Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti merespon serius soal wacana menaikkan gaji guru sebanyak Rp 2 juta tahun 2025.

Isu gaji guru 2025 naik ini menjadi salah satu dari tiga topik yang dibahas di rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu, (6/11/2024).

Anggota Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mempertanyakan apakah benar menaikkan gaji guru sebanyak Rp 2 juta tahun 2025.

Lalu Hadrian juga mempertanyakan apakah kenaikan gaji tersebut juga akan dirasakan guru swasta.

"Itu semua ribut, ributnya ini ribut senang, kemudian khawatir apakah Rp 2 juta ini akan diberikan pada semua guru hari ini yang notabene berstatus PNS? Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan guru-guru di swasta?" kata Lalu di rapat kerja Komisi X DPR dengan Mendikdasmen, Mendiktisaintek, dan Menbud di Kompleks DPR, Jakarta, melalui tayangan Youtube DPR.

Terkait itu, Abdul Mu'ti menjawab jika saat ini semua keputusan program terbaru Kemendikdasmen perlu menunggu hasil 'sidang isbat' alias rapat kementerian.

Ia mengatakan pihaknya sudah memasukkan perhitungan soal kesejahteraan guru tersebut ke rancangan anggaran 2025.

Sedangkan nominal dan aturan pastinya akan diumumkan kemudian.

"Yang sudah kami anggarkan, sudah ada hisabnya, tinggal nunggu sidang isbatnya, itu soal kesejahteraan guru. Tapi jumlahnya ditunggu saja karena sidang isbatnya belum dilaksanakan," kata dia.

Abdul Mu'ti juga meluruskan bahwa isu gaji guru naik sebanyak Rp 2 juta, terkait Ujian Nasional (UN) dikembalikan yang sedang ramai di media sosial, bukanlah pernyataan resmi dari Kemendikdasmen.

"Sekarang ini kami belum mengambil kebijakan soal Ujian Nasional, PPDB, Zonasi, Merdeka Belajar, dan lain-lain yang beredar di media sosial itu, karena itu bukan pernyataan kami, itu aspirasi masyarakat," kata Mu'ti.

Ia hanya menyebut terkait gaji guru, dipastikan siap dianggarkan pada tahun 2025.

"Insya Allah kalau didukung anggota DPR, angkanya itu dan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN, anggaran kami di 2025 sudah ada (itu) di dalamnya, dan akan kami sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," katanya.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengatakan skema kenaikan gaji guru pada 2025 dianggarkan baik untuk guru ASN bersertifikasi maupun guru honorer.

Namun besaran ini belum disampaikan secara resmi karena pihaknya masih mendata jumlah guru. Jika sudah selesai, data guru RI akan diteruskan ke Kementerian Keuangan agar dapat dicairkan.

"Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama pada tahun 2025 sudah bisa terealisasi untuk menaikkan tunjangan guru," kata Mu'ti.

Tonton:Menteri Komdigi Meutya Hafid Laporkan Penangkapan Pegawai ke Presiden

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Benarkah Gaji Guru Akan Naik Sebanyak Rp 2 Juta di Tahun 2025?"

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti merespon serius soal wacana menaikkan gaji guru sebanyak Rp 2 juta tahun 2025.

Isu gaji guru 2025 naik ini menjadi salah satu dari tiga topik yang dibahas di rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu, (6/11/2024).

Anggota Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mempertanyakan apakah benar menaikkan gaji guru sebanyak Rp 2 juta tahun 2025.

Lalu Hadrian juga mempertanyakan apakah kenaikan gaji tersebut juga akan dirasakan guru swasta.

"Itu semua ribut, ributnya ini ribut senang, kemudian khawatir apakah Rp 2 juta ini akan diberikan pada semua guru hari ini yang notabene berstatus PNS? Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan guru-guru di swasta?" kata Lalu di rapat kerja Komisi X DPR dengan Mendikdasmen, Mendiktisaintek, dan Menbud di Kompleks DPR, Jakarta, melalui tayangan Youtube DPR.

Terkait itu, Abdul Mu'ti menjawab jika saat ini semua keputusan program terbaru Kemendikdasmen perlu menunggu hasil sidang isbat.

