Paris: Parlemen Prancis menolak usulan memakzulkan Presiden Emmanuel Macron pada Selasa kemarin di tengah tekanan dari kubu sayap kiri yang mengkritik kinerja kepala negara tersebut. Penolakan ini telah dikonfirmasi seorang anggota parlemen dari sayap kiri Prancis.

Proposal pemakzulan diajukan oleh partai sayap kiri keras La France Insoumise (LFI) di bulan September, menuduh Macron telah menghalangi proses politik setelah pemilihan parlemen Prancis yang diadakan pada 30 Juni dan 7 Juli lalu.

LFI menuding Macron menunda proses politik dan mengabaikan hasil pemilu. Namun, setelah ditolak oleh Komite Hukum Majelis Nasional pekan lalu, proposal ini kembali ditolak oleh Konferensi Presiden, yang terdiri dari presiden Parlemen Eropa dan para pemimpin kelompok politik, sehingga usulan pemakzulan tidak bisa dimasukkan dalam agenda parlemen.
Mathilde Panot, anggota parlemen dari LFI, mengkritik keputusan tersebut dalam konferensi pers. Ia menyebut bahwa Macron berusaha menghindari debat di Majelis Nasional terkait serta pengabaiannya terhadap hasil pemilu.

“Perilakunya berbahaya dan tidak menentu" kata Mathilde Panot, anggota parlemen dari LFI dilansir dari Anadolu Agency, Rabu, 9 Oktober 2024.

Ia juga mengecam partai sayap kanan National Rally (RN) dan mantan pemimpinnya Marine Le Pen yang mendukung penolakan usulan pemakzulan tersebut.

Sementara itu, Manuel Bompard, koordinator nasional LFI, menegaskan bahwa partainya akan terus mengajukan usulan tersebut.

"Kami tidak akan menyerah. Kami akan terus mengajukan usulan ini hingga pemakzulan dibahas di Majelis Nasional," ucap Manuel Bompard, melalui platform X.

LFI, yang merupakan bagian dari aliansi sayap kiri New Popular Front (NFP), telah mengkritik Macron setelah pemilu karena tidak mencalonkan kandidat NFP, Lucie Castets, sebagai perdana menteri, meski aliansi tersebut memperoleh kursi terbanyak.

Macron membubarkan parlemen dan menyerukan pemilihan umum dini setelah partai sayap kanan RN memenangkan lebih dari 31% suara dalam pemilihan Parlemen Eropa pada 9 Juni, mengalahkan blok sentrisnya. (Angel Rinella)

Baca juga: Ribuan Warga Prancis Turun ke Jalan, Labeli Macron sebagai ‘Pencuri’ Pemilu


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Paris: Ribuan warga Prancis marah dan memprotes keputusan Presiden Emmanuel Macron yang menunjuk politikus kanan-tengah Michel Barnier sebagai perdana menteri. Mereka dan sejumlah partai sayap kiri menuduh Macron telah mencuri pemilu legislatif Prancis.

Keputusan Macron menunjuk negosiator Brexit Uni Eropa dan konservatif berusia 73 tahun itu terjadi pada Kamis lalu, mengakhiri pencarian selama dua bulan setelah keputusannya yang tidak menguntungkan untuk mengadakan pemilu legislatif yang menghasilkan parlemen tak seimbang yang terbagi dalam tiga blok.

Dalam wawancara pertama sebagai kepala pemerintahan, Barnier mengatakan pada Jumat malam bahwa pemerintahannya, yang tidak memiliki mayoritas yang jelas, akan mencakup kaum konservatif, anggota kubu Macron dan ia berharap, beberapa dari kubu kiri.

Mengutip dari The New Daily, Minggu, 8 September 2024, Barnier menghadapi tugas berat untuk mencoba mendorong reformasi dan anggaran 2025 karena Prancis berada di bawah tekanan dari Komisi Eropa dan pasar obligasi untuk mengurangi defisitnya.

Kubu kiri, yang dipimpin partai sayap kiri jauh France Unbowed (LFI), menuduh Macron mengingkari demokrasi dan mencuri hasil pemilu setelah presiden menolak memilih kandidat dari aliansi New Popular Front (NFP) yang berada di posisi teratas dalam pemungutan suara di bulan Juli.

Pimpinan jajak pendapat Elabe menerbitkan survei pada hari Jumat yang menunjukkan 74 persen warga Prancis menganggap Macron telah mengabaikan hasil pemilu, dengan 55 persen meyakini ia telah mencuri hasil pemilu.

Menanggapi penunjukan Barnier, yang partai berhaluan kanan-tengahnya Les Republicains hanya merupakan blok kelima di parlemen dengan kurang dari 50 anggota, para pemimpin partai sayap kiri, serikat pekerja, dan badan mahasiswa menyerukan protes massal pada hari Sabtu menjelang aksi baru, termasuk kemungkinan aksi mogok pada 1 Oktober.

