Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah mengalami pelemahan. Dolar AS berada di level Rp 15.600-an pagi ini.

Berdasarkan data RTI, Jumat (8/11/2024), dolar AS berada di level Rp 15.612 atau melemah 118 poin (0,75%) pada pukul 09.15 WIB. Dolar AS bergerak di level tertinggi Rp 15.730 dan terendah Rp 15.597.

Secara mingguan, dolar AS terhadap rupiah melemah 0,66%, namun secara bulanan masih menguat 0,22%.

Dolar AS melemah setelah Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) ke posisi 4,50% - 4,75%. Ini menjadi pemangkasan kedua kali setelah September lalu sebanyak 50 bps.

Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga mengumumkan cadangan devisa domestik mengalami kenaikan US$ 1,3 miliar menjadi US$ 151,2 miliar pada Oktober 2024. Hal itu dinilai mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Data tersebut menunjukkan cadangan devisa setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III 2024 yang melambat di bawah 5% disebut-sebut dapat menjadi lingkaran setan jika tidak ditangani dengan baik. Sebab melambatnya pertumbuhan ini diperkirakan dapat terus menggerus perekonomian Indonesia. Lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini?

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan salah satu cara paling efektif mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Dengan begitu

Sebab menurutnya pertumbuhan investasi ini secara langsung dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Di mana lapangan pekerjaan baru itu dapat menjadi sumber pemasukan masyarakat yang secara langsung dapat meningkatkan daya beli.

Kemudian peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat, dan peningkatan konsumsi ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga pada akhirnya roda ekonomi RI akan terus berputar dalam siklus perbaikan.

"Pemerintah harus menjaga ketat ini lingkaran setan, kemiskinan bisa diputus. Ya itu dengan melalui investasi, harus ada upaya-upaya untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya itu menciptakan lapangan kerja," ucap Piter kepada detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

"Dari lapangan kerja itu mendorong pertumbuhan konsumsi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan menjadi daya tarik investasi. Jadi memang pemerintah harus menciptakan iklim bagi investasi yang baik," sambungnya.

Piter berpendapat salah upaya yang bisa dilakukan adalah melalui penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan. Sebab pada akhirnya sistem tenaga kerja ini merupakan salah satu faktor yang sangat diperhitungkan para investor saat ingin menanamkan investasinya di RI.

"Makanya di zamannya pak Jokowi (masa pemerintahan Presiden Joko Widodo) itu, pak Jokowi ngotot banget mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja yang ujungnya itu sebenarnya di situ adalah di dalam rangka memperbaiki iklim investasi," kata Piter.

Terkait keberadaan UU Cipta Kerja sebagai salah satu upaya perbaikan iklim investasi RI, Piter mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi atau mencabut sebagian aturan merupakan hal yang baik dan bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan.

"Memang UU Cipta Kerja itu penolakannya ada banyak ya, termasuk kemarin yang dikabulkankan sebagian besar itu terkait dengan ketenagakerjaan ya. Ini memang harus diperbaiki, justru ini momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki supaya UU Cipta Kerja itu benar-benar menjadi momentum untuk memperbaiki iklim investasinya kita," terang Piter.

"UU Cipta Kerja kita kan sudah disepakati, sudah disahkan sekian lama tapi kan dampaknya terhadap investasi kita kan masih minimal sekali, masih kecil. Dengan adanya keputusan MK pada saat tersebut ada momentum bagi pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja supaya aturan itu benar-benar bisa diterima dan kemudian bisa berdampak terhadap membaiknya iklim investasi di Indonesia," pungkasnya.

Senada dengan itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri guna memutus lingkaran setan pelemahan ekonomi RI.

Sebab ia juga berpendapat dengan adanya investasi, lapangan pekerjaan baru bisa tercipta dan kondisi ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan seterusnya.

Adapun menurutnya salah satu uapaya yang bisa dilakukan untuk mendorong iklim investasi ini salah satunya adalah dengan memperbaiki ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebagai parameter ekonomi makro yang menunjukkan perbandingan antara tambahan modal (investasi) dengan tambahan output (hasil).

"Saya kira memang harus banyak upaya untuk menambah investasi. Ya syarat investasi adalah menurunkan ICOR," ucapnya.

