Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di saat penyaluran kredit tumbuh kencang hingga dua digit, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) juga mencatat masih banyak debitur yang belum memanfaatkannya.

Ini tercermin dari kenaikan fasilitas kredit yang belum ditarik.

Hingga September 2024, total nilai kredit menganggur milik Bank Mandiri secara bank only mencapai Rp 248,64 triliun.

Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 13,3% secara tahunan (YoY) dari periode sama tahun sebelumnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Teuku Ali Usman, mengatakan, peningkatan tersebut diperkirakan terjadi karena kebanyakan kredit yang disalurkan merupakan kredit investasi baru yang jangka panjang dengan masa pencairan yang disesuaikan dengan progres proyek, sehingga Bank Mandiri masih optimistis kredit tersebut akan terdistribusi sesuai jadwal.

Lebih lanjut, ia memperkirakan nilai kredit menganggur Bank Mandiri akan terus melandai seiring dengan pelaku usaha yang mulai aktif melakukan ekspansi di paruh kedua setiap tahunnya.

“Bank Mandiri juga optimis pencairan kredit akan semakin meningkat pada saat konsumsi dan daya beli masyarakat menguat,” ujar Ali, Kamis (7/11).

Ali menambahkan, permintaan kredit di Bank Mandiri terus menunjukkan tren positif yang turut ditopang oleh kondisi makroekonomi yang solid.

Ini tercermin dari realisasi penyaluran kredit Bank Mandiri yang secara konsolidasi tumbuh mencapai 20,8% secara YoY.

Ditambah, fungsi intermediasi tersebut diimbangi dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) secara konsolidasi yang tumbuh sebesar 14,9% secara YoY menjadi Rp 1.667,5 triliun di kuartal III/2024.

“Bank Mandiri akan terus memfokuskan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor strategis secara berkelanjutan seperti pertanian dan perkebunan, telekomunikasi, energi, industri makanan dan minuman, serta sektor-sektor padat karya di berbagai wilayah,” tandasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di saat kredit perbankan tercatat tumbuh hingga dua digit, pemanfaatan terhadap fasilitas kredit yang dimiliki oleh debitur justru masih mini. Hal tersebut tercermin dari masih meningkatnya fasilitas kredit perbankan yang belum ditarik alias undisbursed loan.

Secara industri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit menganggur perbankan senilai Rp 2.154 triliun per Agustus 2024. Angka tersebut meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai Rp 2.037 triliun.

Secara rinci, bank-bank dalam Kelompok Bermodal Modal Inti (KBMI) 3 menjadi kontributor terbesar dengan senilai Rp 850 triliun. Selanjutnya, ada bank-bank KBMI 4 yang juga mencatat fasilitas kredit yang belum ditarik senilai Rp 802 triliun.

Hal tersebut sejalan juga dengan apa yang terjadi di PT Bank CIMB Niaga Tbk yang mencatat kredit menganggur senilai Rp 104,1 triliun per September 2024. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu masih senilai Rp 94,7 triliun yang artinya naik 9,9% secara tahunan (YoY).

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menilai kredit menganggur di CIMB Niaga masih tergolong stabil. Di mana, kredit menganggur milik CIMB Niaga tersebar di banyak sektor.

Ia bilang kredit menganggur saat ini lebih banyak dikarenakan pada debitur memiliki kecenderungan menunggu bunga turun. Sebab, awalnya ada harapan agar bunga juga akan segera turun.

“Namun kita lihat perkembangan sekarang dengan situasi secara global dan selesainya pemilu di AS,” ujar Lani, Kamis (7/11).

Hal serupa juga terjadi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) dengan kredit menganggur per September 2024 senilai Rp 7,4 triliun. Capaian tersebut mengalami pertumbuhan dari periode sama tahun lalu senilai Rp 7,1 triliun.

Hanya saja, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi bilang jika memantau perkembangannya dari pertengahan tahun ini terdapat penurunan kurang lebih 13,1%.

Ia melihat hal ini disebabkan di antaranya oleh mulai terlihatnya arah kebijakan pemerintahan yg baru sehingga para pelaku usaha tidak lagi wait and see.

Hal tersebut juga tercermin dari segmen korporasi yang paling banyak terlihat penarikannya. Di mana kredit menganggur pada segmen ini turun 21.1% lebih tinggi dibandingkan dengan segmen yang lain.

“Korporasi mulai menggunakan fasilitas kredit yg dimiliki baik untuk modal kerja maupun investasi,” ujar Yuddy.

Sementara itu, kenaikan juga terjadi pada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan mencatat kredit menganggur senilai Rp 390,6 triliun per September 2024. Adapun, ada pertumbuhan sekitar 4,1% jika dibandingkan pada posisi September 2023.

Menanggapi hal tersebut, EVP Corporate and Social Responsibility BCA Hera F Haryn bilang pihaknya selalu menyalurkan kredit ke berbagai sektor untuk menunjang program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.

Di mana, hal tersebut tercermin pada total kredit yang disalurkan BCA secara bank only masih mampu naik 14,4% YoY menjadi Rp 851,0 triliun per September 2024. Ditopang oleh meningkatnya pembiayaan di semua segmen, seperti UKM, Korporasi, hingga kredit konsumer.

“Mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif dan inflasi yang terkendali, kami optimistis dapat menjaga pertumbuhan kredit berkualitas secara berkelanjutan,” ujar Hera.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dradjad Wibowo, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 2,41 juta warga Indonesia yang berstatus setengah menganggur.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab menurunnya kelas menengah di Indonesia dan terjadinya deflasi yang beruntun sejak Mei 2024.

"Ada satu lagi fakta yang belum banyak diketahui, yaitu mengapa kelas menengah kita turun dan mengapa kemudian kita mengalami deflasi berturut-turut. Salah satu penyebab yang paling kuat adalah tingginya angka setengah menganggur, yang mencapai 2,41 juta orang," ujar Dradjad usai menghadiri forum Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

"Orang yang setengah menganggur ini sudah jelas daya belinya rendah sekali, sudah jelas dia akan terlempar dari kelas menengah," tambah dia.

Drajad juga mengaitkan kondisi tersebut dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Ia khawatir bahwa kenaikan tersebut justru akan menambah jumlah pengangguran.

Oleh karena itu, Drajad menilai rencana kenaikan PPN sebaiknya tidak dipaksakan.

"Kalau dipaksakan PPN 12 persen, saya khawatir orang setengah menganggur makin banyak. Ujung-ujungnya, orang akan membeli barang semakin sedikit, dan konsumsi pun akan menurun. Akhirnya, PPN juga akan terpengaruh. Itu adalah kekhawatiran saya pribadi," tambahnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah masyarakat yang tergolong kelas menengah terus mengalami penurunan.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah pada tahun 2024 mencapai 47,85 juta jiwa, turun dari 48,27 juta jiwa pada tahun 2023.

Jumlah masyarakat kelas menengah tercatat terus menurun setiap tahunnya sejak 2019.

Pada tahun 2019, jumlah penduduk kelas menengah mencapai 57,33 juta jiwa (21,45 persen), kemudian turun menjadi 53,83 juta jiwa (19,82 persen) pada 2021, 49,51 juta jiwa (18,06 persen) pada 2022, dan 48,27 juta jiwa (17,44 persen) pada 2023.

Di sisi lain, Indonesia juga resmi mengalami deflasi secara bulanan (month to month/mtm) selama lima bulan berturut-turut, yakni dari Mei hingga September 2024.

Deflasi terjadi sebesar 0,03 persen pada Mei, kemudian meningkat menjadi 0,08 persen pada Juni dan 0,18 persen pada Juli.

Deflasi tercatat kembali di angka 0,03 persen pada Agustus, sebelum melesat ke 0,12 persen pada September.

JAKARTA, investor.id – Fasilitas kredit yang belum ditarik oleh debitur (undisbursed loan/UL) di perbankan nasional masih meningkat 0,28% secara bulanan (month to month/mtm) menjadi Rp 2.158,26 triliun per Juli 2024. Di tengah UL tinggi, pertumbuhan kredit juga naik 12,4% secara year on year/yoy) per Juli 2024.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Juli 2024 UL perbankan sebesar Rp 2.158,26 triliun, tumbuh 6,89% seara tahunan (year on year/yoy). Angka ini melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang meningkat 7,79% (yoy). Namun dilihat secara bulanan masih ada kenaikan sedikit, yang mengindikasikan tetap ada pengajuan kredit namun belum sepenuhnya ditarik fasilitasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengangguran adalah salah satu masalah sosial dan ekonomi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024 telah mencatat ada enam kelompok lulusan yang menjadi pengangguran tertinggi di Indonesia. Di antara mereka, lulusan SMA mencatatkan jumlah pengangguran tertinggi.

Pengukuran jumlah pengangguran tersebut dinilai berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, yang artinya tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkat sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).

Selain itu, BPS juga mengukur pengangguran melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT sendiri merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh lulusan dalam memasuki pasar kerja.

Adapunpengangguranterbuka yang dimaksud mencakup beberapa kategori, termasuk mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak ada peluang, serta mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum dapat bekerja.

Lulusan yang Paling Banyak Menganggur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Lantas, lulusan mana yang paling banyak jadi pengangguran menurut BPS? Berikut informasinya.

1. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Berdasarkan data BPS, lulusan SMA menunjukkan tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan dengan lulusan dari jenjang pendidikan lainnya.

Per Februari 2024, jumlah pengangguran lulusan SMA mencapai 2.107.781 orang. Sedangkan untuk TPT periode 2021-2023 mencapai 9,09 persen.

2. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Meskipun lulusan SMK memiliki peluang yang lebih luas untuk memasuki pasar kerja, mereka juga tidak luput dari masalah pengangguran.

Data BPS mencatatkan jumlah, pengangguran lulusan SMK per Februari 2024 mencapai 1.621.672 orang. Di sisi lain, TPT lulusan SMK periode 2023 menunjukan penurunan menjadi 9,31 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 11,13 persen.

3. Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Jumlah pengangguran lulusan SMP menempati urutan terbanyak nomor tiga menurut data BPS. Per Februari 2024, lulusan SMP yang menjadi pengangguran ada sebanyak 1.154.255.

Angka ini mungkin lebih sedikit dibanding lulusan SMA dan SMK karena pemerintah memang mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Di mana generasi bangsa sekurang-kurangnya harus tamatan sekolah menengah atas.

4. Lulusan Universitas

Tingkat pengangguran di kalangan lulusan universitas seperti sarjana juga menunjukkan angka yang signifikan tinggi.

Jumlah lulusan universitas yang menjadi pengangguran per Februari 2024 mencapai 871.860 orang.

Persaingan yang ketat di pasar kerja kemungkinan membuat beberapa lulusan terpaksa bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka, yang akhirnya menciptakan ketidakpuasan dan keinginan untuk mencari pekerjaan lain.

5. Lulusan Sekolah Dasar (SD)

Lulusan yang hanya memilikipendidikandasar memiliki jumlah pengangguran yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan jenjang yang lebih tinggi.

Jumlah pengangguran lulusan SD saat ini mencapai 857.486 orang. Namun ini bukan berarti mereka lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Banyak dari mereka yang akhirnya bekerja di sektor informal atau pekerjaan dengan upah rendah, yang tidak memerlukan keterampilan khusus.

6. Lulusan Diploma/Akademi/Diploma

Lulusan diploma atau akademi ternyata menjadi lulusan yang jumlah penganggurannya paling sedikit.

Per Februari 2024, jumlah pengangguran lulusan Diploma/Akademi hanya sekitar 173.846 orang. TPT periode 2023 lulusan diploma juga mengalami penurunan mencapai 4.79 persen dari yang sebelumnya 5.87 persen.

RIZKI DEWI AYU