6 miliar saham dan Rp120 per saham untuk 9,8 miliar saham. Jumlah kepemilikan tersebut identik dengan kepemilikan Ant Financial di BUKA.

Mandiri Sekuritas menuturkan belum terdapat keterbukaan informasi dari BUKA. Akan tetapi Mandiri Sekuritas memperkirakan hal ini adalah clean-up (pembersihan) seluruh kepemilikan Ant Financial di BUKA.

2. Prospek Cerah Pasar Apartemen Servis Jadi Pesaing Hotel

Pasar apartemen servis atau sewa memiliki potensi jangka panjang yang kuat. Sejak pandemi Covid-19, pasar apartemen servis atau berlayanan di Jakarta telah menunjukkan pertumbuhan kinerja yang signifikan baik dalam hal penawaran maupun permintaan.

Keberadaan apartemen dengan layanan jangka panjang dan jangka pendek menyoroti kemampuan adaptasi sektor ini untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan penyewa.

Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan prospek Indonesia tetap menjanjikan karena beberapa alasan. Salah satunya, negara ini diperkirakan menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI) yang akan mendorong permintaan jangka panjang perusahaan dan terdapat potensi basis permintaan besar dari kelas menengah yang berkembang.

Pada kuartal III/2024, terdapat pasokan baru apartemen servis di Jakarta yakni Ascott Group membuka Somerset Kencana Jakarta memperluas pasokan apartemen berlayanan yang berlokasi di kawasan perumahan bergengsi Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Pengembangan baru ini memiliki 148 unit, menawarkan gabungan apartemen dengan satu hingga tiga kamar tidur, dengan unit satu kamar tidur mencakup 68% dari total keseluruhan. Dengan tambahan tersebut, total pasokan kini berjumlah 7.222 unit.

3. Janji Manis Swasembada Pangan Jokowi Tak Kunjung Terealisasi

Mimpi swasembada pangan terutama beras yang ditargetkan pemerintahan Presiden Joko Widodo tak kunjung terwujud hingga menjelang turun takhta. Di sisi lain, Indonesia makin memperbesar impor komoditas tersebut.

Setelah menduduki kursi Presiden, Jokowi secara terbuka menyatakan target swasembada pangan akan terwujud setidaknya dalam kurun 2 hingga 3 tahun. Merujuk dari pernyataan yang dikeluarkan pada 2015, maka target diproyeksi akan tercapai sekitar 2017 – 2018.

“Dalam 2 hingga 3 tahun [ke depan], diharapkan Indonesia bisa swasembada beras, dilanjutkan dengan kedelai, jagung, dan produk pertanian lainnya,” kata Jokowi pada Januari 2015 seperti dikutip laman Kementerian Sekretariat Negara.

Nyaris 10 tahun setelah janji manis itu disampaikan, mimpi swasembada pangan masih sekadar isapan jempol belaka. Sebaliknya, dalam kurun waktu tersebut, Indonesia telah mengimpor sekitar 12,89 juta ton beras. Bahkan, RI menerbitkan kuota impor beras hingga 3,6 juta ton pada 2024.

Setelah mimpi tersebut urung terwujud, pemerintah masih percaya diri dengan kembali mengeluarkan pernyataan baru ihwal swasembada pangan akan tercapai pada 2027. Setahun berikutnya atau pada 2028, produksi beras Indonesia ditargetkan dapat diekspor.

4. Celah Kelas Menengah Lolos dari Fenomena Makan Tabungan

Tabungan kelas menengah tetap konsisten tumbuh di tengah fenomena makan tabungan. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tabungan masyarakat di bawah Rp100 juta terbagi dalam beberapa kategori, mencakup tabungan di bawah Rp1 juta, kemudian Rp1 juta-Rp5 juta, Rp5 juta-Rp10 juta, Rp10 juta-Rp25 juta, Rp25 juta-Rp50 juta, dan terakhir Rp50 juta-Rp100 juta.

“Dari golongan itu, yang paling rendah [tumbuhnya] di bawah 1 juta, yaitu 0,72%. Mungkin terendah pada 2024. Tapi, ini mungkin dari pertamanya enggak punya duit atau mungkin dengan bantuan langsung tunai [BLT] belum dikeluarin kali BLT-nya” ujar Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa dikutip Rabu (9/10/2024).

