Serang: Ulama Banten menyatakan sikap menolak distributor produk minuman keras (miras) jenis anggur merah skala nasional yang berlokasi di Desa Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten.

Menurut informasi yang dihimpun, perusahan ini mengantongi berkas Nomor Induk Berusaha (NIB) bernomenklatur perdagangan besar minuman beralkohol dengan tingkat risiko tinggi yang tercatat pada kode KBLI 46333, termasuk mencakup perdagangan skala besar bukan eceran.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten, Bazari Syam, menegaskan sesuai fatwa miras apapun jenisnya adalah haram. Karenanya pihaknya segera melakukan tindakan untuk berkordinasi dengan MUI pada tingkat kabupaten dan kecamatan terkait.
"Tentu kalau ini miras kita sangat menyesalkan kita ingin segera diberi sanksi tegas, penegak hukum negara harus hadir, karena menghancurkan moral anak bangsa. Penegak hukum harus hadir dan negara juga harus ikut andil," kata Bazari Syam saat dikonfirmasi, Sabtu, 9 November 2024.
Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum, menjelaskan jika persero dimaksud kedapatan memasarkan produk tersebut dalam sekup lokal melalui metode eceran kepada konsumen tingkat bawah atau end user, maka untuk daerah tertentu di Banten bisa dianggap melanggar aturan.

"Nah pemasaran lokal itu kalau memang sudah ada peraturan daerah yang tidak memperbolehkan hal itu Ya nggak boleh juga dia memasarkan. Saya pikir inilah yang menjadi konsen Pemprov Banten ya. Itu perlu ada dengar pendapat antara perusahaan dengan pihak pemerintah daerah," kata Bahrum.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X memerintahkan bupati/wali kota di wilayah itu membuat regulasi yang lebih efektif dan relevan untuk memberantas peredaran minuman keras atau miras.

Belakangan, isu miras kembali ramai disorot berbagai elemen massa di Yogyakarta karena dianggap sebagai satu sumber pemicu maraknya kekerasan jalanan yang terjadi. "Kami sudah memiliki kesepakatan memakai langkah-langkah strategis untuk menekan peredaran minuman keras, karena keluhan masyarakat sudah demikian besar," kata Sultan di Yogyakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

Awal pekan ini, Raja Keraton Yogyakarta itu telah memanggil seluruh bupati/walikota di DIY membahas persoalan peredaran miras. Terutama miras ilegal. Dalam kesempatan itu, Sultan menyoroti agar tiap kepala daerah yang memiliki kewenangan agar bisa menerbitkan regulasi yang lebih efektif menekan peredaran miras.

Sultan meminta dalam sepekan ke depan sudah ada regulasi itu di tingkat kabupaten/kota. "Bupati/walikota ini perlu membuat regulasi yang lebih relevan soal miras, karena Perda (peraturan daerah) yang ada saat ini sudah tak relevan, misalnya tidak mengatur soal penjualan secara daring (online)," kata Sultan. "Kita harus atur juga (penjualan miras) untuk online, karena ketika penjualannya online artinya bisa dijual ke mana-mana, sampai ke desa-desa," tambahnya.

Sultan membeberkan, dengan adanya regulasi baru soal peredaran miras ini, ada dasar hukum lebih kuat. Yang bisa digunakan aparat perangkat daerah untuk menindak para penjual miras tersebut. "Terutama mereka yang ilegal bisa kami tutup, karena dengan online ini penjual bisa beroperasi walau tanpa ijin, kepada siapapun," ujarnya. "Jadi saya mohon untuk minggu ini, sudah ada aturan soal miras ini entah dalam bentuk surat edaran bupati/wali kota terutama yang mengatur penjualan secara online," lanjut dia.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (PP) DIY, Noviar Rahmad, menuturkan, saat ini yang menjadi permasalahan dalam upaya penindakan diantaranya penjualan atau pembelian miras ilegal secara daring atau dibawa pulang.

Ia menuturkan hasil monitoring pihaknya, ada ratusan tempat penjualan miras ilegal di Yogyakarta. "Yang ilegal cukup banyak, skala kecil ada ratusan titik, sedangkan yang resmi atau legal ada sekitar 21 tempat saja," kata Noviar.

