Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan swasembada pangan perlu diwujudkan Indonesia. Hal ini untuk mengurangi impor pangan terutama beras.

Menurutnya, formulasi untuk swasembada beras bisa dilakukan dengan meniru cara yang dilakukan pada era Presiden ke-2 Soeharto.

"Saya pribadi ya, kita ngapain sih cari-cari formula baru gitu. Kalau waktu zamannya, bukan karena Pak Harto ya, zamannya Pak Harto dulu kita bisa swasembada beras kenapa kita nggak tinggal nyontek aja dan bisa disesuaikan dengan kekinian ke suasana sekarang gitu?" kata Titiek ditemui usai rapat Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurut dia, tak perlu malu pemerintah saat ini mencontek cara menggenjot produksi pada zaman dulu, karena Titiek menilai dengan swasembada pangan, maka akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, terutama petani.

"Karena apapun program-program dulu, keberhasilan dulu, zaman dulu itu bukan produknya Pak Harto, tapi produk dari anak-anak bangsa yang pintar-pintar gitu, jadi diterusin aja," terangnya.

Dia juga mendukung agar mafia impor diberantas agar petani tidak rugi terus.

"Kalau masih ada mafia-mafia, pada saat panen terus masih impor tentu petaninya akan dirugikan. Ini tugas kita bersama untuk memberantas," pungkasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akan membereskan mafia impor pangan. Jika Kementan gagal memberantas mafia impor, maka dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya.

Hal ini diungkapkan Amran saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI saat mengungkap bagaimana cara mengejar swasembada pangan dengan cetak sawah.

"Mafia impor, insyaallah, kami butuh dukungan. Kalau kami temukan, kami beresin. Kalau kami nggak bisa beresin, aku mundur, aku mundur," kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Amran menyebutkan saat dirinya menjabat sebagai Mentan pada 2014-2019, dirinya telah menjebloskan mafia impor 400 orang. Hal ini diungkap sebagai langkah nyata dalam memberantas mafia impor.

"Mafia impor, dulu 400 tersangka dipenjara di periode pertama," ungkapnya.

Menurutnya, masuknya mafia impor pangan karena adanya perdebatan data produksi dalam negeri. Untuk itu, data produksi yang menjadi acuan pemerintah hanya dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kami sudah minta seluruh Dirjen tidak boleh mengeluarkan data selain BPS. Supaya tidak lagi diperdebatkan, karena mafia masuk di situ. Datanya tidak ada lagi yang kita gunakan selain data BPS. Kami gunakan data BPS, bukan data Kementan, apapun data yang dipercaya BPS," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajarannya, pelaku industri pengolahan nonmigas atau manufaktur menantikan jurus terakhir pemerintah untuk memberantas mafia impor ilegal.

Kekuatan besar di balik selundupan barang impor disebut menjadi biang kerok ambruknya industri padat karya dalam negeri. Hal ini tercerminkan dari banyaknya pabrik yang tutup disertai PHK massal.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan langkah pemerintah dengan menghadirkan satgas impor ilegal saja tak cukup. Pihaknya ingin Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung membongkar sarang produk impor ilegal.

"Ya harus [diberantas], nanti kita bisa melihat seberapa besar kekuatan mafia impor dan seberapa besar keberpihakan pemerintahan Pak Jokowi pada sektor manufaktur padat karya," kata Redma saat dihubungi, Selasa (30/7/2024).

Redma juga mendukung rencana pemerintah untuk mengalihkan gerbang masuknya impor 7 komoditas manufaktur ke wilayah timur Indonesia, seperti Sulawesi dan Papua.

Menurutnya, bergesernya pintu masuk importasi ke wilayah timur dapat mempermudah pengawasan oleh Bea Cukai sehingga apabila terdapat impor 7 komoditas di gerbang selain pelabuhan tersebut dapat langsung ditindak.

"Tidak akan berdampak bagi biaya produksi di industri, karena itu berupa barang jadi. Tapi sangat penting karena akan mengurangi banyak praktik importasi ilegal," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Budi Susanto Sadiman, mengatakan pemindahan gerbang masuk impor ke Indonesia Timur merupakan ide bagus agar pengendaliannya lebih baik.