Jika diperinci, per Agustus 2024 pertumbuhan atas simpanan Rp1 juta-Rp5 juta mencapai 5,92%. Selanjutnya, untuk golongan Rp5juta-Rp10 juta mencapai 6,16%, selanjutnya Rp10 juta-Rp25 juta 5,28%. Sementara itu untuk Rp25 juta -Rp50 juta mencapai 5,73% dan Rp50 juta-Rp100 juta mencapai 5,19%.

Purbaya menyampaikan, capaian ini memang lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya, misal Rp10juga-Rp25 juta yang hanya tumbuh 5,5%. Kemudian, Rp 25 juta-Rp50 juta pada Juli 2024 tumbuh 5,13% dan Rp50 juta-Rp100 juta hanya tumbuh 4,13% pada Juli 2024.

“Sepertinya dari sini, golongan yang agak menengah mengalami perbaikan, ini berlawanan dengan apa yang kita baca di mana kelas menengah turun,” katanya.

Menurutnya, kondisi kelas menengah di Indonesia tidak seburuk itu. Kendati begitu, dia masih akan melakukan pemantauan. “Tentunya belum akhir, ini baru awal, tapi kita monitor. Tapi artinya, yang ditakutkan orang selama ini, kalau kita lihat data, ini ternyata tidak seburuk yang digembar gemborkan,” jelasnya.

5. Maju Mundur Rencana Pemindahan ASN ke IKN Nusantara

Lagi-lagi rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali mundur menjadi pada Januari 2025. Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara urung dilakukan tahun ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menargetkan pemindahan ASN dapat dilakukan pada April, kemudian mundur ke Juli, lalu dimundurkan Agustus dan kembali mundur pada September 2024. Hingga Oktober 2024, realisasi pemindahan ASN ke IKN tak kunjung datang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan aparatur sipil negara (ASN) pindah ke IKN pada Januari 2025.

“Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno dapat perintah pada Januari 2025 ASN pindah ke IKN,” ujarnya dikutip Antara, Rabu (9/10/2024). Adapun pemindahan ASN ke IKN direncanakan pada September 2024. Namun, hingga awal Oktober belum juga dilaksanakan.

Menurutnya, kepastian pemindahan ASN ke ibu kota baru Indonesia di Nusantara menunggu keputusan pemerintahan berikutnya yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pemerintah masih perlu menyelesaikan ekosistem ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan kabar terbaru tentang rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia mengatakan pemindahan dilakukan pada Januari 2025.

Kabar ini disampaikannya dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024. Anas mengatakan, kepastian pemindahan tersebut diamanatkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan.

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Oleh karena itu, rencana pemindahan ASN ke IKN diundur. Hal ini berarti, pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Adapun pemerintahan Jokowi sendiri akan berakhir per 20 Oktober 2024 ini.

"Ditanya terus sama wartawan ini, kapan pindah ke IKN? Tadinya September ke Oktober. Karena Presiden bukan soal apa, tadi Pak Menteri PU, Kepala OIKN tadi sampaikan sudah selesai (persiapan sarana prasarana). Tapi kita diminta ekosistemnya dibereskan," ujarnya.

Dengan turunnya perintah pemindahan di Januari 2025 mendatang, Anas mengatakan, pihaknya akan mematangkan persiapan pemindahan hingga perumusan tunjangan ASN ke IKN.

"Kita segera akan siapkan skema dan pemerangkatannya, termasuk insentif dan lain-lain. Kita ini mau selesai, tapi tugasnya tambah di ujung-ujung (masa jabata ini. Berarti lembur lagi Pak Aba (Deputi Bidang SDM Aparatur) nanti malam," canda Anas.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mulanya merencanakan pemindahan ASN mulai dilakukan pada sebelum 17 Agustus. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

Anas sebelumnya pernah menyampaikan, pihaknya telah membuat simulasi dengan seluruh Sekretaris Jenderal (Sekjen) kementerian hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"KemenPANRB telah melakukan simulasi dengan seluruh Sekjen kementerian dan lembaga, dengan OIKN, dan juga dengan Kementerian Sekretariat Negara. Simulasi-simulasi telah kami buat mulai opsi 1,2,3,4 termasuk opsi yang lain," kata Azwar di Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2024).

