Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan pembangunan Bandara Bali Utara yakni untuk mememeratakan pembangunan seantero Pulau Dewata.

"Pembangunan Bandara Bali Utara bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan di seluruh Bali. Dengan fokus yang selama ini tertuju pada Bali Selatan, kawasan utara pulau sering terabaikan. Bandara baru akan menjadi katalisator yang merangsang perkembangan wilayah utara, membawa keseimbangan antara selatan yang sudah maju dengan utara yang masih berkembang," ujar Prabowo dilansir dari unggahan akun X @gerindra, Rabu (6/11/2024).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo berjanji akan membangun Bandara Internasional Bali Utara yang disebut North Bali International Airport. Nantinya bandara ini akan menjadi pesaing Singapura dan Hong Kong.

Pembangunan North Bali International Airport telah lama diwacanakan sebagai upaya pemerataan pembangunan yang selama ini berpusat di Bali Selatan.

Janji tersebut diungkapkan Prabowo dalam kunjungan ke Bali bertemu dengan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung oleh Partai Gerindra. Prabowo memproyeksikan dengan adanya bandara, Bali Utara bisa menyaingi Singapura dan Hongkong.

"Bandara Bali Utara, saya sudah menyampaikan bahwa saya berkomitmen. Saya ingin membangun North Bali International Airport. The New Singapore, The New Hongkong dimana pusat dari kawasan ini," jelas Prabowo dalam sambutannya dikutip, Senin (4/11/2024).

Penolakan Megawati

Wacana pembangunan Bandara Bali Utara sempat ramai pada tahun lalu usai Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyatakan penolakan. Menurutnya, pembangunan Bandara Bali akan berdampak negatif terhadap masyarakat Buleleng.

“Waktu Pak Koster [Gubernur Bali] cerita mau bangun lagi [bandara] di Buleleng, saya kan bilang keluarga besar saya di sana, ngamuk saya, enak aja hanya nguntungin pariwisata, saya enggak mau,” jelas Megawati dalam sambutannya ketika meninjau KEK Sanur, Selasa (17/1/2023).

Ketua Umum PDIP ini juga bercerita Presiden Jokowi juga sempat melobi dirinya melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) saat itu yakni Wishnutama. Walaupun demikian, Megawati tetap berpendapat jika pembangunan Bandara Bali Utara tidak tepat.

Menurutnya, opsi menambah runway Bandara I Gusti Ngurah Rai lebih baik atau membuat konsep Bandara Segitiga antara Bandara Ngurah Rai, Bandara Banyuwangi dan Bandara Juanda Surabaya sehingga berdampak positif pada sektor pariwisata yang lebih luas.

“Saya bilang ke Pram [Pramono Anung], atas nama warga saya, jangan hanya mikirin diri sendiri, pulau Bali itu kecil, jangan hanya mendatangkan investor, saya juga mau rakyat Bali saya jadi pengusaha, investor, jadi saya tetap nggak,” ujar Megawati.

Megawati memang keturunan Kabupaten Buleleng dari silsilah neneknya atau Ibu Bung Karno yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai, yang berasal dari Buleleng.

Sebagai informasi, pembangunan Bandara Bali Utara sebenarnya sudah lama diwacanakan oleh Pemprov Bali dan sempat masuk dalam Peraturan Presiden 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ada dua lokasi yang diusulkan yakni di Kubutambahan Kabupaten Buleleng dan di Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Tetapi wacana ini menjadi perdebatan di masyarakat karena banyak kendala yang dihadapi ketika penentuan lokasi Bandara.

Pemprov Bali sempat mengusulkan untuk lokasi pembangunan di Kubutambahan dengan menggunakan tanah desa adat. Tetapi tanah tersebut ternyata bermasalah karena sudah disewakan kepada pihak ketiga dalam jangka waktu 70 tahun.

Karena alotnya masalah lokasi pembangunan, pemerintah Jokowi kemudian mencoret Bandara Bali Utara dari Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Juli 2022.

Diberitakan sebelumnya, PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti salah satu perusahaan yang saat itu mengajukan diri membangun Bandara Bali Utara saat Megawati menyatakan penolakan.

Dalam master plant BIBU, pembangunan Bandara Bali Utara dilakukan secara offshore, di tepi laut dengan memanfaatkan lahan yang sudah abrasi di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. BIBU mengklaim walaupun secara offshore, pembangunan Bandara Bali Utara tidak banyak melakukan reklamasi.

