Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Center of Reform on Economic (CORE) menilai isu penggelembungan atau markup harga beras impor perlu diusut secara tuntas.

Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, menyebut perlu adanya pembentukan tim khusus untuk membuktikan kebenaran kabar penggelembungan harga beras impor tersebut.

Eliza juga mengatakan, lembaga-lembaga yang terkait dalam pengadaan impor beras, seperti Perum Bulog, perlu diperiksa lebih lanjut.

“Bagaimana pun publik mengendus adanya ketidakwajaran dalam proses penyediaan beras impor, dimulai dari isu harga beras yang tidak sebanding dengan standar kualitas dan juga tata kelola impor yang kurang baik, sehingga berpotensi merugikan negara,” jelas Eliza saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).

Eliza menuturkan, selain merugikan negara, penggelembungan harga juga akan berdampak negatif ke masyarakat. Hal ini karena kualitas beras yang diterima tidak sebanding dengan harganya.

Dia menuturkan, selain digunakan untuk bantuan, beras impor tersebut juga dialokasikan untuk operasi pasar atau menjadi beras SPHP.

“Sehingga, masyarakat membeli beras tidak sebanding dengan kualitasnya,” kata Eliza.

Eliza melanjutkan, rente dari impor pangan ini bukan merupakan hal baru yang terjadi di Indonesia. Dia menuturkan, hal ini amat menggiurkan karena disparitas harga internasional dan di dalam negeri yang cukup jauh.

Hal tersebut akan mendorong para rent seeker untuk terus mengupayakan agar dapat mengimpor dan menjual di dalam negeri dengan harga lebih tinggi.

Sebelumnya, Perum Bulog telah membantah isu penggelembungan atau mark up harga beras impor yang disebut dipasok dari Vietnam bernama Tan Long Group. Perusahaan juga membantah adanya kontrak antara Bulog dan Tan Long Group terkait dengan impor ini.

Mokhamad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog menyatakan bahwa isu penggelembungan harga beras impor tidak benar.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto.