Sebanyak 11 mahasiswa rantau dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menggugat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 juncto UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kuasa hukum para mahasiswa yang juga dosen Fakultas Hukum UII, Allan Fatchan Gani Wardhana, menyatakan bahwa gugatan tersebut telah teregistrasi dengan Nomor Perkara 137/PUU-XXII/2024.

Gugatan ini diajukan karena para mahasiswa tidak dapat pulang ke kampung halaman mereka akibat tingginya biaya perjalanan.

“Mereka tidak dapat pulang ke kampung halaman mengingat biaya pergi-pulang sangat mahal. Sebelum dan sesudah Pilkada merupakan hari perkuliahan aktif sehingga tidak dapat ditinggalkan,” kata Allan kepada Pandangan Jogja, Kamis (17/10).

Para pemohon meminta MK untuk memberikan jaminan dan perlindungan hak pilih dalam Pilkada dengan empat opsi, yaitu: difasilitasi memilih di daerah domisili dengan surat suara yang sama dengan daerah asal; difasilitasi memilih di daerah domisili dengan surat suara yang sesuai dengan daerah domisili; difasilitasi untuk elektronik voting (e-voting), yang sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b UU Pilkada namun belum pernah dilaksanakan; atau diberikan kemungkinan menggunakan sistem proxy voting yaitu pemberian suara melalui perwakilan atau kuasa.

Sidang pembacaan gugatan dijadwalkan akan digelar sore ini pukul 14.30 WIB dan disiarkan langsung melalui YouTube. Jika gugatan ini dikabulkan, menurut Allan, akan ada dua kemungkinan perubahan terkait hak memilih bagi perantau.

“Kemungkinan ada dua, khusus untuk mahasiswa perantau, atau sekaligus untuk seluruh warga negara yang merantau, baik karena alasan kerja maupun yang berada di luar negeri,” jelasnya.

Adapun 11 pemohon gugatan tersebut adalah Satrio Anggito Abimanyu asal Jakarta, Sabri Khatami Can asal Maluku Utara, Siti Iran Badriyah asal Sulawesi Tengah, Yoga Pebriansah asal Sumatera Selatan, dan M. Ihsan Almadani asal Kalimantan Selatan. Selain itu, ada Aulia Shifa Salsabila asal Jawa Tengah, Dzaky Al Fakhri dan Arif Faiq Muassar asal Tangerang, Banten, serta Khrisna Adam Yustisio, Djenar Maesa Ayuka, dan Nasywa Yustitia Azzahra asal Yogyakarta.

SLEMAN, investor.id - Kementerian PUPR melakukan penataan kawasan Embung Pelang di lahan Universitas Islam Indonesia (UII), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan membangun ruang terbuka publik (RTP) senilai kurang lebih Rp 14 miliar.

Penataan kawasan UII tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penataan kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mulai dikerjakan PUPR sejak akhir 2023 dan ditargetkan rampung pada November 2024 dengan total nilai mencapai Rp 90 miliar.

Pada penataan RTP di kawasan UII, Kementerian PUPR juga melakukan penghijauan dengan menanam masing-masing 100 pohon di UII, 100 pohon di UGM, dan 50 pohon di Universitas Widya Mataram sekaligus dalam rangka memperingati hari habitat dunia dan hari kota dunia (HHD-HKD).

Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Ditjen Cipta Karya Dian Irawati menyampaikan, penanaman pohon bukan hanya berlangsung di DIY tetapi juga di seluruh balai prasarana permukiman wilayah di 34 provinsi.

“Dipilihnya UII karena kawasan ini termasuk wilayah yang dibangun PUPR,” ujar Dian saat ditemui di area Embung Pelang, UII, DIY, Kamis (10/10/2025).

Penghijauan kawasan lewat penanaman tersebut, terang Dian, juga bertujuan untuk menurunkan iklim mikro sekaligus menekan emisi karbon dari perubahan iklim yang terjadi. Selanjutnya, penataan kawasan di Embung Pelang akan diserahterimakan kepada pihak UII untuk dikelola.

“Jadi kami konservasi lewat penanaman pohon. Nantinya, kalau sudah selesai kami hibahkan ke kampus untuk dikelola. Termasuk penganggarannya,” ujar dia.

Warek Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karir UII Zaenal Arifin menambahkan, UII dan PUPR mempunyai kerja sama untuk menghijaukan kampus karena UII ingin mencetak lulusan yang menikmati dan belajar dari hutan hijau.

“Kalau di kampus mahasiswa diajarin teori, tapi kalau kondisi hijau itu ada di kampus, maka mereka akan bisa merasakan dan concern terhadap kampus hijau dan akan bermanfaat nagi mereka ketika terjun ke masyarakat,” paparnya.

“Kawasan ini memang belum jadi. Tapi, kalau nanti sudah jadi, tempat (RTP) ini akan menjadi salah satu yang harus sering dikunjungi mahasiswa supaya mereka paham ternyata hijau itu nikmat,” imbuh dia.

