JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan, hasil pengkajian ulang soal penerapan kembali ujian nasional (UN) bakal disampaikan pada awal tahun ajaran.

Mu’ti mengatakan, Kementerian Dikdasmen bakal terlebih dahulu mengundang dinas pendidikan seluruh provinsi di Indonesia untuk membahas segala kebijakan yang bakal dilakukan pemerintah tersebut.

Sebab, pemerintah tidak dapat melakukan perubahan suatu kebijakan di tengah proses tahun ajaran.

"Jadi perubahan atau tidak ada perubahan itu akan kami sampaikan di awal tahun ajaran," kata Mu'ti saat ditemui di kantor Kementerian Koordiantor Bidang Penbangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024)

Adapun sistem UN yang merupakan bagian akhir dari rangkaian pendidikan di sekolah guna menentukan kelulusan siswa telah dihapuskan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.

Mu’ti menyampaikan, kajian ulang terhadap sistem pendidikan bukan hanya untuk UN.

Namun, Kemendikdasmen juga bakal melakukan pengkajian terhadap kebijakan zonasi dan Kurikulum Merdeka.

"Semuanya masih dalam proses pengkajian," ucap Sekretaris Umum (Sekum) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah itu.

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian terbuka apabila Mendikdasmen Abdul Mu'ti ingin mengembalikan pelaksanaan UN bagi anak-anak sekolah.

"Iya, pasti kita selalu terbuka ya kepada perubahan apakah namanya juga UN atau apa," kata Hetifah di Komisi X DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Hetifah menilai, sebenarnya Indonesia memang perlu data yang bisa dimanfaatkan secara nasional untuk bisa membandingkan kondisi pendidikan dari satu daerah dengan daerah lain.

Menurutnya, jika UN akan diadakan lagi, harus dipertimbangkan tujuannya untuk menjadi penentu kelulusan atau UN sebagai data dan informasi bagaimana peta kondisi pendidikan kita secara nasional menyeluruh.

Namun, Hetifah mengingatkan jangan sampai anak-anak sekolah menjadi stres.

"Jadi tidak menakuti anak gitu. Kalau dulu kan, UN itu pertama tadi, yang membuat anak jadi stres. Kedua banyak kecurangan juga dalam UN, kebocoran-kebocoran inget nggak," ujarnya.

Jakarta: Wacana dikembalikannya penerapan Ujian Nasional (UN) di sekolah kembali tak sedikit menuai penolakan. Kebijakan yang kini tengah dikaji Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) itu dinilai akan menghabiskan anggaran dan energi seperti periode sebelumnya.

Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subkhan memaparkan, pelaksanaan serempak pada satu waktu membutuhkan dana tidak sedikit. Sudah banyak bukti menunjukkan jika UN menyedot pendanaan besar, karena persiapan dan pelaksanaan yang tidak sedikit, baik dari segi sumber daya manusia hingga kebutuhan pendukung lainnya.

Dengan anggaran pendidikan terbatas, penyelenggaraan kembali UN diprediksi akan membuat Kemendikdasmen kewalahan. Terlebih lagi dengan janji politik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan menaikkan gaji para guru.
"Pendanaan saja sudah banyak, belum lagi memenuhi janji politik soal kenaikan gaji guru dan lainnya, ini pasti akan tersedot banyak. Ini harus diperhatikan secara multidimensi," ujar Edi.

Di samping itu, kata Edi, energi yang dihabiskan pun tidak sedikit. Banyak pihak diterjunkan untuk penyelenggaraan UN yang diselenggarakan bersama di seluruh Indonesia.

Bahkan pada satu waktu, petugas keamanan pun ikut terjun karena kondisi tertentu, seperti pencegahan kebocoran soal. Edi menyoroti, dengan pendanaan dan energi yang besar, hasil yang ingin didapatkan dengan pelaksanaan UN tidak sepadan.

Persoalan kecurangan, kebocoran soal, rasa stres, hingga pertaruhan citra sekolah membuat pelaksanaan UN menjadi masalah baru untuk deretan masalah pendidikan belum terselesaikan.