Lebih lanjut, menurutnya pemerintah juga perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui faktor lain seperti infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Kemudian di luar itu Indonesia juga perlu meningkatkan kinerja ekspornya untuk menjaga produksi dalam negeri.

"Kedua saya kira harus banyak upaya meningkatkan ekonomi melalui infrastruktur dan sebagainya. Karena kan kalau fokusnya SDM itu jangka panjang, Infrastruktur juga jangan ditinggal," jelas Tauhid.

"Nah yang ketiga memang mau tidak mau kita harus membuka ke ruang pasar ekspor jadi yang jauh lebih banyak dan lebih luas," sambungnya.

Sementara itu Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, menyebut ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Misalkan saja pembangunan infrastruktur yang berfokus pada sektor produktif seperti energi dan transportasi. Sebab menurutnya langkah ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing RI.

Kemudian menurutnya pemerintah juga bisa memberikan subsidi untuk sejumlah komoditas penting seperti pangan dan energi. Dengan begitu daya beli masyarakat khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah dapat terjaga.

"Pemberian subsidi pada komoditas kebutuhan pokok seperti pangan dan energi untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi kelas menengah bawah yang mengalami tekanan daya beli," terang Josua.

Selain subsidi, Josua berpendapat pemerintah juga bisa memperkuat program bantuan sosial terhadap kelompok rentan untuk meningkatkan pendapatan atau pemberlakuan insentif tertentu yang dapat menjaga daya beli rumah tangga.

"Misalnya pemerintah bisa mempertimbangkan pengurangan pajak atas pengeluaran tertentu untuk mendorong konsumsi pada sektor yang mengalami kontraksi, seperti peralatan rumah tangga dan pakaian," paparnya.

Di luar itu pemerintah juga bisa meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang dapat menggenjot laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sebab langkah ini dapat secara langsung membuka lapangan kerja baru.

"Pemerintah dapat meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan ibu kota negara baru (IKN) dan infrastruktur pendukung lainnya, yang akan berdampak langsung pada sektor konstruksi dan menciptakan lapangan kerja," jelas Josua.

Tonton Video: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Awal Era Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 melambat dibandingkan dua periode sebelumnya. Namun kondisi ini ternyata dapat menjadi lingkaran setan yang terus melemahkan perekonomian Indonesia jika tidak ditangani dengan baik.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menjelaskan rendahnya pertumbuhan ekonomi negara secara langsung dapat memengaruhi laju investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Artinya, jika laju pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5%, maka hanya mampu meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja 5%.

"Penciptaan lapangan kerja baru kan dipengaruhi oleh investasi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tahun ini ya di kisaran 5%, ya berarti penciptaan lapangan kerja kita ya di kisaran 5%. Itu tidak akan bisa menyerap dari jumlah total tenaga kerja," kata Piter saat dihubungi detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

Padahal menurutnya penciptaan lapangan kerja ini menjadi penting untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga secara nasional. Sebab pada akhirnya masyarakat butuh pekerjaan untuk mendapatkan pemasukan, yang kemudian pemasukan itu digunakan untuk modal konsumsi.

Menurut Piter konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya lemahnya konsumsi masyarakat akibat sedikitnya pembukaan lapangan kerja baru akan berdampak langsung terhadap pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Konsumsi itu kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi itu besar, sekitar 50% lebih. Maka, ya otomatis pertumbuhan ekonomi akan turun karena turunnya daya beli, turunnya konsumsi," jelasnya.

Nah kondisi berulang seperti inilah yang Piter katakan dapat menjadi lingkaran setan. Di mana lemahnya laju pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan pembukaan lapangan kerja baru, kemudian sedikitnya lapangan kerja baru dapat melemahkan konsumsi, dan lemahnya konsumsi kembali menurunkan kinerja ekonomi nasional.

"Ini kan kayak lingkaran setan ya. Kita untuk tumbuh tinggi kita butuh konsumsi, konsumsi membutuhkan lapangan kerja, lapangan kerja membutuhkan pertumbuhan ekonomi, ya muter seperti itu," terang Piter.