Pemerintah daerah, kata Noviar, umumnya masih mengacu regulasi lama. Yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1953 tentang pengawasan minuman beralkohol. Selain itu, penindakan juga mengacu Perda Nomor 12 Tahun 2015 serta Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang ketertiban umum khususnya tertib perizinan.

Aturan ini dinilai tak relevan karena belum mengatur soal penjualan secara daring. Selain itu, ancaman hukuman di dalam Perda lama itu maksimal hanya 6 bulan dan denda Rp 50 juta. Padahal, biasanya, hukuman yang dikeluarkan pengadilan lebih rendah sehingga pengedar merasa tidak takut atau jera jika terjerat. Adapun aturan yang lebih relevan dengan menjerat melalui penggunaan Undang-Undang (UU) Pangan yang menerapkan hukuman denda hingga miliaran rupiah.

Serang: Ulama Banten menolak kehadiran distributor produk minuman keras (miras) jenis anggur merah skala nasional yang berlokasi di Desa Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten, Bazari Syam, mengatakan untuk menindaklanjuti hal tersebut pihaknya segera melakukan koordinasi dengan MUI pada tingkat kabupaten dan kecamatan terkait.

"Tentu kalau ini miras kita sangat menyesalkan kita ingin segera diberi sanksi tegas, penegak hukum negara harus hadir, karena menghancurkan moral anak bangsa. Penegak hukum harus hadir dan negara juga harus ikut andil," kata Bazari Syam saat dihubungi, Senin, 28 Oktober 2024.
Menurut informasi yang dihimpun, perusahan ini mengantongi berkas Nomor Induk Berusaha (NIB) bernomenklatur perdagangan besar minuman beralkohol dengan tingkat risiko tinggi yang tercatat pada kode KBLI 46333 termasuk mencakup perdagangan skala besar bukan eceran.
Sementara Wakil Ketua DPRD Banten, Barhum, menjelaskan jika persero dimaksud kedapatan memasarkan produk tersebut dalam sekup lokal melalui metode eceran kepada konsumen tingkat bawah atau end user, maka untuk daerah tertentu di Banten bisa dianggap melanggar aturan.

"Nah pemasaran lokal itu kalau memang sudah ada peraturan daerah yang tidak memperbolehkan hal itu Ya nggak boleh juga dia memasarkan. Saya pikir inilah yang menjadi konsen Pemprov Banten ya. Itu perlu ada dengar pendapat antara perusahaan dengan pihak pemerintah daerah," jelas Bahrum.

Barhum meminta Penjabat (PJ) Gubernur Banten memanggil perusahaan tersebut. Harapannya pemprov menjalankan bagian dari aspirasi masyarakat untuk menyerap informasi dalam upaya konfirmasi, hasilnya nanti ada feedback untuk masyarakat kembali.

"Kemudian nanti jika benar adanya, tentu harus dilarang dan diultimatum untuk tidak menyebarkan di daerah yang diatur Perdanya melarang peredaran dan penjualan miras. Kan ada daerah yang dilarang ada juga yang tidak. Untuk yang dilarang dan masuk dalam Perda itu sama sekali tidak diperbolehkan," ujarnya.

Menurut Barhum, perusahaan dengan izin risiko tinggi merupakan kewenangan pemprov. Dia berharap PJ Gubernur Banten segera menelusuri kaitan adanya informasi aktivitas persero itu agar segera menentukan kebijakan selanjutnya jika terbukti melanggar.

Menanggapi pernyataan itu, PJ Gubernur Banten, Al Muktabar, mengatakan pihaknya memiliki tim 10 yang terdiri dari sejumlah satuan tugas mulai dari pangan hingga lingkungan, serta memiliki fungsi untuk meninjau persoalan di lapangan.

"Pada akhirnya itu semua kan kita lihat nanti by database. Data teknis yang ada di lapangan seperti apa," katanya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merespons insiden penusukan yang menimpa santri dan pembimbingnya di PP Al Fatimiyah Krapyak, Kota Yogyakarta, yang terjadi beberapa waktu lalu.

Ketua LHKP PWM DIY, Farid Bambang Siswantoro, menyampaikan bahwa insiden ini memicu rasa solidaritas di masyarakat. Namun, ia berharap semua pihak dapat menahan diri guna mencegah konflik horizontal.