Pada kesempatan serupa, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY Kementerian PUPR Jonny Zainuri Echsan mengungkapkan, kawasan UII ini sebelum dikelola merupakan selak belukar. Kemudian Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal SDA melakukan penataan Embung Pelang.

Bahkan, pihaknya kata Jonny, mendapat tugas khusus dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk menata area ini. Penataan kawasan UII ini merupakan bagian dari kegiatan Kementerian PUPR dalam menata kawasan UGM. "Kegiatannya di UGM dan UII dengan total anggaran Rp 90 miliar. Sementara khususu di UII sekitar Rp 14 miliar yang sekarang sudah masuk penyelesaian. Tinggal, kami melakukan perapihan dan pembersihan,” ungkapnya.

Dirinya berharap, kawasan ini utamanya bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin sebagai proses belajar mengajar.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pengamat Kebhinekaan, Sukidi, mengingatkan pentingnya pendidikan karakter dan meritokrasi, pada alam demokrasi Indonesia belakangan ini.

Hal itu ia sampaikan saat berbicara dalam Panel Kedua Kongres Pancasila XII, bertajuk “Refleksi Moral Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,” yang dihelat Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (26/9).

"Republik Indonesia hari ini memerlukan pendidikan karakter, sebab negeri ini telah bergerak jauh tanpa panduan budi pekerti luhur. Pendidikan karakter dinilai penting karena menjadi penentu kualitas manusia Indonesia yang berwatak mulia, berkepribadian luhur, dan cinta pada kebenaran. Inilah yang menjadi bekal untuk memajukan republik di masa depan," terang Sukidi.

Pendidikan karakter sebetulnya sudah ditekankan oleh para pendiri bangsa, Soekarno dan Hatta. Mereka telah mengisyaratkan pentingnya pendidikan karakter melalui ungkapan "Natiotn and Character Building".

"Fondasi yang ditanamkan dua pendiri bangsa itu penting menjadi pedoman bersama guna menghalau karakter buruk dan licik yang dipertontonkan secara brutal oleh para penyelenggara negara yang berpotensi menghancurkan republik karena hilangnya keutamaan publik (public virtue)," ungkap Sukidi.

Alumnus Harvard University menilai, tanpa pendidikan karakter manusia jadi terbatas dalam mengembangkan kapabilitasnya. Sehingga, mereka terjebak dalam kemiskinan.

Kemiskinan, baginya bukan hanya terjadi karena pendapatan yang rendah. Tapi karena kurangnya kebebasan manusia (lack of human freedom), seperti yang diungkap peraih Nobel Eknomi 1998, Amartya Sen.

Denegan kebebasan, seseorang diyakini mampu mengembangkan kapabilitas diri dengan maksimal, sehingga mampu berjuang keluar dari kemiskinan dan memperoleh kemajuan.

Pendidikan karakter, tegas Sukidi, mampu menuntun Indonesia untuk dikelola dengan spirit meritokrasi, yang memberikan ruang kepada setiap individu dengan kemampuan dan kecakapan intelektual untuk memperoleh kesuksesan.

“Kisah negara maju adalah kisah meritokrasi. Mustahil sebuah bangsa maju jika ditempuh dengan nepotisme,” ujarnya.

Menurut Sukidi, terjadi sistem kakistokrasi--suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh mereka yang buruk, tidak memenuhi syarat dan tak bermoral di Indonesia.

"Yang ditampilkan para penyelenggara negara yang tidak kompeten dan buruk secara moral. Bagi Sukidi, spirit meritokrasi penting untuk ditegakkan sebagai prinsip dasar karena mampu memberikan jaminan kesetaraan bagi semua warga negara berdasarkan kemampuan," katanya.

Satu prinsip lain yang diyakini mampu menegakkan kembali Indonesia, bagi Sukidi, ialah prinsip melihat setiap individu sebagai setara (equal human being). Dengan prinsip ini, seseorang tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan status sosialnya, melainkan ditentukan oleh kualitas karakternya.

“Kita dilahirkan secara setara, menjadi warga negara yang sama dan setara, dan berhak diperlakukan secara adil dan setara,” tutup Sukidi.

Jakarta: Biaya murah dan kualitas yang baik menjadi pertimbangan utama seseorang memilih Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Namun, anggapan-anggapan itu kini bisa dikatakan tak sepenuhnya benar.

"Ya sampai hari ini masih menjadi konsideran banyak orang memilih negeri karena biaya. Tapi padahal sekarang banyak PTN yang (biayanya) di atas PTS," kata Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid, dalam program Putcast-Rektor UII di YouTube mojokdotco
dikutip Selasa, 24 September 2024.

Dia menuturkan kecenderungan memilih PTN karena dinilai memiliki kualitas. Menurut Fathlul, baiknya kualitas itu coba disandingkan terlebih dahulu.
"Kalau soal kualitas bisa disandingkan, bukan dibandingkan. Disandingkan artinya kita bisa lihat plus minusnya seperti apa. Ada banyak jurusan di UII misalnya lebih baik atau bahkan ada di UII tapi tidak ada di UGM," tutur dia.

