NEW YORK, investor.id – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu membalas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyebutkan tentang pendirian Israel. Netanyahu tersinggung dengan pernyataan Macron yang mengatakan Israel dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Netanyahu tidak boleh lupa negaranya dibentuk oleh keputusan PBB," kata Macron di depan kabinetnya, dikutip Euro News, Kamis (17/10/2024). Ia mengacu pada resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 1947 untuk membagi mandat warga Palestina di Inggris menjadi negara-negara Yahudi dan Arab yang terpisah.

"Oleh karena itu, ini bukan saatnya untuk mengabaikan keputusan PBB," tambahnya.

Israel menerima rencana pembagian, sementara Palestina menolaknya. Beberapa jam setelah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948, tentara dari negara-negara Arab di sekitarnya menyerang Israel yang memenangkan perang setahun kemudian.

"Pengingat bagi Presiden Prancis, bukan keputusan PBB yang mendirikan Negara Israel. Tetapi kemenangan yang diraih dalam Perang Kemerdekaan dengan darah para pejuang heroik kita, banyak di antaranya adalah penyintas Holocaust, termasuk dari rezim Vichy di Prancis," tutur Netanyahu saat membacakan pernyataan dalam menanggapi komentar Macron, Rabu (16/10/2024).

Pernyataan Macron disampaikan saat ia menyerukan diakhirinya ekspor senjata ke Jalur Gaza dan Lebanon dalam upaya menciptakan kondisi untuk gencatan senjata.

Seruan embargo senjata muncul di tengah perang Israel dengan Hamas di Gaza, menyusul serangan tak beralasan kelompok teror itu pada 7 Oktober 2023. Permintaan gencatan senjata itu juga disampaikan setelah operasi militer Israel di Lebanon, setelah serangan roket setahun lalu oleh Hizbullah yang didukung oleh Iran.

Awal bulan ini, Netanyahu sempat mengkritik Macron dan para pemimpin Barat lainnya atas seruannya untuk menghentikan aliran senjata.

Ia menyebut sikap mereka sebagai aib, dengan mengatakan Israel akan menang. “Dengan atau tanpa dukungan mereka, tetapi rasa malu mereka akan terus berlanjut lama setelah perang dimenangkan," kata dia.

Pada 6 Oktober 2024, Macron mengatakan Prancis tidak akan lagi memasok senjata ke Israel, meskipun akan terus mengirim peralatan pertahanan rudal.

"Saya pikir hari ini, prioritasnya adalah kita kembali ke solusi politik, bahwa kita berhenti mengirim senjata untuk berperang di Gaza," ucap Macron, mengutip Euro News.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Paris: Parlemen Prancis menolak usulan memakzulkan Presiden Emmanuel Macron pada Selasa kemarin di tengah tekanan dari kubu sayap kiri yang mengkritik kinerja kepala negara tersebut. Penolakan ini telah dikonfirmasi seorang anggota parlemen dari sayap kiri Prancis.

Proposal pemakzulan diajukan oleh partai sayap kiri keras La France Insoumise (LFI) di bulan September, menuduh Macron telah menghalangi proses politik setelah pemilihan parlemen Prancis yang diadakan pada 30 Juni dan 7 Juli lalu.

LFI menuding Macron menunda proses politik dan mengabaikan hasil pemilu. Namun, setelah ditolak oleh Komite Hukum Majelis Nasional pekan lalu, proposal ini kembali ditolak oleh Konferensi Presiden, yang terdiri dari presiden Parlemen Eropa dan para pemimpin kelompok politik, sehingga usulan pemakzulan tidak bisa dimasukkan dalam agenda parlemen.
Mathilde Panot, anggota parlemen dari LFI, mengkritik keputusan tersebut dalam konferensi pers. Ia menyebut bahwa Macron berusaha menghindari debat di Majelis Nasional terkait serta pengabaiannya terhadap hasil pemilu.

“Perilakunya berbahaya dan tidak menentu" kata Mathilde Panot, anggota parlemen dari LFI dilansir dari Anadolu Agency, Rabu, 9 Oktober 2024.