Untuk itu ia berharap pemerintah dapat memutus rantai pelemahan ekonomi ini. Salah satunya dengan meningkatkan investasi dalam negeri yang secara langsung dapat menumbuhkan lapangan kerja. Dari lapangan kerja ini, daya beli masyarakat bisa meningkat dan seterusnya.

"Makanya pemerintah harus menjaga ketat ini lingkaran setan, kemiskinan bisa diputus. Yaitu dengan melalui investasi, harus ada upaya-upaya untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya itu menciptakan lapangan kerja," ucap Piter.

"Dari lapangan kerja itu mendorong pertumbuhan konsumsi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan menjadi daya tarik investasi. Jadi memang pemerintah harus menciptakan iklim bagi investasi yang baik," sambungnya.

Senada dengan Piter, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan salah satu penyebab utama melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III hingga di bawah 5% ini adalah menurunnya konsumsi masyarakat.

Ia menjelaskan penurunan ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya ada ketersediaan lapangan kerja, yang dalam hal ini menurut Tauhid belum bisa memberikan pemasukan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

"Konsumsi masyarakat biasanya ada beberapa sebab, pertama ya lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak mampu menyediakan penghidupan yang layak," kata Tauhid.

Belum lagi menurut Tauhid ada masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang semakin menekan ketersediaan lapangan kerja sekaligus menurunkan daya beli masyarakat. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan melambat dan siklus itu dapat terus berulang kembali jika tidak ditangani.

"Karena PHK plus pengangguran naik, ya otomatis itu dorongan buat pertumbuhan ekonominya semakin melemah, bener nggak? Kalau ekonomi tumbuh dia bisa menurunkan pengangguran. Tapi kalau pengangguran tinggi juga bisa menurunkan konsumsi," jelasnya.

Untuk itu Tauhid juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Sebab dengan adanya investasi, lapangan pekerjaan baru bisa tercipta dan kondisi ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan seterusnya.

Saksikan juga video: Jokowi Respons Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

[Gambas:Video 20detik]

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 sebesar 4,95% secara year on year (yoy). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dua kuartal sebelumnya, yakni 5,11% untuk kuartal I dan 5,05% pada kuartal II.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, berpendapat pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III mengalami pelemahan merupakan hal yang wajar dan sudah diperkirakan sebelumnya. Sebab laju pertumbuhan ini sejalan dengan pola musiman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

"(Ekonomi di bawah 5%) ya, nggak apa-apa. Ya memang kondisinya seperti itu, memang sudah diperkirakan pertumbuhan kita akan menurun di triwulan tiga," kata Piter kepada detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

Berbeda dengan kondisi pada kuartal I dan II yang selama periode tersebut banyak agenda yang mampu meningkatkan kinerja perekonomian seperti berbagai hari raya dan libur nasional maupun keagamaan hingga Pilpres.

"Semua indikator-indikator perekonomian kan menunjukkan hal tersebut (penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi) mulai dari menurunnya daya beli, turunnya angka PMI, purchasing management index. Ya berarti kan kondisi perekonomian itu mengalami perlambatan," terang Piter.

"(Pada kuartal III) memang tidak ada sesuatu yang bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lebih tinggi," ucapnya lagi.

Di sisi lain, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad berpendapat pertumbuhan ekonomi RI yang berada di bawah 5% ini merupakan tanda pelemahan daya beli masyarakat yang perlu diperhatikan pemerintah.

Sebab menurutnya meski pertumbuhan ekonomi RI secara musiman memang turun pada kuartal III dari tahun ke tahun, namun biasanya penurunan yang terjadi tidak separah ini. Artinya ada faktor lain yang mendorong angka pertumbuhan ekonomi RI jauh di bawah dua kuartal sebelumnya.

"Memang ada siklus pengaruh Tapi kalau itu aja Biasanya naik growth-nya (penurunan pertumbuhan ekonomi dibanding kuartal sebelumnya) hanya nol koma sekian. Harusnya masih bisa di atas 5%," ucapnya.