Fathlul mengatakan melihat kualitas PTN dan PTS tidak hanya pada tataran institusinya. Tapi juga harus melihat level dosen hingga alumninya.

"Karena sangat menyedihkan seorang lulusan yang cemerlang tapi dari lembaga yang tidak menonjol lalu dibilang dia tidak berkualitas," tutur dia.

Namun, Fathul tidak mau berkomentar banyak ketika ditanya alasan PTN yang sudah dibiayai negara tetap mematok biaya pendidikan yang mahal. "Saya tidak punya jawaban lain kalau dibilang kenapa UII bisa lebih murah? Saya cuma bisa jawab, mungkin PTN yang terlalu mahal," ujar dia.

Baca juga: Tak Perlu Kecil Hati Kuliah di PTS, Gobel: Kualitas Diri Lebih Penting dari Ijazah

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Polsek Ngemplak masih terus menelusuri informasi dugaan begal payudara di sekitar Kampus UII, Jalan Kaliurang, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY. Informasi ini sempat viral di media sosial X beberapa waktu lalu.

Kanit Reskrim Polsek Ngemplak Iptu Lili Mulyadi mengimbau kepada orang yang merasa menjadi korban untuk melapor atau mengadu ke polisi. Hal ini akan memudahkan petugas menyelidiki peristiwa viral ini.

"Karena sampai dengan hari ini kami tunggu belum ada yang laporan," kata Lili dikonfirmasi, Jumat (20/9).

Di sisi lain, polisi telah mendatangi sejumlah lokasi yang diduga tempat terjadinya peristiwa tersebut. Namun tak ada saksi yang mengetahui peristiwa itu.

"TKP dan kejadian setelah mencari informasi belum ada yang mengetahui (peristiwa) di Jalan Kaliurang seputaran Degolan," bebernya.

"TKP korban maupun waktu kejadian tidak diketahui," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, viral di media sosial begal payudara terjadi di Kabupaten Sleman tepatnya di sekitar kampus UII, Jalan Kaliurang, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman. Pelaku memakai modus pura-pura menabrak korban, lalu memegang payudara korban, dan kabur.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo Budi Arie sebelumnya pernah mengatakan, jet pribadi yang digunakan dan jadi perbincangan publik itu adalah milik teman Kaesang Pangarep. Selain itu, kata dia, penggunaan jet pribadi merupakan urusan pribadi anak Jokowi itu.

Budi Arie, yang juga Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) pun meminta publik untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, alasan penggunaan jet pribadi ini diambil karena kondisi Erina Gudono yang saat ini tengah hamil besar.

"Pokoknya sudah, lah. Istrinya Mas Kaesang itu kan hamil sudah 8 bulan. Kan gak boleh naik angkutan umum, pesawat umum mana boleh?" kata Budi Arie dikutip dari video yang banyak beredar di media sosial X, Rabu, 11 September 2024.

Pernyataan tersebut mendapat sorotan Eko Riyadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atau FH UII. Ia pun mengkritisi komentar Menkominfo Budi Arie mengenai kondisi hamil istri Kaesang yang jadi penyebab pemberian tebengan. “Sangat menghina nalar publik,” katanya.

“Jika argumentasi ini digunakan, maka semua maskapai (selain jet pribadi), harus dilarang mengizinkan perempuan hamil tua untuk naik pesawat,” kata Eko Riyadi kepada Tempo.co, Rabu malam, 18 September 2024. “Sangat jelas, argumen ini lemah bahkan tidak masuk akal,” kata dia, menandaskan.

Persoalan Kaesang Pangarep, anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diduga lakukan gratifikasi menjadi sorotan publik sejak akhir Agustus lalu. Diketahui, ia dan istrinya, Erina Gudono menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream ke Amerika Serikat.

Namun, dalih bahwa Kaesang bukan pejabat negara pun mengtemuka. Eko Riyadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau FH UII mengatakan, “Normatifnya, anak Presiden harus tunduk di bawah kaidah publik”.

Menurutnya cara mengujinya keterkaitan dengan gratifikasi sangat sederhana. “Cara menguji apakah pemberian layanan jet pribadi itu gratifikasi atau bukan, menurut saya sederhana. Apakah jika Kaesang bukan anak Presiden, fasilitas nebeng jet pribadi itu akan diberikan?” kata dia kepada Tempo.co, Rabu malam, 18 September 2024.

“Jawabannya yang paling masuk akal adalah tidak mungkin,” ujarnya.

Eko Riyadi menjelaskan, fasilitas itu diberikan erat kaitannya dengan kepentingan bisnis si pemberi tebengan dan posisi Kaesang sebagai anak Presiden. “Selain itu, anak Presiden juga harus tunduk di bawah etika penyelenggara negara utk wajib bebas dari KKN,” katanya.