Ia juga mengecam partai sayap kanan National Rally (RN) dan mantan pemimpinnya Marine Le Pen yang mendukung penolakan usulan pemakzulan tersebut.

Sementara itu, Manuel Bompard, koordinator nasional LFI, menegaskan bahwa partainya akan terus mengajukan usulan tersebut.

"Kami tidak akan menyerah. Kami akan terus mengajukan usulan ini hingga pemakzulan dibahas di Majelis Nasional," ucap Manuel Bompard, melalui platform X.

LFI, yang merupakan bagian dari aliansi sayap kiri New Popular Front (NFP), telah mengkritik Macron setelah pemilu karena tidak mencalonkan kandidat NFP, Lucie Castets, sebagai perdana menteri, meski aliansi tersebut memperoleh kursi terbanyak.

Macron membubarkan parlemen dan menyerukan pemilihan umum dini setelah partai sayap kanan RN memenangkan lebih dari 31% suara dalam pemilihan Parlemen Eropa pada 9 Juni, mengalahkan blok sentrisnya. (Angel Rinella)

Baca juga: Ribuan Warga Prancis Turun ke Jalan, Labeli Macron sebagai ‘Pencuri’ Pemilu


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Emmanuel Macron menunjuk eks negosiator Brexit Uni Eropa, Michel Barnier, sebagai perdana menteriPrancis setelah dua bulan kekacauan politik usai pemilu.

Mengutip Reuters pada Jumat (6/9/2024), Barnier berjanji untuk bekerja sama di seluruh spektrum politik tetapi hanya memberikan sedikit petunjuk mengenai rencananya.

Barnier merupakan seorang konservatif yang relatif tidak dikenal di Prancis meskipun pernah menjabat sebagai menteri. Dia menghadapi tantangan berat untuk mengarahkan undang-undang yang ketat seperti anggaran tahun 2025 melalui parlemen yang digantung, sementara di bawah ancaman terus-menerus untuk digulingkan.

Nasib Barnier – dan Macron – bergantung pada partai sayap kanan jauh pimpinan Marine Le Pen, National Rally (RN) yang memberikan dukungan tentatif terhadap pencalonan Barnier. Namun, partai tersebut menegaskan bahwa mereka dapat menarik dukungan kapan saja jika kekhawatiran mereka mengenai masalah imigrasi, keamanan dan keuangan tidak terpenuhi.

Berbicara di halaman kediaman perdana menteri Matignon, Barnier mengatakan masa jabatannya adalah tentang mengatasi, sebisa mungkin, tantangan, kemarahan, penderitaan, perasaan ditinggalkan, ketidakadilan yang terjadi di banyak kota kita. pinggiran kota dan daerah pedesaan.

Barnier adalah perdana menteri tertua dalam sejarah politik modern Prancis pada usianya yang menginjak 73 tahun. Dia menggantikan Gabriel Attal, yang merupakan perdana menteri termuda. Macron membutuhkan waktu dua bulan untuk menunjuknya, setelah pemilu gagal memberikan kelompok mana pun mayoritas yang jelas.

Barnier mengatakan dia akan mendengarkan semua kelompok politik, dengan menyebutkan layanan kesehatan, keamanan dan lapangan kerja serta pengurangan utang negara yang berlebihan sebagai prioritas.

"Prancis menyatakan kebutuhan mereka akan rasa hormat, persatuan, dan ketenangan," kata Barnier sambil berdiri di samping Attal.

Kelompok sayap kiri, yang menempati posisi pertama dalam pemilu, namun tanpa mayoritas mutlak, memperjelas bahwa mereka akan melawan Barnier dalam jabatannya.

“Pemilu ini dicuri dari rakyat Prancis,” kata pemimpin sayap kiri Jean-Luc Melenchon, yang menyerukan protes jalanan pada hari Sabtu. Anggota parlemen sayap kiri lainnya, Mathilde Panot, menyebutnya sebagai kudeta demokratis yang tidak dapat diterima.

