Paris: Ribuan warga Prancis marah dan memprotes keputusan Presiden Emmanuel Macron yang menunjuk politikus kanan-tengah Michel Barnier sebagai perdana menteri. Mereka dan sejumlah partai sayap kiri menuduh Macron telah mencuri pemilu legislatif Prancis.

Keputusan Macron menunjuk negosiator Brexit Uni Eropa dan konservatif berusia 73 tahun itu terjadi pada Kamis lalu, mengakhiri pencarian selama dua bulan setelah keputusannya yang tidak menguntungkan untuk mengadakan pemilu legislatif yang menghasilkan parlemen tak seimbang yang terbagi dalam tiga blok.

Dalam wawancara pertama sebagai kepala pemerintahan, Barnier mengatakan pada Jumat malam bahwa pemerintahannya, yang tidak memiliki mayoritas yang jelas, akan mencakup kaum konservatif, anggota kubu Macron dan ia berharap, beberapa dari kubu kiri.

Mengutip dari The New Daily, Minggu, 8 September 2024, Barnier menghadapi tugas berat untuk mencoba mendorong reformasi dan anggaran 2025 karena Prancis berada di bawah tekanan dari Komisi Eropa dan pasar obligasi untuk mengurangi defisitnya.

Kubu kiri, yang dipimpin partai sayap kiri jauh France Unbowed (LFI), menuduh Macron mengingkari demokrasi dan mencuri hasil pemilu setelah presiden menolak memilih kandidat dari aliansi New Popular Front (NFP) yang berada di posisi teratas dalam pemungutan suara di bulan Juli.

Pimpinan jajak pendapat Elabe menerbitkan survei pada hari Jumat yang menunjukkan 74 persen warga Prancis menganggap Macron telah mengabaikan hasil pemilu, dengan 55 persen meyakini ia telah mencuri hasil pemilu.

Menanggapi penunjukan Barnier, yang partai berhaluan kanan-tengahnya Les Republicains hanya merupakan blok kelima di parlemen dengan kurang dari 50 anggota, para pemimpin partai sayap kiri, serikat pekerja, dan badan mahasiswa menyerukan protes massal pada hari Sabtu menjelang aksi baru, termasuk kemungkinan aksi mogok pada 1 Oktober.

France Unbowed mengatakan 130 aksi protes akan berlangsung di seluruh Prancis.

Barnier melanjutkan konsultasi di hari Sabtu saat ia berupaya membentuk pemerintahan, pekerjaan yang sulit mengingat ia menghadapi potensi mosi tidak percaya, dengan rancangan anggaran mendesak untuk tahun 2025 yang akan dibahas di parlemen pada awal Oktober.

NFP dan National Rally yang berhaluan kanan jauh bersama-sama memiliki mayoritas dan dapat menggulingkan perdana menteri melalui mosi tidak percaya jika mereka memutuskan untuk bekerja sama.

Baca juga: Macron Tuai Kontroversi Usai Menolak Memilih Perdana Menteri Sayap Kiri

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Emmanuel Macron menunjuk eks negosiator Brexit Uni Eropa, Michel Barnier, sebagai perdana menteriPrancis setelah dua bulan kekacauan politik usai pemilu.

Mengutip Reuters pada Jumat (6/9/2024), Barnier berjanji untuk bekerja sama di seluruh spektrum politik tetapi hanya memberikan sedikit petunjuk mengenai rencananya.

Barnier merupakan seorang konservatif yang relatif tidak dikenal di Prancis meskipun pernah menjabat sebagai menteri. Dia menghadapi tantangan berat untuk mengarahkan undang-undang yang ketat seperti anggaran tahun 2025 melalui parlemen yang digantung, sementara di bawah ancaman terus-menerus untuk digulingkan.

Nasib Barnier – dan Macron – bergantung pada partai sayap kanan jauh pimpinan Marine Le Pen, National Rally (RN) yang memberikan dukungan tentatif terhadap pencalonan Barnier. Namun, partai tersebut menegaskan bahwa mereka dapat menarik dukungan kapan saja jika kekhawatiran mereka mengenai masalah imigrasi, keamanan dan keuangan tidak terpenuhi.