Kementerian PAN-RB juga sudah melakukan mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk nama-nama ASN dan para pejabat dari seluruh KL. Namun realisasinya akan disesuaikan dengan kesiapan tempat tinggal di IKN.

Simak: Skema Perpindahan ASN ke IKN

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas buka-bukaan tentang alasan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) belum dapat direalisasikan. Salah satunya menyangkut kesiapan infrastruktur.

Anas mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai skema pemindahan ASN. Proses pemindahan telah siap dilakukan, tinggal menunggu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi meminta adanya penyempurnaan terlebih dulu di sisi infrastruktur. Hal ini yang membuat pemindahan ASN belum dapat dilakukan hingga saat ini.

"Arahan baru pemerintah ini diminta dituntaskan dulu terkait ekosistem yang ada di IKN, misalnya sebenarnya ada lebih dari 500 unit apartemen selesai, tapi ada infrastruktur jalan yang kadang masih berdebu. Begitu juga terkait sistem digital yang perlu dituntaskan," kata Anas di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024).

Menurut Anas, infrastruktur penunjang kehidupan ASN di IKN telah siap. Namun, memang ada beberapa prasarana yang perlu disempurnakan, seperti akses dari apartemen ke istana atau ke kantor.

"Sungguhnya kami sudah siapkan dan sudah siap beberapa unit apartemen untuk ASN yang akan pindah, tapi atas arahan yang baru supaya ini disempurnakan, maka kita sempurnakan ketika mereka sudah siap semua dipindahkan ke IKN," ujarnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai target waktu pemindahan ASN ke IKN, Anas belum dapat memastikan. Tidak menutup kemungkinan, pemindahan dilakukan pada era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Ya tentu ini keputusan pemerintah yang baru untuk memutuskan ini (pemindahan ASN), tapi kita telah siapkan skenario," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mulanya merencanakan pemindahan ASN mulai dilakukan pada September. Diperkirakan tahap awal 1.700 ASN yang akan pindah.

Anas sebelumnya pernah menyampaikan, pihaknya telah membuat simulasi dengan seluruh Sekretaris Jenderal (Sekjen) kementerian hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"KemenPANRB telah melakukan simulasi dengan seluruh Sekjen kementerian dan lembaga, dengan OIKN, dan juga dengan Kementerian Sekretariat Negara. Simulasi-simulasi telah kami buat mulai opsi 1,2,3,4 termasuk opsi yang lain," kata Azwar di Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2024).

Kementerian PAN-RB juga sudah melakukan mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk nama-nama ASN dan para pejabat dari seluruh KL. Namun realisasinya akan disesuaikan dengan kesiapan tempat tinggal di IKN.

Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara terus dimatangkan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan rencana tersebut.

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya telah menyiapkan skenario pemindahan ASN ke IKN, yakni dengan by name by address. Dia bilang pemindahan bisa dilakukan saat ada arahan dari Jokowi.

"Kami menunggu arahan Presiden, tapi Kementerian PANRB telah melakukan skenario by name by address berdasarkan unit setingkat eselon satu, berdasarkan kementerian semua itu sudah disiapkan. Jadi, begitu diperintahkan dapat segera diproses," kata Anas dalam keterangan tertulis, Jakarta, (13/9/2024).

Saat ini sudah ada 560 unit yang siap dihuni ASN. Setiap unit hunian ASN di IKN memiliki 1 kamar mandi dan 3 kamar. Di mana 1 kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi.

Selain itu, ada juga ruang tamu, ruang makan, dapur dan ruang cuci piring. Huniannya pun menerapkan smart home system, di mana ASN cukup scan barcode untuk masuk ke kamar.

Anas menyebut pegawai ASN dapat berolahraga atau berjalan kaki menuju pusat kantor sebab lokasinya yang dekat.

