Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid blak-blakan soal kasus sengketa Hotel Sultan antara pemerintah dengan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo.

Ia menegaskan kepemilikan Hotel Sultan bukan hak guna usaha (HGU), melainkan hak guna bangunan (HGB). Sedangkan hak pengelolaan (HPL) hotel tersebut dimiliki Kementerian Sekretaris Negara.

Nusron menekankan perkara Hotel Sultan masih diselesaikan di pengadilan negeri.

"Sekarang kita mengacu kepada nanti keputusan hukumnya kayak apa, kita kaji," ujar Nusron di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

Perang perebutan kuasa Hotel Sultan sudah berlangsung cukup lama.

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo menegaskan mereka masih berhak mengelola tanah tempat berdirinya hotel itu.

Sedangkan pemerintah mengklaim HGB milik kubu Pontjo sudah habis. Sehingga lahan tersebut dituntut untuk dikembalikan ke negara, dalam hal ini Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Nusron Wahid bicara soal sengketa kasus Hotel Sultan antara PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo dengan Sekretariat Negara (Setneg).

Nusron menjelaskan bahwa saat ini sengketa Hotel Sultan masih terus berproses di pengadilan negeri. Dalam prosesnya, dirinya mengaku bakal mengikuti putusan hukum yang ada.

“Sekarang perkaranya masih berperkara di pengadilan negeri. Kira-kira beginilah, HPL [hak pengelolaanya] atas nama Setneg dulunya, sedangkan HGB [hak guna bangunan]-nya atas pengelola Sultan [PT Indobuildco],” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Akan tetapi, Nusron berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dirinya juga mengaku bakal melakukan kajian lanjutan ke depannya.

“Sekarang kita mengacu kepada keputusan hukumnya seperti apa, nanti kita kaji,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, sengketa Hotel Sultan antara PT Indobuildco dan Sekretariat Negara telah masuk tahap putusan pada 24 Juni 2024. Dalam amar putusan perkara No.667/Pdt.G/2023/PN Jkt. Pst itu, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh perusahaan milik Pontjo Sutowo itu tidak dapat diterima.

"Dalam pokok perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima [Niet Ontvankelijke Verklaard]," demikian bunyi putusan perkara yang diumumkan secara e-Court itu di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Adapun, majelis hakim juga menyatakan eksepsi pihak tergugat I (mensesneg), tergugat II (PPKGBK), tergugat III (menteri ATR/kepala BPN) dan tergugat IV (Kantor Pertanahan Jakarta Pusat) tidak dapat diterima.

Selain itu, dalam rekonpensi, gugatan Penggugat I Rekopensi/Tergugat I Konpensi dari Penggugat II Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi dan Pengugat II Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Kemudian, dalam konpensi dan rekonpensi, penggugat konpensi atau tergugat rekonpensi diperintahkan untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini sebesar Rp21,9 juta.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid buka-bukaan terkait kabar terbaru sengketa Hotel Sultan antara Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) dengan PT Indobuildco.

Nusron mengatakan, sengketa ini masih diproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Menurutnya, permasalahan di Indonesia mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk sengketa ini.

"Semua masalah ada perhatian khusus," kata Nusron, ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Saat dimintai keterangan lebih lanjut menyangkut hal ini, Nusron enggan banyak bicara. Ia juga belum dapat memastikan apakah masalah ini juga diminta oleh Prabowo untuk segera dirampungkan.

"Ya kita tunggu saja nanti," ujarnya.

Nusron menjelaskan, masalah utama dari kasus Hotel Sultan ini ialah menyangkut Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora. Ia memastikan, ke depan pihaknya akan melakukan kajian lanjutan usai putusan pengadilan ditetapkan.

"Kira-kira beginilah HPL (Hak Pengelolaan) atas nama Setneg, dulunya HGB-nya atas pengelola Sultan. Sekarang kita mengacu kepada keputusan hukumnya seperti apa nanti kita kaji," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, PT Indobuildco melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, pada 9 Oktober 2023 silam. Perusahaan tersebut menggugat Mensesneg, Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dan Pusat Pengelola Kawasan GBK soal kepemilikan Blok 15 kawasan GBK.

