Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua penyebab kebocoran anggaran dalam proyek pembangunan infrastruktur.

Pertama, ada niat untuk menggelembungkan atau mark up anggaran proyek oleh pihak-pihak terkait. Hal tersebut kata AHY harus dicegah karena dana pembangunan infrastruktur bersumber dari uang rakyat.

"Tidak boleh ada uang rakyat yang disalahgunakan, diselewengkan untuk tujuan pribadi maupun yang lain-lain," katanya di kantor Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Jumat (8/11)

Penyebab kedua, sambung AHY, adalah terjadinya inefisiensi dalam proyek infrastruktur. Yang dimaksud kebocoran terkait inefisiensi misalnya anggaran yang digelontorkan untuk membangun infrastruktur ternyata tidak sesuai dengan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat.

Karena itu, pembangunan infrastruktur katanya harus diawali dengan perencanaan yang baik dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

"Ini memang tidak mudah. Pasti masyarakat berharap 'tolong dibangun ini pak, dibangun itu pak'. Tapi harus dihitung dengan baik kalau kita membangun sesuatu di tempat yang tadi diharapkan, karena biayanya juga tidak murah," kata AHY.

Ia mengatakan perencanaan pembangunan infrastruktur termasuk soal anggaran harus dilakukan efisien. Terlebih, ada keterbatasan APBN.

"Ini juga yang ditekankan Pak Presiden Prabowo, cegah kebocoran APBN, juga cegah terjadinya inefisiensi. Di sinilah urgensi dari Kemenko Infrastruktur untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala upaya untuk menghadirkan infrastruktur yang bagus," imbuhnya.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

AHY mengatakan Prabowo ingin IKN menjadi pusat pemerintahan paling lambat 2029 mendatang.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan atau pusat politik," katanya dalam dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta Selatan, Jumat (8/11).

Ia mengatakan Nusantara akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak hanya pembangunan perkantoran, sambungnya, tetapi juga pembangunan fasilitas pendukung perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Targetnya 4-5 tahun ke depan itu (IKN) sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelumnya mengungkap proses pembangunan IKN saat pemerintahan Prabowo kemungkinan tidak akan dilaksanakan secepat pemerintahan Jokowi.

"Dari hasil diskusi dengan Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, cuman mungkin kecepatannya enggak seperti dulu," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10).

Alasannya, menurut Dody, Prabowo saat ini sedang mengkhawatirkan tensi perang geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, kemampuan Indonesia untuk swasembada pangan juga belum terlihat.

Adapun saat ini yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo adalah terwujudnya swasembada pangan.

"Dan kita masih butuh beras sana-sini. Itu yang dikhawatirkan akan menjadi masalah sosial yang akan lebih besar, makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama," tutur Dody lebih lanjut.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan masih ada dua isu besar yang menjadi pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya. Kedua persoalan itu, yakni kebijakan satu peta (one map policy) dan kebijakan satu tata ruang (one spatial planning policy).

Nusron mengatakan kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung ini menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Alhasil, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Yang pertama adalah isu One Map Policy, yang di rapat kabinet diangkat oleh Bapak Presiden. Yang kemudian kemarin waktu di rapat koordinasi dengan Pemda juga diangkat oleh Bapak Menko Infrastruktur dan juga oleh Bapak Presiden. Saat ini Indonesia baru proses penyelesaian satu peta dengan skala 1 banding 5.000 di satu pulau, yaitu Pulau Sulawesi," kata Nusron dalam sambutannya di acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, di kantor, Jumat (8/11/2024).

Dia menyebut saat ini baru ada sebanyak 541 RDTR dari jumlah yang dibutuhkan 2.000 RDTR. Dari 541 tersebut, baru ada 278 RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS. Melihat hal tersebut, Nusron menilai masih ada pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya dalam lima tahun ke depan.

Kemudian isu kedua, yakni kebijakan satu tata ruang. Dia menjelaskan selama ini kebijakan terkait tata ruang Indonesia diatur oleh berbagai kementerian, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Hal inilah yang terkadang terjadi tumpang tindih saat akan melaksanakan program antar kementerian.

"Nah kami bermaksud ini ada mumpung ada momentum. Apa momentumnya? Momentumnya itu adalah menyusun rencana peraturan pemerintah tentang tata ruang wilayah nasional sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang 4encana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045," jelas Nusron.