“Mengharapkan semua pihak untuk dapat menahan diri sehingga meminimalisasi eskalasi konflik sehingga tetap tercipta kehidupan yang harmonis di Yogyakarta,” kata Farid kepada awak media di Kantor PWM DIY, Sabtu (26/10).

“Kita tidak ingin terjadi konflik horizontal yang begitu rupa karena kita tahu Jogja bahwa perasaan solidaritas itu muncul akibat kasus beberapa waktu lalu,” lanjutnya.

Farid mengimbau para tokoh agama dan masyarakat untuk menjaga agar bentuk solidaritas ini tidak berubah menjadi konflik.

“Skalanya bisa tidak terkendali, nah itu yang perlu diantisipasi kita semua. Para tokoh ulama dan masyarakat penting menjaga supaya tidak terjadi chaos, konflik horizontal,” katanya.

Meski demikian, LHKP PWM DIY mengutuk keras insiden penusukan tersebut dan menuntut aparat kepolisian untuk menegakkan hukum dengan tegas.

“Mengutuk aksi kekerasan yang menimpa santri dan pembimbing di PP Al Fatimiyah Krapyak dan menuntut kepada aparat kepolisian agar dapat melakukan langkah-langkah penegakkan hukum untuk menjamin rasa keadilan di tengah masyarakat,” ujar Farid.

LHKP PWM DIY juga mengusulkan agar distribusi minuman keras di DIY diatur lebih ketat guna mencegah insiden serupa. Pasalnya, insiden tersebut terjadi saat rombongan pelaku sedang minum minuman keras.

“Perlu ditetapkan pengaturan distribusi miras secara lebih ketat dan tegas di wilayah DIY sebagai daerah berbasis pengembangan Pendidikan Karakter dan Nilai-nilai Budaya Jawa yang adiluhung,” kata Farid.

Forum Ukhuwah Islamiyyah (FUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan akan turun ke jalan untuk sweeping dan memantau langsung toko-toko yang menjual minuman keras ilegal.

Ketua Angkatan Muda FUI DIY, Fadlun Amin, menyampaikan rencana ini seusai aksi demo di halaman Gedung DPRD DIY, Jumat (25/10) kemarin.

“InsyaAllah dalam 3 hari ke depan ini FUI mau melakukan monitoring langsung terkait dengan toko-toko yang melanggar Perda. Ya (akan sweeping),” kata Fadlun.

Menurutnya, peredaran miras di DIY sudah sangat mengkhawatirkan. Dengan adanya insiden baru-baru ini, yakni penusukan seorang santri oleh pemuda yang sedang mabuk, FUI DIY merasa perlu mengambil tindakan langsung dengan mengawasi penjualan miras di lapangan.

Selama pemantauan, FUI DIY berencana melibatkan aparat penegak hukum untuk membantu mengidentifikasi pelanggaran. Gerai-gerai yang ditemukan melanggar aturan akan diminta untuk ditutup.

“Biasanya kita mengajak aparat ya penegak hukum untuk menunjukkan bahwa toko ini melanggar dan silahkan untuk ditutup,” ujarnya.

Ketua GP Ansor DIY Abdul Muiz mengungkap peredaran miras di Yogyakarta makin marak dan tak terkendali.

"Dampaknya kan sudah kita rasakan terkait penusukan santri itu kan dampak dari peredaran miras," kata Muiz melalui sambungan telepon, Sabtu (26/10).

Lanjutnya minuman keras di Yogyakarta sangat mudah didapatkan.

"Jadi peredarannya sangat liar ya, dari pihak mana pun bisa mengkonsumsi semudah itu dan di ruang publik juga gampang," katanya.

Pada hari ini, GP Ansor DIY juga akan mendeklarasikan perang terhadap miras.

"Bagaimana mengawal kepolisian penegak hukum untuk kembali melihat Perda nomor 12 (tentang miras) itu kira-kira bagaimana cara pandang pemerintah gitu," katanya.

Bahkan miras sekarang bisa diantar ke pembeli. "Bisa diantar jemput itu," katanya.