Perkara ini bermula dari rencana pemerintah mengeksekusi putusan pengadilan atas HPL No.169/HPL/BPN/89 atas Blok 15 Kawasan GBK dengan luasan lahan total mencapai 2.664.210 meter persegi. Dengan keputusan itu, tanah tersebut kembali ke pangkuan negara dan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora yang habis pada awal 2023 tidak dapat diperpanjang.

Berdasarkan catatan detikcom, pihak Pontjo Sutowo telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan HPL ini sebanyak empat kali. Padahal statusnya sudah punya kekuatan hukum sejak 2011 silam. Pihak Indobuildco pun kalah.

Di sisi lain, pihak Indobuildco berpandangan bahwa HGB terkait seharusnya masih bisa diperpanjang. Hal tersebut merujuk pada masa berlaku HGB yang mencapai 80 tahun, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No.18/2021

Sementara dikutip dari detikProperti, Indobuildco juga tengah mengajukan kasasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kasasi tersebut baru diajukan pada Senin (23/9/2024) lalu.

Permohonan Kasasi diajukan pada perkara nomor 624/G/2023/PTUN.JKT yang menggugat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (tergugat II intervensi) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (tergugat).

Ekspor produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sumbangsihnya masih kecil. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengatakan ekspor UMKM hanya 11% terhadap total ekspor nasional.

Menurut Roro, masih kecilnya ekspor UMKM disebabkan rendahnya produktivitas hingga lemahnya perencanaan keuangan. Hal ini yang juga menjadi perhatian bagi pemerintah.

"Rendahnya sumbangan UMKM terhadap ekspor nasional tersebut tidak terlepas dari permasalahan UMKM Indonesia selama ini yaitu rendahnya produktivitas, ketidaklengkapan administrasi dan legalitas usaha serta lemahnya perencanaan manajerial dan finansial hingga keberlangsungan UMKM tersebut," kata Roro di acara Women-Ied SMEs Dialogue Forum on Trade di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Meski demikian, Roro mengatakan peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar, kurang lebih 60,5% dari PDB. Sektor UMKM menyerap kurang lebih 97% dari tenaga kerja nasional.

"Selanjutnya berdasarkan peran perempuan dalam UMKM, dan ini data yang kami raih dari data Kadin Indonesia peran tersebut sangat signifikan di mana pada tahun 2023 dari 66 juta pelaku UMKM 64,5% atau 37 juta pelaku usaha tersebut adalah perempuan. Jadi, perempuan berperan sangat luar biasa," terangnya.

Kementerian Perdagangan berkomitmen membantu UMKM untuk menggenjot ekspor. Roro mengatakan, salah satu yang penting untuk menggenjot ekspor UMKM dengan kemitraan antarnegara

"Bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor kita ke luar negeri itu semua bagaimana kita memberikan pendampingan akses networking agar sebuah bisnis itu juga bisa berkembang. Lalu kemudian pengertian pasar di luar negeri itu seperti apa kita punya Indonesia Trade Promotion Center yang ada di luar negeri juga salah satunya di negara Australia," pungkasnya.

Hi!Pontianak - Calon Gubernur Kalimantan Barat nomor urut 3, Muda Mahendrawan berziarah ke makam Kesultanan Pontianak pada Jumat malam, 25 Oktober 2024.

Ziarah ini merupakan bentuk penghormatan kepada Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie, salah satu pendiri Kota Pontianak, agar perjuangannya dalam membuka peradaban di wilayah Kalimantan Barat selalu dikenang.

"Ziarah ini saya lakukan untuk menghargai Raja (Sultan Syarif Abddurahman Al-Qadri) karena beliau lah salah satu pembuka peradaban yang ada di Kalimantan Barat ini. Oleh karena itu, hal ini perlu kita refleksikan," kata Muda.

Kunjungan ziarah ini juga menjadi bentuk penghormatan bagi para raja Kalimantan Barat lainnya yang turut berkontribusi membangun daerah tersebut. Menurut Muda, para raja di Kalimantan Barat ini saling berhubungan dan berkontribusi besar dalam membangun Kalbar, termasuk mewariskan banyak nilai peradaban unggul.