"Sekarang sudah ada 560 unit yang sudah siap, dan Presiden berharap ini sistemnya terintegrasi dengan sistem digital dan kualitasnya juga baik untuk ASN," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni pun angkat bicara soal isu ini. Raja Juli mengatakan pemindahan ASN tidak hanya sekadar memindahkan orang. Sebab, banyak hal yang perlu dilibatkan, mulai dari regulasi hingga infrastruktur penunjangnya.

Dia menyebut saat ini belum ada aturan resmi terkait pemindahan ASN. Dia pun bilang bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas tengah menggodok aturan terkait hal itu.

"Seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo pemindahan ASN-nya itu tidak hanya sekedar memindahkan orang, tapi banyak terkait dengan regulasi, teman-teman berkoordinasi dengan Menteri PANRB yang bertanggung jawab soal pemindahan ASN itu masih belum ada soal regulasinya. Belum ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ASN ke IKN artinya statusnya bagaimana nih kalau ada ASN yang bekerja di IKN, apakah nanti ada surat tugas untuk ditugaskan di unit kerja," kata Raja Juli saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kian dekat. Sebanyak 47 tower rumah susun yang menjadi hunian ASN ditargetkan selesai paling cepat akhir tahun 2024 atau paling lambat awal 2025.

Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis H Sumadilaga mengatakan saat ini sudah ada 12 tower hunian ASN yang siap dihuni oleh ASN. Dia menyebut pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap.

"Ya bertahap mudah-mudahan akhir tahun 2024 atau awal 2025 bisa selesai (47 tower hunian ASN)," kata Danis kepada detikcom, Jumat (13/9/2024).

Selain hunian, pihaknya juga terus mengebut pembangunan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko). Rata-rata progres pembangunannya sudah mencapai 80%.

Pihaknya menargetkan sekitar Oktober kantor pemerintah tersebut telah rampung. Hal ini berarti ASN dapat mulai bekerja bulan depan.

"Sekitar Oktober (kantor Kemenko) selesai. (ASN mulai) bisa (bekerja)," jelas Danis.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni pun angkat bicara soal isu ini. Raja Juli mengatakan pemindahan ASN tidak hanya sekadar memindahkan orang. Sebab, banyak hal yang perlu dilibatkan, mulai dari regulasi hingga infrastruktur penunjangnya.

Dia menyebut saat ini belum ada aturan resmi terkait pemindahan ASN. Dia pun bilang bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas tengah menggodok aturan terkait hal itu.

"Seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo pemindahan ASN-nya itu tidak hanya sekedar memindahkan orang, tapi banyak terkait dengan regulasi, teman-teman berkoordinasi dengan Menteri PANRB yang bertanggung jawab soal pemindahan ASN itu masih belum ada soal regulasinya. Belum ada Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ASN ke IKN artinya statusnya bagaimana nih kalau ada ASN yang bekerja di IKN, apakah nanti ada surat tugas untuk ditugaskan di unit kerja," kata Raja Juli saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara batal dilakukan pada September. Rencana ini disebut tidak semudah yang dibayangkan.

Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa besarnya skala pembangunan di IKN membuat rencana pemindahan ASN tidak dapat dilakukan segera. Alhasil pemerintah mengkaji ulang rencana memindahkan ASN ke IKN pada September 2024.

Pemindahan ribuan ASN ke IKN menjadi satu dari lima berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi, Sabtu (9/7/2024). Berikut selengkapnya:

1. Lagi–Lagi Pemerintah Undur Pemindahan ASN ke IKN

Presiden menuturkan bahwa belum rampungnya sejumlah fasilitas pendukung untuk hunian ASN menjadi kendala utama batalnya pindah ke IKN.

Menurut Jokowi, pemerintah mesti memperhatikan kesiapan infrastruktur karena sebagian infrastruktur masih dikerjakan meski sebagian lainnya sudah siap.

Rencana memindahkan ASN mesti memperhatikan kesiapan rumah dan apartemen yang hendak ditempati beserta instalasi dasar seperti air dan listrik. “Kalau apartemennya siap apakah airnya juga siap, listriknya juga siap. Semuanya,” katanya.

Pihaknya juga bakal berkunjung ke IKN untuk mengkonsolidasi perencanaan pembangunan IKN sesuai target dengan Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Menurutnya untuk membangun ekosistem sebesar IKN maka memang memakan waktu dan biaya yang tak sedikit.