Guru Besar Matematika Institut Teknologi Bandung (ITB), Iwan Pranoto juga menilai jika UN kembali dilaksanakan, maka itu akan menjadi kebijakan yang sangat tidak jelas. Penerapan UN justru hanya membuang dana yang sebenarnya bisa disalurkan untuk mendorong kompetensi guru untuk lebih baik dan memperbaiki fasilitas pendidikan di berbagai daerah.

Kualitas pendidikan Indonesia tidak merata pun menjadi tantangan tidak terselesaikan sejak UN pertama kali diberlakukan pada 2005. "UN untuk Indonesia ini tidak relevan, kita sangat luas dan berbeda, masa mau membandingkan yang di Papua, Kalimantan, dengan yang di Jakarta, ini kan tidak cocok," ujar Iwan.

Iwan menyatakan, ujian akhir sebaiknya diserahkan kepada guru masing-masing sekolah sebab mereka mengetahui proses dan perkembangan peserta didik. Penentuan seperti UN dinilai akan menimbulkan tekanan terhadap peserta didik dan menyingkirkan peran guru dalam proses belajar.

Asesmen Nasional dinilai sudah cukup menjadi solusi dalam melihat standar dalam pendidikan nasional. Dengan menggunakan sampel yang ada sudah dapat mengukur kualitas pendidikan karena melibatkan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

"Seperti orang lakukan medical check up, ini periksa darah tidak semua darah di keluarkan tapi sampling, sama dengan pendidikan ini, tidak usah uji semua, jadi tidak masuk akal," ujar Iwan.

Guru SMA Yapera Tangerang Irmayanti Nugraha mempertanyakan alasan kuat kembali munculnya kajian terhadap UN. Sebab usai penghapusan UN yang tertera dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021, tidak ada pihak memprotes keputusan tersebut. Hal itu menunjukan banyak pihak setuju jika UN memang tidak memiliki efek yang signifikan terhadap hasil pendidikan di sekolah.

Irma justru sangat bersyukur saat keputusan penghapusan UN dilakukan. Penyelenggaran UN sangat terasa memberatkan bagi peserta didik dan pendidik, bahkan orang tua murid. UN merupakan momen yang sifatnya "high stakes" atau situasi yang mempertaruhkan begitu banyak hal.

"Nasib murid, orang tua, sekolah, pemerintah daerah, ini hasilnya dari situ. Kepentingan besar ini, sehingga banyak dampak, termasuk psikologis dan mengganggu pendidikan sejati yang seharusnya dijalankan sekolah," kata Irma.

Penolakan Irma terhadap UN pun bukan karena dia berada di lingkungan sekolah yang penuh fasilitas dan kemewahan. Justru dia merasakan sebagai guru di sekolah swasta dengan murid menengah ke bawah di daerah Ciledug.

Posisi itu yang membuatnya melihat bahwa UN tidak mendorong perbaikan kualitas pendidikan di sekolah. UN malah mengubah sekolah menjadi tempat bimbingan belajar, hanya berfokus pada pembahasan soal semata.

Murid difokuskan untuk menjawab pertanyaan dari mata pelajaran yang akan masuk dalam UN dan akhirnya menyampingkan hal lain, termasuk proses pembentukan karakter.

"Sekolah jangan jadi bimbel, karena sekolah menumbuhkan adab, mengembangkan minat dan bakat, membangun karakter, meningkatkan kapasitas kehidupan, ini tergeser dan habis karena drilling," ujar Irma.

Irma pun melihat UN tidak membuat para murid memiliki semangat belajar karena mereka akhirnya melakukan itu karena rasa takut dan tekanan. Cara ini dinilai salah karena tidak mendorong pengembangan karakter yang memang seharusnya dilakukan dalam pendidikan.

Baca juga: Peneliti BRIN Dukung Wacana Pengembalian Ujian Nasional

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan, pihaknya masih terus melakukan pengkajian terkait penerapan kembali ujian nasional (UN) bagi para siswa di sekolah.

