JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menandatangani kerja sama dalam mempercepat program pangan bergizi dan swasembada pangan.

Tanda tangan memorandum of understanding (MoU) itu disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Menteri Desa PDT Yandri Susanto di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

“Hari ini, Menteri Pertanian dan Menteri Desa melakukan MoU, saya sungguh apresiasi. Menteri Desa dan Menteri Pertanian kerjanya cepat sekali. Seluruh Indonesia sudah dijelajahi, mulai dari Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, cepat sekali gerakannya,” kata Zulhas.

Zulhas mengatakan, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih harus bekerja satu tim untuk mencapai target swasembada pangan pada 2028, sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kata kunci kita ini semua satu tim,” ujar Zulhas.

“Untuk swasembada pangan tahun 2028, itu semua pihak terlibat. Menteri Pertanian, Menteri Desa, Menteri BUMN, Dirut Pupuk, (Menteri) PU pengairannya, irigasinya, bendungannya, Pak Polisi pengamanannya, TNI teritorinya membantu, bupati kemudian wali kota, kepala desa, Menteri Kehutanan tanahnya. Penelitian benihnya ada BRIN,” kata Zulhas.

Sementara itu, Mentan Amran menjelaskan ada dua bagian yang tertuang dalam penandatangan MoU kali ini, yakni program pangan bergizi dan swasembada pangan.

"Kementerian Pertanian men-support benih, bibit, dan seterusnya. Nantinya adalah kami siapkan bahan baku untuk pangan bergizi. Kami siapkan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan bakunya diambil dari sekitar di desa atau di sekitar dapur yang dibangun. Itu target kita," kata Amran.

Amran menyampaikan, dalam pendistribusian bibit maupun benih akan diserahkan ke masyarakat desa. Di sinilah, lanjut dia, bentuk kolaborasi antara Kementan dengan Kemendes PDT.

Untuk program pangan bergizi, Kementan dan Kemendes PDT akan melibatkan kepolisian.

“Kami kolaborasi dengan Polri. Jadi ada Kemendes PDT dan kepolisian. Kepolisian (untuk) pengawasan pendampingan, anggaran dari Kemendes PDT 20 persen, itu Rp 16 triliun,” kata Amran.

Kemudian, untuk program swasembada pangan, Kementan berkolaborasi dengan TNI.

“Swasembada (pangan) kolaborasinya dengan TNI sudah berjalan,” tutur Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menandatangani kerja sama dalam mempercepat program pangan bergizi dan swasembada pangan.

Tanda tangan memorandum of understanding (MoU) itu disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Menteri Desa PDT Yandri Susanto di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

“Hari ini, Menteri Pertanian dan Menteri Desa melakukan MoU, saya sungguh apresiasi. Menteri Desa dan Menteri Pertanian kerjanya cepat sekali. Seluruh Indonesia sudah dijelajahi, mulai dari Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, cepat sekali gerakannya,” kata Zulhas.

Zulhas mengatakan, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih harus bekerja satu tim untuk mencapai target swasembada pangan pada 2028, sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kata kunci kita ini semua satu tim,” ujar Zulhas.

“Untuk swasembada pangan tahun 2028, itu semua pihak terlibat. Menteri Pertanian, Menteri Desa, Menteri BUMN, Dirut Pupuk, (Menteri) PU pengairannya, irigasinya, bendungannya, Pak Polisi pengamanannya, TNI teritorinya membantu, bupati kemudian wali kota, kepala desa, Menteri Kehutanan tanahnya. Penelitian benihnya ada BRIN,” kata Zulhas.

Sementara itu, Mentan Amran menjelaskan ada dua bagian yang tertuang dalam penandatangan MoU kali ini, yakni program pangan bergizi dan swasembada pangan.

"Kementerian Pertanian men-support benih, bibit, dan seterusnya. Nantinya adalah kami siapkan bahan baku untuk pangan bergizi. Kami siapkan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan bakunya diambil dari sekitar di desa atau di sekitar dapur yang dibangun. Itu target kita," kata Amran.

Amran menyampaikan, dalam pendistribusian bibit maupun benih akan diserahkan ke masyarakat desa. Di sinilah, lanjut dia, bentuk kolaborasi antara Kementan dengan Kemendes PDT.

Untuk program pangan bergizi, Kementan dan Kemendes PDT akan melibatkan kepolisian.

“Kami kolaborasi dengan Polri. Jadi ada Kemendes PDT dan kepolisian. Kepolisian (untuk) pengawasan pendampingan, anggaran dari Kemendes PDT 20 persen, itu Rp 16 triliun,” kata Amran.

Kemudian, untuk program swasembada pangan, Kementan berkolaborasi dengan TNI.

“Swasembada (pangan) kolaborasinya dengan TNI sudah berjalan,” tutur Amran.

IDXChannel - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan desa-desa akan berpartisipasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Partisipasi itu bakal dijalankan melalui layanan teknis yang disediakan oleh Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD).

Dia menyampaikan P2KTD akan terintegrasi dalam program nasional, sehingga desa-desa dapat menjadi ujung tombak dalam percepatan peningkatan gizi dan pengentasan stunting. Program ini juga mendukung capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Desa-desa dapat mengembangkan mekanisme distribusi yang efisien untuk menyukseskan Program MBG, terutama dalam penyaluran makanan bergizi ke sekolah-sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan di desa,” ujar Yandri dalam keterangannya terkait acara Pelatihan Tim Verifikasi P2KTD, dikutip Selasa (29/10/2024).

Yandri menegaskan dukungan itu bertujuan memperkuat tujuan nasional dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu, P2KTD memfasilitasi desa untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMA) dalam penyediaan bahan pangan lokal yang sehat dan bergizi.

“Hal ini sejalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahap awal Program MBG, yang memastikan bahwa desa dapat berpartisipasi aktif dalam distribusi pangan bergizi dan menciptakan nilai tambah bagi ekonomi lokal,” tuturnya.

Dengan dukungan P2KTD, desa-desa yang diprioritaskan dalam program MBG, terutama yang memiliki angka kemiskinan dan stunting tinggi, dapat mengakses layanan teknis yang sesuai.

“Ini memperkuat kapasitas desa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan menyusui, serta mempercepat penurunan stunting,” tuturnya.

Program P2KTD, lanjut Mendes PDT, juga membantu desa dalam membangun infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Program MBG, seperti pusat distribusi makanan, fasilitas penyimpanan pangan, dan area dapur bersama.

“Infrastruktur ini memastikan keberlanjutan program di tingkat lokal,” ujarnya.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto meminta maaf setelah ketahuan menggunakan kop surat kementerian untuk keperluan acara pribadi.

Dia menyebut ada kurang kontrol dan ketidakpahaman dari penggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadi.

“Ya [ada kesalahan] karena kan saya baru jadi menteri. Saya kan memang tiga periode di DPR ya, kan ya maklumlah baru belajar,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, dia pun mengamini bahwa belum mengetahui telah menyalahi aturan sebelum aksi yang dilakukannya viral di jagat media.

Mantan Wakil Ketua MPR RI itu menjelaskan bahwa sejak awal undangan tersebut terinisiasi melalui diskusi internal. Menurutnya, meskipun santri nasional telah mengetahui jadwal kegiatan yang ingin diselenggarakannya tetapi beberapa pihak menilai perlu ada kop surat kementerian dalam undangan tersebut.

“Ada diskusi waktu itu di internal kesekjenan perlu ada surat itu. Ya, saya karena sedang sibuk sedang banyak persiapan-persiapan pasca pelantikan ya saya memang mungkin kurang kontrol saja,” ucapnya.

Meski begitu, Anggota DPR-RI sejak 2012 mewakili daerah pemilihan Lampung I dan Banten II itu menekankan tidak ada uang negara yang digunakan dalam kegiatan pribadinya tersebut.

“Intinya dari acara itu tidak satu sen pun uang kemendes yang saya gunakan Demi Allah engga ada. Jadi murni persoalan administrasi saja dan insyaallah kedepan kami akan lebih hati-hati lagi dan tidak akan mengulangi lagi,” tuturnya.

Bahkan, dia juga angkat bicara terkait dengan kritik yang disampaikan oleh Mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Mahfud MD mengkritik surat undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemnendes PDT) untuk kepentingan pribadi Yandri Susanto.

Yandri pun telah menanggapi unggahan Mahfud dan menyampaikan terima kasih atas kritikan yang disampaikan melalui unggahan foto surat undangan di akun pribadi Instagram @mohmahfudmd itu dan menegaskan, tidak ada unsur politik dalam kegiatan haul, peringatan hari santri, dan tasyakuran atas pelantikannya sebagai Mendes PDT.

“Tentu kami terima kasih kepada para pihak termasuk Pak Mahfud MD semua yang sekarang sedang heboh di media sosial kami terima kasih atas masukan dan sarannya untuk ke depan kami akan lebih hati-hati lagi,” pungkas Yandri.