Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disiapkan pemerintah untuk melakukan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO). Masing-masing punya pertimbangan yang perlu dimatangkan.

BUMN itu di antaranya adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Ulasan tentang dua BUMN yang disiapkan untuk IPO, menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Jumat (11/10/2024):

Program Mustahil Prabowo: Impor 1,5 Juta Sapi Perah

Wacana impor 1,5 juta sapi perah dinilai sulit atau bahkan mustahil terwujud untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Impor Sapi telah menjadi wacana menjelang pergantian presiden dari Joko Widodo – Ma`ruf Amin ke Prabowo – Gibran. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung produksi susu sebagai bagian dari program tersebut.

Di tengah wacana itu, pengamat pertanian menyebut bahwa rencana importasi ini akan sulit direalisasikan. Pemerintah dinilai akan lebih memilih mendatangkan langsung susu sapi, alih-alih sapi perah jutaan ekor.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai kemungkinan besar impor sapi perah dengan jumlah jumbo itu tidak akan terjadi. Justru sebaliknya, Dwi memperkirakan pemerintah akan mengimpor susu sapi dalam jumlah yang jumbo.

Dia memandang, sampai saat ii belum jelas instansi mana yang akan memelihara 1,5 juta sapi impor tersebut. Pun bila ada, dia mempertanyakan kemampuan hitung-hitungan untung rugi dalam pemeliharaan sapi perah impor di Indonesia.

Kesiapan IPO BUMN; Inalum Tunggu Investor, PHE Fokus Genjot Produksi

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa rencana IPO Inalum bakal dimatangkan setelah masuknya investor baru di proyek ekspansi smelter Kuala Tanjung, Sumatera Utara. “Ada dua calon yang sudah kita seleksi,” katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Kartika menjelaskan bahwa Kementerian BUMN telah mematangkan final investment decision (FID) untuk menjalankan proyek peningkatan kapasitas produksi itu.

Sementara untuk PHE, tambah pria yang disapa Tiko itu, ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan sebelum nantinya dipertimbangkan untuk menggelar IPO.

PHE saat ini sedang difokuskan untuk menggenjot eksplorasi dan produksi, serta meningkatkan merger and acquisition (M&A) di luar negeri.

Ambisi Besar Prabowo – Gibran Bangun 15 Juta Hunian Terjangkau Dalam 5 Tahun

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan membangun 15 juta unit hunian dalam periode 2024—2029. Rencananya, setiap tahunnya, Prabowo bangun 3 juta hunian dengan perincian 1 juta berada di perkotaan dan 2 juta berada di perdesaan.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintahan baru mendatang memberikan perhatian besar terhadap sektor perumahan melalui program pembangunan 3 juta rumah per tahun dan rencana pembentukan kembali Kementerian Perumahan.

Menurutnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto sejak lama telah sering menyebut dan membahas tentang gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting, serta pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dia menilai masalah stunting bukan hanya disebabkan oleh gizi anak yang buruk, tetapi semua belajar bahwa tempat tinggal dan lingkungan juga memengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Oleh karena itu, untuk memberantas stunting dan mengentaskan kemiskinan masyarakat dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh termasuk pentingnya anak dan keluarga Indonesia tinggal di rumah layak huni dengan lingkungan perumahan yang baik.

Mengejar Target Belanja Produk Lokal

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, capaian realisasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang telah dibelanjakan kementerian/lembaga mencapai Rp483 triliun per 16 September 2024.

“Baru 41,7% dari total nilai rencana belanja pengadaan yang diumumkan di SiRUP [Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan] yang mencapai Rp1.159 triliun,” kata Agus dalam Rapat Kerja Tim Nasional P3DN, Selasa (8/10/2024).

Menperin mengatakan, masih ada waktu untuk mengejar belanja pengadaan PDN untuk tahun ini. Dia pun yakin hasil tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut mengingat Pokja Timnas P3DN yang dibantu oleh Tim P3DN masing-masing instansi sudah saling bersinergi.