Diketahui, sistem UN yang merupakan bagian akhir dari rangkaian pendidikan di sekolah guna menentukan kelulusan siswa telah dihapus pada era Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.

Belakangan, muncul wacana untuk mengembalikan UN sebagai standar kelulusan.

"Semuanya masih dalam proses pengkajian," kata Mu'ti saat ditemui di kantor Kementerian Koordiantor Bidang Penbangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Mu’ti menyampaikan, kajian ulang terhadap sistem pendidikan bukan hanya untuk UN. Namun, Kemendikdasmen juga bakal melakukan pengkajian terhadap kebijakan zonasi dan Kurikulum Merdeka.

Sekretaris Umum (Sekum) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah itu bilang, Kementerian yang dipimpinnya akan mengundang dinas pendidikan seluruh Provinsi di Indonesia untuk membahas kebijakan-kebijakan tersebut.

Pasalnya, menurut Mu’ti, pemerintah tidak mungkin dapat melakukan perubahan suatu kebijakan di tengah proses tahun ajaran.

"Jadi perubahan atau tidak ada perubahan itu akan kami sampaikan di awal tahun ajaran," kata Mendikdasmen.

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian terbuka apabila Mendikdasmen Abdul Mu'ti ingin mengembalikan pelaksanaan UN bagi anak-anak sekolah.

"Iya, pasti kita selalu terbuka ya kepada perubahan apakah namanya juga UN atau apa," kata Hetifah di Komisi X DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Hetifah menilai, sebenarnya Indonesia memang perlu data yang bisa dimanfaatkan secara nasional untuk bisa membandingkan kondisi pendidikan dari satu daerah dengan daerah lain.

Menurutnya, jika UN akan diadakan lagi harus dipertimbangkan tujuannya untuk menjadi penentu kelulusan atau UN sebagai data dan informasi bagaimana peta kondisi pendidikan kita secara nasional menyeluruh. Namun, Hetifah mengingatkan jangan sampai anak-anak sekolah menjadi stres.

"Jadi tidak menakuti anak gitu. Kalau dulu kan, UN itu pertama tadi, yang membuat anak jadi stres. Kedua banyak kecurangan juga dalam UN, kebocoran-kebocoran inget nggak," ujarnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti akan mempertimbangkan semua kebijakan yang dibuat dengan seksama dan hati-hati.

Termasuk, kata dia, perlu atau tidaknya diadakan Ujian Nasional (UN).

Adapun saat ini UN sudah resmi dihapuskan pada pada kepemimpinan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.

"Jadi soal Ujian Nasional, soal zonasi, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kami lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati," kata Mu'ti di Kantor Kemendikbud Ristek, Jakarta Selatan, Seni (21/10/2024).

Selain itu, Mu'ti juga akan mengkaji pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang baru saja diterapkan pada akhir Maret 2024 lalu.

Mu'ti menegaskan, pihaknya tidak akan terburu-buru untuk dalam mengambil kebijakan terutama beberapa hal yang saat ini menjadi polemik di masyarakat salah satunya soal UN dan Kurikulum Merdeka.

"Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Mu'ti mengatakan ia akan menyerap masukan dari berbagai pihak selama satu bulan pertama bertugas di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Mu’ti, masukan-masukan itu akan jadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Termasuk dalam hal menentukan nasib UN untuk siswa sekolah dasar dan menengah.

“Saya belum ada belum ada pembahasan tentang ujian Nasional. Sekali lagi, saya masih akan banyak mendengar dalam waktu-waktu satu bulan ini sebelum mengambil keputusan yang strategis yang berkaitan dengan pendidikan nasional, khususnya pendidikan dasar dan menengah,” ujar Mu’ti kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Mu'ti berpandangan bahwa dirinya memerlukan banyak masukan untuk bisa melihat secara luas persoalan dan tantangan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dasar dan menengah.

Sehingga, dia bersama pemangku kebijakan dan kepentingan lainnya bisa bersama-sama melakukan kajian demi bisa menyelesaikan persoalan yang ada serta meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan di Indonesia.