Ia mengatakan pihaknya sudah memasukkan perhitungan soal kesejahteraan guru tersebut ke rancangan anggaran 2025.

Sedangkan nominal dan aturan pastinya akan diumumkan kemudian.

"Yang sudah kami anggarkan, sudah ada hisabnya, tinggal nunggu sidang isbatnya, itu soal kesejahteraan guru. Tapi jumlahnya ditunggu saja karena sidang isbatnya belum dilaksanakan," kata dia.

Abdul Mu'ti juga meluruskan bahwa isu gaji guru naik sebanyak Rp 2 juta, terkait Ujian Nasional (UN) dikembalikan yang sedang ramai di media sosial, bukanlah pernyataan resmi dari Kemendikdasmen.

"Sekarang ini kami belum mengambil kebijakan soal Ujian Nasional, PPDB, Zonasi, Merdeka Belajar, dan lain-lain yang beredar di media sosial itu, karena itu bukan pernyataan kami, itu aspirasi masyarakat," kata Mu'ti.

Ia hanya menyebut terkait gaji guru, dipastikan siap dianggarkan pada tahun 2025.

"Insya Allah kalau didukung anggota DPR, angkanya itu dan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN, anggaran kami di 2025 sudah ada (itu) di dalamnya, dan akan kami sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," katanya.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengatakan skema kenaikan gaji guru pada 2025 dianggarkan baik untuk guru ASN bersertifikasi maupun guru honorer.

Namun besaran ini belum disampaikan secara resmi karena pihaknya masih mendata jumlah guru. Jika sudah selesai, data guru RI akan diteruskan ke Kementerian Keuangan agar dapat dicairkan.

"Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama pada tahun 2025 sudah bisa terealisasi untuk menaikkan tunjangan guru," kata Mu'ti.

Tonton:Menteri Komdigi Meutya Hafid Laporkan Penangkapan Pegawai ke Presiden

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Benarkah Gaji Guru Akan Naik Sebanyak Rp 2 Juta di Tahun 2025?"

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, memastikan rencana kenaikan gaji guru akan dilaksanakan pada 2025 berdasarkan sertifikasi, bukan melalui pengangkatan.

“Bukan pengangkatan ya, tapi mungkin sertifikasi guru,” kata Abdul Mu’ti pada Rabu (30/10/2024), seperti dikutip dari Antara.

Abdul Mu’ti juga mengungkapkan, jumlah guru yang sudah memiliki sertifikasi cukup signifikan.

“Di angka sekarang lumayan, kalau sementara di angka yang saya terima dari Dirjen itu, sertifikasi guru itu ada 606 ribu sekian,” ujar Abdul.

Akan tetapi, saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai besaran kenaikan gaji tersebut, Abdul Mu’ti enggan memberikan angka pasti.

Ia hanya mengisyaratkan kenaikan gaji tersebut akan menjadi kejutan bagi para guru.

“Kalau kenaikan gaji InsyaAllah 2025 sudah, tapi jumlahnya berapa ya tunggulah biar ada kejutan dikit ya,” ucap Abdul.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rencana Kenaikan Gaji Guru di 2025 Bakal Berbasis Sertifikasi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/31/21052441/rencana-kenaikan-gaji-guru-di-2025-bakal-berbasis-sertifikasi.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti akan mempertimbangkan semua kebijakan yang dibuat dengan seksama dan hati-hati.

Termasuk, kata dia, perlu atau tidaknya diadakan Ujian Nasional (UN).

Adapun saat ini UN sudah resmi dihapuskan pada pada kepemimpinan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.

"Jadi soal Ujian Nasional, soal zonasi, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kami lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati," kata Mu'ti di Kantor Kemendikbud Ristek, Jakarta Selatan, Seni (21/10/2024).

Selain itu, Mu'ti juga akan mengkaji pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang baru saja diterapkan pada akhir Maret 2024 lalu.

Mu'ti menegaskan, pihaknya tidak akan terburu-buru untuk dalam mengambil kebijakan terutama beberapa hal yang saat ini menjadi polemik di masyarakat salah satunya soal UN dan Kurikulum Merdeka.

"Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Mu'ti mengatakan ia akan menyerap masukan dari berbagai pihak selama satu bulan pertama bertugas di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Mu’ti, masukan-masukan itu akan jadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Termasuk dalam hal menentukan nasib UN untuk siswa sekolah dasar dan menengah.

“Saya belum ada belum ada pembahasan tentang ujian Nasional. Sekali lagi, saya masih akan banyak mendengar dalam waktu-waktu satu bulan ini sebelum mengambil keputusan yang strategis yang berkaitan dengan pendidikan nasional, khususnya pendidikan dasar dan menengah,” ujar Mu’ti kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Mu'ti berpandangan bahwa dirinya memerlukan banyak masukan untuk bisa melihat secara luas persoalan dan tantangan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dasar dan menengah.

Sehingga, dia bersama pemangku kebijakan dan kepentingan lainnya bisa bersama-sama melakukan kajian demi bisa menyelesaikan persoalan yang ada serta meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan di Indonesia.

“Bagaimana kita melihat persoalan pendidikan secara seksama melalui berbagai kajian. Ada banyak penelitian tentang pendidikan dan juga tentu saja masukan-masukan dari masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan,” tandas Mu'ti.

Tonton:Ini Daftar 22 Kementerian Baru yang Lahir di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Ujian Nasional di Pemerintahan Baru, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Buka Suara"

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti akan mempertimbangkan semua kebijakan yang dibuat dengan seksama dan hati-hati. Termasuk, kata dia, perlu atau tidaknya diadakan Ujian Nasional (UN).

Adapun saat ini UN sudah resmi dihapuskan pada pada kepemimpinan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.

"Jadi soal Ujian Nasional, soal zonasi, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kami lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati," kata Mu'ti di Kantor Kemendikbud Ristek, Jakarta Selatan, Seni (21/10/2024).

Selain itu, Mu'ti juga akan mengkaji pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang baru saja diterapkan pada akhir Maret 2024 lalu.

Mu'ti menegaskan, pihaknya tidak akan terburu-buru untuk dalam mengambil kebijakan terutama beberapa hal yang saat ini menjadi polemik di masyarakat salah satunya soal UN dan Kurikulum Merdeka.

"Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Mu'ti mengatakan ia akan menyerap masukan dari berbagai pihak selama satu bulan pertama bertugas di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Mu’ti, masukan-masukan itu akan jadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah.

Termasuk dalam hal menentukan nasib UN untuk siswa sekolah dasar dan menengah.

“Saya belum ada belum ada pembahasan tentang ujian Nasional. Sekali lagi, saya masih akan banyak mendengar dalam waktu-waktu satu bulan ini sebelum mengambil keputusan yang strategis yang berkaitan dengan pendidikan nasional, khususnya pendidikan dasar dan menengah,” ujar Mu’ti kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Mu'ti berpandangan bahwa dirinya memerlukan banyak masukan untuk bisa melihat secara luas persoalan dan tantangan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dasar dan menengah.

Sehingga, dia bersama pemangku kebijakan dan kepentingan lainnya bisa bersama-sama melakukan kajian demi bisa menyelesaikan persoalan yang ada serta meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan di Indonesia.

“Bagaimana kita melihat persoalan pendidikan secara seksama melalui berbagai kajian. Ada banyak penelitian tentang pendidikan dan juga tentu saja masukan-masukan dari masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan,” tandas Mu'ti.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Ujian Nasional di Pemerintahan Baru, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Buka Suara", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/edu/read/2024/10/22/171709471/soal-ujian-nasional-di-pemerintahan-baru-mendikdasmen-abdul-muti-buka-suara.

Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyadi menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof.Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof.Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro. Kedua kementerian tersebut merupakan formasi terbaru kementerian yang membawahi bidang pendidikan di Kabinet Merah Putih.

Unifah atas nama PGRI mengucapkan selamat bekerja kepada kedua Menteri yang membidangi
Pendidikan tersebut. Ia berharap dengan terbentuknya nomenklatur baru tersebut, dua kementerian pendidikan dapat fokus mempercepat pelaksanaan program untuk peningkatan kualitas pendidikan nasional.

