REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) M Tito Karnavian menegaskan, saat ini ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang sangat baik. Hal itu dapat dilihat dari inflasi yang terjaga secara year on year pada September sebesar 1,84 persen.

Mantan kapolri itu menegaskan, secara umum daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan. "Inflasi sebesar 1,84 adalah inflasi yang bagus terendah, dan saya sampaikan daya beli masyarakat tidak menurun tapi meningkat," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Dia menjelaskan, daya beli masyarakat dapat dilihat dari core inflation (inflasi inti) seperti sektor rekreasi, restoran, jasa, pendidikan, hingga perawatan pribadi. Pada September 2024, sambung dia, perawatan pribadi dan jasa pribadi mengalami kenaikan inflasi sebesar 0,38 persen. Hal itu menandakan bahwa daya beli masyarakat masih tinggi.

Sementara kenaikan inflasi untuk sektor pendidikan mencapai 0,29 persen dan restoran 0,13 persen. "Artinya apa? Masyarakat belanja untuk pendidikan anak-anaknya mungkin dan ada uang," ujar Tito.

Di lain sisi, makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi atau penurunan harga. Kondisi itu merupakan sinyal yang baik lantaran mencerminkan harga pangan turun, suplai, dan distribusi bahan pangan berjalan lancar.

Namun, Tito menegaskan, sebagai negara produsen Indonesia harus mampu menjaga stabilitas harga yang menguntungkan antara produsen dan konsumen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Posisi Heru Budi Hartono sebagai penjabat (pj) gubernur DKI Jakarta akan segera berakhir pada 17 Oktober 2024. Heru telah menjabat sebagai pj gubernur DKI Jakarta hampir dua tahun atau sejak 17 Oktober 2022.

Heru mengaku, menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian. Pasalnya, tugas sebagai pj gubernur DKI Jakarta diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Diganti atau tidak terserah Mendagri, toh saya menjalankan tugas sebagaimana yang diserahkan kepada saya. 17 Oktober adalah tahun saya menjabat dua tahun pj gubernur. Terserah yang memberikan tugas pada saya," kata Heru kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Masa jabatan pj kepala daerah diatur dalam Pasal 201 ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di dalamnya disebutkan bahwa: "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Wali Kota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024."

Sementara dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2023 disebutkan bahwa, jabatan pj gubernur satu tahun. Jabatan tersebut dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

Sementara itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta juga dijadwalkan melaksanakan rapat pimpinan sementara pada Rabu (11/9/2024). Pembahasan dalam rapat itu adalah untuk pembahasan dan penetapan usulan nama calon pj gubernur DKI Jakarta dari masing-masing partai politik DPRD Provinsi DKI Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM PASER UTARA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada ratusan kepala daerah dan menyambut dengan ucapan selamat datang di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). Dalam kegiatan pengarahan RI 1 kepada kepala daerah di ruang kegiatan resmi Istana Negara IKN, Jokowi bertanya kepada hadirin tentang bayangan mengenai IKN.

"Melihat Ibu Kota Nusantara ini, kira-kira bayangan Bapak apa? Selamat datang di Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi saat membuka sambutan dan arahan.

Jokowi menekankan, melalui pembangunan IKN, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun ibu kota negara sesuai keinginan dan desain pemerintah, meskipun memakan waktu yang cukup lama. Sejak dimulai 2021, pembangunan IKN baru akan selesai sekitar 10 hingga 15 tahun mendatang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian pada kesempatan sebelumnya mengatakan, sebanyak 517 kepala daerah mengikuti acara pengarahan Presiden Jokowi di Istana Negara IKN. "Dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa jumlah kepala daerah saat ini, gubernur ada 38 orang, wali kota ada 98 orang, dan bupati ada 416. Total 552 orang. Hadir saat ini langsung 517 gubernur, wali kota, bupati, baik penjabat maupun yang definitif," kata Tito.

Menurut Tito, terdapat 35 kepala daerah yang berhalangan hadir karena sakit, harus mengikuti sidang paripurna DPRD, hingga tidak kebagian tiket pesawat. "Semua gubernur sudah tiba sejak tadi malam menginap di Hotel Nusantara. Bupati dan wali kota semua menginap di Balikpapan dan tadi jam enam (berangkat) dari Balikpapan," ujar Tito.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mengatakan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih direncanakan digelar pada 7 Februari 2025. Tito menjelaskan, hal tersebut bisa terjadi jika tidak ada pihak yang mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sedangkan untuk bupati dan wali kota karena dilantik oleh gubernur yang baru dilantik tanggal 7 Februari, maka mereka akan dilantik tanggal 10 Februari 2025," kata Tito saat ditemui di kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Selasa (6/8/20240.

Jika salah satu pasangan calon terlibat dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, kata Tito, pasangan calon lain harus menuntaskan sengketa sebelum dilantik. Tito menjelaskan, rencana tanggal pelantikan kepala daerah dibahas dalam rapat antara Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Ketua KPU Mochammad Afifuddin.

Tito menjelaskan, rapat di kantor Kemenko Polhukam membahas tentang revisi Perpres Nomor 16 tahun 2016 tentang pelantikan kepala daerah. Perpres itu direvisi untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia calon kepala daerah ketika dilantik.

Selain itu, revisi tersebut juga dilakukan atas dasar permintaan KPU untuk menetapkan tanggal pelantikan kepala daerah. Tito melanjutkan, revisi perpres itu mengatur tanggal pemungutan suara pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024.

Kemudian, pihak KPU di provinsi diharuskan melakukan rekapitulasi suara hingga 16 Desember 2024. Setelah hasil rekapitulasi selesai, KPU provinsi harus menetapkan siapa saja pasangan yang terpilih berdasarkan hasil pemungutan suara.

"Setelah rekapitulasi suara setelah itu menetapkan paslon terpilih, nanti kan ada gugatan biasanya di MK," kata Tito. Jika tidak ada sengketa di MK, Tito dapat memastikan pelantikan gubernur, wakil gubernur hingga wali kota dan bupati sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Tito melanjutkan, pihaknya akan merampungkan draf revisi keppres secepatnya. "Ya kami sudah menyampaikan izin prakarsa (ke presiden) kemarin, kemudian juga nanti ada surat jawaban ya dari presiden melalui Mensesneg setelah itu melakukan harmonisasi. Drafnya sudah kita susun dan itu revisi dari draf yang lama," kata Tito.