“TAP MPR mengenai penyelenggara negara yang bebas KKN juga mengatur keluarga pejabat negara,” kata Eko Riyadi.

Bagus Pribadi berkontribusi dalam penulisan ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) sukses menggelar turnamen golf bertajuk Golfing and Giving di Sentul Highland Golf, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad (4/8/2024). Dengan mengusung misi sosial, IKA UII berkomitmen menyelaraskan gerakan hidup sehat dan bantuan ekonomi bagi pelaku usaha usaha mikro kecil.

Sebanyak 144 peserta yang terdiri dari unsur alumni, sponsorship, dan umum hadir menyemarakkan turnamen tahunan ini. Adapun kategori yang dikonteskan, yakni, Best Gross Overall, Best Nett Overall, Flight A (1,2,3) Man Category, Flight B (1,2,3) Man Category, dan Flight C (1,2,3) Man Category.

"Kesuksesan kegiatan Golfing and Giving IKA UII 2024 ini dapat terealisasi atas dukungan dari beberapa sponsor. Dan tentunya juga peran serta aktif alumni UII yang tergabung dalam kepanitiaan," ujar Ketua Turnamen Golf DPP IKA UII 2024, Melky Aliandri di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Selain sportivitas peserta, semangat berbagi makin terasa saat aksi spontan dari Mr Lee, pengusaha asal Korea Selatan, yang mendonasikan dana senilai Rp 200 juta. Uang itu akan digunakan untuk kegiatan sosial IKA UII.

Semangat kebersamaan hadir juga melalui pesan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat IKA-UII, Prof Dr Mohammad Mahfud. "Selamat atas terselenggaranya turnamen ini. Dan saya ucapkan selamat kepada para peserta yang keluar sebagai juara, maupun yang tidak juara,” singkatnya.

Ketua DPP IKA UII Prof Dr H Muhammad Syarifuddin mengingatkan, turnamen golf diadakan dengan tujuan mulia sebagai bentuk tanggung jawab sebagai alumni UII yang selalu mengusung entitas nilai dan spirit keislaman. "Hal tersebut menyadarkan kita, bahwa dalam setiap aktivitas terdapat tanggung jawab sosial keumatan yang mesti diemban," ujarnya.

Bogor: Ikatan Keluarga Alumni UII (IKA UII) menggelar turnamen Golf bertajuk "Golfing and Giving IKA UII 2024 Gerakan Hidup Sehat dan Aksi Sosial”. Dengan mengusung misi sosial IKA UII berkomitmen berdayakan ekonomi pelaku usaha usaha mikro kecil dan masyarakat rentan dalam pemenuhan kebutuhan pokok akibat perekonomian.

Turnamen Golf akan dilaksanakan di Sentul Highland Golf, Bogor, 4 Agustus 2024. Turnamen Golf yang terbuka untuk seluruh peserta pemain golf amatir ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi para alumni UII, profesional dan pebisnis. Dengan diadakannya Turnamen Golf ini akan menyemarakkan olahraga golf di Jakarta dan sekitarnya.

Ketua DPP IKA UII Muhammad Syarifuddin mengatakan, turnamen golf digelar sebagai bentuk tanggung jawab sebagai alumni UII, perguruan tinggi nasional tertua di Republik Indonesia. “Sebagai alumni Universitas Islam Indonesia, penting untuk selalu mengingat bahwa UII selalu mengusung entitas nilai dan spirit keislaman. Hal tersebut menyadarkan kita, bahwa dalam setiap aktivitas terdapat tanggung jawab sosial keumatan yang mesti diemban," katanya.
IKA UII optimistis gelaran Golf and Giving ini dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat sekitar serta menjadi ajang silaturahmi bagi keluarga alumni IKA UII.

Sementara itu Ketua Turnamen Golf DPP IKA UII 2024, Melky Aliandri menekankan tujuan utama diselenggarakannya turnamen ini adalah untuk mempromosikan gerakan hidup sehat serta menggalang aksi sosial yang berkelanjutan. Dengan kesolidan IKA UII, ia meyakini tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik.

“Turnamen golf bukan hanya tentang pukulan-pukulan sempurna di lapangan, tetapi juga tentang mempererat ikatan ukhuwah dan membangun jaringan yang kokoh di antara sesama alumni. Lebih dari itu, kami menyadari bahwa aksi sosial adalah bagian integral dari nilai-nilai keislaman yang dijunjung tinggi oleh UII,” ujarnya.

Ia juga menekankan, aksi sosial bukanlah sekadar kegiatan tambahan, melainkan sebuah komitmen untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam tindakan nyata. Ia berharap melalui kegiatan ini, selain tercipta hubungan yang lebih erat di antara sesama alumni, yang diikuti komitmen IKA UII dan pribadi alumninya untuk menjadikan aksi sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup.

“Kepedulian sosial IKA UII sebagai rangkaian turnamen Golf ini adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat, yang menginspirasi generasi selanjutnya untuk terus melangkah dalam jejak kebaikan,” tutupnya.

(ALB)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) akan menggelar turnamen golf bertajuk 'Golfing and Giving IKA UII 2024 Gerakan Hidup Sehat dan Aksi Sosial' di Sentul Highland Golf, Kabupaten Bogor, Ahad (4/8/2024). IKA UII sengaja mengusung momen sosial untuk memberdayakan ekonomi pelaku usaha usaha mikro kecil dan masyarakat rentan dalam pemenuhan kebutuhan pokok akibat perekonomian.

Turnemane yang terbuka untuk seluruh peserta pemain golf amatir tersebut bertujuan sebagai ajang silaturahmi para alumni UII, profesional, dan pebisnis. Ketua DPP IKA UII

Prof Muhammad Syarifuddin, mengatakan, turnamen golf diadakan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai alumni UII, perguruan tinggi nasional tertua di Republik Indonesia.

"Sebagai alumni Universitas Islam Indonesia, penting untuk selalu mengingat bahwa UII selalu mengusung entitas nilai dan spirit keislaman. Hal tersebut menyadarkan kita, bahwa dalam setiap aktivitas terdapat tanggung jawab sosial keumatan yang mesti diemban," ujar Syarifuddin di Jakarta, Jumat.

Pihaknya optimistis, diadakannya golf and giving dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat sekitar serta menjadi ajang silaturahim bagi keluarga alumni IKA UII.

Ketua Turnamen Golf DPP IKA UII 2024, Melky Aliandri menekankan, tujuan utama diselenggarakannya turnamen golf adalah untuk mempromosikan gerakan hidup sehat serta menggalang aksi sosial yang berkelanjutan. Dengan kesolidan IKA UII, ia meyakini, tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik.

"Turnamen golf bukan hanya tentang pukulan-pukulan sempurna di lapangan, tetapi juga tentang mempererat ikatan ukhuwah dan membangun jaringan yang kokoh di antara sesama alumni. Lebih dari itu, kami menyadari bahwa aksi sosial adalah bagian integral dari nilai-nilai keislaman yang dijunjung tinggi oleh UII," ujar Melky.

Sebanyak 122 organisasi dan lembaga HAM yang tergabung di dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kriminalisasi Terhadap Advokat Pendamping Korban, mengkritik dan mengecam dugaan kriminalisasi terhadap Meila Nur Fajriah.

Advokat dari LBH Yogyakarta tersebut menjadi tersangka untuk dugaan pencemaran nama baik. Meila sendiri dilaporkan alumni UII berinisial IM. Meila dahulu adalah pengacara sejumlah mahasiswi yang mengaku sebagai korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan IM.

Sejumlah aktivis dari sejumlah lembaga hukum dan HAM memberikan pendapatnya terkait kasus tersebut;

Julian Duwi Prasetia, Ketua YLBHI Yogyakarta

Julian sendiri ikut menangani kasus dugaan kekerasan seksual yang puluhan mahasiswi UII tersebut. Saat kasus itu berembus, Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Dengan segala keterbatasan, mereka memfasilitasi laporan dari para penyintas.

"Dan masih belum ada kebijakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) belum dilegalisasi negara. Kasus ini terjadi di tahun 2020, di mana saat itu pemerintah tidak hadir dalam memenuhi hak-hak perempuan," ujar Julian dalam jumpa pers di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/7).

Ia mengatakan, para korban tidak ingin melakukan tindakan hukum, namun memiliki sejumlah tuntutan, seperti tak memberikan ruang publik ke pelaku.

"Kemudian kasus ini naik salah satunya pelaku kemudian melakukan upaya hukum di PTUN Yogya yang akibat perbuatannya kemudian dicabut gelarnya sebagai mahasiswa berprestasinya di UII dan menggugat sk rektor ini. Kemudian putusan PTUN ini tidak menerima pembatalan SK rektor ini. Artinya, SK rektor yang mencabut mahasiswa berprestasi itu masih sah sampai saat ini," jelas Julian.

Namun setelah itu, IM melaporkan Meila Julian, serta Dwi Rahayu, ke Polda DIY atas dugaan pencemaran nama baik. Polda DIY sendiri sudah bertanya, mengenai apakah benar ada korban kekerasan seksual di kasus ini, dan LBH Yogya sudah memberikan jawaban.

"Polda DIY menanyakan, apakah benar ada korban kekerasan seksual? kami sudah menjawab itu. Tapi kalau diminta identitas, ini tantangan kami karena kami tidak bisa serta merta memberikan karena ini kerahasiaan klien, kerahasiaan data korban," jelas Julian.

"Jadi sampai detik ini kalau ditanya apakah data itu sudah sampai ke Polda DIY, sampai saat ini belum. Karena prinsipnya data-data korban ini harus kami jaga kerahasiaannya. Selama belum ada persetujuan korban, kami tidak bisa menyampaikan," sambungnya.