Mantan Bupati Kubu Raya itu juga mengungkapkan kekagumannya kepada Sultan Hamid II. Muda menyebut bahwa Sultan Hamid II merupakan sosok tokoh yang memiliki kecerdasan dan gagasan luar biasa.

"Karena beliau memiliki kecerdasan dan ide gagasan yang luar biasa, dan beliau juga memiliki ide yang dapat memberikan daya rekat kepada seluruh masyarakat Kalbar," ucapnya.

Massa Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) DIY Gelar aksi tolak miras di Kota Yogyakarta. Mereka menyampaikan keresahannya akan peredaran miras ke kantor Gubernur dan DPRD DIY, Jumat (25/10).

Mereka mengantarkan surat ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang keresahan akan maraknya minuman keras.

"Silaturahmi dan mau matur. Bahasa sederhananya mau mengadu kepada Sultan terkait persoalan yang makin meresahkan ini terkait minuman keras dan efek-efek yang ditimbulkan dari minuman keras," kata Ketua Angkatan Muda FUI DIY, Fadlun Amin.

Fadlun mencontohkan kasus penusukan yang dialami santri Krapyak di Prawirotaman, Yogyakarta, yang dipicu dari konsumsi minuman keras.

"Menunjukkan pada kita efek negatif minuman keras kemarin santri Krapyak yang ditikam berawal dari minuman keras," katanya.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana, mengatakan FUI DIY menitipkan surat untuk Sultan terkait keprihatinan akan merebaknya peredaran minuman keras. Surat ini untuk permohonan audiensi.

"Akan segera kami sampaikan dan saya yakin Bapak Gubernur akan mengalokasikan waktu," kata Tri Saktiyana.

"Ini kita benar-benar melihat cahaya matahari masuknya sebelah mana, duduknya dimana. Jadi kita mengurangi energi untuk misalnya lampu, terlalu banyak lampu jadi lebih ke natural light," katanya dalam The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Perusahaan juga membolehkan karyawannya bekerja secara fleksibel dan masuk 3 hari dalam satu minggu. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi banyak emisi dari pergerakan di jalan raya.

"Flexible working place, well by regulation ya di BAT itu teman-teman diperbolehkan ke kantor, boleh nih cuma 3 hari dalam 1 minggu. Jadi itu mengurangi banyak emisi yang dihasilkan untuk commuting ya," imbuhnya.

Eva juga menyebut BAT sudah mengimplementasikan solar panel 3,5 MW dan beroperasi 100%, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik dan hybrid di perusahaan.

"Nah ini lebih ke contoh aja ya, kita udah install 3.5 megawatt, installed and operated 100%, terus kita udah propose untuk hybrid vehicle sama EV," tuturnya.

Menurut Eva, beragam upaya mendukung dekarbonisasi sudah berjalan sejak tahun 2019. Upaya tersebut berbuah manis dengan adanya penurunan emisi karbon mencapai 82% bagi perusahaan di tahun 2023. Tahun 2024 ditargetkan BAT bisa menekan emisi karbon mencapai 83%, dan mencapai target net zero emission di tahun 2050.

"Nah untuk inisiatif dekarbonisasi sekarang, di 2023 secara keseluruhan Indonesia, dari operasi yang keseluruhan kami bisa menurunkan 82%, jadi di atas 80% karbon emisi yang dihasilkan dari tempat kami, direct operation kami scope 1 dan 2. Nah untuk 2024 kami lihat itu bisa dikurangi lagi dari yang cuma 82% kita kurangi lagi 1% dari situ agar bisa menginisiasi mencapai target kami net zero di 2050," tutupnya. (ily/rrd)

Jumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto diprediksi semakin banyak. Presiden terpilih itu kemungkinan bakal memiliki hampir 50 kementerian.

Sebagai perbandingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya punya 34 kementerian. Sementara Prabowo diprediksi memiliki 49 kementerian dan lembaga (K/L).