“Bagaimana kita melihat persoalan pendidikan secara seksama melalui berbagai kajian. Ada banyak penelitian tentang pendidikan dan juga tentu saja masukan-masukan dari masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan,” tandas Mu'ti.

Tonton:Ini Daftar 22 Kementerian Baru yang Lahir di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Ujian Nasional di Pemerintahan Baru, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Buka Suara"

Jakarta: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2024 Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN). Secara bersamaan, Nadiem menghadirkan Asesmen Nasional (AN) sebagai alat evaluasi pembelajaran di sekolah.

Banyak masyarakat memperdebatkan apakah UN laik dikembalikan atau tidak. Terlebih, kini Nadiem sudah tak lagi menjabat menteri di bidang pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengaku akan mengkaji kebijakan UN. Ia belum bisa memastikan apakah UN akan dikembalikan atau tetap dihapuskan.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengusulkan UN tak perlu dikembalikan. Namun, perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan AN.

"Jangan kita balik ke UN. Tapi evaluasi AN. Data AN harus dibuka ke publik," kata Ubaid dalam diskusi publik di YouTube Sahabat ICW, Selasa, 22 Oktober 2022.

Ubaid mengatakan UN hanya mampu mengukur kemampuan peserta didik. Sementara itu, AN lebih komprehensif.

"AN ini bisa melihat semuanya. Tapi masalahnya AN datanya ditaruh di laci. Tidak bisa kita lihat bersama," tutur dia.

Dia menekankan AN harus diperkuat dengan memberikan akses kepada publik. Sehingga perbaikan pendidikan bisa dilakukan bersama.

"Jadi kita tahu hasil rapor pendidikan ini seperti apa. Selama ini kita sipil enggak tahu, tahunya hanya akreditasi. Kalau AN terbuka kita bisa saling memperkuat," ujar dia.

Baca juga: Kemendikbudristek Luncurkan Dataset AN dan Pembaruan Rapor Pendidikan Indonesia

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti akan mempertimbangkan semua kebijakan yang dibuat dengan seksama dan hati-hati. Termasuk, kata dia, perlu atau tidaknya diadakan Ujian Nasional (UN).

Adapun saat ini UN sudah resmi dihapuskan pada pada kepemimpinan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.

"Jadi soal Ujian Nasional, soal zonasi, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kami lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati," kata Mu'ti di Kantor Kemendikbud Ristek, Jakarta Selatan, Seni (21/10/2024).

Selain itu, Mu'ti juga akan mengkaji pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang baru saja diterapkan pada akhir Maret 2024 lalu.

Mu'ti menegaskan, pihaknya tidak akan terburu-buru untuk dalam mengambil kebijakan terutama beberapa hal yang saat ini menjadi polemik di masyarakat salah satunya soal UN dan Kurikulum Merdeka.

"Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Mu'ti mengatakan ia akan menyerap masukan dari berbagai pihak selama satu bulan pertama bertugas di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Mu’ti, masukan-masukan itu akan jadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah.

Termasuk dalam hal menentukan nasib UN untuk siswa sekolah dasar dan menengah.

“Saya belum ada belum ada pembahasan tentang ujian Nasional. Sekali lagi, saya masih akan banyak mendengar dalam waktu-waktu satu bulan ini sebelum mengambil keputusan yang strategis yang berkaitan dengan pendidikan nasional, khususnya pendidikan dasar dan menengah,” ujar Mu’ti kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Mu'ti berpandangan bahwa dirinya memerlukan banyak masukan untuk bisa melihat secara luas persoalan dan tantangan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dasar dan menengah.

Sehingga, dia bersama pemangku kebijakan dan kepentingan lainnya bisa bersama-sama melakukan kajian demi bisa menyelesaikan persoalan yang ada serta meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan di Indonesia.

“Bagaimana kita melihat persoalan pendidikan secara seksama melalui berbagai kajian. Ada banyak penelitian tentang pendidikan dan juga tentu saja masukan-masukan dari masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan,” tandas Mu'ti.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Ujian Nasional di Pemerintahan Baru, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Buka Suara", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/edu/read/2024/10/22/171709471/soal-ujian-nasional-di-pemerintahan-baru-mendikdasmen-abdul-muti-buka-suara.

Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, memastikan berkomitmen menjalankan program wajib belajar 13 tahun. Hal itu juga menjadi bagian dari Peta Jalan Pendidikan 2025-2045 yang dikeluarkan Kementerian PPN/Bappenas.

"Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pendidikan usia lima," kata Mu'ti di Kompleks Kemendikbudristek, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Mu'ti menuturkan sebelumnya wajib belajar 12 tahun kemudian ditambah satu tahun pada pendidikan prasekolah. Menurutnya pendidikan prasekolah akan menjadi fondasi bagi perkembangan peserta didik.
"Di banyak negara maju pendidikan prasekolah itu sangat penting," tutur dia.

Dia juga menanggapi pertanyaan terkait Ujian Nasional (UN) yang dihapus pada era Mendikbudristekn Nadiem Makarim. Mu'ti belum bisa membuat keputusan mengembalikan UN atau tidak.

"Sekarang masih menjadi perdebatan. Saya belum sampai pada keputusan itu. Kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar dari para pakar, juga dari masyarakat," tutur dia.

Baca juga: Mendikdasmen Mu'ti Bicara Nasib Kurikulum Merdeka era Nadiem, Bakal Disetop?

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengakui ada beberapa perguruan tinggi di luar negeri yang membutuhkan hasil tes terstandar untuk masuk kampusnya. Hal ini bisa diperoleh dari tes yang diselenggarakan untuk keperluan seleksi masuk PTN di Indonesia.

“Terkait hal ini, Kemendikbudristek terus melakukan sosialisasi, termasuk melalui Atase Pendidikan di luar negeri,” kata Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, tulis Anindito seperti dikutip dari akun instagram @ninoaditomo, Kamis, 26 September 2024.

Namun secara umum, pria yang akrab disapa Nino ini menegaskan, kebijakan penghapusan Ujian Nasional sama sekali tidak akan mengubah peluang siswa sekolah menengah atas (SMA) untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hal ini merespons isu terkini yang menyebut penghapusan UN berdampak pada penerimaan mahasiswa baru di sejumlah kampus di negara Eropa.
Nino menjelaskan masyarakat perlu membedakan antara ujian untuk kelulusan, ujian untuk seleksi, dan asesmen untuk monitoring dan evaluasi sistem. “Ketiga ujian tersebut memiliki perbedaan fungsi dan karakteristik,” terang Nino.

Menurut Nino, Kemendikbudristek menghapus Ujian Nasional sebagai ujian kelulusan. Ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) tetap diberlakukan bagi murid yang ingin masuk ke universitas.

Adapun Asesmen Nasional menguatkan monitoring dan evaluasi kualitas sistem sekolah dengan mengukur hasil belajar literasi, numerasi, dan karakter murid, serta berbagai indikator kualitas pembelajaran. Sebelumnya, monitoring dan evaluasi sekolah berfokus pada indikator-indikator yang belum tentu mencerminkan kualitas belajar.

“Karena Ujian Nasional adalah ujian kelulusan dan bukan ujian seleksi, dihapuskannya Ujian Nasional seharusnya tidak mengubah peluang masuk perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” tegasnya.

Saat Ujian Nasional masih diberlakukan pun, kata Nino, murid lulusan Indonesia tidak bisa langsung diterima di perguruan tinggi di beberapa negara seperti Jerman. Ini terjadi karena persiapan untuk memasuki perguruan tinggi akademik di Jerman dilakukan pada kelas 13 SMA (Gymnasium), sedangkan SMA di Indonesia hanya sampai kelas 12.

Sebaliknya, setelah Ujian Nasional dihapus, terdapat perguruan tinggi seperti University of Melbourne Australia yang menyimpulkan bahwa capaian dalam Kurikulum Merdeka setara dengan capaian di kurikulum Australia. Dengan begitu, murid lulusan Kurikulum Merdeka bisa langsung mendaftar (direct entry) ke Melbourne University tanpa mengikuti persiapan pra-kuliah lagi.

