Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara terkait pertumbuhan ekonomi yang tidak sampai 5% pada kuartal III-2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi ekonomi tercatat di level 4,95% secara tahunan (year on year/yoy).

Angka pertumbuhan di bawah 5%, menurut Airlangga, lantaran masih tingginya ketidakpastian berbagai tantangan global. Termasuk penurunan jumlah kelas menengah yang membuat terjadinya pelemahan daya beli.

"Tingginya ketidakpastian di berbagai tantangan global baik itu eskalasi di Timur Tengah, perang Ukraina yang belum selesai, tensi geopolitik masih tinggi, ditambah lagi ketidakpastian hasil pemilu di Amerika Serikat besok. Kita juga melihat pelemahan kelas menengah termasuk di Amerika sehingga demand terhadap produk relatif menurun," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Airlangga berharap realisasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2024 masih bisa sesuai target pemerintah yakni 5,2%. Berdasarkan data historis, kuartal III memang cenderung menurun dibandingkan kuartal-kuartal lainnya.

"Tentunya kita berharap kuartal IV bisa lebih baik. Kalau kita bandingkan dengan tiga kuartal tahun lalu dengan tiga kuartal sekarang kita masih tumbuh 5,03%. Artinya, dengan pertumbuhan 5,03%, kita masih bisa berharap perekonomian kita bisa jaga di akhir tahun masih di level 5% sesuai dengan APBN," ucap Airlangga.

Airlangga menambahkan pertumbuhan ekonomi tidak sampai 5% di kuartal III-2024 karena tak ada faktor musiman sebagai pendorongnya seperti libur panjang atau perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Fitri/Idul Adha.

Meski begitu, ia menilai kondisi ekonomi Indonesia lebih baik pertumbuhannya dibandingkan Singapura, Arab Saudi dan Meksiko.

"Kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita lihat Singapura juga relatif rendah di 4,1%, Arab Saudi 2,8%, dan Meksiko 1,5%. Pertumbuhan kita ini diikuti dengan inflasi yang rendah yang 1,7% dan kita juga punya rasio utang terkendali di bawah 40% yaitu di 39,4%," jelas Airlangga.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peran pemerintah dalam penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dari pailit hanya sebagai fasilitator. Artinya bantuan yang diberikan bukan bersifat finansial.

Airlangga mengatakan pemerintah akan tetap mengacu kepada putusan pengadilan dalam membantu Sritex. Terkait utang Sritex kepada 28 bank, akan tetap ditanggung perusahaan tekstil tua tersebut.

"(Utang kepada 28 bank ditanggung) pemilik Sritex. Sejauh ini kan kita fasilitator saja," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Langkah ke depan yang didorong pemerintah adalah bagaimana Sritex bisa tetap berproduksi dan berkegiatan biasa seperti ekspor impor. Sejauh ini pihak Bea Cukai, kurator dan pemilik disebut sudah bertemu.

Dari pertemuan tersebut, kata Airlangga, ada hal-hal teknis yang disepakati terkait jaminan operasional dan proses izin ekspor impor. Termasuk profit atau penghasilan dari ekspor harus dapat membiayai operasional usaha.

"Kalau operasionalisasi itu kan harus pemilik lama yang lebih mengetahui. Harus ada jaminan bahwa dari operasi tersebut, keseluruhannya impor ekspornya sesuai dengan bidang usaha tersebut," jelas Airlangga.

"Jadi ada koridor-koridor yang harus disepakati dan juga penghasilan dari ekspor juga kembali untuk membiayai operasi usaha," tambahnya.

Berdasarkan laporan keuangannya, per Semester I-2024 liabilitas Sritex tercatat US$ 1,6 miliar atau setara Rp 25,12 triliun (kurs Rp 15.700). Angka ini terdiri atas liabilitas jangka panjang sebesar US$ 1,47 miliar dan liabilitas jangka pendek sebesar US$ 131,42 juta. Lalu ekuitasnya telah mencatatkan defisiensi modal sebesar -US$ 980,56 juta.

Utang bank menjadi salah satu pos yang mengambil porsi paling besar dalam liabilitas jangka panjang Sritex, dengan nilai sebesar US$ 809,99 juta atau sekitar Rp 12,72 triliun. Hingga 30 Juni 2024, tercatat ada 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Sritex.

Bank-bank tersebut cukup beragam, ada bank pelat merah hingga bank swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu bank dengan beban utang paling besar ialah ke PT Bank Centra Asia Tbk atau BCA

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin keinginan Indonesia bergabung ke organisasi ekonomi global BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan) tidak akan mengganggu proses aksesi di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Airlangga mengatakan seluruh anggota OECD telah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara netral atau non blok.

"Tidak, kan kita negara non blok dan itu sudah dipahami oleh seluruh anggota OECD," kata Airlangga saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2024).

Terkait kelanjutan OECD, Airlangga menjelaskan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann berencana menemui Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan dokumen initial memorandum pada November 2024 mendatang. Dokumen tersebut berisi penilaian mandiri atas kesesuaian regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia terhadap standar yang ditetapkan OECD.

"Terkait hal ini, Kesekretariatan Jenderal OECD bahkan telah bersurat ke Istana Negara untuk memohon waktu untuk bertemu dengan Prabowo," terangnya.

Sebelumnya, keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS sudah dituangkan dalam surat resmi. Surat itu dibawa oleh Menlu RI Sugiono di KTT BRICS+ di Kazan beberapa hari lalu. Indonesia ingin bekerja sama dengan negara-negara BRICS dan negara Global South lainnya.

Melalui Instagramnya @smindrawati, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menghadiri peluncuran Portal Aksesi OECD. Portal ini merupakan platform digital untuk melakukan monitoring dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD.

