Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) untuk turut membantu menyelesaikan masalah pensiunan PT Asuransi Jiwasraya. Diketahui, IFG melalui PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) mengemban tugas untuk menerima pengalihan polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi.

Awalnya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung memberikan apresiasi kepada IFG atas kinerja, tetapi untuk menjaga keberlanjutan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut harus menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang masih tersisa. Salah satunya ada nasib pensiunan Jiwasraya yang belum mendapatkan dana pensiunnya.

“PR yang tersisa utamanya kepada para pensiunan, karena biar bagaimanapun ketika kita melakukan penyelamatan terhadap kasus Jiwasraya. Tentu poin utamanya adalah para pensiunan yang dana pensiunnya itu diasuransikan di Jiwasraya, yang terkena imbas karena masalah di sana,” kata Martin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan BPUI di DPR, Jakarta Selasa (17/9/2024).

Politikus Partai Nasdem itu menegaskan bahwa DPR terus mengingatkan IFG, di mana menjadi tanggung jawab bersama untuk menuntaskan masalah ini. Senada, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Partai PDIP Aria Bima yang juga menjadi pimpinan rapat pun meminta hal yang sama supaya pensiunan Jiwasraya segera mendapatkan haknya.

“Ada satu hal yang terkait dengan pensiunan, tambahan iuran yang Rp132 miliar untuk segera dibantu pembayarannya ke pensiunan Jiwasraya,” katanya.

Sebelumnya, Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) sempat menuntut Jiwasraya untuk membayar dana pensiun senilai Rp371 miliar. Ketua PPJ Pusat De Yong Adrian mengatakan dana pensiun tersebut merupakan hak atas 2.308 pensiunan Jiwasraya seluruh Indonesia.

"Kalau dia punya tanggungan [keluarga] hampir 7.000 orang, yang rata-rata penghasilannya tidak besar. Sehingga ini yang utama kita minta tolong ke DPR untuk membantu kami menyelesaikan masalah tersebut kepada para stakeholder atau pihak-pihak yang berhubungan," kata De Yong dalam audiensi dengan Komisi VI DPR RI, Senin (26/8/2024).

Masalahnya, bantuan dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan untuk IFG Life tidak mencakup kebutuhan Jiwasraya untuk membayar kewajibannya kepada para pensiunan. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nevi Zuairina pada saat audiensi.

"Bapak-bapak semua kan tahu ya, RPK [Rencana Penyehatan Keuangan] yang sudah diberikan pemerintah dalam bentuk PMN itu kan sebetulnya sangat besar, tapi kan khusus untuk nasabah dan pemegang polis. Bapak-bapak kan pasti sudah mengetahui PMN yang dikucurkan pemerintah itu bukan untuk DPPK, tahu pak ya?," kata Nevi.

Atas persoalan tersebut, Nevi mengatakan Komisi VI DPR akan menyampaikannya kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengambil solusi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG) memberikan respons terkait dengan nasib pensiunan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pensiunan Jiwasraya diketahui turut terkena imbas atas masalah yang terjadi oleh perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha mengatakan bahwa dana pensiunan Jiwasraya merupakan ranah Jiwasraya. Sementara IFG melalui PT Asuransi Jiwa IFG (IFG life) bertanggung jawab atas tugas pengalihan polis yang telah direstrukturisasi.

"Untuk dana pensiun pensiunan Jiwasraya karena pendirinya adalah Jiwasraya, maka kewajiban pembayaran kepada pensiunan berada pada ranah Jiwasraya," kata Sistha kepada Bisnis, Rabu (18/9/2024).

Sebelumnya dihadapan Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko yang juga sempat menjabat sebagai Direktur Investasi Jiwasraya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI meminta holding BUMN tersebut turut membantu menyelesaikan masalah pensiunan Jiwasraya. Awalnya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung memberikan apresiasi kepada IFG atas kinerja, tetapi untuk menjaga keberlanjutan holding BUMN itu harus menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang masih tersisa. Salah satunya ada nasib pensiunan Jiwasraya yang belum mendapatkan dana pensiunnya.

"PR yang tersisa utamanya kepada para pensiunan, karena biar bagaimanapun ketika kita melakukan penyelamatan terhadap kasus Jiwasraya tentu poin utamanya adalah para pensiunan yang dana pensiunnya itu diasuransikan di Jiwasraya, yang terkena imbas karena masalah di sana," kata Martin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan BPUI di DPR, Jakarta Selasa (17/9/2024).

