KEBOCORAN anggaran di negeri ini bukanlah isu baru. Persoalan laten pengelolaan anggaran negara itu terjadi hampir di seluruh tingkatan pemerintahan. Belakangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kembali membongkar modus yang dilakukan pemerintah daerah untuk mencurangi anggaran. Modus itu sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

Hasil pengawasan BPKP pada 2023 menunjukkan lebih dari separuh perencanaan dan penganggaran pemda tidak efektif dan tidak efisien. Angkanya sangat tinggi, mencapai total rata-rata 53,95%. Nilai total ketidakefisienan tersebut melebihi Rp141 triliun.

Ketidakefektifan pengelolaan anggaran inilah yang membuka celah kebocoran anggaran, yang menurut BPKP modusnya tidak berubah sejak puluhan tahun silam. Meskipun beragam sistem dibangun, modus pencurian uang negara lewat penganggaran ternyata masih bisa dilakukan.

Modus pertama yang dilakukan pemda ialah manipulasi perencanaan dan penganggaran. Kecurangan ini yang paling banyak ditemukan BPKP. Modus lainnya ialah suap dan gratifikasi, nepotisme, serta kroniisme dalam perizinan. Selain itu, ada modus yang memanfaatkan diskresi kebijakan. Modus ini kerap dijadikan alasan dalam melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Kemudian, modus penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa pun masih dipakai para pelaku rasuah.

Modus berikutnya ialah pungutan liar dalam pemberian izin serta manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan. Ini juga masih marak dilakukan oknum-oknum yang gemar menggerogoti uang rakyat.

Buruknya pengelolaan anggaran daerah juga tecermin dari minimnya jumlah pemda yang melakukan penerapan pengendalian kecurangan yang sudah memadai. Hanya 9% dari total pemda yang terdiri dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi yang sudah melakukan itu. Sisanya yang 91% tidak masuk kategori memadai dalam penerapan pengendalian kecurangan.

Data tersebut jelas menggambarkan buruknya sistem dalam tata kelola anggaran. Seakan para pengguna kuasa anggaran ini enggan untuk berbenah, atau memang sengaja tidak ingin berbenah karena menganggap celah itu sebagai ladang keuntungan mereka.

Persoalan laten kebocoran anggaran ini menjadi penyakit yang tidak ditemukan obatnya. Padahal beragam sistem telah dibangun. Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik bahkan telah diterapkan di hampir semua lembaga pemerintahan. Pun, sejumlah lembaga turut melakukan pendampingan dalam pembenahan tata kelola anggaran pemda, mulai dari KPK, Kejaksaan Agung, hingga lembaga-lembaga auditor.

Namun, nyatanya kebocoran tetap tidak bisa dihindarkan. Sejumlah kasus korupsi yang ditangani KPK ataupun kejaksaan ternyata justru dilakukan dengan mengakali sistem e-katalog dan e-procurement lewat cara persekongkolan. Para pelaku telah menyepakati harga dan sudah ada pemenangnya.

Sebagus apa pun sistem dibangun, tampaknya para pencuri anggaran tetap menemukan celah untuk mengakalinya. Inilah pekerjaan rumah bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Komitmen Presiden kedelapan RI tersebut untuk mengatasi kebocoran anggaran di berbagai level, yang ia ungkapkan saat pidato pelantikan, sangat ditunggu realisasinya.

Jangan sampai anggaran yang seharusnya sepenuhnya untuk rakyat terus-terusan disodet oleh oknum-oknum culas demi memperkaya diri dan kelompoknya semata. Jangan ada lagi inefisiensi, celah penyimpangan, dan ruang patgulipat, karena sesungguhnya semua dana APBN harus terserap untuk pembangunan demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cenderung berfokus pada beragam permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya melihat bahwa 17 program strategis Asta Cita maupun isi pidato Prabowo (saat pelantikan) itu pendekatannya lebih basic needs (kebutuhan dasar), berbeda dengan Jokowi pada 2019-2024 yang pendekatannya pembangunan infrastruktur fisik,” kata Didin S. Damanhuri di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa hal tersebut terlihat dari delapan program quick win dalam dokumen Asta Cita yang menitikberatkan pada program-program sosial, pendidikan, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan berbagai program dan target yang ingin dicapai, Prabowo pun menugaskan lebih dari 100 orang yang terdiri dari menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri untuk membantunya di Kabinet Merah Putih.