"PGRI menaruh harapan besar pada kedua menteri tersebut agar dapat mendengar, memperhatikan dengan seksama, mengimplementasikan masukan, dan saran dari kalangan pendidik (guru, dosen, dan sebagainya) mengenai pentingnya peningkatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan hukum bagi profesi pendidik karena guru adalah kunci untuk meningkatkan kualitas dalam sistem pendidikan nasional," terangnya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.
Unifah menegaskan, PGRI siap berkolaborasi, bermitra untuk membantu pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PGRI juga siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak pada guru dan dosen terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan para pendidik, serta memberikan jaminan perlindungan pada profesi.

“Berharap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan pendidikan di Indonesia,” tutupnya. (Nithania Septianingsih)

Baca juga: Nadiem Sebut Tiga Menteri Penggantinya Punya Kompetensi Mumpuni

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, investor.id - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mengatakan, dengan pengambilan sumpah dan janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi titik awal berjalannya pemerintahan baru hasil pemilu presiden 2024. Harapan besar para guru disandarkan pada menteri pendidikan Dasar dan Menengah yang baru. 

Sebagai informasi, pada Kabinet Merah Putih yang dibentuk Prabowo, posisi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di pecah menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang dijabat oleh Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. 

Dalam keterangan persnya, PB PGRI mengucapkan, terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan dengan penuh rasa cinta kasih, rasa tulus, dan hormat kepada Presiden Republik Indonesia ke-7, Ir. Joko Widodo atas pengabdian dan dedikasi luar biasa kepada bangsa dan negara selama 10 tahun terakhir ini.

“Terima kasih juga disampaikan kepada Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin yang telah mendampingi Presiden Joko Widodo selama lima tahun terakhir sejak 2019,” demikian pernyataan PB PGRI, Senin (21/10/2024).

PB PGRI juga mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja kepada Presiden RI ke-8 Bapak Jenderal (Pur) Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “PB PGRI mengucapkan selamat atas terjadinya transisi pemerintahan yang berjalan mulus dan berkomitmen berkelanjutan untuk menyukseskan program pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas PB PGRI.

PGRI menaruh harapan besar atas pelantikan Presiden dan Wapres RI yang baru dan terbentuknya kabinet pemerintahan yang baru untuk menjalankan program program pembangunan selanjutnya terutama di bidang pembangunan sumber daya manusia melalui pembenahan sistem pendidikan yang berkualitas.

Tidak hanya itu, PGRI mengucapkan selamat bekerja kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang akan dilantik bersamaan dengan terbentuknya kabinet pemerintahan yang baru. Harapan besar para guru disandarkan pada menteri pendidikan yang baru agar aspirasi, masukan para guru demi perbaikan kualitas pendidikan dapat diserap dan diperhatikan dengan seksama.

“Evaluasi kurikulum diperlukan menyeluruh untuk memperbaiki kekurangan tanpa harus mengganti substansi kurikulum,” tutup PB PGRI.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Tokoh ormas keagamaan yang menjabat Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti jadi salah satu yang mendapat kepercayaan untuk membantu Prabowo Subianto menjalankan pemerintahan.

Usai bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Abdul Mu’ti mengaku mendapat amanah untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurutnya, untuk menjalankan tugas, dia akan didampingi 2 wakil menteri.

“Pak Prabowo memberikan amanah pada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan insyaallah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi saya belum tahu otoritasnya," ujar Abdul di Jalan Kertanegera, Jaksel, Senin (14/10/2024).

Abdul Mu'ti mengatakan siap memimpin kementerian tersebut untuk memajukan pendidikan. Menurut Abdul Mu’ti, Prabowo menyampaikan pendidikan menjadi kunci membangun bangsa, terutama mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Kami menyampaikan ke Pak Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan untuk Indonesia Raya yang berkemajuan dan tadi beliau menyampaikan beberapa hal bagaimana saya bisa bekerja sebaik-baiknya," katanya. 

Adapun saat ditanya soal Kemendikbudristek yang bakal dipecah. Abdul Mu’ti tidak mengetahui persis terkait hal itu. Dia hanya menyampaikan diberi amanah memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Saya tak tahu. Saya diberi amanah beliau menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," katanya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News