Dalam hal ini Tauhid menyoroti dua faktor utama yang menyebabkan penurunan kinerja saat ini adalah melemahnya daya beli masyarakat dan rendahnya konsumsi pemerintah. Sebab menurutnya ini merupakan dua faktor paling berpengaruh dalam angka pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ada persoalan daya beli yang kemudian membuat ekonomi kita nggak bergerak naik. Bahkan kalau daya beli masih 4,9% ya pertumbuhan ekonomi pasti rendah. Jadi persoalan daya beli cukup kuat di situ," terangnya.

"Kedua menurut saya yang kurang begitu baik adalah konsumsi pemerintah. Itu hanya tumbuh 4,62%. Artinya bahwa anggaran pemerintah yang sudah dibelanjakan ternyata belum efektif mendorong pertumbuhan ekonomi," sambung Tauhid.

Selain itu ada juga faktor lain seperti pelemahan sektor industri yang pertumbuhannya hanya 4,72%. Padahal sektor ini mempengaruhi sekitar 19% kondisi ekonomi nasional. Kemudian ada juga dari sektor pertanian yang hanya tumbuh 1,69% dan pelemahan kinerja di sektor-sektor lain.

Sementara itu, Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2024 yang tercatat hanya 4,95% menunjukkan perlambatan yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti terbatasnya kinerja konsumsi rumah tangga hingga melemahnya ekspor dibandingkan impor.

"Perlambatan aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh masih terbatasnya kinerja konsumsi rumah tangga serta kenaikan impor yang lebih besar dari ekspor, terutama untuk barang modal dan bahan baku yang diperlukan oleh sektor industri, sehingga menekan kontribusi ekspor netto pada pertumbuhan," jelasnya.

Menurutnya kondisi perlambatan ini tidak serta-merta menunjukkan adanya potensi permasalahan ekonomi lebih jauh. Namun ia mengkhawatirkan kondisi perlambatan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah yang masih rendah. Sebab dua faktor ini merupakan salah satu pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi RI.

"Meskipun kondisi ini tidak sepenuhnya mencerminkan masalah struktural, perlambatan konsumsi rumah tangga dan pengeluaran sosial pemerintah yang tertunda menandakan pemerintah perlu fokus mengeluarkan kebijakan sisi permintaan yang dapat mengungkit daya beli masyarakat," terang Josua.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara terkait pertumbuhan ekonomi yang tidak sampai 5% pada kuartal III-2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi ekonomi tercatat di level 4,95% secara tahunan (year on year/yoy).

Angka pertumbuhan di bawah 5%, menurut Airlangga, lantaran masih tingginya ketidakpastian berbagai tantangan global. Termasuk penurunan jumlah kelas menengah yang membuat terjadinya pelemahan daya beli.

"Tingginya ketidakpastian di berbagai tantangan global baik itu eskalasi di Timur Tengah, perang Ukraina yang belum selesai, tensi geopolitik masih tinggi, ditambah lagi ketidakpastian hasil pemilu di Amerika Serikat besok. Kita juga melihat pelemahan kelas menengah termasuk di Amerika sehingga demand terhadap produk relatif menurun," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Airlangga berharap realisasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2024 masih bisa sesuai target pemerintah yakni 5,2%. Berdasarkan data historis, kuartal III memang cenderung menurun dibandingkan kuartal-kuartal lainnya.

"Tentunya kita berharap kuartal IV bisa lebih baik. Kalau kita bandingkan dengan tiga kuartal tahun lalu dengan tiga kuartal sekarang kita masih tumbuh 5,03%. Artinya, dengan pertumbuhan 5,03%, kita masih bisa berharap perekonomian kita bisa jaga di akhir tahun masih di level 5% sesuai dengan APBN," ucap Airlangga.

Airlangga menambahkan pertumbuhan ekonomi tidak sampai 5% di kuartal III-2024 karena tak ada faktor musiman sebagai pendorongnya seperti libur panjang atau perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Fitri/Idul Adha.

Meski begitu, ia menilai kondisi ekonomi Indonesia lebih baik pertumbuhannya dibandingkan Singapura, Arab Saudi dan Meksiko.

"Kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita lihat Singapura juga relatif rendah di 4,1%, Arab Saudi 2,8%, dan Meksiko 1,5%. Pertumbuhan kita ini diikuti dengan inflasi yang rendah yang 1,7% dan kita juga punya rasio utang terkendali di bawah 40% yaitu di 39,4%," jelas Airlangga.