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal kemungkinan postur anggaran pemerintah yang akan membengkak dengan struktur kabinet yang gemuk. Sampai saat ini dia mengaku masih mempelajari potensi pembengkakan tersebut.

"Nanti kita pelajari dulu ya," ungkap Sri Mulyani ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Jumlah kementerian tambun Prabowo terungkap ketika sang presiden terpilih itu memanggil tokoh-tokoh yang bakal jadi menterinya. Para calon menteri itu datang ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Ada 49 tokoh dipanggil Prabowo pada Senin 14 Oktober 2024 yang lalu. Prabowo mengatakan semua tokoh yang diundang ke kediamannya telah menyatakan kesediaannya menjadi menteri. Pemanggilan para calon menteri itu disebut Prabowo untuk konfirmasi.

"Mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi, saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup," ujar Prabowo

Daftar 49 Calon Menteri yang Dipanggil Prabowo:

1. Prasetyo Hadi
2. Natalius Pigai
3. Widiyanti Putri Wardhana
4. Yandri Susanto
5. Fadli Zon
6. Nusron Wahid
7. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
8. Maruarar Sirait
9. Teuku Riefky Harsya
10. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
11. Satryo Soemantri Brodjonegoro
12. Arifatul Choiri Fauzi
13. Yassierli
14. Zulkifli Hasan atau Zulhas
15. Tito Karnavian
16. Bahlil Lahadalia
17. Yusril Ihza Mahendra
18. Abdul Mu'ti
19. Iftitah Sulaiman
20. Sugiono
21. Muhaimin Iskandar
22. Wihaji
23. ⁠Abdul Kadir Karding
24. Agus Andrianto
25. Raja Juli Antoni
26. Agus Gumiwang Kartasasmita
27. Pratikno
28. Maman Abdurrahman
29. Ribka Haluk
30. Dudy Purwagandhi
31. Sakti Wahyu Trenggono
32. Budi Santoso
33. Rachmat Pambudy
34. Dodi Hanggodo
35. Hanif Faisol Nurofiq
36. Nasaruddin Umar
37. Amran Sulaiman
38. Sultan B Najamudin
39. Erick Thohir
40. Dito Ariotedjo
41. Budi Gunadi Sadikin
42. Airlangga Hartarto
43. Sri Mulyani
44. Veronica Tan
45. Supratman Andi Agtas
46. Rosan Roeslani
47. M Herindra
48. Donny Ermawan
49. Meutya Hafid

Simak Video: Antisipasi Anggaran Berlebih Untuk Kabinet Baru

[Gambas:Video 20detik]

FUI DIY mengimbau para takmir dan remaja masjid di Jogja membuat spanduk atau pamflet penolakan peredaran miras untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berencana untuk bertemu Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, untuk membahas sekaligus meminta arahan dalam rangka menyikapi peredaran miras di Jogja yang dinilai semakin masif.

Hal itu disampaikan Ketua Angkatan Muda FUI DIY, Fadlun Amin, setelah melakukan deklarasi perang terhadap peredaran miras yang diselenggarakan di Masjid Jogokariyan, Jumat (18/10) malam.

“Insyaallah kami juga akan sowan kepada Gubernur DIY, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X, untuk meminta arahan Beliau terkait persoalan miras ini,” ujar Fadlun Amin, Jumat (18/10).

Selain kepada Gubernur, FUI juga berencana untuk silaturahmi dengan kepala daerah, baik bupati maupun wali kota terpilih dalam Pilkada 2024 mendatang.

Sebagai bentuk edukasi, ia juga mengimbau kepada takmir dan remaja masjid di DIY untuk membuat spanduk atau pamflet penolakan peredaran miras di DIY.

“Kami mengimbau kepada takmir masjid, kemudian remaja masjid, seluruh elemen masyarakat untuk membuat pamflet, spanduk, flayer, terkait dengan penolakan peredaran miras yang semakin masif,” kata Fadlun Amin pada Jumat (18/10).