Nusron menerangkan kebijakan tersebut nantinya akan membantu target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan swasembada energi.

"Untuk mencapai swasembada pangan kita membutuhkan sawah. Karena itu apa? Karena itu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya harus disiapkan secara nasional. Bagaimana caranya supaya nggak tabrakan dengan investasi dan tata ruang yang lain? Kalau di Pulau Jawa investor masuk mau membangun gudang atau membangun perumahan diwajibkan harus ada pengganti sawah di tempat yang lain. Supaya apa? Supaya untuk mensuplai kepentingan ketahanan pangan, pangannya nggak terganggu," imbuh Nusron.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Isu ini juga disorot Komisi V DPR RI dalam rapat kerja bersama Dudy.

Dudy menjelaskan, pihaknya tengah berfokus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kemenhub bersama kementerian lain sedang menyiapkan rumusan untuk mengatasi harga tiket pesawat mahal.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan, dan saat ini mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Infrastruktur telah membuat tim teknis yaitu Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Dudy menyebut, hasil kerja dari Satgas bisa dilihat pekan ini.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," imbuhnya.

Dudy juga menegaskan bahwa Kemenhub selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah terus bekerja untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah.

Saat dikonfirmasi apakah harga tiket bakal turun, Dudy hanya menjawab pemerintah harus melihat dulu berbagai aspek yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal.

"Soal jaminan tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih merata," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menyoroti mahalnya harga tiket pesawat untuk rute dalam negeri. Ia membandingkan penerbangan Jakarta-Manado yang lebih mahal dibandingkan penerbangan Jakarta-Jepang.

"(Ke Manado) hampir Rp 3 juta untuk ekonomi. Business class Garuda Rp 12 juta, lebih mahal daripada kita ke Jepang business class. Ke Jepang bolak-balik Rp 20 juta, ke Manado Rp 22 juta, padahal penerbangan ke Jepang 8 jam, Manado 3 jam," tutupnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Dalam rapat tersebut, Dudy banyak mendapat pertanyaan soal mahalnya harga tiket pesawat domestik.

Menurut Dudy tingginya harga tiket pesawat menjadi salah satu fokus Kemenhub, khususnya jelang Natal dan tahun baru (Nataru). Ia juga menyatakan penyelesaian isu ini juga melibatkan kementerian lain, tepatnya melalui Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan. Dan saat ini, mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Infrastruktur telah membuat tim teknis mengatasi persoalan tersebut. Dudy menyebut hasil kerja dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat bisa dilihat di pekan ini.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," imbuhnya.

Dudy juga menegaskan bahwa Kemenhub selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya saat ini pemerintah terus bekerja untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah.

Saat dikonfirmasi apakah harga tiket bakal turun, Dudy hanya menjawab pemerintah harus melihat berbagai aspek yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal.

"Soal jaminan tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih merata," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menyoroti mahalnya harga tiket pesawat untuk rute dalam negeri. Ia membandingkan penerbangan Jakarta-Manado yang lebih mahal dibandingkan penerbangan Jakarta-Jepang.

"(Ke Manado) hampir 3 juta untuk ekonomi. Business class Garuda Rp 12 juta, lebih mahal daripada kita ke Jepang business class. Ke Jepang bolak-balik Rp 20 juta, ke Manado Rp 22 juta, padahal penerbangan ke Jepang 8 jam, Manado 3 jam," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bahwa pemerintah berencana mempercepat pelarangan penggunaan air tanah khususnya bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa aturan tersebut bakal diteken guna menangani masalah penurunan muka tanah yang saat ini telah terjadi cukup signifikan di wilayah pesisir Utara Jakarta.

“Yang pertama ini terus harus ditingkatkan, diperbaiki land subsidence seperti Pak Menko [Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah] sudah sebutkan. Ini terjadi di tengah kota karena pengambilan air tanah yang sangat-sangat berlebihan, kemudian air tanah menjadi turun sangat drastic,” jelas Dody di Muara Baru, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Akan tetapi, sebelum resmi melarang penggunaan air tanah, Kementerian PU bakal terlebih dahulu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang bakal menunjang distribusi air bersih bagi masyarakat di Jakarta.

Apabila ekosistem tersebut telah terpenuhi, maka masyarakat diwajibkan untuk menggunakan air permukaan yang bakal berasal dari Bendungan Jatiluhur hingga Bendungan Karian.

“Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar seperti Karian misalnya. Jadi ujung-ujungnya adalah kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah,” tambah Dody.

Untuk mempercepat upaya realisasi tersebut, Dody menyebut pihaknya bakal menjalin kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Salah satunya untuk mempercepat pembangunan Sambungan Rumah (SR) atau pipa distribusi air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke pipa rumah tangga.

“Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota kemudian bekerja sama Pemda setempat membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, AHY menjelaskan bahwa wilayah Muara Baru merupakan daerah dengan masalah penurunan muka tanah yang cukup parah, yaitu dapat turun hingga 10 sentimeter per tahun. Hingga kurun waktu 10 tahun dapat menyebabkan penurunan hingga satu meter.

Padahal, wilayah tersebut hampir dihuni oleh 20.000 KK dengan luasan area mencapai 170 hektare. Apabila tak segera ditangani, puluhan ribu KK tersebut berada dalam ancaman serius terdampak banjir rob.

“Kami berharap dapat memproyeksikan solusi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga Jakarta agar tetap aman dan berkelanjutan,” jelas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bahwa pemerintah berencana mempercepat pelarangan penggunaan air tanah khususnya bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa aturan tersebut bakal diteken guna menangani masalah penurunan muka tanah yang saat ini telah terjadi cukup signifikan di wilayah pesisir Utara Jakarta.

“Yang pertama ini terus harus ditingkatkan, diperbaiki land subsidence seperti Pak Menko [Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah] sudah sebutkan. Ini terjadi di tengah kota karena pengambilan air tanah yang sangat-sangat berlebihan, kemudian air tanah menjadi turun sangat drastic,” jelas Dody di Muara Baru, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Akan tetapi, sebelum resmi melarang penggunaan air tanah, Kementerian PU bakal terlebih dahulu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang bakal menunjang distribusi air bersih bagi masyarakat di Jakarta.

Apabila ekosistem tersebut telah terpenuhi, maka masyarakat diwajibkan untuk menggunakan air permukaan yang bakal berasal dari Bendungan Jatiluhur hingga Bendungan Karian.

“Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar seperti Karian misalnya. Jadi ujung-ujungnya adalah kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah,” tambah Dody.

Untuk mempercepat upaya realisasi tersebut, Dody menyebut pihaknya bakal menjalin kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Salah satunya untuk mempercepat pembangunan Sambungan Rumah (SR) atau pipa distribusi air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke pipa rumah tangga.

“Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota kemudian bekerja sama Pemda setempat membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, AHY menjelaskan bahwa wilayah Muara Baru merupakan daerah dengan masalah penurunan muka tanah yang cukup parah, yaitu dapat turun hingga 10 sentimeter per tahun. Hingga kurun waktu 10 tahun dapat menyebabkan penurunan hingga satu meter.

Padahal, wilayah tersebut hampir dihuni oleh 20.000 KK dengan luasan area mencapai 170 hektare. Apabila tak segera ditangani, puluhan ribu KK tersebut berada dalam ancaman serius terdampak banjir rob.

“Kami berharap dapat memproyeksikan solusi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga Jakarta agar tetap aman dan berkelanjutan,” jelas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bahwa pemerintah berencana mempercepat pelarangan penggunaan air tanah khususnya bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa aturan tersebut bakal diteken guna menangani masalah penurunan muka tanah yang saat ini telah terjadi cukup signifikan di wilayah pesisir Utara Jakarta.

“Yang pertama ini terus harus ditingkatkan, diperbaiki land subsidence seperti Pak Menko [Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah] sudah sebutkan. Ini terjadi di tengah kota karena pengambilan air tanah yang sangat-sangat berlebihan, kemudian air tanah menjadi turun sangat drastic,” jelas Dody di Muara Baru, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Akan tetapi, sebelum resmi melarang penggunaan air tanah, Kementerian PU bakal terlebih dahulu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang bakal menunjang distribusi air bersih bagi masyarakat di Jakarta.

Apabila ekosistem tersebut telah terpenuhi, maka masyarakat diwajibkan untuk menggunakan air permukaan yang bakal berasal dari Bendungan Jatiluhur hingga Bendungan Karian.

“Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar seperti Karian misalnya. Jadi ujung-ujungnya adalah kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah,” tambah Dody.