2. Terbang Tinggi PTDI di Pasar Afrika

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) memperluas pasar internasionalnya dengan menandatangani pengadaan lima pesawat N219 untuk Republik Demokratik Kongo di Indonesia-Africa Forum (IAF) 2024.

Pengadaan tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen kontrak jual beli pesawat N219 untuk end user Pemerintah Republik Demokratik Kongo oleh Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan, dan CEO Setdco Group Setiawan Djody.

Momentum tersebut disaksikan oleh Menteri PPN RI/Bappenas, Suharso Monoarfa dan Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Bali Resort, Nusa Dua, Bali.

Pesawat N219 merupakan produk buatan anak bangsa. Amalia mengatakan, pesawat yang dijual ke Kongo memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%.

Amalia menjelaskan nilai penjualan kelima unit pesawat tersebut adalah sekitar US$66,2 juta tau sekitar Rp1,02 triliun dengan asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS.

3. Menghindari Konflik Merek Dagang Belajar dari Sengketa Polo

Jenama fesyen Ralph Lauren sangat populer dengan kaus polo di kancah global. Bahkan setelah kaus polo Ralph Lauren, tidak sedikit brand atau merek lain yang mengikuti gaya fesyen yang sama dengan memproduksi kaus serupa meskipun dengan detail yang berbeda-beda.

Tak terkecuali di Indonesia, bahkan terdapat nama merek Polo meskipun merek itu berbeda dengan Polo Ralph Lauren. Sekadar pengingat, Polo Ralph Lauren didirjan pada 1968, beda satu tahun setelah Ralph Lauren Corporation. Merek tersebut identik dengan lini pakaian khusus pria, berfokus pada setelan jas dan pakaian olahraga berkualitas tinggi.

Sementara Ralph Lauren Corporation memulai bisnisnya dengan penjual dasi untuk Brooks Brothers hingga akhirnya membuka tokonya sendiri di Rodeo Drive, Baverly Hills. Bisnis berkembang dan memperluas bisnis dengan berbagai lini produk mencakup pakaian pria dan wanita, perabot rumah tangga, dan wewangian.

Ada juga merek Polo di Amerika, tak kalah tenar dan berkualitas tinggi yakni U.S. Polo Assn. Merek tersebut terintegrasi langsung dengan United States Polo Association atau USPA. Mereka adalah organisasi pengelola olahraga polo di Amerika Serikat. Lalu, bagaimana menghindari konflik merek dagang?

4. Pemacu Booming Pasar Smartphone Indonesia

GfK Indonesia–An NielsenIQ (NIQ) Company dalam laporan POS Retail Audit menunjukkan pasar smartphone Indonesia pada paruh pertama 2024 bertumbuh sebesar 3,8% (year-on-year) menjadi Rp48,9 triliun.

Berdasarkan riset dengan menggunakan basis data penjualan ritel (data sell-out) tersebut juga menunjukkan bahwa pulau Jawa masih tetap menjadi pasar utama untuk pembelian smartphone secara offline. Mesksi demikian, penjualan di wilayah lain Indonesia meningkat dengan cepat.

Sekitar 40% dari semua penjualan smartphone kini terjadi di luar Jawa, menunjukkan meningkatnya keberagaman regional untuk pasar smartphone.

Pada saat yang sama, meskipun jangkauan 5G belum ada atau belum tersebar secara merata, ponsel 5G dengan cepat mendapatkan popularitas di Indonesia. Pangsa pasar ponsel 5G melonjak menjadi 56,9% di paruh pertama 2024 dari 44,3% pada periode yang sama 2023.

Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat ini, produsen smartphone memperluas penawaran 5G mereka untuk mencakup semua titik harga.

5. Menimbang Besaran Kuota FLPP Dalam Program 3 Juta Rumah di 2025

Alokasi pembiayaan rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 220.0000 unit dengan nilai anggaran Rp18,77 triliun di tahun depan.

Untuk diketahui, pada bulan ini, Pemerintah menambah kuota rumah subsidi sebanyak 34.000 unit rumah sehingga total FLPP tahun ini menjadi 200.000 unit rumah.