Sebelumnya, dalam kesempatan tersebut FUI DIY telah mendeklarasikan untuk perang melawan peredaran miras di DIY. Pasalnya, ia menilai peredaran miras di Kota Pelajar ini sudah sangat masif dan tidak terkendali, bahkan telah menjangkau pelosok-pelosok desa.

Hal ini menurutnya berpotensi akan menimbulkan masalah di tengah masyarakat, tidak hanya memicu masalah keamanan, tapi juga akan merusak generasi muda di Yogyakarta.

“Menyatakan perang dan menolak keras terhadap peredaran minuman keras yang semakin memprihatinkan di Yogyakarta,” ujar Fadlun Amin saat membacakan pernyataan sikap FUI.

Sementara itu, Ketua Presidium FUI DIY, Syukri Fadholi, mengatakan bahwa hal paling penting dalam mengatasi masalah ini adalah komitmen moral para pejabat pemangku kebijakan dalam menegakkan setiap aturan yang ada.

“Sesungguhnya, persoalan miras ini tergantung pada komitmen moral pejabat. Kalau pejabatnya serius menegakkan aturan, pasti bisa kok,” ujar Syukri Fadholi.

Bisnis.com, JAKARTA — Sultan B Najamudin terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2024-2029 mengalahkan La Nyalla Mattalitti dalam pemungutan suara di Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan DPD RI pada Rabu, (2/10/2024).

Mantan Wakil Ketua DPD RI periode sebelumnya itu terpilih sah setelah meraup 95 suara, mengungguli Mantan Ketua DPD RI periode sebelumnya yakni La Nyalla Mattalitti yang meraup 56 suara.

"Sultan Najamudin ditetapkan sebagai calon Pimpinan DPD RI terpilih," kata Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.

Adapun pemungutan suara itu diikuti sebanyak 151 Anggota DPD RI yang hadir berdasarkan kartu peserta pemungutan suara. Namun berdasarkan penghitungan, hanya sebanyak 150 suara yang ada dalam kotak suara yang telah tercoblos.

Walaupun demikian, peserta sidang pemilihan itu meminta agar pimpinan sidang langsung melanjutkan penghitungan suara. Penghitungan surat suara pun dibacakan oleh Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.
Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPD RI itu menggunakan sistem paket berdasarkan Tata Tertib DPD RI. Adapun Sultan terpilih dengan paket pimpinan bersama tiga Wakil Ketua DPD RI yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Sedangkan paket pimpinan yang tidak terpilih yakni La Nyalla Mattalitti sebagai calon Ketua DPD RI, serta tiga calon Wakil Ketua DPD RI yakni Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muh Ihsan.
Selanjutnya, Sultan yang telah terpilih itu secara resmi akan mengemban tugas sebagai pimpinan senator. Dalam penyampaian visi dan misinya, Sultan pun mengatakan akan membawa kebaruan dan inklusivitas dalam lembaga DPD RI untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
Adapun jalannya awal-awal persidangan itu pun sempat dihujani sejumlah interupsi dari para senator yang hadir. Bahkan Sidang Paripurna itu pun sempat diskors oleh Ketua Sementara DPD RI Ismeth Abdullah karena banyaknya perdebatan mengenai mekanisme pemilihan.
Sebelumnya, sebanyak 580 Anggota DPR RI dan 152 Anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029, dilantik pada Selasa (1/10) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Anggota DPR yang dilantik bertambah dari 575 menjadi 580 orang, sedangkan Anggota DPD RI bertambah dari 136 menjadi 152 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Sultan B Najamudin terpilih menjadi Ketua DPD RI periode 2024-2029 mengalahkan La Nyalla Mattalitti dalam pemungutan suara di Sidang Paripurna Pemilihan Pimpinan DPD RI pada Rabu, (2/10/2024).

Mantan Wakil Ketua DPD RI periode sebelumnya itu terpilih sah setelah meraup 95 suara, mengungguli Mantan Ketua DPD RI periode sebelumnya yakni La Nyalla Mattalitti yang meraup 56 suara.

"Sultan Najamudin ditetapkan sebagai calon Pimpinan DPD RI terpilih," kata Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.