France Unbowed mengatakan 130 aksi protes akan berlangsung di seluruh Prancis.

Barnier melanjutkan konsultasi di hari Sabtu saat ia berupaya membentuk pemerintahan, pekerjaan yang sulit mengingat ia menghadapi potensi mosi tidak percaya, dengan rancangan anggaran mendesak untuk tahun 2025 yang akan dibahas di parlemen pada awal Oktober.

NFP dan National Rally yang berhaluan kanan jauh bersama-sama memiliki mayoritas dan dapat menggulingkan perdana menteri melalui mosi tidak percaya jika mereka memutuskan untuk bekerja sama.

Baca juga: Macron Tuai Kontroversi Usai Menolak Memilih Perdana Menteri Sayap Kiri

(WIL)

Paris: Kejutan terjadi di pemilihan umum parlemen Prancis putaran kedua, di mana hasilnya berada di luar ekspektasi banyak orang.

Aliansi partai sayap kiri memperoleh kursi terbanyak, namun tidak berhasil memperoleh mayoritas kursi walau mengalahkan sayap kanan dan sentris. Hal ini menyebabkan parlemen Prancis berada dalam posisi menggantung, dan mungkin akan mengalami kebuntuan politik.

Hasil pemilu ini mengejutkan banyak pihak, di mana partai sayap kanan diprediksi meraih kursi terbanyak.
Melansir dari ITV pada Senin, 8 Juli 2024, hasil akhir pemilu Prancis hingga menunjukkan aliansi kiri New Popular Front atau Front Populer Baru mendapatkan 182 kursi. Sedangkan partai sentris pimpinan Presiden Emmanuel Macron meraih 163 kursi, dan Marine Le Pen dari sayap kanan National Rally (RN) 143 kursi.

Dengan hasil ini, tidak ada satu pun dari ketiga blok utama yang berhasil mencapai 289 kursi yang diperlukan untuk mengendalikan Majelis Nasional Prancis yang memiliki total 577 kursi.

Ketidakpastian politik ini berpotensi mengguncang pasar di Prancis dan ekonomi negara yang merupakan terbesar kedua di Uni Eropa. Situasi ini juga dapat memiliki dampak signifikan terhadap perang di Ukraina dan diplomasi global.

Perdana Menteri Gabriel Attal, yang berencana mengajukan pengunduran diri pada Senin ini, mengatakan bahwa, "Negara kami menghadapi situasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bersiap untuk menyambut dunia dalam beberapa minggu." Dengan Olimpiade yang semakin dekat, ia mengatakan bahwa dirinya siap untuk tetap menduduki posisinya.

Baca juga: Pemilu Putaran Kedua Prancis Dimulai, Sayap Kanan di Atas Angin

Kiri Ekstrem

Macron menyerukan pemilu pada 9 Juni lalun untuk memberikan apa yang disebutnya sebagai ‘klarifikasi’ setelah peningkatan dukungan untuk partai sayap kanan dalam pemilu Parlemen Eropa.

Lonjakan suara sayap kanan memotivasi partai-partai kiri untuk bersatu dalam aliansi baru, yang berencana menjalankan program belanja publik yang mahal dan mengambil sikap tegas terhadap Israel terkait konflik dengan Hamas.

Macron menggambarkan aliansi kiri sebagai "ekstrem," dan memperingatkan bahwa program ekonominya bisa menghancurkan Prancis, yang sudah dikritik oleh pengawas Uni Eropa karena utangnya.

Namun, seiring proyeksi dan penghitungan suara yang menunjukkan Front Populer Baru memperoleh kursi terbanyak, para pemimpinnya segera mendorong Macron untuk memberi mereka kesempatan pertama membentuk pemerintahan dan mengusulkan perdana menteri untuk berbagi kekuasaan dengan presiden.

Pemimpin yang paling menonjol dari aliansi sayap kiri, Jean-Luc Mélenchon, mengatakan bahwa aliansinya "siap untuk memerintah."

Meskip National Rally gagal meraih mayoritas absolut yang akan memberikan Prancis pemerintahan sayap kanan pertama sejak Perang Dunia II, partai anti-imigrasi dengan hubungan historis dengan antisemitisme dan rasisme ini memperoleh kursi lebih banyak dari sebelumnya di Majelis Nasional.

Banyak pemilih menganggap bahwa menjaga sayap kanan dari kekuasaan merupakan hal penting. Mereka pun mendukung kandidat dari selain sayap kanan di putaran kedua.

Pemimpin National Rally, Marine Le Pen, yang diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai presiden untuk keempat kalinya di tahun 2027, mengatakan bahwa pemilu ini merupakan langkah awal menuju "kemenangan di masa depan."

"Gelombang sedang naik," katanya. "Kali ini tidak naik cukup tinggi."

"Kenyataannya adalah bahwa kemenangan kita hanya tertunda," tambahnya. (Shofiy Nabilah)

(WIL)