Mega Capital Sekuritas X InvestasiKu dalam laporan hariannya menjelaskan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak fluktuatif cenderung melemah terbatas dengan rentang 7.420-7.550.

IHSG pada perdagangan lalu ditutup kembali melemah, yaitu melemah 0,34% ke level 7.479. Aksi jual investor asing mulai mereda yang ditandai oleh aksi net buy sebesar Rp 52,94 miliar dengan 5 saham yang paling banyak dibeli yaitu ASII, INDF, BBRI, BMRI, dan BBNI.

Secara sektoral, pelemahan IHSG tertekan oleh sektor bahan baku, konsumen non primer, dan infrastruktur. Sentimen penguatan harga minyak berpotensi positif untuk sektor bahan baku, namun negatif untuk sektor transportasi.

Kemudian mayoritas bursa saham global kompak terkoreksi, pelemahan dipimpin oleh indeks Dow Jones. Hal ini seiring sikap pelaku pasar yang berhati-hati menjelang hasil pemilu AS, pasalnya popularitas kedua calon sama-sama tinggi sehingga menimbulkan risiko "deadlocked parliament" yang merupakan kondisi sama kuat antara partai pengusung.

Pasar juga khawatir kepastian terkait sosok pemimpin AS berikutnya baru diketahui pada Januari 2025, jika pemilu perdana ini hasilnya berimbang. Bursa Asia turut melemah, pasar mencermati kongres NPC Tiongkok yang berlangsung 4-8 November 2024 ini. Mega Capital Sekuritas
November 05, 2024

Data

IHSG 7479.503 (-0.34%)
Nikkei 38053.67 (0%)
Hangseng 20567.52 (0.3%)
Kospi 2588.97 (1.83%)
Strait Times Index 3572.04 (0.47%)
TWSE 22965.39 (0.81%)
SET 1462.95 (-0.08%)
Shanghai 3310.207 (1.17%)

FTSE 100 8184.24 (0.09%)
Xetra Dax 19147.85 (-0.56%)
Dow Jones 41794.6 (-0.61%)
Nasdaq 18179.98 (-0.33%)
S&P 500 5712.69 (-0.28%)

Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap rupiah pada pembukaan perdagangan di awal pekan. Pergerakan mata uang Paman Sam berada di level Rp 15.764.

Dikutip dari data RTI, Senin (4/11/2024), dolar AS dibuka pada level Rp 15.747. Dolar AS berada di level tertingginya pada Rp 15.769 dan terendahnya Rp 15.709. Pergerakan dolar AS per pukul 10.00 di level Rp 15.764 atau menguat 12 poin (0,08%).

Secara mingguan, dolar AS tercatat menguat 0,07% dan secara bulanan dolar AS menguat 0,41%. Kemudian secara tiga bulanan dolar AS minus 2,73%. Secara 6 bulanan melemah 1,75%. Lalu secara year to date dolar AS menguat 2,23%. Serta secara tahunan menguat 1,31%.

Sedangkan nilai tukar dolar AS dengan sejumlah mata uang lainnya juga kompak mengalami pelemahan Contohnya seperti terhadap dolar Australia, dolar AS terpantau melemah 0,7%, dan terhadap Euro melemah 0,52%.

Selanjutnya, pergerakan dolar AS terhadap pound sterling melemah 0,44%, terhadap Yen melemah 0,77%, terhadap dolar Singapura melemah 0,48%, serta terhadap Yuan dolar AS terpantau minus 0,24%.

Aplikasi e-commerce asal China, Temu, sempat mendapat banyak sorotan karena disebut-sebut akan mencaplok Bukalapak (BUKA). Padahal, aplikasi ini dikhawatirkan akan membahayakan produk lokal karena menawarkan produk-produk China dengan harga miring.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemblokiran dan take down aplikasi Temu di Indonesia. Dengan demikian, Temu tidak dapat diakses di Indonesia.

"Sudah di-take down (Kominfo).Apalagi memanfaatkan jaringan internet punya negara dan publik, nggak boleh dong, kita yang susah-susah bangun, tiba-tiba beneficiary-nya bukan kita," kata Teten, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat yang disampaikan Teten kepada Kominfo untuk meminta perlindungan produk UMKM terhadap marketplace asal China tersebut.