Adapun sebelumnya anggaran untuk merumahkan rakyat khususnya MBR dengan skema FLPP yang tahun ini hanya sebesar Rp13,72 triliun untuk membiayai 166.000 unit rumah. Di tahun lalu, anggaran FLPP mencapai Rp26,3 triliun untuk memasok sebanyak 229.000 unit rumah subsidi. Diproyeksikan alokasi kuota rumah subsidi tahun ini akan habis pada akhir Agustus.

Di sisi lain, pada pemerintah baru mendatang dicanangkan program 3 juta unit rumah setiap tahun sebagai upaya menyelesaikan permasalahan rumah. Target program 3 juta rumah itu mengalami kenaikan 3 kali lipat dari program sejuta rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan total nilai alokasi 220.000 unit kuota FLPP tahun anggaran 2025 itu mencapai Rp18,77 triliun yang bersumber dari APBN.

Muncul wacana kepindahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada bulan September mendatang. Namun kepindahan Jokowi ke sana bergantung pada kesiapan Bandara IKN yang hingga saat ini masih dalam proses pembangunan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Jokowi akan mulai pindah ke IKN apabila bandara telah siap didarati oleh pesawat kepresidenan.

"Pak Jokowi programnya kalau bandaranya bisa didarati BBJ (Boeing Business Jet). Sekarang ini sudah 1.100 meter panjangnya (landasan pacu/runway bandara), yang kemarin sudah kami coba bersama dengan Menteri Perhubungan (Budi Karya)," ujar Basuki, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Basuki menjelaskan, proses persiapan ini tidak hanya untuk landing pesawat, tetapi juga untuk traffic proving-nya. Hal ini lantaran posisinya dekat dengan Samarinda dan Balikpapan.

Di sisi lain, beberapa waktu belakangan cuaca di IKN kurang mendukung. Masih kerap terjadi hujan sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan. Basuki pun menyiapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai langkah antisipasi.

"Mudah-mudahan tanggal 3 atau 4 (September) itu sudah 2.200 meter karena kemarin saya Jumat, Sabtu, Minggu di sana ya gerimis, masih hujan," kata Basuki.

"Tapi kami dengan TMC kita perpanjang, teknologi modifikasi cuaca, untuk itu mudah-mudahn bisa (tepat waktu). Kami monitor hari per hari untuk penyelesaian panjang (lintasan). Kalau itu selesai, Pak Presiden pindah," sambungnya.

ASN Ikut Pindah September?

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, mulanya kepindahan ASN memang dirancang untuk dilakukan bulan depan. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemindahan ASN ke IKN tidak dilakukan secara terburu-buru.

"Semula September, terakhir arahan presiden jangan terburu-buru kalau ekosistemnya belum siap. Tadinya kita sudah siapin dengan jumlah apartemen yang sudah siap. Jadi kita tunggu nanti. karena arahan presiden ditunggu sampai ekosistemnya sudah berjalan, lalu sudah siap, baru dipersiapkan untuk pindah," kata Anas, dalam kesempatan yang sama.

Meski demikian, Anas menjamin kalau pihaknya telah menyiapkan skenarionya dan tinggal menunggu arahan Presiden Jokowi terkait pemindahannya dan kesiapan ekosistem di IKN sendiri. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

"Jadi kami sudah mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk seluruh KL nanti eselon I-nya siapa, eselon II-nya siapa, nama-namanya sudah ada, dan ini sudah kami mapping cukup lama bersama dengan para Sekjen di K/L, dan berapa yang akan pindah duluan di sana nanti disesuaikan dengan kesiapan tempat yang telah disiapkan oleh OIKN, salah satunya oleh beliau, Pak Basuki," terangnya.

Simak Video: Jokowi Sebut Pindah ke IKN Bukan Sekadar Fisiknya, Tapi Pola Pikir

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah telah merampungkan sebagian infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, salah satunya tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam. Pada bulan September mendatang sebanyak 1.700 ASN akan pindah ke sana.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini setidaknya ada sebanyak 14 tower telah rampung pembangunannya. Setiap unit apartemen yang akan dihuni para ASN itu kata Basuki seluas 98 m2.