Adapun pemungutan suara itu diikuti sebanyak 151 Anggota DPD RI yang hadir berdasarkan kartu peserta pemungutan suara. Namun berdasarkan penghitungan, hanya sebanyak 150 suara yang ada dalam kotak suara yang telah tercoblos.

Walaupun demikian, peserta sidang pemilihan itu meminta agar pimpinan sidang langsung melanjutkan penghitungan suara. Penghitungan surat suara pun dibacakan oleh Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska.
Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPD RI itu menggunakan sistem paket berdasarkan Tata Tertib DPD RI. Adapun Sultan terpilih dengan paket pimpinan bersama tiga Wakil Ketua DPD RI yakni Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Sedangkan paket pimpinan yang tidak terpilih yakni La Nyalla Mattalitti sebagai calon Ketua DPD RI, serta tiga calon Wakil Ketua DPD RI yakni Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muh Ihsan.
Selanjutnya, Sultan yang telah terpilih itu secara resmi akan mengemban tugas sebagai pimpinan senator. Dalam penyampaian visi dan misinya, Sultan pun mengatakan akan membawa kebaruan dan inklusivitas dalam lembaga DPD RI untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
Adapun jalannya awal-awal persidangan itu pun sempat dihujani sejumlah interupsi dari para senator yang hadir. Bahkan Sidang Paripurna itu pun sempat diskors oleh Ketua Sementara DPD RI Ismeth Abdullah karena banyaknya perdebatan mengenai mekanisme pemilihan.
Sebelumnya, sebanyak 580 Anggota DPR RI dan 152 Anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029, dilantik pada Selasa (1/10) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Anggota DPR yang dilantik bertambah dari 575 menjadi 580 orang, sedangkan Anggota DPD RI bertambah dari 136 menjadi 152 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang Paripurna perdana DPD RI menyetujui La Nyalla Mattalitti dan Sultan B Najamudin sebagai calon ketua DPD RI periode 2024-2029.

"Ditetapkan sebagai Calon Pimpinan DPD RI dari hasil verifikasi yang dilakukan ada dua bakal calon paket pimpinan," kata Wakil Ketua sementara DPD RI Larasati Moriska, Selasa (1/10/2024).
Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPD RI dilaksanakan dengan sistem paket pimpinan. Adapun paket kandidat pertama yakni calon Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan tiga orang calon Wakil Ketua DPD RI, yakni Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muh Ihsan.
Sedangkan paket kandidat yang kedua yakni calon Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dan tiga orang calon Wakil Ketua DPD RI, yakni GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.
Larasati pun mengatakan dua kandidat paket pimpinan itu sudah memenuhi persyaratan dukungan dari para Anggota DPD RI yang berasal dari empat sub wilayah di Indonesia. Dukungan itu pun sudah diverifikasi oleh Pimpinan sementara DPD RI yang didampingi oleh para saksi dari kedua kandidat.
Berdasarkan Tata Tertib DPD RI, dia mengatakan bahwa dua kandidat paket Pimpinan DPD RI yang telah disetujui itu tidak boleh mengundurkan diri, sehingga perlu mengikuti proses pemilihan hingga tahap akhir.

La Nyalla Mattalitti merupakan Ketua DPD RI periode sebelumnya, yakni tahun 2019-2024. Sedangkan Sultan B Najamudin sebelumnya merupakan Wakil Ketua DPD RI yang mendampingi La Nyalla pada periode tersebut.
Adapun Sidang Paripurna perdana DPD RI yang digelar pada Selasa malam itu dihadiri oleh 79 anggota dari total 152 Anggota DPD RI yang telah dilantik. Jalannya awal-awal sidang itu pun sempat dihujani sejumlah interupsi dari para senator yang hadir karena banyaknya perdebatan mengenai mekanisme pemilihan.
Sebanyak 580 Anggota DPR RI dan 152 Anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029, dilantik pada Selasa ini di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Anggota DPR yang dilantik bertambah dari 575 menjadi 580 orang, sedangkan Anggota DPD RI bertambah dari 136 menjadi 152 orang dibandingkan periode sebelumnya. Adapun partai politik yang lolos itu yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional.