Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua penyebab kebocoran anggaran dalam proyek pembangunan infrastruktur.

Pertama, ada niat untuk menggelembungkan atau mark up anggaran proyek oleh pihak-pihak terkait. Hal tersebut kata AHY harus dicegah karena dana pembangunan infrastruktur bersumber dari uang rakyat.

"Tidak boleh ada uang rakyat yang disalahgunakan, diselewengkan untuk tujuan pribadi maupun yang lain-lain," katanya di kantor Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Jumat (8/11)

Penyebab kedua, sambung AHY, adalah terjadinya inefisiensi dalam proyek infrastruktur. Yang dimaksud kebocoran terkait inefisiensi misalnya anggaran yang digelontorkan untuk membangun infrastruktur ternyata tidak sesuai dengan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat.

Karena itu, pembangunan infrastruktur katanya harus diawali dengan perencanaan yang baik dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

"Ini memang tidak mudah. Pasti masyarakat berharap 'tolong dibangun ini pak, dibangun itu pak'. Tapi harus dihitung dengan baik kalau kita membangun sesuatu di tempat yang tadi diharapkan, karena biayanya juga tidak murah," kata AHY.

Ia mengatakan perencanaan pembangunan infrastruktur termasuk soal anggaran harus dilakukan efisien. Terlebih, ada keterbatasan APBN.

"Ini juga yang ditekankan Pak Presiden Prabowo, cegah kebocoran APBN, juga cegah terjadinya inefisiensi. Di sinilah urgensi dari Kemenko Infrastruktur untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala upaya untuk menghadirkan infrastruktur yang bagus," imbuhnya.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menitipkan empat tugas kepada Menteri ATR/ Kepala BPN Nusron Wahid.

Hal itu disampaikan saat AHY berkunjung ke kantor tempatnya dulu bekerja sebagai menteri pada Selasa (5/11).

Saat ini, ia menjabat sebagai menteri koordinator infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang menaungi 5 kementerian, salah satunya ATR/BPN.

"Senang sekali bisa kembali rumah kami, dulu. Tentunya terima kasih kepada Bapak Menteri ATR/BPN, Pak Nusron Wahid," ucap AHY dalam Konferensi Pers di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

Tugas pertama yang diberikan AHY kepada Nusron adalah mempersiapkan panitia pengadaan tanah untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur.

Nusron menyebut infrastruktur prioritas pemerintah mencakup urusan swasembada pangan, hilirisasi, serta pembangunan jalan tol dan pelabuhan. Ia menekankan ATR mesti segera memetakan dan menyiapkan panitia pengadaan tanahnya.

"Sumber tanahnya bisa tanah yang dari negara (dan) tanah yang terlantar. Atau juga mana kala dibutuhkan dan kepepet adalah tanah masyarakat, tentunya dengan ganti untung bukan ganti rugi," jelasnya.

Tugas kedua adalah mempercepat proses pengaturan tata ruang. Nusron menyebut setiap proyek infrastruktur pasti membutuhkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) yang selama ini prosesnya lambat.

Ketiga, AHY meminta Nusron Wahid mengkoordinasikan terkait rencana kebijakan one map policy serta one special planning policy.

"Yang keempat, kami diminta menyiapkan tambahan sumber daya manusia (SDM). Supaya kantor-kantor kami di bawah ATR/BPN, di kantor wilayah, kantor pertanahan itu dilengkapi dengan tenaga yang paham tentang tata ruang. Supaya tidak tersentralisasi di pusat," tutupnya.