Anggota parlemen RN Laurent Jacobelli mengatakan syarat untuk tidak memilih Barnier adalah parlemen dibubarkan sesegera mungkin – yaitu awal Juli tahun depan.

Jordan Bardella, presiden RN, partai tunggal terbesar di parlemen, menuntut agar kekhawatiran kelompok sayap kanan ditangani. “Kami mencadangkan semua tindakan politik jika hal ini tidak terjadi dalam beberapa minggu mendatang,” kata Bardella.

Barnier adalah politisi karir yang pro-Eropa dan moderat, meskipun dia memperkeras wacananya ketika gagal mencalonkan diri sebagai presiden dari partainya pada tahun 2021, dengan mengatakan bahwa imigrasi tidak terkendali.

Dia menjadi anggota parlemen pada usia 27 tahun dan bertugas di beberapa pemerintahan Prancis, termasuk sebagai menteri luar negeri dan menteri pertanian.

Barnier menghabiskan sebagian besar waktunya selama 15 tahun terakhir bekerja di markas besar Uni Eropa di Brussels, di mana dia memimpin pembicaraan Uni Eropa dengan Inggris mengenai keluarnya Uni Eropa dari blok tersebut.

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan dia mendoakan Barnier kekuatan dan kesuksesan, sementara Ketua Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan dirinya tahu bahwa Michel Barnier menaruh perhatian pada Eropa dan Perancis.

Macron mempertimbangkan sejumlah calon perdana menteri, tetapi tidak ada yang memiliki cukup dukungan untuk menjalankan pemerintahan yang stabil.

Saham bank Perancis naik tipis pada hari Kamis, biaya pinjaman pemerintah turun sedikit dan euro menguat, sebagai reaksi positif dari pasar keuangan setelah penunjukan tersebut.

Langkah selanjutnya sekarang akan beralih ke penunjukan menteri oleh Barnier, yang harus disetujui Macron.

Eurasia Group, sebuah firma analisis politik, mengatakan beberapa menteri dari pemerintahan yang akan habis masa jabatannya mungkin akan terus menjabat, namun Menteri Keuangan Bruno Le Maire sepertinya tidak termasuk di antara mereka.

“Oleh karena itu, pilihan Barnier sebagai menteri keuangan akan sangat penting untuk meyakinkan Brussel dan pasar keuangan bahwa Prancis dapat keluar dengan aman dari krisis politik dan fiskal yang saling terkait selama tiga bulan ke depan,” kata perusahaan itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Di depan hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron, presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku bersyukur jika Uni Eropa tidak ingin membeli kelapa sawit Indonesia.

Prabowo mengatakan bahwa Macron sempat membicarakan terkait kebijakan boikot kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa. Namun, Menteri Pertahanan itu mengaku bersyukur jika Uni Eropa tidak ingin membeli kelapa sawit Indonesia.

Terlebih, Prabowo mengungkap bahwa kini Indonesia menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

“Oh Yang Mulia, nda-nda, nggak usah, kami merasa justru kalau Eropa tidak mau beli kelapa sawit kita, kita bersyukur, blessing in disguise.’ Agak kaget juga beliau (Macron),” kata Prabowo dalam acara Penutupan Kongres PAN 2024, dikutip pada Minggu (28/8/2024).

Keesokan harinya, Prabowo mengaku dirinya bertemu jajaran pengusaha Prancis dan memahami kebijakan Uni Eropa atas embargo kelapa sawit.

Menteri Pertahanan itu menyampaikan bahwa Uni Eropa menuduh Indonesia melakukan perusakan hutan, sehingga memboikot kelapa sawit Indonesia.

“Mereka yang datang ke kita, mereka yang rusak hutan, habis itu kita yang disalahkan,” ujarnya.

Alih-alih khawatir, Prabowo justru berterima kasih dengan larangan masuknya kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Dengan begitu, akan tercipta swasembada energi, termasuk dari kelapa sawit.

“Kalian mau larang, kalian larang kelapa sawit kita masuk ke Eropa, saya katakan thank you very much, terima kasih. Kami akan gunakan kelapa sawit kami untuk kepentingan rakyat kami, kami akan swasembada energi,” terangnya.