Teten mengatakan, jangan sampai, masuknya produk luar negeri hingga membanjiri Tanah Air justru membuat pelemahan di sisi UMKM. Apalagi, peran UMKM sendiri juga sangat penting untuk mencapai cita-cita RI menjadi negara maju.

"Sebaiknya pemerintah hati-hati memberi izin kepada Temu. Saya kira pemerintah berkepentingan melindungi industri dalam negeri, terutama manufaktur dan UMKM. Kalau hitungan saya, model platform kayak Temu ini berat, karena akan sangat murah, sehingga industri dalam negeri, dan produk UMKM susah bersaing," ujarnya.

Langkah perlindungan UMKM ini juga telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jangan sampai, masuknya aplikasi seperti Temu justru malah membuat pengangguran semakin meningkat, hingga membebani perekonomian.

"Dari awal kita sudah bilang ini nggak bisa (Temu masuk), dan waktu saya sampaikan ke Presiden (Jokowi), presiden dukung. Beliau bilang, 'udah ngomong duluan aja Pak Teten'. Kita memang sudah free trade, tapi negara-negara lain juga memproteksi, semua negara semua bangsa melindungi dirinya juga," kata dia.

Menurutnya, Temu ini berbeda dengan bisnis online lainnya. Pemerintah juga berhak mengambil langkah pemblokiran ini karena operasinya juga memanfaatkan infrastruktur digital publik RI.

"Jadi negara boleh dong atas nama kepentingan rakyat, nggak, saya nggak izinkan. Ini kan wilayah Indonesia apalagi manfaatkan jaringan negara, punya publik," ujar Teten.

Simak juga Video 'Teten Dukung Warung Madura: Justru yang Harus Diatur Itu Jaringan Retail Modern':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Inflasi inti itu yang mengindikasikan daya beli, bukan harga berjolak atau harga diatur pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut tren deflasi yang sudah berlangsung selama lima bulan berturut-turut tidak berkaitan dengan pelemahan daya beli.

Sebab, deflasi terjadi pada komponen harga bergejolak (volatile food). Sementara pelemahan daya beli seharusnya terefleksi pada komponen inflasi inti (core inflation), yang hingga September 2024 masih mencatatkan inflasi.

“Inflasi inti itu yang mengindikasikan daya beli, bukan harga berjolak atau harga diatur pemerintah (administered price),” kata Susiwijono saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen inti mengalami inflasi 0,16 persen dengan andil 0,10 persen. Sedangkan komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,04 persen dengan andil 0,01 persen terhadap inflasi umum.

Adapun komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 1,34 persen, dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,21 persen. Komoditas utama yang berpengaruh yaitu cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, hingga daging ayam ras. Dia memastikan Pemerintah terus berupaya mengendalikan harga bahan pokok.

“Sementara kalau inflasi inti, misalnya sektor properti. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kami sediakan 166.000 unit, dan itu sudah habis pada dua bulan yang lalu dari seharusnya untuk setahun. Jadi, banyak indikator yang menunjukkan daya beli kelas menengah masih baik,” jelasnya.

Di samping itu, sejumlah indikator ekonomi masih mencatatkan kinerja yang positif, salah satunya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus 2024 sebesar 124,4, lebih tinggi dibandingkan 123,4 pada bulan sebelumnya.

Bank Indonesia (BI) mengatakan meningkatnya keyakinan konsumen pada Agustus 2024 didukung oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang tetap optimis dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang menguat, masing-masing 114,0 dan 134,9.

IKE yang tetap optimis terutama didorong oleh Indeks Penghasilan Saat Ini yang meningkat 1,5 poin menjadi sebesar 122,9.

Meski begitu, Susi mengakui tren deflasi selama lima bulan belakangan menjadi alarm peringatan. Pemerintah akan menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi tren tersebut.

Tren deflasi telah berlangsung sejak Mei 2024, dengan rincian deflasi 0,03 persen pada Mei, 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen pada Juli, 0,03 persen pada Agustus, dan 0,12 persen pada September.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan angka deflasi yang diperoleh BPS mengacu pada Indeks Harga Konsumen (IHK), di mana faktor yang memengaruhi adalah biaya produksi hingga kondisi suplai.