Sebelumnya, dikutip dari laman www.utwente.nl/en/education/bachelor/admission/diplomas/#country-list tertulis secara gamblang, soal ketentuan penerimaan mahasiswa baru University of Twente yang berasal dari sejumlah negara.

Untuk penerimaan mahasiswa baru, University of Twente membutuhkan dokumen berbeda untuk setiap aplikasi pelamar. Pelamar dapat menemukan informasi ini dengan memilih salah satu negara yang ada di laman tersebut.

Jika negara asal pelamar tidak disebutkan, maka pelamar hanya perlu mengunggah dokumen yang diminta dalam kuesionernya. Dalam semua kasus, pelamar dapat menggunakan contoh umum tentang dokumen yang diminta.

masih dikutip dari laman yang sama, University of Twente juga memutuskan apakah seorang mahasiswa dapat diterima berdasarkan ijazah yang diperoleh atau akan diperoleh sebelum tanggal 1 September pada tahun pelamar ingin memulai gelar sarjananya. Ijazah ini harus diakui secara resmi dan diakreditasi di negara tertentu dan sertifikat/diploma harus diberikan setelah selesai.

Dalam pilihan negara Indonesia pada laman tersebut akan muncul persyaratan sebagai berikut:

• Sekolah Menengah Atas (SMA) dikombinasikan dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).
• Nilai keseluruhan (untuk setiap sertifikat) harus memiliki rata-rata minimal 75%.
• Nilai akhir setiap mata pelajaran wajib pada SMA dan SKHUN minimal 75%.
• Matematika selalu menjadi mata pelajaran wajib.
• Tergantung pada program sarjana pilihan Anda, mata pelajaran fisika, kimia dan/atau biologi juga diperlukan.

"Sejak tahun 2020, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional tidak ditawarkan lagi. University of Twente mematuhi persyaratan penerimaan yang disebutkan di atas, yang berarti hanya mahasiswa yang lulus hingga tahun 2020 yang dapat diterima. Siswa yang lulus sejak tahun 2020 dengan ijazah pendidikan menengah dari negara ini tidak dapat diterima secara langsung karena jenjangnya tidak setara dengan pendidikan pra-universitas Belanda (disebut 'VWO' dalam bahasa Belanda). Silakan lihat informasi lebih lanjut tentang sistem dan rute pendidikan Belanda jika Anda tidak diterima secara langsung," ujar kutipan dalam laman tersebut.

Baca juga: Kampus Tak Bisa Langsung Terima Lulusan SMA Indonesia, Kemendikbudristek Rancang Tes Seleksi Terstandar

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Sejumlah kampus di luar negeri tak bisa langsung menerima lulusan SMA dari Indonesia karena ada perbedaan standar atau tes tersendiri. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah merancang dan melengkapi tes seleksi yang akan diterapkan untuk murid kelas 12 untuk mengatasi hal itu.

"Saat ini kami terus melengkapi tes seleksi untuk murid kelas 12," kata Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, kepada Medcom.id, Kamis, 26 September 2024.

Sehingga, bila ada perguruan tinggi luar negeri yang memerlukan hasil tes terstandar, dapat diperoleh dari tes yang diselenggarakan untuk keperluan seleksi di Indonesia. Nino mengungkapkan pihaknya tengah merancang tes terstandar itu.
"Tes terstandarnya bisa menggunakan UTBK dari Indonesia atau SAT dari Amerika dan lain-lain, tergantung kebijakan setiap universitas (di luar negeri)," ungkap dia.

Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi pada perguruan tinggi luar negeri melalui Atase Pendidikan terkait Kurikulum Merdeka yang salah satunya menghapus Ujian Nasional (UN). Namun, standar pendidikannya tetap sama.

Salah satu kampus yang tak bisa langsung menerima lulusan SMA asal Indonesia adalah University of Twente, Belanda. Dalam laman admisi kampus utwente.nl, dituliskan sejak 2020, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional tidak ada lagi.