Diberitakan sebelumnya, massa Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) DIY Gelar aksi tolak miras di Kota Yogyakarta. Mereka menyampaikan keresahannya akan peredaran miras ke kantor Gubernur dan DPRD DIY, Jumat (25/10).

Mereka mengantarkan surat ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang keresahan akan maraknya minuman keras.

"Silaturahmi dan mau matur. Bahasa sederhananya mau mengadu kepada Sultan terkait persoalan yang makin meresahkan ini terkait minuman keras dan efek-efek yang ditimbulkan dari minuman keras," kata Ketua Angkatan Muda FUI DIY, Fadlun Amin.

Terlebih baru-baru ini ada kejadian pembacokan di Prawirotaman Yogya yang dipicu dari konsumsi minuman keras.

"Menunjukkan pada kita efek negatif minuman keras kemarin santri Krapyak yang ditikam berawal dari minuman keras," katanya.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana, mengatakan FUI DIY menitipkan surat untuk Sultan terkait keprihatinan akan merebaknya peredaran minuman keres. Surat ini untuk permohonan audiensi.

"Akan segera kami sampaikan dan saya yakin Bapak Gubernur akan mengalokasikan waktu," kata Tri Saktiyana.

Massa Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) DIY Gelar aksi tolak miras di Kota Yogyakarta. Mereka menyampaikan keresahannya akan peredaran miras ke kantor Gubernur dan DPRD DIY, Jumat (25/10).

Mereka mengantarkan surat ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang keresahan akan maraknya minuman keras.

"Silaturahmi dan mau matur. Bahasa sederhananya mau mengadu kepada Sultan terkait persoalan yang makin meresahkan ini terkait minuman keras dan efek-efek yang ditimbulkan dari minuman keras," kata Ketua Angkatan Muda FUI DIY, Fadlun Amin.

Fadlun mencontohkan kasus penusukan yang dialami santri Krapyak di Prawirotaman, Yogyakarta, yang dipicu dari konsumsi minuman keras.

"Menunjukkan pada kita efek negatif minuman keras kemarin santri Krapyak yang ditikam berawal dari minuman keras," katanya.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana, mengatakan FUI DIY menitipkan surat untuk Sultan terkait keprihatinan akan merebaknya peredaran minuman keras. Surat ini untuk permohonan audiensi.

"Akan segera kami sampaikan dan saya yakin Bapak Gubernur akan mengalokasikan waktu," kata Tri Saktiyana.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) darurat minuman keras (miras). Saking daruratnya, sebuah forum yang mengatasnamakan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) DIY, menggelar aksi long march mendatangi kantor Gubernur dan DPRD untuk menyuarakan penolakan terhadap miras.

Aksi tersebut dilakukan pada Jumat (25/10). Ratusan massa memulai aksinya dari Masjid Gedhe Kauman, lalu berjalan kaki ke Kantor Gubernur DIY dan DPRD DIY.

Massa aksi membawa sejumlah poster dan spanduk dengan berbagai tulisan, seperti "Jogja waras tanpa miras," "Islam tegas lawan miras," hingga seruan untuk menutup outlet penjual miras.

Sekitar pukul 13.30 WIB, massa tiba di Kantor Gubernur DIY. Perwakilan mereka diterima untuk audiensi dengan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana; Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad; dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Syam Arjayanti.

Ketua Angkatan Muda FUI DIY, Fadlun Amin, mengatakan pihaknya bermaksud untuk mengirimkan surat permintaan audiensi langsung dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Surat tersebut telah diterima oleh ketiga pimpinan dari Pemda DIY.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana, menyebut surat itu akan disampaikan ke Gubernur. "Surat ini akan segera saya sampaikan dan saya yakin Bapak Gubernur akan mengalokasikan waktu untuk berbicara dengan perwakilan dari Forum Ukhuwah Islamiyyah," ujar dia usai audiensi.

Dari Kantor Gubernur, massa bergerak menuju Gedung DPRD DIY. Sekitar pukul 14.10 WIB, mereka mulai berorasi di depan gedung DPRD DIY, serta beberapa perwakilan melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD.

Ketua Presidium FUI DIY, Syukri Fadholi, mendesak DPRD untuk mengambil kebijakan khusus mengenai miras di Yogyakarta. "Kami mendesak pimpinan DPRD berani menentukan kebijakan khusus dalam rangka menjaga Yogyakarta," ujar Syukri.