Untuk itu, BPS tidak mengaitkan data deflasi dengan dugaan penurunan daya beli masyarakat.

“Untuk mengambil kesimpulan apakah ini menunjukkan indikasi daya beli masyarakat menurun, harus ada studi lebih lanjut. Karena daya beli itu tidak bisa hanya dimonitor dari angka inflasi atau deflasi,” ujarnya.

Namun, dia menyatakan pihaknya akan mendalami lebih lanjut tren deflasi ini, apakah memang ada kaitannya dengan fenomena daya beli masyarakat atau hanya pergerakan dari sisi penawaran.

“Atau ada upaya stabilisasi harga di pusat dan daerah. Karena intervensi kebijakan untuk menjaga stok itu tentunya akan memengaruhi gerakan harga pasar yang diterima oleh konsumen,” tutur dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melanjutkan penguatan pada awal pekan pembukaan perdagangan hari ini. Penguatan itu membawa mata uang Paman Sam keok berada di zona Rp 15.300-an.

Mengutip data RTI, Senin (26/8/2024), rupiah dibuka di level Rp 15.485/US$ dan terus melanjutkan penguatan 176 poin atau 1,14% hingga berada di level Rp 15.309/US$ per pukul 9.30 WIB. Rupiah berada di rentang Rp 15.485 hingga Rp 15.289.

Dolar AS juga tampak melemah terhadap sejumlah mata uang negara lainnya. Terhadap Yuan China melemah 0,13%, Yen Jepang melemah 0,44% dan Won Korea melemah 1,16%.

Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra mengatakan pelemahan dolar AS terjadi karena pasar masih menunggu pemangkasan suku bunga acuan yang dilakukan Bank Sentral AS.

"Pagi ini indeks dolar AS sudah bergerak di bawah 101, di kisaran 100.55, membentuk level terendah baru tahun ini. Ini bisa diartikan bahwa pelaku pasar masih terus mengantisipasi peluang pemangkasan suku bunga acuan AS di September yang mendorong pelemahan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya," jelas Ariston.

Pernyataan Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell pada akhir pekan lalu disebut memberi sinyal dukungan untuk memangkas suku bunga acuan AS.

Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri untuk mengantisipasi dan mencari tahu mengapa Purchasing Managers' Index (PMI) mengalami pelemahan, yang ditunjukkan dengan masuknya PMI ke level kontraksi pada bulan Juli.

“Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi,” ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin.

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia memasuki level kontraksi setelah ekspansif selama 34 bulan berturut-turut. Penurunan PMI, kata dia, sudah terjadi sejak 4 bulan terakhir.

“Pada bulan Juli kita masuk ke level kontraksi. Ini agar dilihat betul, diwaspadai betul secara hati-hati,” kata dia.

Terdapat sejumlah kemungkinan yang menjadi sorotan Jokowi terkait dengan pelemahan PMI, yakni kemungkinan tingginya beban impor bahan baku karena fluktuasi rupiah, melemahnya permintaan ekspor yang diakibatkan oleh gangguan rantai pasok, atau perlambatan ekonomi yang dialami oleh berbagai mitra dagang utama Indonesia.

Secara khusus, Jokowi juga menyoroti kemungkinan adanya serangan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia, sehingga mengakibatkan pelemahan PMI.

“Sehingga penting belanja produk lokal, sekali lagi saya tekankan. Kemudian penggunaan bahan baku lokal, dan juga perlindungan terhadap industri dalam negeri kita,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan akan mengatur kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memitigasi pelemahan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang terkontraksi ke level 49,3 pada Juli 2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan komponen tingkat output dan permintaan baru dalam PMI termoderasi, terutama akibat gejolak geopolitik global.

Meski begitu, komponen Indeks Kepercayaan Bisnis terhadap prospek produksi ke depan berada pada level tertinggi sejak Februari 2024.

Produsen optimistis bahwa volume penjualan akan meningkat dan kondisi pasar akan kembali menguat di tahun depan, sejalan dengan proyeksi IMF untuk pertumbuhan ekonomi 2025 yang naik ke 3,3 persen.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024