Untuk mempercepat penyerapan, pemerintah telah mendorong sistem peningkatan penggunaan produk dalam negeri, yang juga sudah terbentuk. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan, hingga pemberian penghargaan kinerja P3DN pun sudah dilakukan.

Serupa tapi Tak Sama antara Kasus BREN dan CUAN dengan Asabri & Jiwasraya

PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) tengah dalam pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena adanya indikasi perdagangan semu atau manipulasi pasar di saham. Kasus yang mirip tapi tak sama dengan PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Mengacu pada Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, praktik perdagangan semu atau manipulasi pasar saham adalah tindakan yang dilarang.

Hal itu dipaparkan pada Bab XI. Isinya soal berbagai larangan kegiatan perdagangan efek yang mengandung unsur penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam.

Ketentuan tersebut melarang dilakukannya serangkaian transaksi efek oleh satu pihak atau beberapa pihak yang bersekongkol sehingga menciptakan harga efek yang semu di Bursa karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunggu peraturan pemerintah (PP) terkait dengan pembubaran PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dengan penerbitan PP tersebut, regulator bisa menindaklanjuti penyelesaian kasus perusahaan asuransi Badan Milik Usaha Negara (BUMN) tersebut.

“Adapun tahap akhir daripada penyelesaian Jiwasraya, karena ini merupakan suatu Persero, maka perlu adanya peraturan pemerintah terkait pembubaran daripada Jiwasraya, yang tentunya ini akan ditindaklanjuti dengan tindakan dari OJK berikutnya setelah PP pembubaran itu diterbitkan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB September 2024, pada Selasa (1/9/2024).

Untuk saat ini, Ogi mengatakan Jiwasraya sudah memasuki masa penyelesaian dari portofolio Jiwasraya ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Berdasarkan monitoring dari OJK sampai dengan 31 Agustus 2024, jumlah polis yang sudah direstrukturisasi itu sebanyak 99,7% dari keseluruhan polis dan yang setuju polis tersebut yang telah dialihkan ke IFG Life senilai Rp37,97 triliun.

Dengan demikian, lanjut Ogi, sisa finalisasi untuk tahap akhir pengalihan kepada IFG Life. Dia menekankan OJK tetap meminta Jiwasraya untuk menangani pihak-pihak yang menolak restrukturisasi polis. Adapun langkah yang perlu dilakukan adalah pertama dengan menawarkan ulang opsi restrukturisasi polis.

Kedua, mengantisipasi proses penyelesaian kewajiban bagi pemegang polis yang tetap tidak menyetujui restrukturisasi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, Ogi mengatakan OJK juga telah mengeluarkan sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) kepada Jiwasraya. Regulator menilai Jiwasraya telah melanggar sejumlah ketentuan di bidang perasuransian.

“Dengan dikenakannya PKU maka Jiwasraya dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha dan tetap memenuhi kewajiban yang telah ada,” kata Ogi.

Ogi mengatakan pengenaan sanksi PKU tersebut merupakan rangkaian dari pengawasan yang dilakukan oleh OJK sebagian diatur dalam ketentuan yang berlaku serta bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis, dan masyarakat.

Selain itu sanksi PKU, atas belum dibayarkannya kewajiban kepada pemegang polis kepada Jiwasraya juga telah dikenakan sanksi administratif.

“OJK akan memonitor dan mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan kewajiban pemegang polis dengan menyusun rencana aksi terkait dengan beberapa permasalahan yang belum diselesaikan,” tandas Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya penyelesaian masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyisakan tantangan, yakni pemegang polis yang menolak restrukturisasi. Penolakan itu bukan tanpa alasan, sejumlah pemegang polis asuransi merasa terjebak oleh aturan dan kini menjadi korban.

Salah satunya adalah Iwan Hadikusumo. Pensiun di salah satu perusahaan swasta bidang perminyakan, nilai manfaat saat berakhirnya pekerjaan yang diterimanya berada di rentang Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar.

Masalahnya, nilai besar dana pensiun itu tidak dapat dinikmati sekaligus. Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan OJK mewajibkan 80% dana yang dimiliki harus dibelikan produk di perusahaan asuransi yakni anuitas. Melalui produk ini, nasabah akan menerima manfaat sesuai dengan penawaran perusahaan.