"Apartemen, sekarang sudah ada 47 yang kita bangun, saat ini 14 yang sudah jadi," kata Basuki, di acara ASN Talent Fest 2024 dan Anugerah ASN 2023, Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

"Ini akan siap kita tempati, Pak Menteri PAN-RB sudah siapkan tahapan pemindahan. Mungkin September ini 1.700 orang yang pindah," sambungnya.

Basuki mengatakan, satu unit apartemen atau hunian ASN ini terdiri atas 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 ruang keluarga, dan 1 ruang makan. Ia juga menekankan, apartemen tersebut telah dilengkapi oleh perabotannya atau fully furnished sehingga siap ditempati.

Lebih lanjut ia menjelaskan, total tower yang saat ini sudah fully furnished dan siap ditempati berjumlah sekitar 10-12 tower. Nantinya akan ada skema khusus untuk penempatan hunian, di mana ASN jomblo kemungkinan akan sharing hunian, sedangkan yang berkeluarga mendapat satu unit.

"Tadi saya bilang luasannya 98 m2 tiga kamar, kalau masih jomblo dia sharing, tapi kalau yang keluarga ya satu (unit apartemen)," terang Basuki, ditemui usai acara.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, mulanya kepindahan ASN memang dirancang untuk dilakukan bulan depan. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemindahan ASN ke IKN tidak dilakukan secara terburu-buru.

"Semula September, terakhir arahan presiden jangan terburu-buru kalau ekosistemnya belum siap. Tadinya kita sudah siapin dengan jumlah apartemen yang sudah siap. Jadi kita tunggu nanti. karena arahan presiden ditunggu sampai ekosistemnya sudah berjalan, lalu sudah siap, baru dipersiapkan untuk pindah," kata Anas, dalam kesempatan yang sama.

Meski demikian, Anas menjamin kalau pihaknya telah menyiapkan skenarionya dan tinggal menunggu arahan Presiden Jokowi terkait pemindahannya dan kesiapan ekosistem di IKN sendiri.

"Jadi kami sudah mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk seluruh KL nanti eselon I-nya siapa, eselon II-nya siapa, nama-namanya sudah ada, dan ini sudah kami mapping cukup lama bersama dengan para Sekjen di K/L, dan berapa yang akan pindah duluan di sana nanti disesuaikan dengan kesiapan tempat yang telah disiapkan oleh OIKN, salah satunya oleh beliau, Pak Basuki," terangnya.

Simak Video: Penampakan Rusun ASN di IKN

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menanggapi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ingin pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan secara tergesa-gesa.

Azwar Anas mengatakan arahan itu disampaikan lantaran belum seluruh tower ASN di IKN selesai. Saat ini pengerjaannya masih terus disempurnakan.

"Ini kan ada beberapa apartemen ASN yang sekarang sedang disempurnakan dan ini belum seluruhnya selesai. Oleh karena itu, Bapak Presiden memberikan arahan tidak dipaksakan di bulan September jika ini belum tuntas," kata Azwar Anas usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Meski begitu, Azwar Anas menyebut pihaknya telah menyiapkan nama-nama eselon I dan II setiap kementerian jika pindah pada September-Oktober 2024.

"Kemenpan-RB telah menyiapkan jika suatu saat akan pindah di September-Oktober, eselon I mana saja dan eselon II mana saja di setiap kementerian. Kami sudah siapkan dan Kemenpan-RB telah melakukan koordinasi dengan seluruh sekjen di K/L," ucapnya.

Azwar Anas menyebut saat ini pihaknya tinggal menunggu kesiapan seluruh tower apartemen ASN di IKN. Berdasarkan kunjungannya ke IKN beberapa waktu lalu, kondisinya disebut sudah bagus, hanya saja belum seluruhnya selesai.

"Kalau 47 tower itu selesai di Oktober, kan 12 tower sebagian untuk TNI/Polri, nah kita kemarin skenariokan, kalau 1 apartemen, 1 ASN berkeluarga itu 1.700, tapi kalau sharing ada kurang lebih 3.200. Tetapi Presiden telah menyampaikan bahwa tidak sharing apartemennya bagi yang berkeluarga, 1 ASN, 1 apartemen," jelas Anas.