Untuk mempercepat upaya realisasi tersebut, Dody menyebut pihaknya bakal menjalin kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Salah satunya untuk mempercepat pembangunan Sambungan Rumah (SR) atau pipa distribusi air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke pipa rumah tangga.

“Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota kemudian bekerja sama Pemda setempat membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, AHY menjelaskan bahwa wilayah Muara Baru merupakan daerah dengan masalah penurunan muka tanah yang cukup parah, yaitu dapat turun hingga 10 sentimeter per tahun. Hingga kurun waktu 10 tahun dapat menyebabkan penurunan hingga satu meter.

Padahal, wilayah tersebut hampir dihuni oleh 20.000 KK dengan luasan area mencapai 170 hektare. Apabila tak segera ditangani, puluhan ribu KK tersebut berada dalam ancaman serius terdampak banjir rob.

“Kami berharap dapat memproyeksikan solusi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga Jakarta agar tetap aman dan berkelanjutan,” jelas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo disebut telah bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas kelanjutan pelaksanaan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Dalam penjelasannya, Dody menyebut tren penurunan muka tanah saat ini terus terjadi khususnya di wilayah DKI Jakarta dan seluruh pesisir Pantai Utara Jawa. Karenanya, keseriusan pemerintah menggarap proyek giant sea wall dari Jakarta hingga Gresik sangat dibutuhkan.

Untuk merealisasikan hal itu, Dody menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengembangan studi uji coba pembangunan tanggul laut dari Jakarta hingga Bekasi.

"Kami sudah buat trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Dody di hadapan Menko AHY, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, panjang tanggul laut dari Cilegon hingga Gresik dilaporkan bakal tembus mencapai 958 kilometer.

Menanggapi hal itu, Menko AHY mengatakan pembangunan infrastruktur khususnya Ibu Kota Nusantara (IKN) dan giant sea wall (tanggul laut) memang menjadi hal yang disorot oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini [1/11/2024] kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa,” jelasnya.

Di samping itu, AHY menegaskan bahwa gagasan pembangunan tanggul laut dari Jakarta hingga Gresik dilakukan guna mengamankan daratan pesisir utara Jawa. Di mana, di atasnya banyak terdapat titik-titik perekonomian RI.

Pasalnya, apabila daratan pesisir Utara Jawa tenggelam, hal itu dikhawatirkan bakal berdampak pada ketidakpastian roda ekonomi RI ke depan.

“Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat,” pungkas AHY.

Hashim Djojohadikusumo bertemu Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (31/10/2024). Keduanya bertemu di kantor AHY dan membahas proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Hashim menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto bakal menggarap proyek yang berlokasi di utara Pulau Jawa itu. Menurutnya tanggul laut raksasa telah direncanakan sejak tahun 1994 namun tak kunjung berjalan.

"Program ini program lama, ini sudah dihitung pada tahun 1994, berarti 30 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum jalan," ujar Hashim di Kantor AHY di Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Hashim menyebut proyek yang membentang dari pesisir Banten sampai ke Jawa Timur ini harus segera dimulai. Pasalnya ada ancaman sawah-sawah di utara Pulau Jawa akan tenggelam.

Adapun proyek tersebut kemungkinan memakan waktu pengerjaan 20 tahun dan dilaksanakan oleh dua sampai tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," terang adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektare kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," tegasnya.

Menurut Hashim saat ini sudah ada konsultan yang menyusun program tanggul laut raksasa untuk merealisasikan program tersebut. Tanggul laut raksasa dibangun untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman tenggelam.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa. Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera," beber Hashim.

Ditemui di kesempatan lain, AHY menyebut proyek tersebut cukup penting, terlebih ada 40 kilometer lebih muka tanah yang semakin turun.

"Pak Presiden juga menyampaikan dalam berbagai kesempatan kita harus memastikan bahwa masyarakat kita, terutama yang rentan terhadap bahaya abrasi di Jakarta misalnya, pantai utara Jakarta dari Tangerang sampai Bekasi itu kurang lebih ada 40 sekian kilometer itu tanahnya kan semakin turun," katanya di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

AHY juga menyinggung bahaya banjir rob yang menghantui masyarakat di pesisir utara pulau Jawa. Oleh karena itu selain penting secara lingkungan, proyek tanggul laut raksasa juga penting untuk menjaga keamanan masyarakat.