Politikus Partai Nasdem itu menegaskan bahwa DPR terus mengingatkan IFG, di mana menjadi tanggung jawab bersama untuk menuntaskan masalah ini. Senada, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Partai PDIP Aria Bima yang juga menjadi pimpinan rapat pun meminta hal yang sama supaya pensiunan Jiwasraya segera mendapatkan haknya.

"Ada satu hal yang terkait dengan pensiunan, tambahan iuran yang Rp132 miliar untuk segera dibantu pembayarannya ke pensiunan Jiwasraya," katanya.

Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) memang sempat menuntut Jiwasraya untuk membayar dana pensiun sebanyak Rp371 miliar. Ketua PPJ Pusat, De Yong Adrian mengatakan dana pensiun tersebut merupakan hak atas 2.308 pensiunan Jiwasraya seluruh Indonesia.

"Kalau dia punya tanggungan [keluarga] hampir 7.000 orang, yang rata-rata penghasilannya tidak besar. Sehingga ini yang utama kita minta tolong ke DPR untuk membantu kami menyelesaikan masalah tersebut kepada para stakeholder atau pihak-pihak yang berhubungan," kata Adrian dalam audiensi dengan Komisi VI DPR RI, Senin (26/8/2024).

Tuntutan lainnya yakni pembayaran pensiun tetap dilakukan secara berkala seumur hidup dengan pertimbangan para pensiunan Jiwasraya di seluruh Indonesia telah memenuhi kewajibannya membayar iuran hari tua. Para pensiunan juga memberikan opsi lain apabila Jiwasraya tidak sanggup, maka mereka meminta pengalihan kewajiban pembayaran ke IFG Life.

Namun di sisi lain, bantuan dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan untuk IFG Life tidak mencakup kebutuhan Jiwasraya untuk membayar kewajibannya kepada para pensiunan. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nevi Zuairina pada saat audiensi.

"Bapak-bapak semua kan tahu ya, RPK [Rencana Penyehatan Keuangan] yang sudah diberikan pemerintah dalam bentuk PMN itu kan sebetulnya sangat besar, tapi kan khusus untuk nasabah dan pemegang polis. Bapak-bapak kan pasti sudah mengetahui PMN yang dikucurkan pemerintah itu bukan untuk DPPK [Dana Pensiun Pemberi Kerja], tahu pak, ya?," kata Nevi.

Atas persoalan tersebut, Nevi mengatakan Komisi VI DPR akan menyampaikannya kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengambil solusi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian BUMN bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membentuk tim likuidasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Tim likuidasi tersebut ditargetkan akan terbentuk pada September 2024.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan dalam proses likuidasi tersebut juga akan dibahas bagaimana nasib pensiunan Jiwasraya. Pasalnya, kondisi keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya tidak cukup membayar hak penisunan Jiwasraya.

"Jadi, nanti akan dibentuk tim likuidasi dan nanti tim likuidasi akan mengatur mengenai pembagian hasil penjualan aset, apakah kepada pemegang polis, apakah juga untuk setoran tambahan untuk DPPK-nya," kata pria yang akrab disapa Tiko saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (2/9/2024).

Tiko menjelaskan DPPK merupakan lembaga yang terpisah dari korporasi sebagai pendiri dana pensiun. Ke depan, Kementerian BUMN ingin pendiri dana pensiun benar-benar bertanggung jawab atas DPPK yang mereka dirikan.

"Nah, kami sudah lakukan juga stocktake [inventasisasi], pendiri-pendiri mana yang butuh top-up, seperti PTPN, di PT POS, nah itu pendirinya harus secara bertahap memenuhi kewajiban top up-nya itu, sebagai pendiri," kata Tiko.

Tiko juga menegaskan Kementerian BUMN akan menindak tegas dana pensiun BUMN yang melakukan kecurangan. "Nah, yang memang ada fraud, ya kita lakukan arah investigasi dan pidana," tegasnya.

Sebelumnya, Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) menuntut Jiwasraya membayar dana pensiun mereka sebesar Rp371 miliar. Ketua PPJ Pusat De Yong Adrian mengatakan dana pensiun tersebut merupakan hak atas 2.308 pensiunan pekerja Jiwasraya seluruh Indonesia.

"Kalau dia punya tanggungan [keluarga] hampir 7.000 orang, yang rata-rata pengahsilannya tidak besar, sehingga ini yang utama kita minta tolong ke DPR untuk membantu kami menyelesaikan masalah tersebut kpada para stakeholder atau pihak-pihak yang berhubugan," kata De Yong dalam audiensi dengan Komisi VI DPR RI, Senin (26/8/2024).

Masalahnya, bantuan dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan untuk IFG Life tidak mencakup kebutuhan Jiwasraya untuk membayar kewajibannya kepada para pensiunan.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nevi Zuairina pada saat audiensi.

"Bapak-bapak semua kan tahu ya, RPK [Rencana Penyehatan Keuangan] yang sudah diberikan pemerintah dalam bentuk PMN itu kan sebetulnya sangat besar, tapi kan khusus untuk nasabah dan pemegang polis. Bapak-bapak kan pasti sudah mengetahui PMN yang dikucurkan pemerintah itu bukan untuk DPPK, tahu pak ya?" kata Nevi.

Atas persoalan tersebut, Nevi mengatakan Komisi VI DPR akan menyampaikannya kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengambil solusi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) Pusat menuntut pendirinya, badan usaha milik negara (BUMN) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membayar hak dana pensiun mereka sebesar Rp371 miliar.

Mantan Direktur Pemasaran yang juga Ketua PPJ Pusat De Yong Adrian mengatakan utang Jiwasraya tersebut merupakan hak bagi 2.308 pensiunan pekerja Jiwasraya seluruh Indonesia atau sekitar 7.000 orang dengan tanggungan.

"Yang utama kami minta tolong ke DPR untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut kepada para stakeholder atau pihak-pihak yang berhubungan," kata De Yong usai audiensi dengan Komisi VI DPR RI, Senin (26/8/2024).

Nilai Rp371 miliar tersebut merupakan selisih dari nilai kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya sebesar Rp96,07 miliar dengan nilai aktuarial Rp467,86 miliar pada akhir 2023.

De Yong menjelaskan pada 2022 Jiwasraya sempat menjanjikan akan membayarkan utang kepada dana pensiun sebesar Rp132 miliar dengan cara mencicil.

"Waktu itu [dijanjikan] Rp132 miliar. Katanya itu mau diciil tapi sampai sekarang belum pernah dicicil sehingga terakumulasi menjadi Rp371 miliar," jelasnya.

Sementara itu, Pembina Persatuan Pensiunan Jiwasraya, Asmir mengatakan tuntutan mereka berlandaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Pasal 184 ayat (1).

Ayat tersebut mengatur bahwa sebelum proses likuidasi dana pensiun selesai, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat dana pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan mengenai pendanaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

"Karena kita mendengar isunya bahwa kami tidak akan dibayar, hanya akan dibagikan apa adanya. Itu info yang kita dapat. Karena kita disampaikan tidak akan dibayar. Sekarang dananya hanya ada Rp30 miliar, aset yang ada di DPPK itu yang mau diinikan [diberikan] ke kita. Sedangkan utangnya Rp371 miliar yang harus dipenuhi," kata Asmir.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) Pusat menuntut pendirinya, badan usaha milik negara (BUMN) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membayar hak dana pensiun mereka sebesar Rp371 miliar.

Mantan Direktur Pemasaran yang juga Ketua PPJ Pusat De Yong Adrian mengatakan utang Jiwasraya tersebut merupakan hak bagi 2.308 pensiunan pekerja Jiwasraya seluruh Indonesia atau sekitar 7.000 orang dengan tanggungan.

"Yang utama kami minta tolong ke DPR untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut kepada para stakeholder atau pihak-pihak yang berhubungan," kata De Yong usai audiensi dengan Komisi VI DPR RI, Senin (26/8/2024).

Nilai Rp371 miliar tersebut merupakan selisih dari nilai kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya sebesar Rp96,07 miliar dengan nilai aktuarial Rp467,86 miliar pada akhir 2023.

De Yong menjelaskan pada 2022 Jiwasraya sempat menjanjikan akan membayarkan utang kepada dana pensiun sebesar Rp132 miliar dengan cara mencicil.

"Waktu itu [dijanjikan] Rp132 miliar. Katanya itu mau diciil tapi sampai sekarang belum pernah dicicil sehingga terakumulasi menjadi Rp371 miliar," jelasnya.

Sementara itu, Pembina Persatuan Pensiunan Jiwasraya, Asmir mengatakan tuntutan mereka berlandaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Pasal 184 ayat (1).

Ayat tersebut mengatur bahwa sebelum proses likuidasi dana pensiun selesai, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat dana pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan mengenai pendanaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

"Karena kita mendengar isunya bahwa kami tidak akan dibayar, hanya akan dibagikan apa adanya. Itu info yang kita dapat. Karena kita disampaikan tidak akan dibayar. Sekarang dananya hanya ada Rp30 miliar, aset yang ada di DPPK itu yang mau diinikan [diberikan] ke kita. Sedangkan utangnya Rp371 miliar yang harus dipenuhi," kata Asmir.