Ia mengatakan, dokumen atau konten yang diunggah dan menjadi objek laporan IM, yang dilakukan Meila bukanlah tindakan pribadi, namun keputusan lembaga.

"Dalam hal ini waktu itu memang Meila sebagai penanggung jawab kasus, tapi dia tidak sendiri, ada tim. Jadi kalau kita cek konten YouTube konferensi pers update penanganan kasus kekerasan seksual ini, Meila sudah menyampaikan dia hanya membacakan surat siaran pers yang dikeluarkan LBH Yogya," kata Julian.

Ia menganggap penetapan tersangka terhadap Meila bukanlah serangan terhadap Meila secara pribadi, melainkan sebagai LBH Yogya sebagai lembaga yang concern terhadap pendampingan isu-isu perempuan dan serangan terhadap pembela hak-hak kemanusiaan yang kemudian mencoba memberikan perlindungan pada korban.

Telepon Intimidasi dari Orang Tak Dikenal

Perwakilan UII Bergerak yang enggan disebutkan identitasnya mengaku, selama penanganan kasus kekerasan seksual di UII ini, menerima banyak intimidasi berupa teror dari orang tak dikenal.

"Waktu itu kami menerima beberapa laporan, pertama di WhatsApp pribadi, kemudian email pribadi. Karena waktu itu kami buka grup solidaritas yang mendukung penyintas dan beberapa dari mereka adalah fans-fans pelaku. Saya sendiri beberapa kali menerima telepon tak dikenal yang mengintimidasi," ungkapnya.

Fasya, merupakan pendamping seorang penyintas. Pada 29 April 2020 ia mengunggah kronologi kasus tersebut yang kemudian viral. Saat itu ia menerima banyak komentar dan DM (Direct Message) dari para korban lain dan berterima kasih karena berani bersuara.

"Banyak yang berkomentar dan DM, berterima kasih karena sudah speak up, karena sudah banyak yang tahu cerita ini. ini merupakan "public secret. IM ini kelakuannya seperti itu tapi nggak banyak yang cerita karena imej nya yang islami," ucapnya.

Namun beberapa minggu setelah postingannya viral, Fasya menerima semakin banyak DM dari para perempuan yang menjadi penyintas.

"Dan mereka cerita narasi yang cukup panjang dan mengirimkan screenshoot. Awalnya mereka cuma ingin curhat, tapi saya nanya apakah mbak-mbak ini mau melanjutkan aduan ini ke LBH, dan mereka minta tolong untuk mengadukan ke LBH. Jadi ini (laporan ke LBH) beberapa (penyintas), jadi tidak semua yang setuju, ada beberapa saja. Aduan mereka saya ajukan ke LBH, sehingga data yang saya punya diintegrasikan dengan data dari LBH dan UII Bergerak," ungkapnya.

Nursyahbani Katjsungkana sebagai Ketua Pembina YLBHI dan ketua pengurus LBH APIK, mengutuk keras sikap polisi terhadap para pembela HAM, khususnya dalam kasus Meila.

"Ini bukan yang pertama kali kriminalisasi terhadap para pekerja bantuan hukum dan human rights defender. Bulan lalu kita juga mengadakan konferensi pers terhadap kriminalisasi terhadap LBH Padang dalam kasus lain," kata dia.

Ia mengakui ada penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun tak signifikan. Menurutnya ini hanya puncak gunung es dari kasus-kasus yang ada, yang semakin hari semakin brutal.

Ia merasa perlunya memperjuangkan UU terhadap pekerja HAM, sebagaimana deklarasi PBB terkait HAM yang sudah disahkan sejak 1998.

Ia juga meminta Kapolri untuk mengingatkan kepolisian di seluruh Indonesia agar meningkatkan sensitivitas gender terhadap kasus pelecehan seksual, dan menghentikan segala kriminalisasi terhadap pekerja bantuan hukum dan pekerja HAM pada umumnya.

Ika Agustina, Direktur Eksekutif Kalyanamitra, juga mengecam kriminalisasi terhadap Meila. Ia menilai, situasi ini menunjukkan bahwa perempuan pembela HAM masih menghadapi ancaman kriminalisasi dan intimidasi saat penanganan kasus dan saat mendampingi korban.

"Kami mendesak Polda DIY mengacu pada implementasi UU TPKS ini, melindungi korban dan pendampingnya, bukan mengkriminalisasi. Kami menyesalkan tindakan Polda DIY. Kalyanamitra mendesak hentikan proses hukum terhadap Meila, dan kami berdiri dengan meila," tegasnya.

Ika Ayu, aktivis Jaringan Perempuan Yogyakarta juga mengutuk keras dijatuhkannya status tersangka terhadap Meila. Ia mengakui, pihaknya punya sejarah panjang dengan Polda DIY terhadap penanganan kasus.

"Ini bukan kali pertama Polda DIY tidak menempatkan perspektifnya kepada korban, jelas Ika.

