Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan pembangunan Bandara Bali Utara yakni untuk mememeratakan pembangunan seantero Pulau Dewata.

"Pembangunan Bandara Bali Utara bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan di seluruh Bali. Dengan fokus yang selama ini tertuju pada Bali Selatan, kawasan utara pulau sering terabaikan. Bandara baru akan menjadi katalisator yang merangsang perkembangan wilayah utara, membawa keseimbangan antara selatan yang sudah maju dengan utara yang masih berkembang," ujar Prabowo dilansir dari unggahan akun X @gerindra, Rabu (6/11/2024).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo berjanji akan membangun Bandara Internasional Bali Utara yang disebut North Bali International Airport. Nantinya bandara ini akan menjadi pesaing Singapura dan Hong Kong.

Pembangunan North Bali International Airport telah lama diwacanakan sebagai upaya pemerataan pembangunan yang selama ini berpusat di Bali Selatan.

Janji tersebut diungkapkan Prabowo dalam kunjungan ke Bali bertemu dengan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung oleh Partai Gerindra. Prabowo memproyeksikan dengan adanya bandara, Bali Utara bisa menyaingi Singapura dan Hongkong.

"Bandara Bali Utara, saya sudah menyampaikan bahwa saya berkomitmen. Saya ingin membangun North Bali International Airport. The New Singapore, The New Hongkong dimana pusat dari kawasan ini," jelas Prabowo dalam sambutannya dikutip, Senin (4/11/2024).

Penolakan Megawati

Wacana pembangunan Bandara Bali Utara sempat ramai pada tahun lalu usai Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyatakan penolakan. Menurutnya, pembangunan Bandara Bali akan berdampak negatif terhadap masyarakat Buleleng.

“Waktu Pak Koster [Gubernur Bali] cerita mau bangun lagi [bandara] di Buleleng, saya kan bilang keluarga besar saya di sana, ngamuk saya, enak aja hanya nguntungin pariwisata, saya enggak mau,” jelas Megawati dalam sambutannya ketika meninjau KEK Sanur, Selasa (17/1/2023).

Ketua Umum PDIP ini juga bercerita Presiden Jokowi juga sempat melobi dirinya melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) saat itu yakni Wishnutama. Walaupun demikian, Megawati tetap berpendapat jika pembangunan Bandara Bali Utara tidak tepat.

Menurutnya, opsi menambah runway Bandara I Gusti Ngurah Rai lebih baik atau membuat konsep Bandara Segitiga antara Bandara Ngurah Rai, Bandara Banyuwangi dan Bandara Juanda Surabaya sehingga berdampak positif pada sektor pariwisata yang lebih luas.

“Saya bilang ke Pram [Pramono Anung], atas nama warga saya, jangan hanya mikirin diri sendiri, pulau Bali itu kecil, jangan hanya mendatangkan investor, saya juga mau rakyat Bali saya jadi pengusaha, investor, jadi saya tetap nggak,” ujar Megawati.

Megawati memang keturunan Kabupaten Buleleng dari silsilah neneknya atau Ibu Bung Karno yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai, yang berasal dari Buleleng.

Sebagai informasi, pembangunan Bandara Bali Utara sebenarnya sudah lama diwacanakan oleh Pemprov Bali dan sempat masuk dalam Peraturan Presiden 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ada dua lokasi yang diusulkan yakni di Kubutambahan Kabupaten Buleleng dan di Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Tetapi wacana ini menjadi perdebatan di masyarakat karena banyak kendala yang dihadapi ketika penentuan lokasi Bandara.

Pemprov Bali sempat mengusulkan untuk lokasi pembangunan di Kubutambahan dengan menggunakan tanah desa adat. Tetapi tanah tersebut ternyata bermasalah karena sudah disewakan kepada pihak ketiga dalam jangka waktu 70 tahun.

Karena alotnya masalah lokasi pembangunan, pemerintah Jokowi kemudian mencoret Bandara Bali Utara dari Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Juli 2022.

Diberitakan sebelumnya, PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti salah satu perusahaan yang saat itu mengajukan diri membangun Bandara Bali Utara saat Megawati menyatakan penolakan.

Dalam master plant BIBU, pembangunan Bandara Bali Utara dilakukan secara offshore, di tepi laut dengan memanfaatkan lahan yang sudah abrasi di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. BIBU mengklaim walaupun secara offshore, pembangunan Bandara Bali Utara tidak banyak melakukan reklamasi.

BIBU sudah mengajukan ke pemerintah pusat titik lokasi pembangunan Bandara Bali Utara, pemerintah akan memilih dan menetapkan lokasi pembangunan bandara sesuai dengan aturan yang ada. BIBU juga mengklaim secara feasibility study (FS) atau kajian akademis, lokasi di pantai Sembiran tersebut sudah cocok untuk pembangunan bandara.

Nilai investasi pembangunan Bandara Bali Utara ini mencapai Rp17 triliun dengan luas bandara 600 hektare.

Direktur Utama PT. BIBU Erwanto Sad Adiatmoko menjelaskan sudah banyak investor yang meminta untuk bergabung dalam proyek tersebut, baik investor domestik maupun dalam negeri.

“Kami targetkan pembangunan bandara mulai tahun ini [2023], karena Bandara Ngurah Rai pada 2026 diprediksi kapasitasnya penuh, sehingga sebelum 2026 kami targetkan bandara rampung minimal satu runway sudah beroperasi dari tiga runway yang kami targetkan,” ujar Erwanto.

Dikeluarkannya Bandara Bali Utara dari Proyek Strategis Nasional (PSN) menurut Erwanto bukan berarti pembangunan Bandara Bali Utara batal. Pencoretan dari PSN tersebut karena Bandara Bali Utara tidak bisa selesai di 2024, sementara PSN yang merupakan program strategis presiden harus selesai di 2024.