REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR— Malaysia mengevakuasi 123 warganya dari Bangladesh menyusul demonstrasi besar-besaran dilakukan mahasiswa untuk memprotes kebijakan pemerintah negara tersebut dalam penerapan sistem kuota penerimaan pegawai pemerintahan.

Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam keterangan tertulis diterima di Kuala Lumpur, Selasa, mengatakan 123 dievakuasi dengan pesawat khusus Air Asia AK76 sekitar pukul 11.23 waktu setempat (pukul 12.23 WIB) dari Bandar Udara Internasional Hazrat Shahjalal di Dhaka.

Mereka tiba di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) Terminal 2 pada pukul 4.56 waktu setempat (pukul 16.56 WIB).

Meski demikian, menurut keterangan itu, beberapa warga Malaysia memutuskan untuk tetap berada di Bangladesh. Mereka yang bertahan merupakan mahasiswa tahun akhir dan yang memang bekerja di sana.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail dalam sebuah pernyataan mengatakan telah mewakili pemerintah menyambut kepulangan 123 warganya yang tiba dari Bangladesh di KLIA 2.

Dengan telah kembalinya ke tanah air, ia mengatakan misi yang diamanatkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menyelamatkan rakyat Malaysia telah dilaksanakan dengan baik.

Bangladesh memberlakukan jam malam di seluruh negaranya dan mengerahkan militer ketika jumlah korban jiwa akibat protes mahasiswa yang disertai kekerasan meningkat menjadi 75 orang.

Sedikitnya 30 orang tewas pada Jumat (19/7/2024) ketika demonstrasi anti pemerintah berkecamuk di negara Asia Selatan tersebut, kata sumber kepolisian di Dhaka kepada Anadolu. Selain itu, lebih dari 2.000 orang terluka dalam pertempuran di seluruh negeri.

“Melibatkan generasi muda adalah yang terbaik dan satu-satunya cara untuk maju,” tambah Turk.

Aksi protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik di negara Asia Selatan itu kian panas pekan ini, seiring dengan penutupan lembaga pendidikan di seluruh Bangladesh oleh pemerintah. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan universitas.

Dalam sistem rekrutmen pegawai negeri Bangladesh, sekitar 30 dari 56 persen kuota penempatan PNS diperuntukkan bagi kalangan putra dan cucu para pejuang perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971.

Otoritas ibu kota Bangladesh, Dhaka pada Jumat melarang arak-arakan besar apapun atau kerumunan setelah jumlah korban tewas dalam protes mahasiswa yang penuh kekerasan terhadap sistem kuota pekerjaan meningkat menjadi 45 orang.

Sebagian besar kematian dilaporkan terjadi di Dhaka, menurut sumber kepolisian kepada koresponden Anadolu di ibukota itu. Sementara, lebih dari 2.000 orang terluka selama terjadi bentrokan di seluruh negeri, menurut sumber kesehatan.

Sumber tersebut menambahkan bahwa 38 orang tewas dalam bentrokan antara pemrotes dengan aparat keamanan pada Kamis.

Di tengah situasi yang bergejolak di negara tersebut, pemerintah meminta militer Bangladesh untuk melindungi kediaman Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Laporan mengenai bentrokan parah diterima dari beberapa wilayah di Dhaka, yang menjadi pusat aksi protes menentang pembatasan pekerjaan publik.

Menurut saksi mata, tiga orang terluka pada Jumat ketika polisi melepaskan tembakan pada arak-arakan yang dilakukan oleh partai sayap kiri di ibu kota.

Demonstrasi juga terjadi di kota pelabuhan Chittagong, serta Narayan Ganj. Selain polisi, pasukan paramiliter telah dikerahkan untuk mengendalikan situasi.

Negara Asia selatan tersebut mengalami peningkatan aksi protes yang menentang sistem kuota 56 persen pada pekerjaan publik, yang membuat pemerintah menutup seluruh lembaga pendidikan di Bangladesh.

Sekitar 30 persen dari 56 persen kuota pekerjaan publik diperuntukkan bagi putra dan cucu mereka yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada 1971. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan kampus perguruan tinggi dan universitas.

Untuk itu pemerintah melakukan pemadaman informasi yang hampir total tanpa koneksi pita lebar dan internet seluler di negara itu, media sosial juga telah dibatasi.

Sebagian besar media lokal belum memperbarui situs web mereka setelah pemerintah menutup internet.

Para pengunjuk rasa pada Kamis juga membakar gedung TV milik pemerintah di Dhaka. Sekretaris jenderal partai Liga Awami yang berkuasa telah menawarkan perundingan kepada para mahasiswa yang melakukan protes namun ditolak. Tawarannya termasuk pengurangan kuota pekerjaan publik menjadi 20 persen.

Pemerintah telah memutuskan untuk mengajukan banding pada Minggu ke Mahkamah Agung untuk mengurangi kuota menjadi 20 persen. Namun, partai berkuasa membatalkan “prosesi perdamaian” pada Jumat, sementara oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh menyerukan protes sore ini. Perdagangan dan bisnis sebagian ditutup di Dhaka karena demonstrasi yang disertai kekerasan.