Menurut Prabowo, setidaknya ada dua kunci yang harus dipegang Indonesia, yaitu pangan dan energi. Dia menekankan Indonesia tidak perlu risau jika sudah menggunakan dua kunci itu.

“Kalau kita sudah aman pangan, aman energi, kita tidak perlu takut siapapun di dunia ini. Nggak usah kita khawatir ‘Rupiah berapa? Rp16.000.’ Kita amankan pangan kita, kita amankan energi kita, baru kita lakukan hilirisasi,” jelasnya.

Bukan hanya itu, Prabowo juga berjanji akan melaporkan daftar kekayaan yang berlimpah ruah yang dimiliki Indonesia ke masyarakat. “Kita hitung, kekayaan Indonesia luar biasa, pada saatnya akan saya laporkan ke rakyat, ke masyarakat,” tandasnya.

Jakarta -

Prabowo Subianto, sosok Presiden Terpilih yang akan menjabat pada Oktober 2024 mendatang bercerita soal pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam pertemuan akhir Juli lalu di Prancis, Prabowo sempat banyak bicara soal isu kelapa sawit Indonesia yang diboikot Uni Eropa.

Sosok Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju itu mengatakan Macron sempat menyinggung bantuan agar kelapa sawit Indonesia tidak lagi diboikot Uni Eropa. Namun, Prabowo mengaku menolak.

Prabowo bilang dirinya justru bersyukur kelapa sawit Indonesia tidak bisa diterima di Eropa. Karena sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia yang nantinya akan berada di bawah kepemimpinannya sudah punya strategi untuk mengembangkan kelapa sawit untuk kebutuhan energi.

"Kita sekarang produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Kemarin di Prancis saya empat mata sama Macron, dia singgung kelapa sawit, saya katakan 'ndak, ndak, yang mulia ndak usah, kami merasa justru Eropa kalau tidak mau beli kelapa sawit kita, kita bersyukur, blessing in disguise,' saya bilang begitu. Agak kaget juga beliau ini," beber Prabowo saat memberikan sambutan dalam Penutupan Kongres PAN 2024, dikutip Minggu (25/8/2024).

Hal yang sama juga dikatakan Prabowo saat bertemu para pengusaha Prancis. Dia menyebutkan alasan kelapa sawit tidak mau diterima Uni Eropa karena kampanye gelap deforestasi. Indonesia dituduh melanggengkan praktik pembabatan hutan demi kelapa sawit, padahal Prabowo hal itu tidak benar sama sekali.

"Kemudian kita ketemu pengusaha, Kadin-nya Prancis, saya paham Uni Eropa embargo kelapa sawit kita, saya bilang itu kata embargo, mereka boikot katanya kita rusak hutan. Padahal mereka datang ke kita mereka merusak hutan, tapi kita yang disalahkan," sebut Prabowo.

Dia melanjutkan di depan para pengusaha Prancis, dirinya menyatakan terima kasih karena telah memboikot kelapa sawit Indonesia. Kini di kepemimpinannya sawit akan dikembangkan jadi energi, Indonesia akan swasembada energi dengan bermodalkan kelapa sawit.

"Saudara sekalian saya katakan kalian mau larang kelapa sawit masuk ke Eropa saya katakan 'thank your very much.' Karena memang kami akan gunakan kelapa sawit kami untuk kepentingan rakyat kami, kami akan swasembada energi saudara-saudara," tegas Prabowo.

(hal/kil)

PARIS, investor.id – Presiden Prancis Emmanuel Macron akan mundur jika koalisi baru gagal dibentuk. Hal ini disampaikan anggota Parlemen Eropa dari partai sayap kanan National Rally, Gilles Lebreton.

Menurutnya, ini dapat terjadi bila perdana menteri sayap kiri yang dipilihnya untuk memimpin pemerintahan koalisi baru ternyata gagal dalam memerintah.