Untuk menjaga efektivitas kerja kabinet yang besar tersebut, Didin menuturkan bahwa perlu ada skema insentif dan disinsentif yang jelas sebagai hadiah dan sanksi (reward andpunishment) bagi kinerja masing-masing pejabat dan lembaga yang menjadi tanggung jawab mereka.

“Bisa saja banyaknya menteri dan wakil menteri dengan sistem komando yang jelas, dengan regulasi, dengan insentif dan disinsentif kepada bukan hanya pejabat di tingkat kabinet, tapi juga sampai ke pemda (pemerintah daerah) yingkat I dan tingkat II, ya bisa saja (pemerintahan) ini efektif,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemerintahan baru terkait kondisi perekonomian domestik yang kini kurang kondusif dengan adanya pelemahan daya beli masyarakat, penurunan daya saing industri, serta beban utang yang semakin besar.

“APBN kita ruang manuvernya sudah sangat terbatas, oleh karena itu (pemerintah) harus sangat kreatif (untuk mencari solusi anggaran) dan menghindari kebocoran (anggaran) yang sekarang ini menurut riset kami adalah sekitar 40 persen,” imbuh Didin.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 - 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Minggu (20/10).

Dalam pidato pelantikannya, Prabowo mengatakan bahwa pemerintahannya akan fokus untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, mewujudkan swasembada pangan dan energi, memperkuat hilirisasi terhadap semua komoditas, serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Prabowo Subianto mengungkapkan fakta miris dalam pidato perdana usai resmi menjabat Presiden. Prabowo blak-blakan kebocoran anggaran pemerintah masih terjadi. Hal ini, suka tidak suka, harus diakui.

Dia memaparkan kenyataannya masih banyak kebocoran anggaran, penyelewangan, hingga korupsi di Indonesia. Hal ini bisa membahayakan masa depan anak cucu di Indonesia.

"Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan," ungkap Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Purnawirawan Jenderal TNI itu juga menyentil pengusaha nakal. Para pengusaha tersebut sering 'main mata' dengan pejabat.

Alhasil, terjadilah kolusi antara pengusaha dengan pejabat maupun politikus. Pengusaha semacam ini menurutnya sangat tidak patriotik.

"Kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik, janganlah kita takut untuk melihat realita ini," tutur Prabowo

Mirisnya lagi, Prabowo menambahkan, saat kebocoran anggaran terjadi masih banyak masyarakat hidup miskin. Prabowo berjaji, masalah kemiskinan ini akan menjadi fokus perhatiannya sebagai presiden.

"Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi, terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah," pungkas Prabowo.

(hal/hns)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Prabowo Subianto resmi mengemban jabatan sebagai Presiden Periode 2024-2029.

Dalam pidato pelantikannya, Prabowo mengakui masih banyak masalah dalam negeri yang perlu diselesaikan. Dirinya menyinggung soal kebocoran anggaran, korupsi dan kolusi yang masih dilakukan oleh banyak pejabat dari berbagai tingkatan.

"Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak, cucu kita," urai Prabowo dalam Pidato Pelantikan Presiden di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).

Ketua Umum Parta Gerindra ini pun mengajak semua pihak berani untuk mawas diri dan menatap realita yang ada. Ia juga turut mengajak semuanya untuk memperbaiki masalah ini secara bersama-sama demi kebaikan bangsa.

Prabowo mengatakan dampak dari masalah ini masih banyak masyarakat di Indonesia belum menikmati kemerdekaan dan berada di bawah garis kemiskinan.

"Terlalu banyak anak-anak yang berangkat sekolah tidak makan pagi, dan tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah," ucapnya.

Prabowo menyebut pemimpin seharusnya tidak mudah tersanjung dengan hasil statistik. Dia juga mengatakan pemimpin juga seharusnya tak mudah bangga akan pujian dari negara luar.

"Kita sebagai pemimpin politik jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya," tutupnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebocoran anggaran pemerintah masih terjadi. Hal ini menurutnya harus diakui oleh semua pihak.

Dia mengatakan kenyataannya masih banyak kebocoran anggaran, penyelewangan, hingga korupsi di Indonesia. Hal ini bisa membahayakan masa depan anak cucu di Indonesia.

"Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan," ungkap Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Prabowo mengatakan kolusi masih terjadi di antara para pejabat politik dan pemerintah di semua tingkatan. Belum lagi banyak sekali pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik bermain mata dengan para pejabat.

"Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan," ujar Prabowo.

Purnawirawan TNI itu juga mengatakan masih banyak masyarakat di Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini akan menjadi perhatiannya sebagai presiden.

"Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi, terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah," pungkas Prabowo.

(hal/hns)