Sehingga, siswa yang lulus sejak tahun 2020 dengan ijazah pendidikan menengah dari Indonesia tidak dapat diterima secara langsung karena jenjangnya tidak setara dengan pendidikan pra-universitas Belanda (disebut 'VWO' dalam bahasa Belanda). Nino menyebut University of Twente belum tersosialisasi perihal Kurikulum Merdeka.

"Perlu komunikasi dan penjelasan ke masing-masing universitas," kata dia.

Ia meyakini ketika University of Twente atau kampus lainnya di luar negeri memahami Kurikulum Merdeka, akan menganggap lulusan Indonesia tak perlu penyetaraan. Nino yakin standar kurikulum Indonesia akan setara dengan sejumlah negara.

"Standar kurikulummya bakal setara. Tapi pencapaian tiap murid kan bervariasi. Karena itu tiap universitas punya kebijakan sendiri, batas nilai berapa yang diterima dan apakah perlu dilengkapi hasil tes terstandar," jelas Nino.

Baca juga: UN Dihapus Bikin Kampus di Belanda Tak Langsung Terima Lulusa SMA, Kemendikbudristek: Perlu Komunikasi

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengakui sejumlah kampus di luar negeri tidak bisa langsung menerima lulusan SMA dari Indonesia. Hal itu disebabkan sejumlah kampus memiliki standar atau tes sendiri yang ditetapkan ketika menerima mahasiswa internasional.

Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menyebut tiap universitas mempunyai kebijakan sendiri dalam menerima mahasiswa baru. Termasuk, batas nilai yang diterima.

Nino, sapaan karib Anindito Aditomo, menilai Indonesia perlu melengkapi lulusan dengan tes terstandar. Misalnya, menggunakan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
"Tes terstandarnya bisa menggunakan UTBK dari Indonesia atau SAT dari Amerika dan lain-lain, tergantung kebijakan setiap universitas (di luar negeri)," kata Nino kepada Medcom.id, Kamis, 26 September 2024.

Sehingga, bila ada perguruan tinggi luar negeri yang memerlukan hasil tes terstandar, dapat diperoleh dari tes yang diselenggarakan untuk keperluan seleksi di Indonesia. Nino mengungkapkan pihaknya tengah merancang tes terstandar itu.

Kemendikbudristek tengah merancang dan melengkapi tes seleksi yang akan diterapkan untuk murid kelas 12. Selain itu, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke kampus-kampus luar negeri.

"Saat ini kami terus melengkapi tes seleksi untuk murid kelas 12 dan melakukan sosialisasi termasuk melalui Atase Pendidikan di luar negeri," jelas dia.

Salah satu kampus yang tak bisa langsung menerima lulusan SMA asal Indonesia adalah University of Twente, Belanda. Dalam laman admisi kampus utwente.nl, disebutkan sejak 2020, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional tidak ada lagi.

Sehingga, siswa yang lulus sejak tahun 2020 dengan ijazah pendidikan menengah dari Indonesia tidak dapat diterima secara langsung karena jenjangnya tidak setara dengan pendidikan pra-universitas Belanda (disebut 'VWO' dalam bahasa Belanda). Nino menyebut University of Twente belum tersosialisasi perihal Kurikulum Merdeka.

"Perlu komunikasi dan penjelasan ke masing-masing universitas," kata dia.

Ia meyakini ketika University of Twente atau kampus lainnya di luar negeri memahami Kurikulum Merdeka, akan menganggap lulusan Indonesia tak perlu penyetaraan. Nino yakin standar kurikulum Indonesia akan setara dengan sejumlah negara.

"Standar kurikulummya bakal setara. Tapi pencapaian tiap murid kan bervariasi. Karena itu tiap universitas punya kebijakan sendiri, batas nilai berapa yang diterima dan apakah perlu dilengkapi hasil tes terstandar," jelas Nino.

Baca juga: UN Dihapus Bikin Kampus di Belanda Tak Langsung Terima Lulusa SMA, Kemendikbudristek: Perlu Komunikasi

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)