"Pihak yang menyalahgunakan produk impor untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan industri dalam negeri akan berpikir dua kali karena biaya transport yang lebih tinggi kalau di kirim ke Jawa. Jadi ada nilai perlindungan industri dalam negeri," tuturnya.

Budi menyebut biaya logistik dari wilayah timur bisa meningkat 2-3 kali lipat apabila tujuan pemasaran di Jawa atau Sumatra.

Terlebih, penggunaan pelabuhan di Indonesia Timur akan menghidupkan transportasi laut dan mengurangi biaya produk ke Indonesia Timur, karena sebelumnya biaya kapal dibebani biaya pulan pergi karena kurang barang dari Indonesia Timur.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji kemungkinan pemindahan pintu masuk impor untuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur, tepatnya ke Pelabuhan Sorong, Papua Barat dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan, usulan tersebut rencananya akan disampaikan kepada Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas).

Selain tujuh komoditas, kedua kementerian juga berencana untuk mengusulkan komoditas lain yang akan dipindah pintu masuk impornya ke kawasan Indonesia Timur.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) buka-bukaan soal modus para mafia impor yang kerap memanfaatkan perusahaan logistik untuk memuluskan peredaran barang ilegal di Tanah Air.

Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan tidak menampik bahwa perusahaan logistik berisiko dimanfaatkan oleh para oknum importir. Meskipun, risiko tersebut dianggap kecil sejak adanya digitalisasi proses dokumen impor melalui aplikasi CEISA yang memungkinkan importir melakukan sendiri pengurusan pemberitahuan impor barang atau inward manifest.

Kendati begitu, dia blak-blakan bahwa para importir nakal biasanya menggunakan nama perusahaan lain (undername) saat memakai jasa perusahaan logistik, khususnya perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK).

"Para importir itu biasanya menggunakan perusahaan lain, dan biasanya kalau sudah terungkap tindakannya, importir yang sebenarnya kabur, yang jadi korban adalah PPJK, karena importir tidak diketemukan," ujar Akbar saat dihubungi, dikutip Senin (29/7/2024).

Dia pun menduga barang-barang impor ilegal yang ditemukan di gudang wilayah Penjaringan, Jakarta Utara itu masuk melalui pelabuhan di luar Jawa kemudian dikirim antar pulau.

Para pengusaha logistik berharap agar tidak dijadikan "kambing hitam" atas temuan barang impor ilegal. Musababnya, kata dia, PPJK biasanya hanya inward manifest sesuai peraturan dan atas informasi data maupuan dokumen dari importir.

"Semoga Satgas impor ilegal dapat bertindak tegas dan bijaksana, terutama bila importirnya kabur, jangan sampai PPJK menjadi korban atas peristiwa tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, temuan gudang penyimpanan barang-barang impor ilegal senilai lebih dari Rp40 miliar di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara oleh Satuan Tugas (Satgas) impor diduga turut menyeret perusahaan jasa logistik dalam negeri.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa hasil penyelidikan awal Satgas impor menemukan bahwa warga negara asing (WNA) telah menjalankan bisnis barang selundupan tersebut. WNA tersebut menyewa gudang kepada perusahaan logistik hingga menjual barang ilegal itu secara online.

"Ternyata ini importirnya orang asing. Nyewa gudang, minta dipacking barangnya, dia bayar, kemudian dijual secara online," ujar Zulhas, Jumat (26/7/2024).

Adapun, sejumlah barang impor ilegal yang disimpan di gudang tersebut di antaranya seperti smart phone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal dan elektronik lainnya. Atas kejadian itu, Zulhas pun meminta agar para penyedia jasa sewa gudang lainnya untuk tidak serta-merta melayani penyewa tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas barang-barang yang akan dipasok.

"Kita berharap nanti yang nyewa-nyewakan gudang seperti ini, ngecek dulu barang yang masuk itu, yang nyewa benar enggak gitu ya. Jangan sampai tersangkut-sangkut, karena bagaimanapun ilegal kan salah juga," ucapnya.

Senada, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang mengatakan bahwa barang impor ilegal itu dikirim melalui jasa logistik hingga masuk ke gudang. Selanjutnya, penyedia saja logistik itu pun akan memproses pesanan barang berdasarkan permintaan dari penyewa gudang.

Dia memastikan barang impor tersebut ilegal lantaran pihak pengelola gudang tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen terkait dengan legalitas barang tersebut.