Saat itu, Iwan diharapkan pada dua pilihan produk anuitas, yakni Jiwasraya atau AJB Bumiputera 1912.

Waktu menjawab, kedua perusahaan itu ternyata merupakan asuransi yang sakit.

Iwan menyebutkan karena dampak regulasi, dirinya tidak pernah memegang 80% uang pensiun hasil kerjanya selama puluhan tahun ini. Dana jumbo itu langsung ditransferkan oleh perusahaan ke Jiwasraya. Produk anuitas Jiwasraya itu kemudian mulai membayarkan manfaat mulai 2018. Namun, semenjak Februari 2021, tanpa penjelasan yang cukup, uang pensiunnya itu dihentikan.

Iwan merasa bahwa penempatan anuitas di Jiwasraya bukan pilihan dirinya, tetapi dipaksa pemerintah melalui regulasi.

"OJK tidak fair, jika memang perusahaan tidak sehat secara operasional maka seharusnya tidak diizinkan menjual produk ke konsumen," kata Iwan kepada Bisnis, dikutip pada Senin (26/8/2024).

OJK Diminta Tegas Pastikan Hanya Asuransi Sehat yang Jual Anuitas

Direktur Utama Dana Pensiun (Dapen) BCA Budi Sutrisno berkomentar soal kondisi tersebut. Budi menjelaskan, implementasi saldo Manfaat Pensiun peserta Dana Pensiun yang dilakukan pembelian anuitas pada asuransi jiwa sudah diimplementasikan sejak UU Dana Pensiun no 11 tahun 1992.

Secara prinsip, terangnya, program anuitas adalah mekanisme untuk mengubah akumulasi saldo manfaat pensiun menjadi aliran pendapatan berkala yang dibayarkan kepada peserta selama seumur hidup peserta.

"Prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan jangka panjang terhadap risiko kehabisan dana selama masa pensiun," kata Budi kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih detail di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) bahwa pembayaran manfaat pensiun bagi peserta, janda/duda, atau anak harus dilakukan secara berkala.

Berkaca atas yang terjadi di Jiwasraya, Budi mengatakan salah satu langkah penting yang harus ditegaskan lagi adalah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asuransi jiwa yang menawarkan produk anuitas.

"OJK perlu memastikan bahwa hanya perusahaan yang memiliki fundamental keuangan yang kuat dan manajemen risiko yang baik yang diperbolehkan menjual produk ini," kata Budi.

Budi menjelaskan saat ini OJK telah mengatur produk anuitas dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam tiga tahun terakhir telah memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.

Budi melanjutkan, anuitas sebenarnya dirancang untuk mengatasi risiko bahwa peserta pensiun akan menghabiskan seluruh dana mereka terlalu cepat, terutama jika mereka hidup lebih lama dari yang diharapkan.

"Dengan anuitas, peserta menerima pembayaran yang terjamin secara berkala, biasanya bulanan, sehingga mereka memiliki penghasilan stabil pasca purna bakti," tegasnya.

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) membeberkan kabar terbaru terkait praktik penyelewengan alias fraud dalam kasus PT Jiwasraya (Persero). Tercatat nilai fraud hampir menyentuh Rp50 triliun.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, perkara Jiwasraya merupakan kasus hukum besar di Indonesia, sehingga pelakunya dipastikan dihukum seumur hidup.

?Pak Erick masuk saat ini temukan itu kasus Jiwasraya yang ternyata fraud-nya besar banget, hampir Rp50 triliun,? ujar Arya saat ditemui di Kementerian BUMN, Kamis (22/8/2024).

?Dan teman-teman juga sudah tahu bahwa yang melakukan fraud itu sudah dihukum oleh Pengadilan seumur hidup. Artinya memang ini kasus hukum yang besar, yang kita proses, secara hukum diproses,? paparnya.