"Dalam proses aksesi menjadi anggota penuh OECD ini membutuhkan reformasi serta perbaikan struktural 242 instrumen OECD yang menyangkut seluruh Kementerian dan Lembaga," tulis Sri Mulyani di Instagram, Kamis (3/10/2024).

Sejalan dengan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sri Mulyani mengatakan, dalam proses aksesi ini pemerintah harus melakukan diplomasi total football. Dia bilang, seluruh kementerian dan lembaga harus bersatu padu dalam memberikan kontribusinya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin tenaga kerja di PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex tidak akan terkena PHK meski saat ini perusahaan terancam pailit. Dia menegaskan perusahaan sejauh ini masih beroperasi dan produksi meski ada ancaman pailit.

Pemerintah, kata Airlangga, akan berupaya untuk mendorong Sritex tidak menutup operasinya. Bila operasi terus berjalan, maka tenaga kerja Sritex pun masih akan tetap bisa dipekerjakan.

"Dengan berproduksi, tenaga kerja masih bekerja," beber Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Airlangga mengatakan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan telah memastikan Sritex masih bisa melakukan ekspor impor. Dengan begitu operasional perusahaan pun tidak akan berhenti.

"Bea Cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama, sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Airlangga menjelaskan bila perusahaan sudah dipailitkan biasanya izin ekspor impornya berhenti, namun bagi Sritex ekspor impor masih boleh dilakukan.

"Kalau perusahaan dipailitkan itu potensi berhenti perizinannya tapi tadi sudah bertemu kurator, dengan Dirjen Bea Cukai dan ini akan terus berjalan seperti yang pernah di jalankan di Jawa Barat," papar Airlangga.

Perlu diketahui juga, Sritex baru dinyatakan pailit. Sejauh ini perusahaan masih bisa melakukan kasasi dan lolos keputusan pailit. Dengan begitu perusahaan memang sudah sewajarnya bisa tetap berjalan dan beroperasi.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal penetapan Kementerian Keuangan tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Airlangga mengatakan tak masalah jika koordinasi dari Kemenkeu langsung kepada Presiden.

"Ya nggak apa-apa. Kalau koordinasi kan biasa, berjalan," kata dia ditemui di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Saat ditanya apakah dirinya tidak lagi mengurusi kebijakan fiskal, Airlangga memastikan jika berkaitan dengan fiskal dan perdagangan semua akan berkoordinasi.

"Kalau kebijakan industrial policy, kan pasti ada fiskal dan trade policy, pasti koordinasi," terangnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Kementerian Keuangan tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Bahwa dengan ditetapkannya pembentukan Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 terjadi pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/ lembaga," tulis poin a bagian menimbang PP No 139 Tahun 2024, dikutip Selasa (22/10/2024).

Dengan berlakunya Perpres itu per 21 Oktober 2024, kini Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Sri Mulyani Indrawati langsung berada di bawah koordinasi presiden, sebagaimana kementerian lain seperti Kementerian PAN-RB hingga Kementerian PPN/Bappenas.

"Iya betul itu sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tapi langsung di bawah presiden," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro.

Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai memanggil para menteri ekonomi era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka dipanggil Prabowo untuk membantu dirinya menjalankan roda Kabinet 2024-2029, bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menteri era Jokowi yang dipanggil Prabowo pada Senin (14/10/2024) ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, ada 11 orang. Mereka adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Lalu, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) /Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Kemudian selepas magrhib, giliran Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Peluang para menteri Jokowi masuk Kabinet Prabowo-Gibran tidak terlalu mengejutkan. Pasalnya, Prabowo pernah blak-blakan kabinetnya nanti bakal diisi banyak menteri era Jokowi.

Prabowo melihat banyak orang-orang terbaik di kabinet Jokowi. Jika dirasa orang tersebut masih bagus, dia tidak segan mengajaknya untuk bergabung lagi.

"Sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang," ujar Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Beberapa menteri ekonomi Jokowi yang dipanggil Prabowo mengakui ditawarkan jabatan sebagai menteri. Bahlil Lahadalia salah satunya. Usai dipanggil Prabowo, Bahlil mengakui dirinya diminta jadi menteri Prabowo.

Soal posisi apa yang akan diberikan, Bahlil hanya mengatakan akan diumumkan Prabowo. Namun dia bilang, tugas yang diberikan tak jauh dari yang dia kerjakan selama ini. Bahlil juga mengungkapkan dia berdiskusi membahas banyak hal. Salah satunya adalah mengenai pengelolaan sumber daya kekayaan Indonesia.

"Tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir lima tahun ini," kata Bahlil usia bertemu Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan..

Zulkifli Hasan juga mengatakan dirinya juga diminta Prabowo untuk membantu pemerintahan ke depan. Zulhas tak bicara banyak mengenai posisi apa yang akan dia tempati. Dia hanya mengatakan, nantinya akan diumumkan Prabowo.

"Tadi diminta Bapak Presiden terpilih agar membantu tugas yang teramat mulia beliau nanti di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kira-kira itu intinya," kata Zulhas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun turut dipanggil ke rumah Prabowo. Airlangga mengatakan, penugasan menteri yang diberikan kepadanya tidak jauh dengan bidang yang selama ini digeluti.

"Tentu pembahasan dengan beliau ada beberapa hal yang menjadi penekanan beliau tetapi penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti," ujarnya.

Saat ditanya apakah dia akan kembali bekerja erat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga dipanggil Prabowo, dia tak berkomentar banyak. "Insyaallah," tutupnya.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun memastikan diminta Prabowo untuk kembali memegang jabatan yang sama.

"Pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan," kata Sri Mulyani di lokasi yang sama.