"Yang jelas barang dikirim melalui logistik masuk ke gudang, nah nanti dari gudang kalau ada pesanan untuk dikirim ke pemesan, mereka kirim," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Satgas impor ilegal yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) langsung menggebrak pada awal operasinya.

Kawasan pergudangan di Penjaringan Jakarta Utara menjadi sasaran utama. Hasil inspeksi mendadak (sidak) menemukan barang selundupan dari negara lain yang diduga ilegal dengan nilai total Rp40 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) impor tengah menyelidiki modus warga negara asing (WNA) melakukan impor ilegal hingga menjalankan bisnis jualan online di Indonesia.

Adapun, kerja Satgas impor telah mengamankan barang-barang impor ilegal di sebuah gudang di kawasan Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Total nilai barang impor itu ditaksir lebih dari Rp40 miliar yang terdiri dari beragam jenis produk mulai dari smart phone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal dan elektronik lainnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, bisnis barang impor ilegal itu dijalankan oleh WNA. Menurutnya, WNA tersebut mengimpor barang secara tidak resmi kemudian menyetok barangnya dengan menyewa layanan pergudangan beserta layanan pengiriman kurir.

"Sekarang orang asing yang di sini, dia ngimpor ke sini, dia jualan di sini pakai kita sewa gudang," ujar Zulhas, Jumat (26/7/2024).

Zulhas menyebut, penyewaan gudang besar untuk barang impor ilegal diperkirakan juga marak terjadi di banyak daerah. Barang impor ilegal di gudang-gudang selanjutnya dijual secara online oleh para importir.

"Banyak sekali ini kami dapat laporan, setiap provinsi itu katanya bisa 30-40 penyewaan gudang besar-besaran yang jualannya secara online seperti ini," ungkapnya.

Dia pun mengaku heran bagaimana barang-barang impor sebanyak itu bisa masuk ke Indonesia secara ilegal dan dijalankan oleh orang asing. Zulhas pun tidak menampik, bahwa risiko penyelewengan bisa terjadi di dalam proses importasi tersebut.

Oleh karena itu, Zulhas yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun menegaskan bahwa Satgas akan bekerja keras menemukan titik kebocoran yang menyebabkan barang impor masuk ke Indonesia secara ilegal.

"Nanti di akhir Satgas kita akan laporkan, apa sebetulnya yang terjadi, di mana letak kebocoran, kesalahan-kesalahannya. Kan mestinya ini ada yang salah, masa barang tiba-tiba sebanyak ini sampai di sini, enggak mungkin," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Impor mulai mendalami peran perusahaan jasa logistik dalam negeri yang ikut terseret dalam jaringan mafia barang selundupan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa hasil penyelidikan awal Satgas impor menemukan bahwa warga negara asing (WNA) telah menjalankan bisnis barang selundupan tersebut. WNA tersebut menyewa gudang kepada perusahaan logistik hingga menjual barang ilegal itu secara online.

Atas kejadian itu, Zulhas pun meminta agar para penyedia jasa sewa gudang lainnya untuk tidak serta-merta melayani penyewa tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas barang-barang yang akan dipasok.

"Kami berharap nanti yang nyewa-nyewakan gudang seperti ini, ngecek dulu barang yang masuk itu, yang nyewa benar enggak gitu ya. Jangan sampai tersangkut-sangkut, karena bagaimanapun ilegal kan salah juga," ujar Zulhas, Jumat (26/7/2024).

Adapun, sejumlah barang impor ilegal yang disimpan di gudang tersebut di antaranya seperti smartphone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal dan elektronik lainnya. Secara terperinci, total nilai untuk produk pakaian impor bisa mencapai Rp20 miliar, elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

Senada, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang mengatakan bahwa barang impor ilegal itu dikirim melalui jasa logistik hingga masuk ke gudang. Selanjutnya, penyedia saja logistik itu pun akan memproses pesanan barang berdasarkan permintaan dari penyewa gudang.

Dia memastikan barang impor tersebut ilegal lantaran pihak pengelola gudang tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen terkait dengan legalitas barang tersebut.

"Yang jelas barang dikirim melalui logistik masuk ke gudang, nah nanti dari gudang kalau ada pesanan untuk dikirim ke pemesan, mereka kirim," jelasnya.