"Presiden Macron kemungkinan akan menunjuk seorang perdana menteri (PM) sayap kiri, yang akan memimpin pemerintahan koalisi yang terdiri dari NFP (tidak termasuk partai sayap kiri La France Insoumise), partai-partai tengah, dan partai sayap kanan LR (The Republicans)," ungkapnya, Selasa (9/7/2024).

Lebreton melanjutkan, jika Macron tak berhasil atau jika koalisi ini gagal bekerja dengan baik maka presiden tidak punya pilihan lain selain mengundurkan diri.

Opsi lain bisa jadi membubarkan Majelis Nasional lagi, tetapi konstitusi Prancis melarang Macron melakukannya kurang dari setahun setelah pembubaran sebelumnya, tutur Lebreton.

Sebelumnya pada Juni 2024, Macron mengumumkan pembubaran majelis rendah parlemen Prancis dan mengadakan pemilihan parlemen dengan sistem dua putaran.

Koalisi New Popular Front memenangkan pemilihan parlemen, dengan perolehan 182 kursi di Majelis Nasional yang berjumlah 577 kursi, diikuti oleh koalisi sentris Macron dengan 168 kursi dan National Rally dengan 143 kursi.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - PARIS - Partai-partai politik Prancis menghadapi tugas berat untuk membentuk pemerintahan. Hal ini setelah melihat hasil putaran kedua pemilu parlemen pada Minggu yang menggantung. Sebab aliansi sayap kiri di Parlemen Prancis secara tak terduga mengambil posisi teratas dibandingkan dengan sayap kanan yang sedang berkuasa.

Hasil tersebut, berdasarkan proyeksi lembaga survei sementara. Hasil ini merupakan kemunduran bagi partai National Rally (RN) yang menganut paham nasionalis dan euroskeptis Marine Le Pen. Sebab berdasarkan jajak pendapat memperkirakan keduanya akan menjadi partai terbesar, namun hanya menempati posisi ketiga.

Hasil sementara pemilu parlemen Prancis ini juga merupakan pukulan bagi Presiden Emmanuel Macron yang berhaluan tengah, yang membatalkan pemungutan suara setelah pasangannya dikalahkan dalam pemilihan Parlemen Eropa bulan lalu.

Pemilu ini akan membuat parlemen terpecah menjadi tiga kelompok besar – kiri, tengah, dan paling kanan, dengan platform yang sangat berbeda dan tidak ada tradisi sama sekali untuk bekerja sama diantara mereka.

Muncul Ketidakpastian

Kelompok sayap kiri, mengusung program kebijakan yang ingin membatasi harga barang-barang penting seperti bahan bakar dan makanan, menaikkan upah minimum menjadi 1.600 euro per bulan, menaikkan gaji pekerja sektor publik dan mengenakan pajak kekayaan, segera mengatakan bahwa mereka ingin memerintah.

“Keinginan rakyat harus dihormati dengan ketat… presiden harus mengundang Front Populer Baru untuk memerintah,” kata pemimpin sayap kiri Jean-Luc Melenchon.

Sementara aliansi New Popular Front (NFP) yang canggung, yang dibentuk secara tergesa-gesa sebelum pemungutan suara, masih jauh dari mayoritas absolut.

Pelaku pasar merespons negatif hasil Pemilu Prancis. Mata uang Euro melemah pada hari Minggu setelah proyeksi pemungutan suara diumumkan.

“Akan ada kekosongan dalam hal kemampuan legislatif Perancis,” kata Simon Harvey, kepala analisis FX di Monex Eropa.

Pertanyaan kuncinya adalah apakah aliansi sayap kiri, yang menyatukan kelompok sayap kiri, Partai Hijau dan Sosialis akan tetap bersatu dan sepakat mengenai arah yang harus diambil.

Konstitusi tidak mewajibkan Macron untuk meminta kelompok tersebut membentuk pemerintahan, meskipun hal itu merupakan langkah yang biasa dilakukan karena kelompok tersebut merupakan kelompok terbesar di parlemen.