BIBU sudah mengajukan ke pemerintah pusat titik lokasi pembangunan Bandara Bali Utara, pemerintah akan memilih dan menetapkan lokasi pembangunan bandara sesuai dengan aturan yang ada. BIBU juga mengklaim secara feasibility study (FS) atau kajian akademis, lokasi di pantai Sembiran tersebut sudah cocok untuk pembangunan bandara.

Nilai investasi pembangunan Bandara Bali Utara ini mencapai Rp17 triliun dengan luas bandara 600 hektare.

Direktur Utama PT. BIBU Erwanto Sad Adiatmoko menjelaskan sudah banyak investor yang meminta untuk bergabung dalam proyek tersebut, baik investor domestik maupun dalam negeri.

“Kami targetkan pembangunan bandara mulai tahun ini [2023], karena Bandara Ngurah Rai pada 2026 diprediksi kapasitasnya penuh, sehingga sebelum 2026 kami targetkan bandara rampung minimal satu runway sudah beroperasi dari tiga runway yang kami targetkan,” ujar Erwanto.

Dikeluarkannya Bandara Bali Utara dari Proyek Strategis Nasional (PSN) menurut Erwanto bukan berarti pembangunan Bandara Bali Utara batal. Pencoretan dari PSN tersebut karena Bandara Bali Utara tidak bisa selesai di 2024, sementara PSN yang merupakan program strategis presiden harus selesai di 2024.

Proyek Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta dipastikan batal. Proyek ini menelan biaya Rp 14 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya harus memastikan seluruh proyek itu efisien. Dia kemudian memastikan, Terminal 4 diputuskan batal.

"Kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya Terminal 4 kita putuskan dibatalkan ya," kata Erick di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Namun demikian, hal itu bukan berarti penambahan kapasitas untuk penumpang tidak dilakukan. Dia mengatakan, dengan anggaran Rp 1 triliun untuk pengembangan Terminal 1, 2 dan 3, penambahan kapasitas bisa dilakukan.

"Tetapi bukan berarti penambahan kapasitas penumpang kita tidak lakukan. Ternyata dengan biaya hanya Rp 1 triliun, bukan Rp 14 triliun, Terminal 1, 2, 3 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur, juga space-space atau ruang-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan, itu kita coba lakukan," papar Erick.

Kondisi ini seperti yang dilakukan pada Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Dengan pengembangan serupa, kapasitas Bandara Bali bisa meningkat.

"Itu sama juga yang di Bali, kemarin kan kita coba ada renovasi kemarin nih Pak Dony (Wamen BUMN) waktu itu masih di InJourney. Alhamdulillah sudah jadi sekarang, itu kapasitasnya bisa naik menjadi 32 juta yang tadinya mungkin di 23-25 sudah maksimal," terangnya.

Erick Thohir mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong efisiensi. Pihaknya juga tak ingin hanya sekadar memikirkan proyek di mana nantinya muncul kasus-kasus korupsi.

"Jadi kita upayakan untuk efisiensi sehingga semua proyek-proyek yang ada di BUMN benar-benar terukur. Jangan BUMN hanya mikirin proyek-proyek, tapi akhirnya nanti ada kasus-kasus korupsi, itu yang kita coba tangani selama 5 tahun terakhir ini," katanya.

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Erick Thohir mengungkap adanya usulan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta. Pembangunan terminal 4 ini akan menelan biaya Rp 14 triliun. Erick mengatakan, setelah dilakukan kajian, pembangunan terminal ini dinilai tidak perlu.

"Airport yang di Jakarta itu kemarin sempat ada usulan sebelumnya, ada pembangunan terminal 4 yang memakan biaya hampir Rp 14 triliun," kata Erick Thohir dalam rapat.

"Tetapi setelah kita review di kepemimpinan kami, semua ada di sini, ternyata tidak diperlukan terminal 4," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) batal. Proyek ini menelan anggaran Rp 14 triliun.

"Kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya Terminal 4 kita putuskan dibatalkan ya," kata Erick di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Namun demikian, hal itu bukan berarti penambahan kapasitas untuk penumpang tidak dilakukan. Dia mengatakan, dengan anggaran Rp 1 triliun untuk pengembangan Terminal 1, 2 dan 3, penambahan kapasitas bisa dilakukan.

"Tetapi bukan berarti penambahan kapasitas penumpang kita tidak lakukan. Ternyata dengan biaya hanya Rp 1 triliun, bukan Rp 14 triliun, Terminal 1, 2, 3 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur, juga space-space atau ruang-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan, itu kita coba lakukan," papar Erick.

Kondisi ini seperti yang dilakukan pada Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Dengan pengembangan serupa, kapasitas Bandara Bali bisa meningkat.