Kendati begitu, Moga enggan menyebutkan nama perusahaan logistik yang menyewakan gudang hingga layanan pengiriman kepada importir tersebut. Menurutnya, penyidikan lebih dalam akan dilakukan untuk membuktikan apakah ada keterlibatan pihak jasa logistik yang juga menyewakan gudangnya dengan importir tersebut.

"Mereka [jasa logistik] kan hanya ngirim barang, dapat tugas kirim barang ya logistik. Ya nanti lah kita tunggu hasil penyidikan," katanya.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, gudang tersebut berlokasi di Jalan Kapuk Kamal Raya, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saat tiba di lokasi tersebut, plang nama perusahaan di gudang tersebut ditutupi oleh plastik hitam. Di seluruh area gudang pun tidak ditemukan label atau tulisan perusahaan yang beroperasi di gudang tersebut.

Namun, saat ditelusuri titik lokasi gudang tersebut di aplikasi Google Maps menunjukkan nama "Sorting Hub Kapuk" dengan menampilkan gambar plang bertuliskan nama perusahaan jasa logistik "Shipper".

Dalam situs resmi Shipper memang perusahaan logistik tersebut menyediakan layanan pergudangan dan fulfillment menyeluruh dengan ragam layanan.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Impor mulai mendalami peran perusahaan jasa logistik dalam negeri yang ikut terseret dalam jaringan mafia barang selundupan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa hasil penyelidikan awal Satgas impor menemukan bahwa warga negara asing (WNA) telah menjalankan bisnis barang selundupan tersebut. WNA tersebut menyewa gudang kepada perusahaan logistik hingga menjual barang ilegal itu secara online.

Atas kejadian itu, Zulhas pun meminta agar para penyedia jasa sewa gudang lainnya untuk tidak serta-merta melayani penyewa tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas barang-barang yang akan dipasok.

"Kami berharap nanti yang nyewa-nyewakan gudang seperti ini, ngecek dulu barang yang masuk itu, yang nyewa benar enggak gitu ya. Jangan sampai tersangkut-sangkut, karena bagaimanapun ilegal kan salah juga," ujar Zulhas, Jumat (26/7/2024).

Adapun, sejumlah barang impor ilegal yang disimpan di gudang tersebut di antaranya seperti smartphone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal dan elektronik lainnya. Secara terperinci, total nilai untuk produk pakaian impor bisa mencapai Rp20 miliar, elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

Senada, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang mengatakan bahwa barang impor ilegal itu dikirim melalui jasa logistik hingga masuk ke gudang. Selanjutnya, penyedia saja logistik itu pun akan memproses pesanan barang berdasarkan permintaan dari penyewa gudang.

Dia memastikan barang impor tersebut ilegal lantaran pihak pengelola gudang tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen terkait dengan legalitas barang tersebut.

"Yang jelas barang dikirim melalui logistik masuk ke gudang, nah nanti dari gudang kalau ada pesanan untuk dikirim ke pemesan, mereka kirim," jelasnya.

Kendati begitu, Moga enggan menyebutkan nama perusahaan logistik yang menyewakan gudang hingga layanan pengiriman kepada importir tersebut. Menurutnya, penyidikan lebih dalam akan dilakukan untuk membuktikan apakah ada keterlibatan pihak jasa logistik yang juga menyewakan gudangnya dengan importir tersebut.

"Mereka [jasa logistik] kan hanya ngirim barang, dapat tugas kirim barang ya logistik. Ya nanti lah kita tunggu hasil penyidikan," katanya.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, gudang tersebut berlokasi di Jalan Kapuk Kamal Raya, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saat tiba di lokasi tersebut, plang nama perusahaan di gudang tersebut ditutupi oleh plastik hitam. Di seluruh area gudang pun tidak ditemukan label atau tulisan perusahaan yang beroperasi di gudang tersebut.

Namun, saat ditelusuri titik lokasi gudang tersebut di aplikasi Google Maps menunjukkan nama "Sorting Hub Kapuk" dengan menampilkan gambar plang bertuliskan nama perusahaan jasa logistik "Shipper".