BUMN di bidang asuransi jiwa ini beberapa tahun lalu dinilai salah kelola. Praktik-praktik penipuan yang marak terjadi di internal perusahaan, di antaranya seperti menawarkan bunga yang tidak lazim, timbal balik yang tak layak.

?Jadi kita kembali lagi flashback ke belakang, bahwa karena asuransi ini ditangani dengan tidak benar, menawarkan bunga-bunga yang tidak layak, gak lazim, timbal balik yang gak lazim, makanya terjadi fraud seperti ini,? beber dia.

Adapun, kerugian negara dalam kasus Jiwasraya mencapai Rp16,81 triliun, angka ini dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2020 lalu.

BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan pihak terkait atas proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi saham dan reksa dana di Jiwasraya selama 2008-2018.

Akibatnya, Kementerian BUMN selaku pemegang saham bakal membubarkan (likuidasi) Jiwasraya, usai pemegang saham melakukan restrukturisasi pemegang polis.

Arya mencatat, likuidasi BUMN di bidang asuransi jiwa ini sesuai dengan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dia memperkirakan, pembubaran Jiwasraya dilakukan pada September 2024.

"Jadi setelah berhasil hampir semua direstrukturisasi, ini akan dibubarkan. Perkiraan bulan September (2024)" ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima danmemfasilitasi pertemuan antara manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero)dengan perwakilan pemegang polis di Kantor OJK, pada Selasa (20/8/2024).

Pertemuan tersebut dipimpin oleh DeputiKomisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan PelindunganKonsumen OJK Rizal Ramadhani serta dihadiri oleh perwakilan manajemenJiwasraya dan enam orang perwakilan pemegang polis yang menolak skemarestrukturisasi dan pengalihan polis dari Jiwasraya kepada PT Asuransi Jiwa IFG(IFG life).

Dalam kesempatan tersebut, Rizal mengatakan bahwa OJK sangat berempati terhadap permasalahan yang dihadapi para pemegang polis Jiwasraya yang menolak program restrukturisasi dan mengharapkan para pemegang polis dapat menyampaikanaspirasinya kepada pihak Jiwasraya yang hadir dalam pertemuan tersebut secaralangsung. Dia menjelaskan pernyataan tidak keberatan atas Rencana PenyehatanKeuangan (RPK) yang disampaikan Jiwasraya adalah dalam kerangka pelindungan konsumen.

"Terkait penanganan persoalan pemegang polis Jiwasraya, OJK memperhatikan kepentingan keseluruhan pemegang polis, baik yang menerima ataupun yang menolak restrukturisasi," kata Rizal dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (22/8/2024).

Namun demikian, Rizal menyebut berbagai hal harus menjadi pertimbangan seperti sisa nilai aset yang dimiliki Jiwasraya serta jumlah pemegang polis yang telah mengikuti program restrukturisasi.

Adapun informasi dari manajemen Jiwasraya, hingga saat ini hampir seluruh pemegang polis (99,7%) telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada IFG Life.

Pada pertemuan dimaksud, Rizal mengungkap, pemegang polis meminta agar pemegang saham ataupun manajemen Jiwasraya segera menyelesaikan pembayaran dana pemegang polis yang telah diputus pengadilan. Bagi pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi dan telah menempuh proses hukum dengan menggugat Jiwasraya, OJK pun menghormati seluruhproses hukum yang berjalan.

"Untuk itu, OJK mengimbau para pihak termasuk Jiwasraya untuk menghormati proses hukum yang berjalan danmenindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," tandas Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA – Karyawan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan terdampak oleh keputusan likuidasi yang dijadwalkan oleh Kementerian BUMN pada September 2024.

Direktur Utama Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso menyatakan perusahaan akan melakukan pengurangan jumlah karyawan sebagai bagian dari langkah likuidasi yang diambil oleh pemegang saham, yaitu pemerintah.

"Kami memang akan melakukan rasionalisasi. Selain itu, kami juga memberikan kesempatan bagi pegawai untuk direkrut oleh BUMN lain, khususnya di IFG Life," ujar Mahelan dalam pertemuan terbatas di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (22/8/2024).