Berbicara di halaman kediaman perdana menteri Matignon, Barnier mengatakan masa jabatannya adalah tentang mengatasi, sebisa mungkin, tantangan, kemarahan, penderitaan, perasaan ditinggalkan, ketidakadilan yang terjadi di banyak kota kita. pinggiran kota dan daerah pedesaan.

Barnier adalah perdana menteri tertua dalam sejarah politik modern Prancis pada usianya yang menginjak 73 tahun. Dia menggantikan Gabriel Attal, yang merupakan perdana menteri termuda. Macron membutuhkan waktu dua bulan untuk menunjuknya, setelah pemilu gagal memberikan kelompok mana pun mayoritas yang jelas.

Barnier mengatakan dia akan mendengarkan semua kelompok politik, dengan menyebutkan layanan kesehatan, keamanan dan lapangan kerja serta pengurangan utang negara yang berlebihan sebagai prioritas.

"Prancis menyatakan kebutuhan mereka akan rasa hormat, persatuan, dan ketenangan," kata Barnier sambil berdiri di samping Attal.

Kelompok sayap kiri, yang menempati posisi pertama dalam pemilu, namun tanpa mayoritas mutlak, memperjelas bahwa mereka akan melawan Barnier dalam jabatannya.

“Pemilu ini dicuri dari rakyat Prancis,” kata pemimpin sayap kiri Jean-Luc Melenchon, yang menyerukan protes jalanan pada hari Sabtu. Anggota parlemen sayap kiri lainnya, Mathilde Panot, menyebutnya sebagai kudeta demokratis yang tidak dapat diterima.

Anggota parlemen RN Laurent Jacobelli mengatakan syarat untuk tidak memilih Barnier adalah parlemen dibubarkan sesegera mungkin – yaitu awal Juli tahun depan.

Jordan Bardella, presiden RN, partai tunggal terbesar di parlemen, menuntut agar kekhawatiran kelompok sayap kanan ditangani. “Kami mencadangkan semua tindakan politik jika hal ini tidak terjadi dalam beberapa minggu mendatang,” kata Bardella.

Barnier adalah politisi karir yang pro-Eropa dan moderat, meskipun dia memperkeras wacananya ketika gagal mencalonkan diri sebagai presiden dari partainya pada tahun 2021, dengan mengatakan bahwa imigrasi tidak terkendali.

Dia menjadi anggota parlemen pada usia 27 tahun dan bertugas di beberapa pemerintahan Prancis, termasuk sebagai menteri luar negeri dan menteri pertanian.

Barnier menghabiskan sebagian besar waktunya selama 15 tahun terakhir bekerja di markas besar Uni Eropa di Brussels, di mana dia memimpin pembicaraan Uni Eropa dengan Inggris mengenai keluarnya Uni Eropa dari blok tersebut.

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan dia mendoakan Barnier kekuatan dan kesuksesan, sementara Ketua Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan dirinya tahu bahwa Michel Barnier menaruh perhatian pada Eropa dan Perancis.

Macron mempertimbangkan sejumlah calon perdana menteri, tetapi tidak ada yang memiliki cukup dukungan untuk menjalankan pemerintahan yang stabil.

Saham bank Perancis naik tipis pada hari Kamis, biaya pinjaman pemerintah turun sedikit dan euro menguat, sebagai reaksi positif dari pasar keuangan setelah penunjukan tersebut.

Langkah selanjutnya sekarang akan beralih ke penunjukan menteri oleh Barnier, yang harus disetujui Macron.

Eurasia Group, sebuah firma analisis politik, mengatakan beberapa menteri dari pemerintahan yang akan habis masa jabatannya mungkin akan terus menjabat, namun Menteri Keuangan Bruno Le Maire sepertinya tidak termasuk di antara mereka.

“Oleh karena itu, pilihan Barnier sebagai menteri keuangan akan sangat penting untuk meyakinkan Brussel dan pasar keuangan bahwa Prancis dapat keluar dengan aman dari krisis politik dan fiskal yang saling terkait selama tiga bulan ke depan,” kata perusahaan itu.