Desak Polda DIY Hentikan Penyidikan Kasus Meila

Ketua YLBHI, Muhamad Isnur, mengapresiasi pernyataan tegas sejumlah lembaga hukum dan organisasi HAM dalam kasus ini. Ia mengucapkan terima kasih karena telah mengirimkan desakan ke Polda DIY, sehingga hal ini menjadi pintu masuk bagi Kapolda DIY dan Kapolri untuk menimbang ulang penyidikan kasus Meila, yang tak memenuhi aspek keadilan, namun ancaman.

"Karena Meila adalah advokat, Meila adalah bagian dari penyintas korban memenuhi keadilan. Kriminalisasi terhadap pendamping korban menihilkan upaya negara dan ancaman nyata terhadap penegakan hukum itu sendiri," kata dia.

Ia juga mengajak teman-teman gerakan masyarakat sipil, organisasi HAM, dan yang memiliki keberpihakan terhadap isu HAM, gender, dan perempuan, untuk mengirimkan surat desakan ke penyidik Ditreskrimsus Polda DIY yang ditembuskan ke Kejaksaan dan Kapolri.

Terhitung sampai hari ini sudah ada 47 organisasi yang telah mengirimkan surat desakan dan semoga ke depannya lebih banyak.

"Kita mendesak Polda DIY untuk menghentikan penyidikannya. karena ini menjadi ancaman bagi kita semua," tegasnya.

Di akhir, mereka membacakan pernyataan sikap yang ditandatangani 122 organisasi yang mendukung dan berdiri bersama Meila.

Berikut isinya:

Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil

Kriminalisasi terhadap advokat pendamping korban kekerasan seksual adalah bentuk kelemahan komitmen penghapusan kekerasan seksual di indonesia.

Senin 24 Juni 2024 Polda DIY menetapkan Meila sebagai tersangka terhadap pendampingannya terhadap kasus kekerasan seksual di Yogyakarta. Sebagai pengacara LBH Yogya, Meila telah membela 30 korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh IM, mantan pelajar sekaligus mahasiswa berprestasi UII.

Sebelumnya UII telah melakukan penindakan dengan membentuk tim pencari fakta dengan meminta keterangan kepada penyintas dan pendamping psikologis. Pencarian tersebut menemukan 11 korban pelecehan seksual IM mengingat bahwa tidak semua korban mau menyampaikan kesaksiannya karena malu, takut, cemas, hingga stres.

Kesebelas pengakuan tersebut menjadi dasar UII mencabut gelar mahasiswa berprestasi tahun 2016 yang disematkan kepada IM. Pencabutan tersebut digugat IM ke PTUN, namun PTUN menolak gugatan yang diajukan dengan nomor hasil putusan 17/G/2020/PTUN.YK.

Ditolak ke PTUN, IM melaporkan Meila ke Polda DIY. Laporan terhadap Mmeila oleh IM terjadi karena siaran pers yang menyebut nama lengkap IM. Alih-alih mendukung dan melindungi korban, Polda DIT malah menetapkan Meila sebagai tersangka. Penyidik mengabaikan fakta-fakta penting yang menunjukkan IM sebagai pelaku kekerasan seksual, bahka setelah ada bukti dari UII.

Kriminalisasi ini adalah bukti serius terhadap pembela HAM dan pendamping korban kekerasan seksual. Tindakan ini mencederai hak impunitas yang dimiliki advokat pemberi bantuan hukum dan pendamping korban sesuai UU yang berlaku

Kami mendesak Kapolri untuk mengevaluasi Kapolda DIY serta meminta Kapolda DIY untuk menghentikan kriminalisasi terhadap Meila.

Kami juga meminta Kompolnas, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan untuk mengawasi dan mengevaluasi kasus ini secara menyeluruh. Kriminalisasi ini adalah langkah mundur untuk penanganan kasus kekerasan seksual.

Kami mendesak Kapolda DIY untuk menghentikan proses hukum terhadap Meila.

Kami bersama Meila, kami bersama korban, dan kami melawan segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

Jakarta, 25 Juli 2024

Koalisi Lembaga Masyarakat Sipil

Jakarta: Gelar akademik merupakan salah satu kebanggaan. Tak heran, banyak orang yang suka menulis gelar akademik mereka.

Namun, hal ini tidak dengan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fathul Wahid. Dia menolak gelar Profesornya disebut dalam dokumen administrasi surat menyurat.

“Dengan segala hormat, sebagai upaya desakralisasi jabatan profesor, kepada seluruh sahabat, mulai hari ini mohon jangan panggil saya dengan sebutan Prof.,” tulis Fathul dikutip dari Instagram @fathulwahid_, Rabu, 24 Juli 2024.
“Panggil saja: Fathul, Dik Fathul, Kang Fathul, Mas Fathul, atau Pak Fathul. Insyaallah akan lebih menentramkan dan membahagiakan. Matur nuwun,” tulis dia.

Fathul menyebut upaya desakralisasi atau penghilangan penyebutan jabatan profesor agar gelar tersebut tidak dikejar oleh banyak orang dalam menghalalkan segala cara.