"Kita tahu dan bahaya banjir, abrasi tadi juga selalu menghantui masyarakat di pesisir utara sebetulnya kalau ditarik lebih jauh lagi ya Pantura sampai dengan wilayah Jawa Tengah sana," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono buka suara terkait rencana para Menteri Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung produksi PT Pindad.

AHY mengatakan pihaknya masih belum mengetahui secara pasti kebijakan terkait penggunaan produk PT Pindad untuk mobil dinas para pejabat di Kabinet Merah Putih. Namun, AHY mengamini pernyataan Presiden Prabowo yang mengimbau jajarannya untuk mempromosikan produk dalam negeri.

“Tapi yang beliau [Prabowo] sampaikan jika negara besar kenapa sih kita tidak berupaya memiliki industri otomotif yang maju dan berkembang, siapa yang memulai kalau bukan kita sendiri,” kata AHY di Kementerian Perhubungan, Rabu (30/10/2024).

Dengan menggunakan produk-produk lokal, kata dia, para menteri dapat memberikan masukan yang konstruktif sehingga kualitas produk semakin baik dan sempurna.

“Semua berawal dari nol, dan kita diharapkan menjadi bagian dari proses untuk membawa kualitas produk tersebut dari tahap awal menjadi kualitas kelas dunia,” kata AHY.

AHY mengatakan semangat Prabowo mencerminkan harapan bahwa produk lokal bisa menjadi ikon kebanggaan nasional, termasuk di kalangan para pejabat dan jajaran yang mendukung.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan eselon I untuk tidak lagi menggunakan mobil impor.

Adapun saat ini, para menteri dan Anggito sendiri menggunakan mobil Toyota Alphard. Sebagai gantinya, para menteri wakil menteri dan eselon I akan menggunakan mobil buatan Pindad dalam kegiatan sehari-harinya sebagai pejabat negara.

"Minggu depan saya akan pakai mobil Maung mobil Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang ‘minggu depan tidak ada lagi mobil barang impor untuk menteri dan eselon I’ [meniru ucapan Prabowo]," tuturnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Karena bagaimanapun ini yang saya sampaikan, kemudahan, kenyamanan dan juga nilai ekonomi bagi masyarakat itu kita juga utamakan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan semangat satuan tugas (Satgas) penurunan harga tiket pesawat untuk kemudahan dan nilai ekonomi bagi masyarakat.

"Tentunya semangatnya bahwa tadi ada satgas penurunan tiket (pesawat), itu memang kita juga pastinya akan terus kelola. Karena bagaimanapun ini yang saya sampaikan, kemudahan, kenyamanan dan juga nilai ekonomi bagi masyarakat itu kita juga utamakan," ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, jika perekonomian di daerah ingin lebih maju dan tumbuh maka biaya transportasi harus semakin efisien.

"Karena kalau kita ingin ekonomi lebih maju, lebih tumbuh di berbagai daerah, transportasinya termasuk biaya seseorang dari dan ke suatu daerah termasuk barang itu harus semakin efisien," katanya.

AHY juga menyampaikan bahwa biaya transportasi yang terlampau tinggi dapat berpengaruh bukan hanya pada mobilitas, namun juga produktivitas.

"Karena kalau masih terlampau tinggi, nah ini akan sangat berpengaruh pada bukan hanya pergerakan tetapi juga pada produktivitas. Di sini yang tentu kita akan kawal ke depan," katanya.

Dalam kesempatan sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa dirinya masih menunggu dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) terkait hasil dari satgas penurunan harga tiket pesawat.

"Setahu saya itu dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, nanti kami menunggu dari Kemenko Perekonomian untuk menyampaikan hasil dari satgas tersebut. Kami masih menunggu," kata Dudy.

Dirinya berharap hasil dari satgas penurunan harga tiket pesawat tersebut bisa didapatkan sebelum Natal dan Tahun Baru.

"Saya harapannya sebelum Natal dan Tahun Baru ini kita sudah bisa mendapatkan hasil dari satgas tersebut," katanya.

Sebagai informasi, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dwi Ardianta Kurniawan mendukung penerapan sistem multiprovider (tidak monopoli) suplai avtur untuk menekan tingginya harga tiket pesawat terbang.

Dwi Ardianta mengatakan sistem multiprovider yang sebelumnya diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu akan mencegah praktik monopoli penjualan avtur di Indonesia.

Mahalnya harga tiket pesawat di dalam negeri disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti harga avtur, pajak impor suku cadang pesawat, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024