Melenchon, pemimpin kelompok sayap kiri France Unbowed (LFI), mengesampingkan koalisi luas partai-partai dari berbagai latar belakang dan mengatakan Macron mempunyai tugas untuk meminta aliansi sayap kiri untuk berkuasa.

Kelompok sentris Macron, “Together” tampaknya akan berada di urutan kedua, tepat di depan RN, menurut proyeksi lembaga jajak pendapat berdasarkan hasil awal.

Badan jajak pendapat Ipsos memperkirakan RN akan memperoleh 120-134 kursi, dan sekutunya 14-18, dari 577 kursi di parlemen. Lembaga jajak pendapat di Elabe memproyeksikan RN dan sekutunya akan menang 136-144.

Hal ini jauh berbeda dengan jajak pendapat yang secara konsisten memproyeksikan RN akan menang dengan mudah, sebelum aliansi kiri dan tengah bekerja sama dengan menarik sejumlah kandidat dari tiga kubu untuk membangun suara anti-RN yang terpadu.

Dalam reaksi pertamanya, pemimpin RN Jordan Bardella menyebut kerja sama antara kekuatan anti-RN, yang dikenal sebagai "front republik" sebagai "aliansi memalukan" yang menurutnya akan melumpuhkan Prancis.

Kemenangan Tertunda

Marine Le Pen, yang akan menjadi kandidat partainya untuk pemilihan presiden 2027, mengatakan pemungutan suara pada hari Minggu, di mana RN memperoleh keuntungan besar dibandingkan pemilu sebelumnya, telah menaburkan benih untuk masa depan. “Kemenangan kita hanya tertunda,” katanya.

Aliansi sayap kiri, yang partai-partainya telah lama berselisih satu sama lain, diperkirakan akan memenangkan antara 171 dan 187 kursi dalam jajak pendapat Ipsos. Lembaga jajak pendapat di Elabe memperkirakan aliansi sayap kiri memperoleh 182-193 kursi.

Tangisan kegembiraan dan air mata kelegaan muncul pada pertemuan mereka di Paris ketika proyeksi pemungutan suara diumumkan. Di markas besar Partai Hijau, para aktivis berteriak kegirangan sambil saling berpelukan.

"Saya lega. Sebagai seorang Prancis-Maroko, seorang dokter, seorang aktivis ekologi, apa yang diusulkan kelompok sayap kanan untuk dilakukan sebagai sebuah pemerintahan adalah sebuah kegilaan," kata Hafsah Hachad, 34 tahun.

Di antara rombongan Macron, tidak ada indikasi mengenai langkah selanjutnya.

“Pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri malam ini dan dalam beberapa hari mendatang adalah: koalisi mana yang mampu meraih 289 kursi untuk memerintah?”, kata salah satu orang yang dekat dengannya kepada Reuters.

Beberapa orang dalam aliansinya, termasuk mantan Perdana Menteri Edouard Philippe, membayangkan aliansi lintas partai yang luas tetapi mengatakan aliansi tersebut tidak dapat mencakup kelompok sayap kiri France Unbowed.

Di kalangan kiri yang lebih moderat, Raphael Glucksmann, dari Partai Sosialis, mendesak mitra aliansinya untuk bertindak seperti “orang dewasa.”

“Kami unggul, namun parlemen kami terpecah,” katanya. “Kita harus berbicara, berdiskusi, dan terlibat dalam dialog.”

Hasil resmi mulai terlihat, dengan suara dari sebagian besar, jika tidak semua, daerah pemilihan kemungkinan besar akan diumumkan pada akhir hari atau dini hari pada hari Senin.

Para pemilih telah menghukum Macron dan aliansinya yang berkuasa karena krisis biaya hidup dan kegagalan layanan publik, serta masalah imigrasi dan keamanan.

Le Pen dan partainya memanfaatkan keluhan-keluhan tersebut, menyebarkan seruan mereka jauh melampaui basis tradisional mereka di sepanjang pantai Mediterania dan di kawasan utara negara itu, namun perolehan suara mereka dibandingkan dengan pemilu sebelumnya terbukti tidak cukup untuk memenangkan kekuasaan.