Program lisdes yang tersisa merupakan daerah-daerah ekstrim yang semakin sulit dijangkau, penuh risiko, remote area, dan berada di 3T

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila kelima Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Komisi VI DPR RI dalam agenda rapat kerja bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Rabu (10/7/2024) menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) di 2025 untuk PLN sebesar Rp3 triliun.

Alokasi PMN tersebut guna mendukung langkah PLN dalam mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik (RDB) 100 persen selaras dengan komitmen mewujudkan keadilan energi khususnya di wilayah 3T.

Lebih lanjut, Darmawan mengatakan PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun dan menyepakati peta jalan program listrik desa (lisdes) untuk mencapai rasio desa berlistrik PLN 100 persen.

Untuk mendukung target tersebut, PLN mengajukan alokasi PMN untuk program lisdes pada 2025 untuk melistriki sebanyak 85 ribu pelanggan di 1.092 desa.

"PLN terus berusaha menghadirkan listrik ke semua pelosok meskipun dihadapi dengan tantangan aksesibilitas, geografis, dan kondisi rawan keamanan maupun konflik sosial. Program lisdes yang tersisa merupakan daerah-daerah ekstrim yang semakin sulit dijangkau, penuh risiko, remote area, dan berada di 3T," ucap Darmawan.

Ia memaparkan lewat transformasi digital yang dilakukan PLN, peta jalan lisdes saat ini juga telah terintegrasi dengan peta geospasial, sehingga perencanaan dan eksekusi lisdes dipastikan lebih terukur dan tepat sasaran.

"Kemudian, telah dilakukan juga komunikasi ke forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah). Di daerahnya masing-masing, setiap GM (general manager) bertemu dengan para gubernur, bupati, DPRD, dan stakeholder lain untuk mendapatkan dukungan, karena program listrik desa ini bukanlah program PLN saja, tetapi ini adalah program negara. Kami terus pastikan agar jangan sampai ada saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan," tuturnya.

Dalam periode 2015-2022, PLN telah memanfaatkan dana PMN sebesar Rp49,81 triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan, salah satunya untuk melistriki 7.980 desa yang dinikmati 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia.

Hingga Mei 2024, capaian RDB nasional berada di angka 99,87 persen. PLN terus berupaya menyerap dana PMN secara optimal guna mendukung tercapainya target RDB 100 persen.

"PMN digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru Nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi. Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat," kata Darmawan.

Menteri BUMN Erick Thohir mengharapkan lewat dukungan PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat memberikan manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh," kata Erick di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) Sebesar Rp 3 triliun pada APBN 2025. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan alokasi PMN ini untuk program listrik desa di Tahun 2025.

Darmawan memaparkan situasi di lapangan, sehingga sejalan dengan apa yang diusulkan. Investasi pembangunan infrastruktur ketenegalistrikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) 10 kali lebih mahal dibandingkan di daerah non 3T. PLN menghitung dengan rate of return program-program listrik desa sekitar 2-3 persen.

"PMN dibutuhkan dalam membangun infrastruktur ketenagalistikan di daerah 3T yang secara komersial tidak feasible," kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Ia menerangkan, investasi untuk penyambungan ketenagalistrikan rumah-rumah di derah non-3T sekitar Rp 2-2,5 juta per pelanggan. Sedangkan di daerah 3T di Jawa-Bali, sekitar Rp 18,5 juta per pelanggan. Daerah 3T di Suamtera-Kalimantan Rp 38,7 juta per pelanggan. Regional Sulawesi-Maluku-Nusa Tenggara, rata-rata Rp 35,3 juta per pelanggan.

Oleh karena itu, PLN mengajukan PMN Tahun anggaran 2025 dalam rangka pembangunan listrik desa dan mewujudkan rasio elektrifikasi 100 persen. Landasannya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Ketenagalistrikan. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenaglistrikan (PIK). PP Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

"Ini harus jelas nih aturannya. Memang sesuai UU sudah masuk ke dalamnya," ujar Darmawan.

PLN membangun roadmap listrik desa mencakup 35 provinsi, 192 kabupaten, 548 kecamatan, 1092 desa. PLN mengubah sistem yang dulunya manual kini berbasis digital, berbasis pada spasial. Hal ini, kata Darmawan, membuat perhitungan jauh lebih akurat dan presisi.

PLN telah melakukan pemetaan berbasis Geospasial. Ini untuk mengimplementasikan program Lisdes di seluruh Indonesia. "Secara menyeluruh end to end, sampai tuntas," ujar Darmawan, mempertegas.

Selanjutnya PLN berkolaborasi dengan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), juga stakeholder terkait lainnya. Tujuannya untuk menyukseskan program Lisdes. Menurut Darmawan itu bukan program PLN saja, tapi ini program negara untuk pemerataan yang berkeadilan.

"Untuk itu, kami mengajukan PMN untuk program Lisdes senilai Rp 3 Triliun di Tahun 2025 demi mendukung target rasio desa berlistrik di tahun 2027," ujarnya.

Alokasi PMN ini diyakini bisa memberi manfaat untuk 85.017 pelanggan. Jumlah demikian tersebut di 192 kabupaten, 548 kecamatan, 1092 desa di seluruh Indonesia. Pada 2023 program Lisdes menghabiskan dana Rp 4,75 triliun. Itu anggarannya dari internal PLN. Lalu di 2024, PLN mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,47 triliun. Dananya juga bersumber dari internal.

Darmawan menjelaskan dampak dari program Lisdes ini. Ada penambahan lapangan pekerjaan, meningkatkan pelayanan sektor kesehatan, meningkatkan produktivitas sektor kelautan. Kemudian memajukan kualitas pendidikan, meningkatkan hasil produksi sektor industri, serta meningkatkan produktivitas di sekyor pertanian.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima mengatakan BUMN dapat memperoleh PMN dari APBN untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap negara. Tentu, ada situasi ideal yang ingin dicapai. Pasalnya, operasioanl perusahan plat merah muaranya harus untuk kepentingan rakyat.

"Idealnya BUMN dapat mencetak keuntungan dan menyetorkan deviden untuk kepentingan negara dalam rangka sumber pembiyaan belanja demi kepentingan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan bukan menyerap dana APBN untuk kebutuhan BUMN," ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Oleh karena itu Komisi VI mendesak optimalisasi penggunaan PMN. Setiap korporasi mengajukan PMN. Forum memitigasinya. Apa yang menjadi dasar pengajuan tersebut? lalu tentang bagaimana pengunaannya sampai detail proyek yang dikerjakan.

"Kalau proyeknya jelas, pelaksanaan proyek itu harus transparan, supaya PMN ini memiliki dampak, tidak hanya untuk korporasi, tapi juga untuk kepentingan masyarakat," ujar Aria.

Targetnya pada rapat kerja dengan Menteri BUMN, Komisi VI sudah bisa mengambil keputusan. Itu kemudian menjadi bagian dari nota keuangan yang akan disampaikan Presiden pada 16 Agustus 2024 nanti.

IDXChannel - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2025 sebesar Rp3 triliun. Dana segar ini akan dialokasikan untuk program listrik desa (lisdes), terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, suntikan dana tersebut akan digunakan untuk menggenjot target rasio desa berlistrik 100 persen pada 2027.

"Untuk itu kami mengajukan alokasi PMN untuk program lisdes senilai Rp3 triliun di tahun 2025. Untuk mendukung target rasio desa berlistrik 100 persen di 2027," ujar Darmawan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan, investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah 3T sepuluh kali lipat lebih mahal dibandingkan investasi di daerah non-3T. Hitungan ini melalui persentase kenaikan atau penurunan investasi selama periode tertentu atau rate of return (ROR) dari program listrik desa.

Dari hitungan PLN, investasi untuk penyambungan ketenagalistrikan di rumah-rumah daerah non-3T rata-rata di kisaran Rp2 juta-Rp2,5 juta per rumah.

Sedangkan daerah 3T untuk regional Jawa dan Bali berada di nilai Rp18,5 juta per pelanggan. Sumatera dan kalimantan rata-rata Rp38,7 juta per pelanggan, regional Sulawesi, Maluku, Papua, sekitar Rp35,3 juta per pelanggan.

Dalam rasio desa berlistrik di 2027, PLN menargetkan 192 kabupaten, 548 kecamatan, dan 1.092 desa.

"Jumlah pelanggannya adalah 85.017, kapasitas, nanti ada sebagian memang di daerah yang sangat terisolasi sehingga kami bangun juga tenaga listrik berbasis pada tenaga surya 19.877 Kwp dan jaringan tegangan menengah (JTM) ini 2.388 Kms, jaringan tegangan rendah (JTR) 1.692 Kms, dan juga gardu distribusi (GD) 54.940 kVa," kata Darmawan.

(NIA)