Syukri menambahkan, mereka memberi waktu satu bulan untuk tindakan konkret dari DPRD. "Jika dalam satu bulan ini tidak ada kebijakan, jangan salahkan kalau kami melepas anak-anak kami untuk menutup sendiri gerai-gerai perjudian, narkoba, dan sebagainya," tegasnya.

Hingga Jumat sore sekitar pukul 15.00 WIB, audiensi antara FUI DIY dengan Pimpinan DPRD DIY masih berlangsung.

Seorang pemuda di Kota Yogyakarta, SF (19), jadi korban penusukan rombongan remaja yang sedang mabuk pada Rabu (23/10) malam sekitar pukul 21.25 WIB.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta, AKP Sujarwo, mengatakan peristiwa penusukan ini bermula dari rombongan remaja yang berjumlah sekitar 25 orang tengah nongkrong dan minum minuman keras di sebuah cafe di wilayah Mergangsan, Kota Yogya.

“Dari rombongan tersebut ada yang melempar gelas ke jalan dan ada beberapa orang dari rombongan tersebut menyebrang ke tempat orang jualan sate,” kata Sujarwo saat dikonfirmasi, Kamis (24/10).

“Dan terjadilah penusukan dengan senjata tajam terhadap salah seorang pembeli sate,” sambungnya.

Setelah melakukan penusukan, rombongan tersebut kabur meninggalkan lokasi ke arah Pojok Beteng Timur.

Akibat penusukan tersebut, korban mengalami luka robek di perut bagian kiri dan harus mendapat 3 jahitan.

Korban juga mengalami luka memar dk lepala, tangan, dan kaki akibat pukulan balok dan kursi. Ada juga korban lain, yakni MA (23) yang mengalami luka di bagian kepala, tangan, kaki akibat pukulan benda keras.

Saat ini, pelaku tengah diburu polisi. Identitasnya juga masih dalam penyelidikan.

Forum Ukhuwah Islamiyyah (FUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan menggelar Aksi Jalan Kaki Rakyat Jogja Mengadu. Aksi ini digelar lantaran peredaran minuman keras di DIY yang dinilai makin mengganas.

"Benar (aksi tersebut). Silakan hadir," kata perwakilan Forum Ukhuwah Islamiyah (AM FUI) DIY, Totok Abu Syaddad, dikonfirmasi, Rabu (23/10).

Rencananya aksi akan digelar pada Jumat (25/10) mulai pukul 11.30-15.30 WIB. Massa aksi akan berkumpul di Masjid Gedhe Kauman lalu menuju ke Kantor Gubernur DIY dan Kantor DPRD DIY.

Totok memperkirakan aksi ini akan diikuti ribuan orang.

"Insyaallah ribuan," jelasnya.

Ketua Dewan Presidium Forum Ukhuwah Islamiyyah (FUI) DIY Syukri Fadholi mengatakan peredaran miras di Yogyakarta tinggi. Bahkan pembeli saat ini tak perlu datang tapi ada sistem COD.

"Termasuk anak-anak muda yang kepengin minuman keras tidak harus ke gerai tapi cukup COD, miras datang sendiri. Sesuai harapan umat Islam di DIY kami menyatakan perang untuk melawan peredaran miras," kata Syukri saat hadir di acara pemusnahan miras di Polresta Yogyakarta, kemarin.

Selain razia dari aparat kepolisian, Syukri berharap ada kebijakan dari pemerintah dan DPRD yang bisa melawan peredaran miras ini.

"Saya berharap Polresta Yogyakarta harus tetap aktif operasi tapi yang paling penting kebijakan pimpinan daerah yang mestinya kerja semacam itu harus didukung DPR di tingkat masing-masing sehingga mampu melawan penyakit masyarakat ini," tegasnya.

Polresta Yogyakarta memusnahkan ribuan botol minuman keras yang mayoritas adalah miras oplosan. Miras tersebut merupakan hasil operasi dari tanggal 4 Oktober sampai 18 Oktober.

Ketua Dewan Presidium Forum Ukhuwah Islamiyyah (FUI) DIY Syukri Fadholi hadir dalam pemusnahan ini. Dia mengatakan peredaran minuman keras di Kota Yogyakarta dinilai makin marak.

