Bisnis.com, JAKARTA - Para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) serta pekerja tekstil dan produk tekstil (TPT) mendesak Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab atas banjir produk ilegal China akibat mafia impor.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman mengatakan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas kondisi IKM dan industri TPT nasional saat ini. Bea Cukai selama ini dianggap membiarkan penyelundupan pakain impor ilegal melalui sejumlah modus.

"Askolani seakan membiarkan penyelundupan melalui modus impor borongan, pelarian HS dan under invoicing dilakukan oleh jajaran di sekelilingnya," ujar Nandi dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Selain itu, Nandi menuding bahwa Menkeu Sri Mulyani juga membiarkan Bea Cukai dijadikan sarang persekongkolan mafia impor. Para IKM dan pekerja TPT pun mendesak aparat penegak hukum untuk menindak para pihak yang terlibat dalam impor ilegal.

"Termasuk perusahaan logistik rekanan Bea Cukai yang barangnya selalu masuk jalur hijau," ucap Nandi.

Selain itu, para IKM dan pekerja tekstil yang terlibat dalam aksi unjuk rasa di Bandung pada Jumat (5/7/2024) mendorong pemerintah mencabut Permendag No. 8/2024 dan kembali memberlakukan Permendag No. 36/2023 yang dianggap lebih berpihak melindungi produk tekstil dalam negeri.

Mendag Zulhas diminta lebih aktif dalam menyita berbagai barang impor ilegal yang diperjualbelikan secara online maupun offline. Bahkan, mereka juga mendesak agar Presiden Joko Widodo untuk langsung turun tangan menyelesaikan ihwal persoalan industri TPT nasional dan impor ilegal.

Sebelumnya, kalangan pengusaha menilai, aturan kebijakan dan pengaturan impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tidak efektif mengurangi impor produk lantaran tidak menyentuh akar masalahnya.

Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, mengatakan, alih-alih memperketat impor resmi, pemerintah seharusnya menindak tegas dan memberantas impor ilegal dan impor borongan.

“Akar masalahnya adalah impor ilegal dan impor borongan,” kata Budihardjo dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (3/7/2024), Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyF) Redma Gita Wirawasta menyebut kondisi tersebut yang membuat China semakin gencar masuk ke pasar domestik dengan berbagai cara, legal maupun ilegal.

APSyFI mencatat data ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) dari China ke Indonesia di International Trade Center (ITC) sebesar US$6,5 miliar pada 2022. Sedangkan, impor TPT dari China menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar US$3,55 miliar.

"Di 2022, US$2,9 miliar gap nya. Sekarang hitungan kita pasti lebih dari US$3 miliar karena China oversupply nya sudah gila-gilaan. Kalau 1-2 tahun lalu, dia jual ke kita dibawah harga produksi, sekarang China jual di bawah harga bahan baku," kata Redma, dikutip Rabu (3/7/2024).