Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunggu peraturan pemerintah (PP) terkait dengan pembubaran PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dengan penerbitan PP tersebut, regulator bisa menindaklanjuti penyelesaian kasus perusahaan asuransi Badan Milik Usaha Negara (BUMN) tersebut.

“Adapun tahap akhir daripada penyelesaian Jiwasraya, karena ini merupakan suatu Persero, maka perlu adanya peraturan pemerintah terkait pembubaran daripada Jiwasraya, yang tentunya ini akan ditindaklanjuti dengan tindakan dari OJK berikutnya setelah PP pembubaran itu diterbitkan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB September 2024, pada Selasa (1/9/2024).

Untuk saat ini, Ogi mengatakan Jiwasraya sudah memasuki masa penyelesaian dari portofolio Jiwasraya ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Berdasarkan monitoring dari OJK sampai dengan 31 Agustus 2024, jumlah polis yang sudah direstrukturisasi itu sebanyak 99,7% dari keseluruhan polis dan yang setuju polis tersebut yang telah dialihkan ke IFG Life senilai Rp37,97 triliun.

Dengan demikian, lanjut Ogi, sisa finalisasi untuk tahap akhir pengalihan kepada IFG Life. Dia menekankan OJK tetap meminta Jiwasraya untuk menangani pihak-pihak yang menolak restrukturisasi polis. Adapun langkah yang perlu dilakukan adalah pertama dengan menawarkan ulang opsi restrukturisasi polis.

Kedua, mengantisipasi proses penyelesaian kewajiban bagi pemegang polis yang tetap tidak menyetujui restrukturisasi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, Ogi mengatakan OJK juga telah mengeluarkan sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) kepada Jiwasraya. Regulator menilai Jiwasraya telah melanggar sejumlah ketentuan di bidang perasuransian.

“Dengan dikenakannya PKU maka Jiwasraya dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha dan tetap memenuhi kewajiban yang telah ada,” kata Ogi.

Ogi mengatakan pengenaan sanksi PKU tersebut merupakan rangkaian dari pengawasan yang dilakukan oleh OJK sebagian diatur dalam ketentuan yang berlaku serta bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis, dan masyarakat.

Selain itu sanksi PKU, atas belum dibayarkannya kewajiban kepada pemegang polis kepada Jiwasraya juga telah dikenakan sanksi administratif.

“OJK akan memonitor dan mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan kewajiban pemegang polis dengan menyusun rencana aksi terkait dengan beberapa permasalahan yang belum diselesaikan,” tandas Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) untuk turut membantu menyelesaikan masalah pensiunan PT Asuransi Jiwasraya. Diketahui, IFG melalui PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) mengemban tugas untuk menerima pengalihan polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi.

Awalnya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung memberikan apresiasi kepada IFG atas kinerja, tetapi untuk menjaga keberlanjutan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut harus menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang masih tersisa. Salah satunya ada nasib pensiunan Jiwasraya yang belum mendapatkan dana pensiunnya.

“PR yang tersisa utamanya kepada para pensiunan, karena biar bagaimanapun ketika kita melakukan penyelamatan terhadap kasus Jiwasraya. Tentu poin utamanya adalah para pensiunan yang dana pensiunnya itu diasuransikan di Jiwasraya, yang terkena imbas karena masalah di sana,” kata Martin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan BPUI di DPR, Jakarta Selasa (17/9/2024).

Politikus Partai Nasdem itu menegaskan bahwa DPR terus mengingatkan IFG, di mana menjadi tanggung jawab bersama untuk menuntaskan masalah ini. Senada, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Partai PDIP Aria Bima yang juga menjadi pimpinan rapat pun meminta hal yang sama supaya pensiunan Jiwasraya segera mendapatkan haknya.

“Ada satu hal yang terkait dengan pensiunan, tambahan iuran yang Rp132 miliar untuk segera dibantu pembayarannya ke pensiunan Jiwasraya,” katanya.

Sebelumnya, Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) sempat menuntut Jiwasraya untuk membayar dana pensiun senilai Rp371 miliar. Ketua PPJ Pusat De Yong Adrian mengatakan dana pensiun tersebut merupakan hak atas 2.308 pensiunan Jiwasraya seluruh Indonesia.

"Kalau dia punya tanggungan [keluarga] hampir 7.000 orang, yang rata-rata penghasilannya tidak besar. Sehingga ini yang utama kita minta tolong ke DPR untuk membantu kami menyelesaikan masalah tersebut kepada para stakeholder atau pihak-pihak yang berhubungan," kata De Yong dalam audiensi dengan Komisi VI DPR RI, Senin (26/8/2024).

Masalahnya, bantuan dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan untuk IFG Life tidak mencakup kebutuhan Jiwasraya untuk membayar kewajibannya kepada para pensiunan. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nevi Zuairina pada saat audiensi.

"Bapak-bapak semua kan tahu ya, RPK [Rencana Penyehatan Keuangan] yang sudah diberikan pemerintah dalam bentuk PMN itu kan sebetulnya sangat besar, tapi kan khusus untuk nasabah dan pemegang polis. Bapak-bapak kan pasti sudah mengetahui PMN yang dikucurkan pemerintah itu bukan untuk DPPK, tahu pak ya?," kata Nevi.

Atas persoalan tersebut, Nevi mengatakan Komisi VI DPR akan menyampaikannya kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengambil solusi.