"Semakin masifnya peredaran miras akan mengancam keselamatan generasi muda dan masyarakat yang cenderung kemudian melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum," kata Syukri saat acara pemusnahan miras di Polresta Yogyakarta, Selasa (22/10).

Syukri pun mengapresiasi langkah Polresta Yogya yang sudah merazia miras. Namun, yang jadi persoalan menurutnya adalah makin banyaknya penjualan miras di Kota Yogyakarta, bahkan bisa COD (cash on delivery).

"Termasuk anak-anak muda yang kepengin minuman keras tidak harus ke gerai tapi cukup COD, miras datang sendiri. Sesuai harapan umat Islam di DIY kami menyatakan perang untuk melawan peredaran miras," jelasnya.

"Saya berharap Polresta Yogyakarta harus tetap aktif operasi tapi yang paling penting kebijakan pimpinan daerah yang mestinya kerja semacam itu harus didukung DPR di tingkat masing-masing sehingga mampu melawan penyakit masyarakat ini," tegasnya.

Sementara itu di media sosial FUI DIY rencananya juga akan menggelar Aksi Jalan Kaki Rakyat Jogja Mengadu. Aksi itu disebut sebagai wujud keresahan akan peredaran miras yang makin banyak di Kota Yogyakarta.

Aksi akan berlangsung pada Jumat (25/10) dimulai dari Masjid Gedhe Kauman ke Kantor Gubernur DIY dan DPRD DIY.

Sebelumnya, Wakapolresta AKBP Rudi Setiawan mengatakan jumlah botol minuman keras yang dimusnahkan adalah minuman keras pabrikan 972 botol, minuman keras oplosan 1.058 botol

"Oplosan paling banyak," katanya.

Selain itu ada empat dirijen 30 literan berisi miras oplosan dan 21 plastik satu kiloan isi miras oplosan.

"Jumlah totalnya 2.030 botol 4 dirigen isi miras dan 21 plastik isi miras. Pemusnahan dituang ke wastafel yang dialirkan langsung ke selokan, nanti botol dihancurkan oleh anggota kita di tempat lain," katanya.

Seluruh jajaran Polres dan Polresta di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serentak musnahkan ribuan botol minuman keras (miras), hari ini, Selasa (22/10). Total, ada 10.500 botol miras yang dimusnahkan.

Diketahui, Polresta Kota Yogyakarta memusnahkan 2.030 botol miras, terdiri dari 972 botol miras pabrikan dan 1.058 botol miras oplosan. Ribuan botol ini merupakan jumlah yang disita pada 4 Oktober hingga 18 Oktober 2024.

Sementara, Polresta Sleman memusnahkan 4.127 botol miras dan 110 liter miras oplosan. Jumlah ini didapatkan dari razia yang dilakukan Juli sampai Oktober 2024.

“Saat ini peredaran miras ini sudah dirasa semakin mengganggu tata kehidupan bermasyarakat. Yang kami sasar ini adalah tempat yang tidak memiliki izin atau meskipun memiliki izin berdekatan dengan pemukiman warga, tempat ibadah,” kata Kapolresta Sleman, Kombes Pol Yuswanto Ardi dalam sambutannya, Selasa (22/10).

Lalu Polres bantul memusnahkan 1.564 botol miras, dengan rincian 398 botol miras berbagai merek dan jenis, serta 1.166 botol miras oplosan. Jumlah ini didapat dari razia yang dilakukan satu bulan terakhir.

Selanjutnya Polres Kulon Progo diketahui memusnahkan sebanyak 1.263 botol miras. Rinciannya meliputi 1.103 botol miras pabrikan berbagai merek, 25 kaleng miras pabrikan, serta 134 botol dan 1 galon miras non-merk atau oplosan.

Polres Gunungkidul memusnahkan 1.516 botol miras dengan rincian ciu 569 botol dan sisanya adalah minuman keras dari jenis anggur, vodka, drum, bir dan minuman keras lainnya.

Dalam kegiatan di setiap daerah ini, pemusnahan botol-botol miras tersebut juga dihadiri oleh pimpinan Forkopimda daerah masing-masing dan ormas islam.