"Itu sama juga yang di Bali, kemarin kan kita coba ada renovasi kemarin nih Pak Dony (Wamen BUMN) waktu itu masih di InJourney. Alhamdulillah sudah jadi sekarang, itu kapasitasnya bisa naik menjadi 32 juta yang tadinya mungkin di 23-25 sudah maksimal," terangnya.

Erick Thohir mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong efisiensi. Pihaknya juga tak ingin hanya sekadar memikirkan proyek di mana nantinya muncul kasus-kasus korupsi.

"Jadi kita upayakan untuk efisiensi sehingga semua proyek-proyek yang ada di BUMN benar-benar terukur. Jangan BUMN hanya mikirin proyek-proyek, tapi akhirnya nanti ada kasus-kasus korupsi, itu yang kita coba tangani selama 5 tahun terakhir ini," katanya.

IDXChannel - PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports menargetkan volume penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, mencapai 32 juta orang per tahun. Saat ini trafik di bandara Bali baru menyentuh 24 juta penumpang.

Penanggung Jawab Sementara (Pgs.) Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Arie Ahsanurrohim mengungkapkan, pihaknya fokus pada optimalisasi kapasitas dan fasilitas bandara Bali, sehingga bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

“Kami optimalisasi kapasitas dan fasilitas Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dari 24 juta penumpang per tahun menjadi 32 juta penumpang per tahun,” ujar Arie kepada IDXChannel, Jakarta, Minggu (15/9/2024).

InJourney Airports merupakan entitas pelat merah berdasarkan gabungan (merger) PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero). Konsolidasi kedua operator bendara itu resmi diumumkan pada Senin (9/9/2024) lalu.

Sedangkan, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, sebelumnya dikelola Angkasa Pura I, namun dengan merger maka aset ini resmi ditangani InJourney Airports.

Kenaikan trafik penumpang juga difokuskan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Arie mengatakan, InJourney Airports mendorong agar volume penumpang bandara naik dari 15 juta ke 17 juta orang per tahunnya.

“Serta pengembangan dan peningkatan kapasitas Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dari kapasitas sebelumnya 7 juta penumpang per tahun menjadi 15 juta penumpang per tahun,” kata dia.

InJourney Airports juga fokus melakukan berbagai program transformasi bandara, di antaranya adalah beautifikasi terminal Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.

Kemudian, menggodok program peningkatan kualitas layanan kepada pengguna jasa bandara. Di lain sisi, pasca integrasi, perusahaan juga tengah melakukan penataan internal.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, BADUNG -- Lalu lalang pengunjung di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali masih tampak lengang pada H-1 jelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Indonesia-Africa Forum (IAF) 2024.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Sabtu (31/8/2024) hilir mudik pengunjung di Bandara Bali mulai terlihat meski tak begitu padat. Arus lalu lintas di sekitar bandara pun tak panjang mengular ke arah Tol Bali Mandara.

Di salah satu sudut bandara terdapat booth informasi untuk menyambut dan membantu delegasi peserta agenda IAF 2024 yang akan digelar pada 1-3 September 2024.

Forum IAF 2024 merupakan gelaran ke-2 yang digelar pemerintah untuk transformasi ekonomi, energi dan pertambangan, pangan, ketahanan kesehatan, dan kerja sama pembangunan.

Sebagai gambaran, perhelatan ini akan diikuti oleh 28 kepala negara atau kepala pemerintahan dari Afrika, sekitar 800 peserta dari wakil pemerintah, organisasi internasional dan regional, serta kalangan bisnis baik dari Indonesia maupun Afrika.

Sementara itu, arus lalu lintas di Nusa Dua mulai memadati dan mengular di wilayah venue agenda. Lalu lalang kendaraan patroli maupun pengamanan hilir mudik keluar dari area tersebut.

Untuk diketahui, Kepolisian Daerah (Polda) Bali menerapkan rekayasa lalu lintas di wilayah Nusa Dua, Kabupaten Badung untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 dan High Level Forum on Multi Stakeholders Partnership (HLF MSP) 2024.

Rekayasa lalu lintas berupa pengalihan arus hingga buka tutup jalur secara situasional itu akan diberlakukan selama empat hari mulai Sabtu, 31 Agustus 2024 hingga Selasa, 3 September 2024.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informasi, hal tersebut ditegaskan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Polisi Jansen Avitus Panjaitan di Denpasar, Bali, Jumat (28/8/2024)..

"Satgas Walrolakir [pengawalan, rute, patroli dan parkir] akan memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk kelancaraneventini, sehingga seluruh kegiatan masyarakat, wisatawan dan delegasi serta tamu negara dapat berjalan dengan baik," tuturnya.