Dalam situs resmi Shipper memang perusahaan logistik tersebut menyediakan layanan pergudangan dan fulfillment menyeluruh dengan ragam layanan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan memastikan satuan tugas (Satgas) impor ilegal bakal terbentuk dalam waktu dekat.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara K. Hasibuan mengatakan pihaknya menargetkan Satgas impor ilegal dapat terbentuk dalam waktu 1-2 hari mendatang. Adapun, nantinya Satgas impor ilegal bakal ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan.

"Ya mudah-mudahan dalam 1-2 hari terbentuk, ini tinggal persetujuan Menteri Perdagangan tanda tangan, nanti langsung kita kerja," ujar Bara di Kantor Kementerian Perdagangan, Senin (15/7/2024).

Dia menyebut, daftar tim yang akan terlibat dalam Satgas impor ilegal antara lain, Kemendag, Kementerian Perindustrian, Kejaksaan, Kepolisian, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), hingga Bea Cukai.

"Kami sedang berkoordinasi dengan mereka, tanpa ada unsur penegak hukum tidak mungkin Satgas ini bekerja maskimal," jelasnya.

Dia menjelaskan cara kerja Satgas impor ilegal nanti setelah dibentuk. Mereka bakal melakukan inspeksi di sejumlah toko yang terindikasi menjual barang impor ilegal. Selanjutnya, penelusuran asal barang akan dilakukan hingga bisa diterapkan penegakan hukum terhadap para oknum yang terlibat dalam peredaran barang selundupan.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (9/7/2024), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, banjir produk impor bukan hanya terjadi baru-baru ini. Banjir produk impor ke Tanah Air dianggap sudah jadi persoalan lama yang belum membaik meskipun beragam kebijakan impor telah dilakukan.

Kemendag dan Kadin, kata Zulhas, melihat titik persoalan dari maraknya produk impor di dalam negeri, yaitu dugaan impor ilegal. Musababnya, ada perbedaan data yang signifikan antara data impor tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara asal.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid mengaku pihaknya menyambut baik rencana pembentukan Satgas pemberantasan impor ilegal itu. Sebab, menurut Arsjad, pembentukan Satgas menjadi bukti upaya gotong royong antara pemerintah dengan dunia usaha untuk menyelesaikan persoalan impor yang yang merugikan industri dalam negeri.

Selain itu, Arsjad juga menyinggung soal tarif bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard yang tidak bisa digeneralisasi untuk semua sektor. Lewat pembentukan Satgas impor ilegal diyakini bisa membantu pemerintah dalam penentuan safeguard yang lebih tepat sasaran.

IDXChannel - Pelaku usaha mengeluhkan lemahnya tindakan pemerintah dalam menangani produk impor ilegal, terutama di sektor tekstil.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman mengatakan, maraknya PHK massal dan tutupnya bisnis industri TPT, merupakan imbas dari bebas masuknya produk impor tekstil secara ilegal di pasaran dalam negeri.

Dia menambahkan, barang-barang tekstil, yang salah satunya produk pakaian jadi begitu bebas berkeliaran, baik di pasar luring maupun daring.

"Ini merupakan pernyataan perang kami terhadap mafia impor dan kroni-kroninya yang ada di pemerintahan termasuk beking aparat yang terlibat di dalamnya," ujar Nandi melalui keterangan resminya, Minggu (7/7).

Nandi mengungkapkan, sindikasi mafia impor ilegal ini sudah bercokol dan diketahui menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Terlebih, sambungnya, sebagian besar pemerintah sudah mengetahui permasalahan importir ilegal tersebut.

"Pemerintah sudah sangat paham bahwa penyebab PHK dan penutupan pabrik adalah karena maraknya praktik impor ilegal yang melibatkan pejabat atau pegawai kementerian, importir nakal, hingga aparat penegak hukum sebagai sindikat mafia impor yang bersarang di Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan," katanya.

Nandi berharap agar pemerintah di bawah naungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih tegas untuk menindak permasalahan utama yang mengganggu industri tekstil dalam negeri, yakni produk impor tekstil ilegal.

"Kami menolak praktik impor borongan atau kubikasi dan praktik semua bentuk praktik impor ilegal," tegas Nandi.

Dia melanjutkan, aliansi pengusaha dan pekerja TPT, baik skala besar, menengah hingga industri kecil menengah (IKM) meminta pemerintah agar tegas menolak intervensi negara-negara asing dalam memengaruhi kebijakan perlindungan pasar dalam negeri Indonesia.