Langkah pengurangan pegawai ini sejalan dengan rencana Kementerian BUMN yang akan membubarkan Jiwasraya dalam waktu dekat. Keputusan ini juga mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.28/POJK.05/2015, yang mengatur tentang pembubaran, likuidasi, dan kepailitan perusahaan asuransi serta perusahaan reasuransi.

"Sesuai dengan POJK, Jiwasraya akan dibubarkan," ujar Arya Mahendra Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN, dalam kesempatan yang sama.

Arya menjelaskan bahwa langkah ini diambil setelah hampir seluruh pemegang polis Jiwasraya, atau sekitar 99,7%, menyetujui skema restrukturisasi. Polis-polis tersebut kini telah dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

"Ini adalah restrukturisasi terbesar dalam sejarah sektor asuransi di Indonesia, sehingga bisa dikatakan bahwa tanggung jawab pemegang saham, dalam hal ini pemerintah, berhasil dilaksanakan," tambahnya.

Proses pembubaran Jiwasraya diperkirakan akan terjadi pada September 2024. Meskipun tanggal pastinya belum ditentukan, proses tersebut dipastikan akan mengikuti POJK No.28/POJK.05/2015.

Menurut Pasal 1 ayat (11) dalam POJK 28, pembubaran perusahaan merupakan pengakhiran status badan hukum setelah pencabutan izin usaha. Setelahnya, perusahaan perlu menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran dan membentuk tim likuidasi.

Sementara itu, Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa RUPS untuk memutuskan pembubaran dan pembentukan tim likuidasi harus dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan badan usaha milik negara (BUMN) PT AsuransiJiwasraya (Persero) atau Jiwasraya untuk menyelesaikan penanganan penyelamatanpemegang polis secara komprehensif.Pasalnya masih masih terdapat 0,3% pemegang polis Jiwasraya yang tidak menyetujui skema restrukturisasi, sehingga yang bersangkutan tetap menjadi pemegang polis dari Jiwasraya.

“Bagi pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi yang menempuhproses hukum dengan menggugat Jiwasraya, OJK menghormati seluruh proseshukum yang berjalan,"kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa dalam keterangan resminya dikutip pada Senin (19/8/2024).

Untuk itu, lanjut Aman, OJK mengimbau para pihak termasuk Jiwasrayauntuk menghormati proses hukum yang berjalan dan menindaklanjutinya sesuaidengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam pengumuman sebelumnya, proses restrukurisasi Jiwasraya telah dinyatakan selesai pada akhir tahun lalu. Tercatat 99,7% pemegang polis telah menyetujui skema yang diajukan pemerintah dengan mengalihkan polis kepada perusahaan baru yakni PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) dengan pemangkasan manfaat.

IFG Life selanjutnya meneruskan pertanggungan para pemegang polis ex-Jiwasraya sesuai skema restrukturisasi.

“OJK telah meminta manajemen Jiwasraya sejak 2020 untuk mengatasiketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajiban kepada pemegang polis karenabesarnya defisit keuangan saat itu,” kata Aman.

Untuk menangani defisit keuangan tersebut, Aman mengatakan OJK sebelumnya telah meminta Jiwasraya menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Adapun RPK dimaksud telah disesuaikan terakhir melalui rencana tindak yang disampaikan kepada OJK pada 2023 dengan pertimbangan pada aspek perlindungan konsumen, dalam hal ini kepentingan seluruh pemegang polis.

Aman menjelaskan RPK dimaksud pada pokoknya memuat skema restrukturisasi polis yang memberikan pilihan secara sukarela kepada seluruh pemegang polis Jiwasraya untuk dilakukan penyesuaian liabilitas dimasa yang akan datang dengan struktur produk yang lebih sehat dan relevan dengan kondisi terkini.

“Dalam hal pemegang polis Jiwasraya menyetujui skema dimaksud, polis tersebut akan dialihkan ke IFG Life,” kata Aman.

Aman menyebutIFG Life juga telah mendapatkan tambahan modal yang cukup dari pemegang sahamnya sebagai bantalan agar mampu membayar klaim yang jatuh tempo.