“Para sahabat profesor yang setuju, ayo kita lantangkan tradisi yang lebih kolegial ini. Dengan desakralisasi ini, semoga jabatan profesor tidak lagi dikejar oleh banyak orang, termasuk para pejabat dan politisi, dengan menghalalkan semua cara,” ungkap Fathul.

Yuk kenalan lebih jauh dengan Fathul

Profil Fathul Wahid

Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph.D. lahir di Jepara, 26 Januari 1974. Ia menjabat sebagai Rektor UII untuk periode 2018 hingga 2022 dan 2022 hingga 2026.
Fathul merupakan lulusan Sarjana (S1) Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1997. Ia juga lulusan Magister (S2) di Department of Information Systems, University of Agder, Kristiansand, Norwegia pada 2003. Setelah itu, ia melanjutkan Doktor (S3) di Universitas yang sama dengan studi Magister-nya pada 2013.

Sebelum menjabat sebagai Rektor, Fathul menjabat sebagai Kepala Badan Sistem Informasi UII pada Mei 2016. Ia pernah menjadi Kepala Badan Pengembangan Akademik UII (2014-2016), Dekan Fakultas Teknologi Industri (2006-2010), Sekretaris Jurusan Teknik Informatika UII (2005-2006), serta Kepala Laboratorium Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak Jurusan Teknik Informatika (2004-2005).

Selain itu, Fathul pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Fakultas Teknologi Industri (1999-2000), serta Sekretaris Pusat Studi Kebijakan dan Pengembangan Teknologi Fakultas Teknologi Industri (1998-1999).

Fathul berhasil meraih enam penghargaan di dunia akademiknya, salah satunya Dosen Berprestasi Terbaik Kedua pada 2015 dan 2017 yang dinobatkan oleh UII. Ia juga menerbitkan tujuh karya ilmiah yang dipublikasikan, paling terbaru diterbitkan pada 2017 yang diterbitkan oleh Association for Information Systems (AIS).

Selain berkecimpung di dunia akademik Indonesia, Fathul bergabung dalam enam asosiasi atau organisasi profesi skala nasional ataupun internasional. Organisasi yang diikuti, seperti anggota AIS sejak 2012 dan Senior Editor The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries (EJISDC) sejak 2014. Organisasi yang diikuti masih aktif hingga saat ini. (Theresia Vania Somawidjaja)

Baca juga: Rektor UII Yogyakarta Minta Gelar Profesor Tak Disebut: Perlawanan Carut Marut Pemberian Gelar

(REN)

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fathul Wahid, menegaskan tak mau dipanggil dengan gelar ‘prof’ meskipun ia memiliki gelar guru besar.

Hal ini disampaikan oleh Fathul melalui akun Instagram pribadinya, @fathulwahid_, pada Kamis (18/7) kemarin.

“Dengan segala hormat, sebagai upaya desakralisasi jabatan profesor, kepada seluruh sahabat, mulai hari ini mohon jangan panggil saya sebutan ‘prof’,” kata Fathul Wahid.

“Panggil saja: Fathul, Dik Fathul, Kang Fathul, Mas Fathul, atau Pak Fathul. Insyaallah akan lebih menentramkan dan membahagiakan,” lanjutnya.

Tak hanya secara informal, ia bahkan telah mengeluarkan surat edaran resmi untuk jajaran pejabat struktural di lingkungan UII Yogya. Surat edaran itu memuat bahwa seluruh korespondensi surat, dokumen, dan produk hukum selain ijazah, transkrip nilai, atau yang setara tidak akan memuat gelar rektor di dalamnya.

“Penanda tangan Rektor yang selama ini tertulis gelar lengkap ‘Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.’ agar dituliskan tanpa gelar menjadi ‘Fathul Wahid’,” tulis surat edaran tersebut.

Saat dikonfirmasi Pandangan Jogja, Fathul membenarkan bahwa surat tersebut valid dan memang dikeluarkan oleh UII.

Ada beberapa hal yang menurutnya jadi alasan dikeluarkannya kebijakan itu, pertama untuk menjaga semangat kolegialitas.

“Jangan sampai jabatan profesor justru menambah jarak sosial. Kampus seharusnya menjadi salah satu tempat yang paling demokratis di muka bumi,” kata Fathul saat dihubungi Pandangan Jogja, Jumat (19/7).

Jabatan profesor menurutnya memang sebuah capaian akademik, namun yang melekat di dalamnya lebih banyak tanggung jawab publik.

“Saat ini, di Indonesia semakin banyak profesor, tetapi tidak mudah mencari intelektual publik yang konsisten melantangkan kebenaran ketika ada penyelewengan,” ujarnya.

Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendesakralisasi jabatan profesor.

“Jangan sampai jabatan ini dianggap sebagai status sosial dan bahkan dikejar-kejar, termasuk oleh sebagian pejabat dan politisi, dengan mengabaikan etika,” tegas Fathul.