"Kami juga meminta pemerintah untuk berani menolak segala bentuk intervensi negara asing terhadap kebijakan pasar domestik termasuk intervensi yang dilakukan oleh mafia impor bersama kroni-kroninya, serta para retailer barang-barang impor," terang Nandi.

Sebelumnya hal senada juga dikatakan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta.

Redma membantah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani bahwa penyebab industri tekstil gulung tikar karena adanya praktik dumping.

Redma menilai itu sebagai pengalihan isu lantaran adanya kegagalan dalam mengontrol Direktorat Jenderal Bea Cukai, yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

“Kita bisa melihat dengan mata telanjang, bagaimana banyak sekali oknum di Bea Cukai terlibat dan secara terang-terangan memainkan modus impor borongan atau kubikasi dengan wewenangnya dalam menentukan impor jalur merah atau hijau di pelabuhan,” ujar Redma, baru-baru ini.

Redma mengatakan, kinerja buruk Bea Cukai tersebut mengakibatkan adanya peningkatan barang impor tidak tercatat dari China sejak 2021 sampai 2023.

"Hal ini dapat terlihat jelas dari data trade map, di mana gap impor yang tidak tercatat dari China terus meningkat USD2,7 miliar di 2021 menjadi USD2,9 miliar di 2022 dan diperkirakan mencapai USD4 miliar di 2023," kata Redma.

(FAY)

Bisnis.com, JAKARTA - Para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) serta pekerja tekstil dan produk tekstil (TPT) mendesak Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab atas banjir produk ilegal China akibat mafia impor.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman mengatakan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas kondisi IKM dan industri TPT nasional saat ini. Bea Cukai selama ini dianggap membiarkan penyelundupan pakain impor ilegal melalui sejumlah modus.

"Askolani seakan membiarkan penyelundupan melalui modus impor borongan, pelarian HS dan under invoicing dilakukan oleh jajaran di sekelilingnya," ujar Nandi dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Selain itu, Nandi menuding bahwa Menkeu Sri Mulyani juga membiarkan Bea Cukai dijadikan sarang persekongkolan mafia impor. Para IKM dan pekerja TPT pun mendesak aparat penegak hukum untuk menindak para pihak yang terlibat dalam impor ilegal.

"Termasuk perusahaan logistik rekanan Bea Cukai yang barangnya selalu masuk jalur hijau," ucap Nandi.

Selain itu, para IKM dan pekerja tekstil yang terlibat dalam aksi unjuk rasa di Bandung pada Jumat (5/7/2024) mendorong pemerintah mencabut Permendag No. 8/2024 dan kembali memberlakukan Permendag No. 36/2023 yang dianggap lebih berpihak melindungi produk tekstil dalam negeri.

Mendag Zulhas diminta lebih aktif dalam menyita berbagai barang impor ilegal yang diperjualbelikan secara online maupun offline. Bahkan, mereka juga mendesak agar Presiden Joko Widodo untuk langsung turun tangan menyelesaikan ihwal persoalan industri TPT nasional dan impor ilegal.

Sebelumnya, kalangan pengusaha menilai, aturan kebijakan dan pengaturan impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tidak efektif mengurangi impor produk lantaran tidak menyentuh akar masalahnya.

Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, mengatakan, alih-alih memperketat impor resmi, pemerintah seharusnya menindak tegas dan memberantas impor ilegal dan impor borongan.

“Akar masalahnya adalah impor ilegal dan impor borongan,” kata Budihardjo dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (3/7/2024), Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyF) Redma Gita Wirawasta menyebut kondisi tersebut yang membuat China semakin gencar masuk ke pasar domestik dengan berbagai cara, legal maupun ilegal.

APSyFI mencatat data ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) dari China ke Indonesia di International Trade Center (ITC) sebesar US$6,5 miliar pada 2022. Sedangkan, impor TPT dari China menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar US$3,55 miliar.

"Di 2022, US$2,9 miliar gap nya. Sekarang hitungan kita pasti lebih dari US$3 miliar karena China oversupply nya sudah gila-gilaan. Kalau 1-2 tahun lalu, dia jual ke kita dibawah harga produksi, sekarang China jual di bawah harga bahan baku," kata Redma, dikutip Rabu (3/7/2024).